Soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen 2026

Persiapkan diri Anda dengan 290 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Pengawas Pengamanan Parlemen, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

290 Soal Tersedia
Soal #1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota MPR terdiri atas...
A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.
B. Utusan Golongan, Utusan Daerah, dan perwakilan perwira tinggi TNI/Polri yang ditunjuk Presiden.
C. Seluruh pimpinan partai politik yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
D. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dari seluruh Indonesia.
E. Perwakilan menteri kabinet, gubernur, dan tokoh masyarakat adat nusantara.
Jawaban: A
Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945, MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Soal #2
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis disebut...
A. Hak Angket.
B. Hak Imunitas.
C. Hak Interpelasi.
D. Hak Menyatakan Pendapat.
E. Hak Budget.
Jawaban: C
Sesuai Pasal 79 UU MD3, Hak Interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis yang berdampak luas.
Soal #3
Berdasarkan Pasal 224 UU MD3, esensi dari hak imunitas anggota DPR adalah...
A. Kekebalan mutlak dari segala bentuk penuntutan hukum tindak pidana di luar tugas kedewanan.
B. Tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR maupun luar rapat berkaitan dengan fungsi dan tugas DPR.
C. Hak membawa senjata api pribadi ke ruang rapat paripurna.
D. Kebebasan tidak membayar pajak penghasilan selama menjabat.
E. Kewenangan menolak panggilan penegak hukum kasus korupsi tertangkap tangan.
Jawaban: B
Sesuai Pasal 224 UU MD3, anggota DPR memiliki hak imunitas fungsional atas pernyataan dan pendapat dalam menjalankan wewenang dan tugas dewan.
Soal #4
Sesuai Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 terkait Pasal 245 UU MD3, pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum harus mendapat persetujuan tertulis dari...
A. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan secara mutlak.
B. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
C. Pimpinan Partai Politik terkait.
D. Presiden Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
E. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jawaban: D
Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014 menetapkan izin tertulis pemanggilan anggota DPR berada pada Presiden dengan pertimbangan MKD, kecuali OTT atau tindak pidana khusus.
Soal #5
Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR yang menetapkan kebijakan kerumahtanggaan serta mengoordinasikan sistem pengamanan Kompleks Parlemen adalah...
A. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
B. Badan Legislasi (Baleg).
C. Badan Anggaran (Banggar).
D. Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP).
E. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 160 UU MD3, BURT bertugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan, pengelolaan fasilitas, dan memastikan sistem keamanan kawasan Kompleks Parlemen.

Akses 290 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen?

Soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen?

Materi soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen?

Ya, setiap soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen yang tersedia?

Saat ini tersedia 290 soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen penting?

Latihan soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Pengawas Pengamanan Parlemen diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 290
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.