Soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 2026

Persiapkan diri Anda dengan 240 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

240 Soal Tersedia
Soal #1
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) difokuskan pada...
A. Pemeriksaan laporan keuangan daerah dan penghitungan kerugian keuangan negara
B. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pengawasan umum, dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah
C. Penanganan perkara pelanggaran tata kelola di lingkungan lembaga peradilan
D. Penegakan hukum peraturan daerah dan ketertiban umum oleh Satpol PP
E. Pemberian putusan sengketa tata usaha negara antara warga dan kepala daerah
Jawaban: B
Berdasarkan Permenpan RB No. 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional PPUPD, tugas pokok PPUPD adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pengawasan umum, pengawasan teknis, serta pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah di luar audit keuangan yang menjadi domain Auditor APIP.
Soal #2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu...
A. Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan Khusus
B. Urusan Pusat, Urusan Provinsi, dan Urusan Kabupaten/Kota
C. Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum
D. Urusan Pelayanan Dasar, Urusan Non-Pelayanan Dasar, dan Urusan Penunjang
E. Urusan Desentralisasi, Urusan Dekonsentrasi, dan Urusan Tugas Pembantuan
Jawaban: C
Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi: (1) Urusan Pemerintahan Absolut (sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama); (2) Urusan Pemerintahan Konkuren (dibagi antara Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota); dan (3) Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan).
Soal #3
Berdasarkan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), terdapat 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan-urusan tersebut adalah...
A. Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, dan Kelautan
B. Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal, dan Perindustrian
C. Kependudukan, Ketenagakerjaan, Koperasi, Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Komunikasi
D. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, serta Sosial
E. Pekerjaan Umum, ESDM, Keuangan Daerah, Kepegawaian, Perpustakaan, dan Kearsipan
Jawaban: D
Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 jo. Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2018 menetapkan 6 urusan wajib pelayanan dasar yang wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta (6) Sosial.
Soal #4
Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah terbagi menjadi pengawasan umum dan pengawasan teknis. Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan umum di tingkat nasional adalah...
A. Kementerian Keuangan
B. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
C. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
D. Kementerian Dalam Negeri
E. Badan Pemeriksa Keuangan
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 3 PP No. 12 Tahun 2017, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Pengawasan umum mencakup pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, serta bentuk kerja sama daerah.
Soal #5
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2017, pihak yang berkedudukan sebagai penanggung jawab pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsinya dalam kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat adalah...
A. Ketua DPRD Provinsi
B. Kepala Perwakilan Ombudsman RI
C. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)
D. Kepala BPK Perwakilan Provinsi
E. Sekretaris Daerah Provinsi
Jawaban: C
Pasal 4 PP No. 12 Tahun 2017 dan Pasal 378 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, dengan dibantu oleh Inspektorat Provinsi.

Akses 240 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah?

Soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah?

Materi soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah?

Ya, setiap soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia?

Saat ini tersedia 240 soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah penting?

Latihan soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 240
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.