SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Soal 1

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berikut ini yang BUKAN merupakan urusan pemerintahan absolut adalah...

A Pendidikan B Pertahanan dan keamanan C Yustisi D Politik luar negeri E Moneter dan fiskal nasional

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (urusan wajib pelayanan dasar), bukan urusan absolut. Urusan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2014

Soal 2

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi adalah...

A Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri B Inspektorat Daerah Provinsi C Badan Pemeriksa Keuangan D Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sedangkan pengawasan untuk kabupaten/kota oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

Materi Terkait: PP 12 Tahun 2017

Soal 3

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Salah satu dari 5 (lima) unsur SPIP adalah penilaian risiko. Di bawah ini yang merupakan tahapan dalam penilaian risiko adalah...

A Komitmen terhadap kompetensi B Penegakan integritas dan nilai etika C Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah D Identifikasi risiko dan analisis risiko E Pemisahan fungsi dan otorisasi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur penilaian risiko terdiri atas penetapan tujuan instansi/kegiatan, identifikasi risiko, dan analisis risiko.

Materi Terkait: PP 60 Tahun 2008

Soal 4

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), yang menjadi Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional PPUPD adalah...

A Kementerian Sekretariat Negara B Badan Kepegawaian Negara C Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) D Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E Kementerian Dalam Negeri

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai Pasal 38 Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Kementerian Dalam Negeri).

Materi Terkait: Permenpan 36 tahun 2020

Soal 5

Urusan pemerintahan konkuren yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi hal-hal berikut, KECUALI...

A Kesehatan B Perumahan rakyat dan kawasan permukiman C Pendidikan D Pertanian E Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta Sosial. Pertanian adalah urusan wajib yang TIDAK berkaitan dengan pelayanan dasar (pilihan wajib).

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2014

Soal 6

Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara penerapannya. Manakah yang menjadi fokus utama dalam SPM berdasarkan aturan tersebut?

A Pengelolaan pendapatan asli daerah secara mandiri B Pemberian bantuan modal usaha bagi UMKM C Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib D Pemenuhan hak politik warga negara E Penyediaan infrastruktur berskala nasional

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Materi Terkait: PP 2 Tahun 2018

Soal 7

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN berfungsi sebagai...

A Penyusun anggaran, pelaksana program, dan pengawas pemerintahan B Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa C Pengelola keuangan negara, pembuat hukum, dan aparat penegak hukum D Penentu arah politik, pengambil keputusan strategis, dan administrator E Pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, dan pelaksana teknis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.

Materi Terkait: UU 5 Tahun 2014

Soal 8

Manakah di bawah ini yang merupakan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008?

A Integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional B Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban C Efektif, efisien, ekonomis, patuh, dan andal D Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan E Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 Pasal 3, unsur SPIP terdiri dari: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.

Materi Terkait: Unsur SPIP

Soal 9

Di dalam Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, jenjang jabatan fungsional PPUPD kategori keahlian dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi adalah...

A PPUPD Pelaksana, PPUPD Lanjutan, PPUPD Penyelia B PPUPD Pertama, PPUPD Muda, PPUPD Madya, PPUPD Utama C PPUPD Muda, PPUPD Madya, PPUPD Utama D PPUPD Pratama, PPUPD Muda, PPUPD Madya, PPUPD Utama E PPUPD Pemula, PPUPD Terampil, PPUPD Mahir, PPUPD Penyelia

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 6 Permenpan RB No. 36 Tahun 2020, jenjang Jabatan Fungsional PPUPD kategori keahlian terdiri dari: a. PPUPD Ahli Pertama; b. PPUPD Ahli Muda; c. PPUPD Ahli Madya; dan d. PPUPD Ahli Utama.

Materi Terkait: Permenpan 36 tahun 2020

Soal 10

PP Nomor 18 Tahun 2016 mengatur tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, klasifikasi Dinas Daerah tipe A dibentuk apabila mewadahi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang...

A Kecil B Sangat besar C Sedang D Besar E Sangat kecil

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 12, Tipe Dinas Daerah diklasifikasikan menjadi Tipe A (beban kerja besar), Tipe B (beban kerja sedang), dan Tipe C (beban kerja kecil).

Materi Terkait: PP 18 Tahun 2016

Soal 11

Tugas utama dari seorang Pejabat Fungsional PPUPD menurut peraturan perundang-undangan adalah...

A Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah B Melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi aparatur daerah C Merumuskan kebijakan politik luar negeri untuk diterapkan di daerah D Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah E Mengadili perkara tata usaha negara di tingkat daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permenpan RB No. 36 Tahun 2020 Pasal 5, tugas Jabatan Fungsional PPUPD yaitu melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan.

Materi Terkait: Tugas PPUPD

Soal 12

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, komponen standar pelayanan publik yang tidak diwajibkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat adalah...

A Produk pelayanan B Persyaratan pelayanan C Profil lengkap dan riwayat hidup petugas pelayanan D Waktu penyelesaian E Biaya/tarif

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 Pasal 21, komponen standar pelayanan meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, kompetensi pelaksana, pengawasan, penanganan pengaduan. Profil dan riwayat hidup pribadi petugas bukanlah komponen standar pelayanan yang wajib dipublikasikan untuk umum.

Materi Terkait: UU 25 Tahun 2009

Soal 13

Kompetensi ASN menurut manajemen ASN dibedakan menjadi beberapa jenis. Kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan fungsional teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis disebut...

A Kompetensi Sosio Kultural B Kompetensi Kepemimpinan C Kompetensi Teknis D Kompetensi Etika E Kompetensi Manajerial

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 (dan turunan peraturannya seperti PP Manajemen PNS), kompetensi ASN meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural. Kompetensi teknis diukur dari pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja teknis.

Materi Terkait: Kompetensi ASN

Soal 14

Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional PPUPD dilakukan berdasarkan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang berkaitan langsung dengan...

A Jabatan struktural yang dirangkapnya B Angka kredit yang ditetapkan dalam tugas jabatannya C Keputusan subjektif Kepala Daerah D Aktivitas politik yang mendukung pemerintah daerah E Lama masa kerja tanpa memperhitungkan output kegiatan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Dalam manajemen JF PPUPD (Permenpan 36/2020), penilaian kinerja dilakukan berdasarkan target SKP yang harus dicapai dalam wujud penetapan Angka Kredit dari butir kegiatan tugas jabatannya.

Materi Terkait: Angka kredit PPUPD

Soal 15

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi oleh pemerintah pusat dikoordinasikan oleh...

A Kepala Badan Kepegawaian Negara B Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat C Menteri Dalam Negeri D Presiden secara langsung E Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2017, Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, termasuk untuk daerah provinsi.

Materi Terkait: Pembinaan dan pengawasan

Soal 16

Dalam SPIP, elemen 'Pemisahan Fungsi' berada pada unsur SPIP yang keberapa?

A Penilaian Risiko B Informasi dan Komunikasi C Kegiatan Pengendalian D Pemantauan Pengendalian Intern E Lingkungan Pengendalian

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai PP No 60 Tahun 2008, 'Pemisahan fungsi' adalah salah satu sub-unsur di dalam unsur ketiga yaitu 'Kegiatan Pengendalian', yang bertujuan untuk memastikan tidak ada satu orang yang memiliki kontrol penuh atas seluruh tahapan transaksi.

Materi Terkait: Unsur SPIP

Soal 17

Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dokumen Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) APIP Daerah ditetapkan oleh...

A Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) B Sekretaris Daerah C Ketua DPRD D Menteri Dalam Negeri E Inspektur Daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permendagri 23 Tahun 2020 Pasal 22, Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) APIP Daerah disusun oleh Inspektur Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota).

Materi Terkait: Permendagri 23 Tahun 2020

Soal 18

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh PPUPD meliputi hal-hal berikut, kecuali...

A Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren B Pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah C Pengawasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah D Pengawasan perumusan dan strategi kampanye politik pemilihan kepala daerah E Pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Fokus sasaran pengawasan PPUPD berorientasi pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, ketaatan pada hukum, dan pencapaian tujuan daerah (PP 12/2017 & Permenpan 36/2020). Pengawasan kampanye politik merupakan ranah lembaga pengawas pemilu (Bawaslu), bukan PPUPD.

Materi Terkait: Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan

Soal 19

Salah satu prinsip pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah tidak diskriminatif, yang artinya...

A Penyedia layanan hanya melayani masyarakat yang tinggal di satu domisili yang sama B Pemberian prioritas layanan hanya kepada pejabat negara dan keluarganya C Pelayanan harus selalu diberikan secara gratis kepada semua masyarakat tanpa terkecuali D Tidak ada pembagian waktu shift kerja bagi para pemberi layanan E Pelayanan yang diberikan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Prinsip tidak diskriminatif dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 4) menjamin setiap warga negara dan penduduk berhak mendapat layanan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan status sosial ekonomi.

Materi Terkait: UU 25 Tahun 2009

Soal 20

Jika seorang PPUPD Ahli Pertama berhasil menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugasnya, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai...

A Bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan untuk diajukan sebagai angka kredit jabatan B Dokumen final yang otomatis mengubah peraturan daerah tanpa persetujuan DPRD C Bukti untuk menaikkan anggaran pendapatan daerah dari sektor pajak D Syarat utama dalam pengajuan pinjaman daerah ke bank E Bahan pemberhentian pegawai tanpa melalui sidang disiplin

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam manajemen karir jabatan fungsional PPUPD (Permenpan 36/2020), setiap hasil pelaksanaan tugas pengawasan (seperti LHP) dinilai sebagai capaian kinerja (angka kredit) yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan.

Materi Terkait: Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD

Soal 21

PRO

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi pada wilayah laut provinsi menjadi kewenangan daerah provinsi sejauh...

A Batas Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil) B 100 mil laut C 12 mil laut D 24 mil laut E 4 mil laut

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Materi Terkait: UU 23 Tahun 2014

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Berdasarkan PP 12 Tahun 2017, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah paling lambat... sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.

A 90 hari B 45 hari C 60 hari D 15 hari E 30 hari

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2017, Kepala Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan aparat pengawas internal pemerintah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pengawasan diterima.

Materi Terkait: PP 12 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kunci (IKK) digunakan untuk...

A Mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah B Menghitung besaran gaji pokok pegawai ASN di instansi daerah C Mengevaluasi laporan keuangan partai politik di daerah D Menjadi dasar penetapan batas wilayah antar kabupaten/kota E Menilai keberhasilan kampanye kepala daerah yang terpilih

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diatur dalam Permendagri 18/2020 digunakan secara spesifik sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Materi Terkait: Permendagri 18 Tahun 2020

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Salah satu rincian kegiatan Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Madya berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 adalah...

A Membantu menyusun bahan ekspose hasil pengawasan B Mengetik laporan hasil pengawasan secara administratif C Menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang diperiksa D Melakukan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tingkat strategis E Mengumpulkan data awal untuk identifikasi temuan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Permenpan 36/2020, PPUPD Ahli Madya memiliki tugas yang bersifat strategis dan analitis tingkat lanjut, seperti melakukan reviu dokumen perencanaan/penganggaran strategis. Kegiatan teknis administratif seperti mengumpulkan data awal atau mengetik adalah tugas jenjang di bawahnya.

Materi Terkait: Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Berdasarkan PP 18 Tahun 2016, pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dibentuk untuk melaksanakan...

A Pengawasan internal terhadap inspektorat B Perumusan kebijakan strategis kepala daerah C Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu D Pengaturan regulasi daerah berbentuk Perda E Penggantian tugas sekretariat daerah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 19 PP Nomor 18 Tahun 2016 menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas atau Badan Daerah.

Materi Terkait: PP 18 Tahun 2016

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah wajib diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan penerapan SPM tersebut untuk jangka waktu...

A 20 tahun B 3 tahun C 5 tahun D 1 tahun E 10 tahun

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, di mana target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) wajib dituangkan sesuai amanat PP No. 2 Tahun 2018.

Materi Terkait: PP 2 Tahun 2018

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Manajemen PNS yang diatur dalam UU ASN (dan dijabarkan dalam PP 11/2017 jo. PP 17/2020) menggunakan sistem merit. Pengertian sistem merit yang paling tepat adalah...

A Sistem penggajian ASN berdasarkan banyaknya jumlah tanggungan keluarga B Kebijakan pengangkatan PNS berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah C Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar D Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan sistem kekerabatan dan senioritas E Manajemen ASN yang menekankan pada asal daerah dan latar belakang politik

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 1 UU No 5 Tahun 2014, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Materi Terkait: Manajemen PNS

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Dalam unsur lingkungan pengendalian pada SPIP (PP 60/2008), pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian melalui beberapa upaya, KECUALI...

A Pemberian sanksi tanpa bukti kepada pegawai B Penegakan integritas dan nilai etika C Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan D Kepemimpinan yang kondusif E Komitmen terhadap kompetensi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam PP 60/2008, upaya memelihara lingkungan pengendalian antara lain penegakan integritas dan etika, komitmen pada kompetensi, kepemimpinan kondusif, struktur organisasi sesuai, pendelegasian wewenang, dan kebijakan SDM yang baik. Pemberian sanksi tanpa bukti bertentangan dengan prinsip keadilan dan tata kelola yang baik.

Materi Terkait: Unsur SPIP

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Berdasarkan Permenpan 36 Tahun 2020, pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PPUPD mensyaratkan tingkat pendidikan minimal...

A Magister (S2) B Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1) C Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat D Diploma III (D3) E Doktor (S3)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 Pasal 14, syarat pengangkatan pertama JF PPUPD (yang merupakan jabatan fungsional kategori keahlian) adalah berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) di bidang yang relevan.

Materi Terkait: Standar kompetensi jabatan PPUPD

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Rancangan Perda yang dievaluasi oleh Gubernur antara lain tentang...

A Pengangkatan honorer menjadi CPNS B APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah C Penetapan harga sembako harian D Penetapan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) E Pembentukan desa wisata

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dan PP 12/2017, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat wajib mengevaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum ditetapkan.

Materi Terkait: Pemerintahan daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2020, pengawasan terhadap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah masuk ke dalam kategori pengawasan...

A Pengawasan kinerja menteri B Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah C Pengawasan kebijakan publik D Pengawasan politik dan pemilu E Pengawasan represif

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SPM merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib dasar. Oleh karena itu, menurut Permendagri 23/2020, evaluasi/pengawasan capaian SPM merupakan bagian dari fokus pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (khususnya pelayanan dasar).

Materi Terkait: Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS di instansi daerah akibat pelanggaran integritas jabatan berdasarkan PP Manajemen PNS dan PP tentang Disiplin PNS merupakan wewenang...

A Ketua DPRD B Inspektur Jenderal Kemendagri C Menteri PANRB D Kepala BKN E Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Daerah)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai dengan ketentuan Manajemen PNS (UU ASN dan PP 11/2017), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) memiliki kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian serta penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di instansinya.

Materi Terkait: Manajemen PNS

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Berdasarkan Permendagri 15 Tahun 2019 (Pedoman Penyusunan APBD), dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan keuangan daerah, setiap pengeluaran daerah harus didasarkan pada...

A Kesepakatan bersama dengan pihak kontraktor secara langsung B Arahan lisan dari Kepala Daerah tanpa dokumen C Anggaran yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan D Surat perintah dari pemerintah pusat yang mendadak tanpa mekanisme APBD E Keputusan rapat partai politik di daerah

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Dalam pedoman penyusunan dan pelaksanaan APBD (termasuk Permendagri 15/2019), dasar pengeluaran keuangan daerah yang sah oleh SKPD adalah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diverifikasi dan disahkan.

Materi Terkait: Pemerintahan daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Seorang PPUPD dalam menjalankan tugasnya wajib menyusun instrumen pengawasan. Penyusunan instrumen ini dalam siklus pengawasan termasuk dalam tahap...

A Perencanaan dan persiapan pengawasan B Pelaksanaan reviu di lapangan C Tindak lanjut hasil pengawasan D Pelaporan hasil pengawasan E Pemeriksaan akhir dokumen

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menyusun instrumen pengawasan (seperti kertas kerja, kuesioner, daftar uji) merupakan bagian dari tahapan persiapan/perencanaan pengawasan sebelum turun ke lapangan untuk memastikan pengawasan berjalan sistematis dan fokus.

Materi Terkait: Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Selain Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah, pengawasan makro atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dapat dilakukan oleh...

A Lembaga Swadaya Masyarakat secara pro justitia B Ombudsman Republik Indonesia secara internal C Asosiasi Pemerintah Daerah tingkat desa D Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian teknis terkait urusan tersebut E Kepolisian Resor (Polres) tanpa koordinasi APIP

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP 12 Tahun 2017 dan UU 23 Tahun 2014, Menteri teknis/Kepala LPNK berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan makro terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya, berkoordinasi dengan Mendagri.

Materi Terkait: Pembinaan dan pengawasan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Penilaian tingkat maturitas (kematangan) SPIP pada pemerintah daerah diukur untuk memastikan pengendalian intern yang memadai. Tingkat maturitas di mana organisasi sudah menerapkan pengendalian internal namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya kerja, biasanya berada pada level...

A Level 1 (Rintisan) B Level 5 (Optimum) C Level 4 (Terkelola dan Terukur) D Level 3 (Terdefinisi) E Level 2 (Berkembang)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam penilaian maturitas SPIP (mengacu pada pedoman BPKP), Level 2 (Berkembang/Managed) mengindikasikan bahwa praktik pengendalian intern sudah dilaksanakan pada beberapa unit kerja tapi pelaksanaannya belum konsisten dan belum terintegrasi menyeluruh.

Materi Terkait: Unsur SPIP

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Pemenuhan layanan dasar pendidikan dasar (SD dan SMP) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam SPM, indikator pencapaiannya dihitung dari...

A Tingkat penerimaan siswa lulusan SD di SMP favorit B Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar C Jumlah anggaran yang dicairkan untuk program literasi D Jumlah guru yang memiliki sertifikasi dikalikan jumlah sekolah E Jumlah gedung sekolah yang direnovasi setiap tahun anggaran

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai PP No 2 Tahun 2018 dan Permendagri penjabarannya, capaian SPM pendidikan dasar (SD dan SMP) indikator utamanya difokuskan pada partisipasi warga negara usia sekolah (7-15 tahun) dalam mendapatkan akses layanan pendidikan tersebut (100%).

Materi Terkait: Pelayanan Dasar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, penghentian sementara dari Jabatan Fungsional PPUPD dapat terjadi apabila PNS yang bersangkutan...

A Tidak memenuhi target angka kredit dalam 1 semester B Mengambil cuti tahunan selama 12 hari kerja C Sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari D Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional PPUPD E Melakukan studi banding ke luar negeri selama 1 minggu

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut Pasal 32 Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, PPUPD diberhentikan sementara jika: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. diberhentikan sementara sbg PNS; atau e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.

Materi Terkait: Permenpan 36 tahun 2020

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu...

A Urusan politik, urusan ekonomi, dan urusan sosial B Urusan otonom, urusan dekonsentrasi, dan urusan tugas pembantuan C Urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan tambahan D Urusan pusat, urusan daerah, dan urusan desa E Urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2014 secara eksplisit membagi urusan pemerintahan atas 3 jenis: Urusan Pemerintahan absolut (Pusat), Urusan Pemerintahan konkuren (dibagi Pusat & Daerah), dan Urusan Pemerintahan umum (kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan).

Materi Terkait: Urusan pemerintahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Salah satu syarat PPUPD dapat diberhentikan dari Jabatannya (pemberhentian permanen dari JF) sesuai peraturan yang berlaku adalah apabila...

A Mengundurkan diri dari jabatan fungsional PPUPD atas permintaan sendiri B Mengikuti diklat teknis pengawasan selama 1 bulan penuh C Mutasi ke daerah lain namun tetap menduduki jabatan PPUPD D Cuti melahirkan selama 3 bulan E Mendapat promosi menjadi PPUPD Ahli Madya dari Ahli Muda

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam Permenpan 36/2020 Pasal 33, pemberhentian dari jabatan fungsional dapat terjadi karena mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan sebagai PNS, tidak memenuhi persyaratan jabatan, atau mencapai batas usia pensiun.

Materi Terkait: Manajemen PNS

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh PPUPD mencakup pengetahuan dan keahlian spesifik tentang pengawasan urusan pemerintahan daerah. Salah satu wujud penerapannya di lapangan adalah kemampuan...

A Melakukan analisis regulasi daerah dan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) B Menguasai teknik pemadaman api di gedung bertingkat C Mengoperasikan perangkat keras komputer rakitan D Mengoordinir massa untuk kampanye edukasi politik E Mampu menerjemahkan naskah kuno daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kompetensi teknis JF PPUPD diukur dari kemampuannya melakukan reviu, monitoring, dan evaluasi urusan pemerintahan, yang secara riil berwujud kemampuan menganalisis dokumen strategis seperti LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Materi Terkait: Standar kompetensi jabatan PPUPD

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Mekanisme pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) secara preventif agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan melalui proses...

A Aksi demonstrasi masyarakat menolak rancangan Perda B Evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda oleh Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur sebelum disahkan C Pemungutan suara oleh masyarakat secara langsung D Pembentukan Perppu oleh Presiden E Judicial review ke Mahkamah Konstitusi setelah Perda disahkan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014, pengawasan preventif (pencegahan) terhadap Perda dilakukan dengan mekanisme evaluasi dan fasilitasi rancangan perda (Raperda) oleh Kemendagri (untuk Provinsi) dan Gubernur (untuk Kab/Kota) sebelum Raperda ditetapkan menjadi Perda.

Materi Terkait: Pembinaan dan pengawasan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Berdasarkan PP 12 Tahun 2017, hasil pemeriksaan pengawasan dapat berupa rekomendasi administratif. Manakah yang termasuk sanksi administratif bagi aparatur daerah yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tugas ringan?

A Pemberhentian tidak dengan hormat B Pencabutan hak suara dalam pemilu C Penjara paling lama 1 tahun D Teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis E Denda finansial sebesar 50 juta rupiah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Hukuman disiplin ringan bagi PNS/aparatur daerah (mengacu PP Manajemen/Disiplin PNS yang sejalan dengan tindak lanjut pengawasan administratif) terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Materi Terkait: PP 12 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan UU 23 Tahun 2014 menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, yang berarti daerah diberikan kewenangan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan...

A Kepala Daerah masing-masing secara sepihak B Desa C Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Undang-Undang D Pemerintah Provinsi bagi Kabupaten/Kota E Lembaga Swadaya Masyarakat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di luar urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (seperti urusan absolut).

Materi Terkait: Pemerintahan daerah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Menurut Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, kegiatan pengembangan profesi merupakan syarat wajib bagi PPUPD untuk...

A Kenaikan jabatan/pangkat dari jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi (misalnya ke Ahli Madya) B Menerima fasilitas kendaraan dinas C Terhindar dari mutasi antar instansi D Memperoleh hak cuti tahunan tambahan E Mendapatkan tunjangan hari raya (THR)

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Untuk memelihara kompetensi dan sebagai syarat mutlak kenaikan pangkat/jabatan fungsional ke jenjang tertentu (seperti dari Ahli Muda ke Ahli Madya, dst), pejabat fungsional PPUPD diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi (seperti membuat karya tulis/ilmiah).

Materi Terkait: Angka kredit PPUPD

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Jika dalam pengawasan ditemukan indikasi kerugian keuangan daerah yang diakibatkan oleh pihak ketiga, fokus pengawasan yang diarahkan APIP sesuai regulasi bertujuan untuk...

A Mengupayakan pemulihan kerugian keuangan daerah melalui penyetoran kembali ke kas daerah (Tuntutan Ganti Rugi/TGR) B Mengurangi alokasi APBD tahun depan C Membiarkan karena merupakan risiko bisnis D Melaporkan pihak ketiga ke media massa E Melakukan penuntutan ke pengadilan tata usaha negara

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam kebijakan pengawasan internal pemerintah (SPIP/APIP), fokus penanganan indikasi kerugian negara/daerah administratif adalah pemulihan kerugian tersebut dengan mengembalikan nilai kerugian ke Kas Negara/Daerah secara proporsional sesuai mekanisme TGR/Majelis TP-TGR.

Materi Terkait: Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang berhak diperoleh warga negara menurut PP Nomor 2 Tahun 2018 (SPM) meliputi pelayanan di bawah ini, kecuali...

A Pelayanan kesehatan penderita hipertensi B Pelayanan kesehatan operasi plastik estetika C Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat D Pelayanan kesehatan ibu hamil E Pelayanan kesehatan gizi buruk pada balita

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan PP 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, mutu pelayanan dasar kesehatan mencakup layanan ibu hamil, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, penderita hipertensi, diabetes melitus, ODGJ berat, TB, dan HIV. Operasi plastik estetika bukan merupakan pelayanan dasar SPM.

Materi Terkait: Pelayanan Dasar

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Menurut UU ASN (UU No 5 Tahun 2014 / UU No 20 Tahun 2023), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pada instansi pemerintah berhak mendapatkan...

A Gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi B Hak memveto kebijakan politik kepala daerah C Jaminan pensiun yang dibayarkan lunas di muka saat awal bekerja D Pemindahan tugas antardaerah layaknya PNS struktural tanpa batas waktu E Hak milik atas fasilitas kantor berupa kendaraan dinas secara permanen

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU ASN, PPPK berhak memperoleh: gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. (Pada revisi UU 20/2023 jaminan pensiun/hari tua juga mulai diakomodasi untuk PPPK, namun poin A merepresentasikan hak absolut operasional secara umum sesuai UU ASN).

Materi Terkait: Manajemen PNS

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri disampaikan kepada...

A Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi B Ketua Mahkamah Agung C Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti D Gubernur dengan tembusan Presiden E Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai hirarki dalam PP Nomor 12 Tahun 2017, hasil pembinaan dan pengawasan (pengawasan terhadap provinsi yang dilakukan Irjen Kemendagri) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan rekomendasi/sanksinya kepada Kepala Daerah (Gubernur).

Materi Terkait: PP 12 Tahun 2017

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Permendagri 61 Tahun 2019 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu APIP Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Reviu RKPD ini dilakukan dengan tujuan...

A Memblokir akun bendahara daerah jika terjadi kesalahan ketik dalam RKPD B Menilai tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal masuk jam kerja C Memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKPD telah disusun sesuai RPJMD dan pedoman penyusunan D Mengubah pagu anggaran setiap program secara sepihak oleh APIP E Mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi dalam penyusunan anggaran

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Tujuan pelaksanaan reviu oleh APIP terhadap RKPD berdasarkan Permendagri (seperti Permendagri 61/2019 dan turunannya) adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa penyusunan dokumen perencanaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan, sinkron dengan RPJMD, dan sesuai jadwal.

Materi Terkait: Permendagri 61 Tahun 2019

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh