Soal SKB Penyuluh Hukum 2026

Persiapkan diri Anda dengan 375 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Penyuluh Hukum, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

375 Soal Tersedia
Soal #1
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Dalam konteks pelaksanaan tugas penyuluhan hukum kepada masyarakat, perwujudan prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang paling mendasar terkait perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses peradilan adalah...
A. Kekuasaan kehakiman tunduk pada instruksi langsung dari kepala pemerintahan
B. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) dan berhak atas perlakuan yang adil serta praduga tak bersalah (presumption of innocence)
C. Pemerintah dapat mengesampingkan prosedur peradilan demi kepentingan stabilitas keamanan nasional
D. Aparat penegak hukum memiliki kekebalan mutlak dari segala bentuk gugatan hukum
E. Hukum adat secara otomatis gugur dan tidak diakui sama sekali dalam sistem hukum nasional
Jawaban: B
Prinsip negara hukum menjamin kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), due process of law, asas praduga tak bersalah, dan perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
Soal #2
Dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Penyuluh Hukum menjelaskan konsep 'non-derogable rights', yaitu hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kelompok hak berikut yang seluruhnya termasuk non-derogable rights adalah...
A. Hak atas kewarganegaraan, hak memperoleh pendidikan, hak memajukan kebudayaan nasional, dan hak memperoleh suaka politik
B. Hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pendapat, hak memilih pekerjaan, dan hak atas jaminan sosial
C. Hak milik pribadi, hak memperoleh informasi, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan hak bebas dari diskriminasi
D. Hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
E. Hak mendirikan partai politik, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak cuti kerja, dan hak atas bantuan hukum
Jawaban: D
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan 7 hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights): hak hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran/hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan tidak dituntut berdasar hukum berlaku surut.
Soal #3
Seorang Penyuluh Hukum sering menghadapi pertanyaan masyarakat mengenai batasan kebebasan berpendapat di media sosial. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang hanya sah secara konstitusional apabila...
A. Ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa atau keputusan lisan aparat keamanan di lapangan
B. Didasarkan pada instruksi lisan pimpinan partai politik pemenang pemilu
C. Ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum
D. Dilakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah tanpa perlu dasar regulasi tertulis
E. Ditetapkan melalui surat edaran organisasi kemasyarakatan mayoritas setempat
Jawaban: C
Pembatasan hak dan kebebasan HANYA dapat ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
Soal #4
Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (guardian of the constitution). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat meliputi hal-hal berikut, KECUALI...
A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
C. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
D. Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum (impeachment)
Jawaban: C
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU adalah kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat 1), bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Soal #5
Penyuluhan mengenai bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat miskin berakar kuat pada jaminan konstitusional UUD NRI 1945. Dasar konstitusional yang paling tepat menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah...
A. Pasal 28D ayat (1)
B. Pasal 28A
C. Pasal 28B ayat (2)
D. Pasal 28C ayat (1)
E. Pasal 28E ayat (3)
Jawaban: A
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, yang menjadi dasar konstitusional UU Bantuan Hukum.

Akses 375 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Penyuluh Hukum?

Soal SKB Penyuluh Hukum adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Penyuluh Hukum sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Penyuluh Hukum disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Penyuluh Hukum?

Materi soal SKB Penyuluh Hukum mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Penyuluh Hukum?

Ya, setiap soal SKB Penyuluh Hukum dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Penyuluh Hukum yang tersedia?

Saat ini tersedia 375 soal SKB Penyuluh Hukum yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Penyuluh Hukum ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Penyuluh Hukum dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Penyuluh Hukum penting?

Latihan soal SKB Penyuluh Hukum membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Penyuluh Hukum diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Penyuluh Hukum diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 375
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.