Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Penyuluh Hukum. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penyuluh Hukum berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Penyuluh Hukum Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kemampuan Umum
5 Indikator
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pancasila
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Kemampuan Khusus
14 Indikator
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dasar-dasar konsultasi hukum
Dasar-dasar komunikasi publik
Dasar-dasar komunikasi dialogis
Substansi hukum
Struktur hukum
Budaya hukum
Dasar-dasar sosiologi hukum
Perkawinan
Hukum Perjanjian
Kewarganegaraan
Metode dan pendekatan penyuluhan hukum
Tugas dan fungsi Penyuluh Hukum
Simulasi Tryout SKB CAT Penyuluh Hukum
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penyuluh Hukum, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Penyuluh Hukum berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 375 Soal SKB Penyuluh Hukum Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UUD NRI 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan...
Kunci Jawaban: C
Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Materi Terkait: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Soal 2
Nilai Pancasila yang menekankan pada pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah sila ke...
Kunci Jawaban: E
Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Materi Terkait: Pancasila
Soal 3
Menurut UU No. 1 Tahun 2023, salah satu tujuan pemidanaan adalah...
Kunci Jawaban: C
Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 menyebutkan tujuan pemidanaan antara lain memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Soal 4
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2023 menyebutkan asas-asas ASN, salah satunya adalah Netralitas.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Soal 5
Dalam UU No. 25 Tahun 2009, prinsip pemberian pelayanan publik yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan disebut...
Kunci Jawaban: A
Asas tidak diskriminatif dalam pelayanan publik berarti pelayanan tidak boleh membedakan latar belakang identitas pengguna layanan.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Soal 6
Penerima bantuan hukum menurut UU No. 16 Tahun 2011 adalah...
Kunci Jawaban: E
Pasal 1 angka 2 UU No. 16 Tahun 2011 menyatakan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Soal 7
Penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang dibantu oleh pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan disebut...
Kunci Jawaban: D
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
Materi Terkait: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Soal 8
Tahap awal dalam konsultasi hukum yang dilakukan penyuluh hukum adalah...
Kunci Jawaban: B
Identifikasi masalah dan fakta hukum merupakan langkah pertama untuk menentukan arah solusi hukum bagi klien.
Materi Terkait: Dasar-dasar konsultasi hukum
Soal 9
Dalam komunikasi publik, teknik menyampaikan pesan hukum agar mudah dipahami masyarakat awam adalah...
Kunci Jawaban: B
Penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikatif dapat menghindari hambatan teknis yuridis dalam pemahaman masyarakat.
Materi Terkait: Dasar-dasar komunikasi publik
Soal 10
Ciri khas komunikasi dialogis dalam penyuluhan hukum adalah adanya...
Kunci Jawaban: B
Komunikasi dialogis bersifat dua arah, mengedepankan kesetaraan dan interaksi aktif antara penyuluh dan audiens.
Materi Terkait: Dasar-dasar komunikasi dialogis
Soal 11
Komponen sistem hukum yang mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan disebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum (legal substance) terdiri dari aturan, norma, dan pola perilaku nyata orang dalam sistem itu.
Materi Terkait: Substansi hukum
Soal 12
Penegak hukum, pengadilan, dan kepolisian dalam teori sistem hukum merupakan bagian dari...
Kunci Jawaban: B
Struktur hukum (legal structure) mencakup lembaga-lembaga penegak hukum dan mekanismenya.
Materi Terkait: Struktur hukum
Soal 13
Sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum disebut sebagai...
Kunci Jawaban: C
Budaya hukum (legal culture) adalah elemen yang menentukan bagaimana hukum diterima dan dijalankan di masyarakat.
Materi Terkait: Budaya hukum
Soal 14
Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara...
Kunci Jawaban: D
Sosiologi hukum berfokus pada interaksi antara hukum sebagai norma dengan kenyataan sosial atau gejala sosial.
Materi Terkait: Dasar-dasar sosiologi hukum
Soal 15
Batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita di Indonesia menurut UU No. 16 Tahun 2019 adalah...
Kunci Jawaban: D
Perubahan UU Perkawinan menetapkan batas minimal usia menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.
Materi Terkait: Perkawinan
Soal 16
Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata meliputi hal berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: C
Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Akta notaris bukan syarat umum sahnya perjanjian (kecuali perjanjian tertentu).
Materi Terkait: Hukum Perjanjian
Soal 17
Asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran disebut...
Kunci Jawaban: D
Ius Soli adalah asas tempat kelahiran, sedangkan Ius Sanguinis adalah asas keturunan.
Materi Terkait: Kewarganegaraan
Soal 18
Metode penyuluhan hukum yang dilakukan melalui tatap muka langsung, tanya jawab, dan diskusi kelompok disebut...
Kunci Jawaban: B
Penyuluhan hukum langsung melibatkan interaksi tatap muka secara fisik antara penyuluh dan audiens.
Materi Terkait: Metode dan pendekatan penyuluhan hukum
Soal 19
Salah satu fungsi utama Penyuluh Hukum adalah...
Kunci Jawaban: D
Tugas pokok penyuluh hukum adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Materi Terkait: Tugas dan fungsi Penyuluh Hukum
Soal 20
Penyuluhan hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang...
Kunci Jawaban: D
Tujuan akhir penyuluhan hukum adalah terbentuknya budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat agar patuh pada aturan.
Materi Terkait: Tugas dan fungsi Penyuluh Hukum
Soal 21
PRO
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa...
Kunci Jawaban: C
Negara hukum (Rechtsstaat) berarti segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan kekuasaan belaka.
Materi Terkait: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Wanprestasi dalam hukum perjanjian terjadi apabila salah satu pihak melakukan hal berikut, kecuali...
Kunci Jawaban: C
Wanprestasi: tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan tapi terlambat, atau melakukan yang dilarang. Melaksanakan tepat waktu bukan wanprestasi.
Materi Terkait: Hukum Perjanjian
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Penyuluh Hukum pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Penyuluh Hukum
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penyuluh Hukum semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penyuluh Hukum, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Penyuluh Hukum
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Penyuluh Hukum menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.