Soal SKB Perisalah Legislatif 2026

Persiapkan diri Anda dengan 463 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Perisalah Legislatif, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

463 Soal Tersedia
Soal #1
Berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I s.d. IV), kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami transformasi fundamental dari...
A. Lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya menjadi lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya (checks and balances)
B. Lembaga legislatif satu kamar (unikameral) menjadi lembaga monarki konstitusional
C. Lembaga peradilan tertinggi menjadi pemegang kekuasaan eksekutif tunggal
D. Lembaga penasihat presiden menjadi pemegang kekuasaan kehakiman independen
E. Lembaga federasi daerah menjadi pemegang kekuasaan moneter nasional
Jawaban: A
Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya (mandataris). Pasca-amandemen (Pasal 1 ayat 2), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, menempatkan MPR sejajar dengan presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK dalam mekanisme checks and balances.
Soal #2
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan diserahi kekuasaan legislatif serta penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuknya DPR hasil pemilu adalah...
A. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)
B. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
C. Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
D. Konstituante Republik Indonesia
E. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR)
Jawaban: B
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dari badan pembantu presiden menjadi badan legislatif yang memegang kekuasaan membuat undang-undang bersama Presiden sebelum DPR definitif terbentuk.
Soal #3
Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 3 (tiga) fungsi konstitusional utama, yaitu...
A. Fungsi Yudikatif, Fungsi Eksekutif, dan Fungsi Regulasi
B. Fungsi Arbitrase, Fungsi Mediasi, dan Fungsi Konsiliasi
C. Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan
D. Fungsi Moneter, Fungsi Fiskal, dan Fungsi Audit
E. Fungsi Ratifikasi, Fungsi Notifikasi, dan Fungsi Verifikasi
Jawaban: C
Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama: fungsi legislasi (membentuk undang-undang), fungsi anggaran (membahas dan menyetujui RAPBN), dan fungsi pengawasan (mengawasi pelaksanaan UU dan APBN).
Soal #4
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR memiliki hak konstitusional untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak tersebut adalah...
A. Hak Menyatakan Pendapat
B. Hak Angket
C. Hak Imunitas
D. Hak Interpelasi
E. Hak Protokoler
Jawaban: D
Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3 mengatur hak DPR: Hak Interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah), Hak Angket (melakukan penyelidikan pelaksanaan undang-undang), dan Hak Menyatakan Pendapat.
Soal #5
Salah satu latar belakang sejarah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem parlemen bikameral (tewas perwakilan daerah) melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah untuk...
A. Menggantikan posisi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang dibubarkan
B. Memberikan hak veto mutlak kepada daerah atas seluruh rancangan undang-undang nasional
C. Mengambil alih kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi perdata
D. Membentuk negara federal serikat di seluruh kepulauan Indonesia
E. Memperkuat representasi dan memperjuangkan aspirasi daerah dalam pembuatan kebijakan nasional, khususnya terkait otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah
Jawaban: E
Pembentukan DPD (Amandemen Ketiga UUD 1945) bertujuan mengakomodasi representasi kepentingan daerah secara langsung di tingkat nasional, menggantikan Utusan Daerah pada MPR masa lalu, guna memperkokoh ikatan NKRI dan otonomi daerah.

Akses 463 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Perisalah Legislatif?

Soal SKB Perisalah Legislatif adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Perisalah Legislatif sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Perisalah Legislatif disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Perisalah Legislatif?

Materi soal SKB Perisalah Legislatif mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Perisalah Legislatif?

Ya, setiap soal SKB Perisalah Legislatif dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Perisalah Legislatif yang tersedia?

Saat ini tersedia 463 soal SKB Perisalah Legislatif yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Perisalah Legislatif ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Perisalah Legislatif dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Perisalah Legislatif penting?

Latihan soal SKB Perisalah Legislatif membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Perisalah Legislatif diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Perisalah Legislatif diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 463
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.