Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Perisalah Legislatif. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Perisalah Legislatif berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Perisalah Legislatif Ahli Pertama
Ahli Pertama
Kompetensi Umum
2 Indikator
Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Kompetensi Khusus
3 Indikator
Kelembagaan DPR
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Simulasi Tryout SKB CAT Perisalah Legislatif
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Perisalah Legislatif, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Perisalah Legislatif Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Perisalah Legislatif berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Bank Soal Drill SKB 2026
Akses 463 Soal SKB Perisalah Legislatif Lengkap
Drill ratusan soal kompetensi bidang teknis lengkap dengan analisis pembahasan komprehensif untuk memaksimalkan peluang lulus ranking 1 di formasi Anda.
✓ Sesuai Kisi-kisi CAT BKN✓ Pembahasan Analisis Mendalam✓ Update Soal Rutin✓ Akses Aktif 1 Tahun
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 secara khusus membahas tentang...
Kunci Jawaban: B
Sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) fokus pada perumusan Dasar Negara Indonesia, di mana Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan usulannya.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 2
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD adalah...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 3
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang termasuk dalam jajaran Nilai Dasar ASN 'BerAKHLAK' adalah, kecuali...
Kunci Jawaban: B
Nilai Dasar ASN BerAKHLAK meliputi: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 'Kompetitif' tidak termasuk dalam core values tersebut.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal 4
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011, posisi Peraturan Pemerintah (PP) berada di bawah...
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal 5
Alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan mempunyai tugas khusus di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai ruang lingkup tugasnya disebut...
Kunci Jawaban: E
Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan membidangi urusan tertentu sesuai dengan mitra kerja kementerian/lembaga terkait.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal 6
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas disebut...
Kunci Jawaban: C
Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal 7
Tugas utama seorang Perisalah Legislatif dalam sebuah persidangan atau rapat di lembaga legislatif adalah...
Kunci Jawaban: D
Perisalah Legislatif bertugas melakukan kegiatan risalah yang meliputi pencatatan, penyusunan, dan pengolahan hasil pembicaraan dalam rapat-rapat legislatif.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 8
Manakah penulisan gelar akademik yang sesuai dengan kaidah PUEBI/EYD terbaru?
Kunci Jawaban: A
Gelar akademik ditulis dengan tanda titik sebagai penyekat antarhuruf dalam singkatan gelar, dan koma digunakan untuk memisahkan nama dengan gelar.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 9
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: A
Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan instansi pembina bagi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif.
Materi Terkait: Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Soal 10
Lembaga legislatif di tingkat daerah yang menjadi salah satu instansi pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah...
Kunci Jawaban: D
Instansi pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif adalah Sekretariat DPR RI, Sekretariat DPD RI, dan Sekretariat DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota).
Materi Terkait: Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Soal 11
Perubahan (Amandemen) UUD 1945 yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1999 difokuskan pada...
Kunci Jawaban: E
Amandemen pertama (1999) fokus pada pergeseran kekuasaan legislatif dari Presiden ke DPR dan pembatasan masa jabatan Presiden (Pasal 7).
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 12
Lembaga negara yang memiliki tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
Kunci Jawaban: B
Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945) memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan menjaga kehormatan hakim.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal 13
Manakah pernyataan yang benar mengenai status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut UU No. 20 Tahun 2023?
Kunci Jawaban: A
UU 20/2023 menetapkan Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PPPK diangkat sesuai kebutuhan instansi dan perjanjian kerja.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal 14
Tahapan pembentukan undang-undang setelah tahap penyusunan naskah akademik dan draf RUU adalah...
Kunci Jawaban: D
Setelah penyusunan, dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum RUU diajukan ke tahap pembahasan di legislatif.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal 15
Alat kelengkapan DPR yang memiliki tugas untuk menetapkan jadwal acara rapat DPR adalah...
Kunci Jawaban: E
Badan Musyawarah (Bamus) bertugas menetapkan agenda rapat DPR, waktu persidangan, dan jadwal acara rapat.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal 16
Rapat DPR yang dihadiri oleh seluruh anggota DPR dan dipimpin oleh Pimpinan DPR merupakan jenis rapat...
Kunci Jawaban: C
Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR yang dihadiri seluruh anggota.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal 17
Laporan tertulis yang memuat secara lengkap seluruh pembicaraan dalam rapat, termasuk interupsi dan keterangan resmi, disebut...
Kunci Jawaban: D
Risalah adalah laporan tertulis rapat yang memuat seluruh jalannya pembicaraan secara lengkap/verbatim (kata demi kata).
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 18
Manakah penulisan kata depan dan awalan yang benar menurut PUEBI?
Kunci Jawaban: B
Awalan 'di-' ditulis serangkai dengan kata dasarnya (dikerjakan), sedangkan kata depan 'di' yang menunjukkan tempat ditulis terpisah (di kantor).
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal 19
Pejabat fungsional Perisalah Legislatif yang bekerja di Sekretariat Jenderal DPD RI berkonsultasi mengenai pengembangan profesinya kepada...
Kunci Jawaban: C
Meskipun bekerja di DPD RI (instansi pengguna), pengembangan profesi dan pedoman teknis tetap mengacu pada Setjen DPR RI sebagai instansi pembina.
Materi Terkait: Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Soal 20
Sekretariat DPRD Provinsi dalam manajemen kepegawaian Perisalah Legislatif bertindak sebagai...
Kunci Jawaban: E
Sekretariat DPRD (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) dikategorikan sebagai instansi pengguna yang mempekerjakan pejabat fungsional tersebut.
Materi Terkait: Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Soal 21
PRO
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat adanya periode berlakunya UUDS 1950. Bentuk negara Indonesia pada saat berlakunya UUDS 1950 adalah...
Kunci Jawaban: D
Pada masa UUDS 1950, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan namun menggunakan sistem pemerintahan parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan Pasal 11 UUD 1945, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Hal ini menunjukkan fungsi DPR dalam hal...
Kunci Jawaban: B
Persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional atau pernyataan perang merupakan bentuk fungsi pengawasan (control) terhadap kebijakan strategis luar negeri Presiden.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Alat kelengkapan DPR yang memiliki tugas untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan serta martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah...
Kunci Jawaban: B
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan kehormatan, keluhuran martabat, serta citra DPR.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam proses pembahasan RUU, daftar yang memuat masalah-masalah yang perlu dibahas dalam rapat kerja atau panitia khusus disebut...
Kunci Jawaban: E
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) disusun oleh pihak yang tidak mengajukan RUU (biasanya Pemerintah jika inisiatif DPR, atau sebaliknya) untuk dibahas bersama.
Materi Terkait: Kelembagaan DPR
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penulisan angka dan bilangan yang benar menurut PUEBI/EYD adalah...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan PUEBI/EYD: (1) Bilangan di awal kalimat harus dieja (Tiga puluh lima...). (2) Bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata dieja (lima, sepuluh, dua puluh), kecuali jika digunakan secara berurutan dalam rincian.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Apabila Sekretariat DPRD Kabupaten ingin mengajukan formasi kebutuhan jabatan Perisalah Legislatif, koordinasi teknis dilakukan kepada...
Kunci Jawaban: A
Penetapan kebutuhan (formasi) jabatan fungsional harus mendapat rekomendasi teknis dari Instansi Pembina (Setjen DPR RI) sebelum diajukan ke Kemenpan-RB.
Materi Terkait: Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum disebut...
Kunci Jawaban: D
Lex Specialist Derogat Legi Generali adalah asas hukum di mana hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum dalam substansi yang sama.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam penyusunan risalah rapat, apabila terdapat pembicaraan yang bersifat rahasia, maka perisalah harus...
Kunci Jawaban: B
Prinsip risalah adalah autentisitas. Pembicaraan rahasia tetap didokumentasikan untuk kepentingan lembaga namun dengan akses terbatas sesuai peraturan.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, unit kerja yang secara spesifik menangani pembinaan teknis substansi risalah bagi jabatan fungsional perisalah adalah...
Kunci Jawaban: B
Pembinaan administrasi dilakukan oleh Biro SDM/Kepegawaian, namun pembinaan teknis substansi dan hasil kerja jabatan fungsional Perisalah Legislatif dikelola secara spesifik oleh unit yang membidangi Risalah di bawah unit kerja persidangan.
Materi Terkait: Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Amandemen keempat menambahkan ayat yang menegaskan prinsip...
Kunci Jawaban: C
Pasal 33 ayat (4) menegaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dst.
Materi Terkait: Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana dan terpadu untuk jangka waktu...
Kunci Jawaban: A
Prolegnas (UU 12/2011) disusun untuk periode 5 tahun dan dievaluasi dalam prioritas tahunan.
Materi Terkait: Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penyusunan 'Risalah Singkat' berbeda dengan 'Risalah Lengkap' karena...
Kunci Jawaban: B
Risalah singkat (Laporan Singkat) memuat kesimpulan, poin utama, dan keputusan untuk distribusi cepat, sedangkan risalah lengkap memuat seluruh pembicaraan.
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Manakah kalimat berikut yang merupakan kalimat efektif dan benar sesuai kaidah PUEBI/EYD?
Kunci Jawaban: A
Opsi E adalah kalimat paling efektif. Analisis kesalahan opsi lain: A (redundansi 'adalah merupakan'), B (salah penggunaan kata 'daripada'), C (redundansi 'para' dan kata ulang 'anggota-anggota'), D (redundansi 'membahas mengenai', cukup 'membahas').
Materi Terkait: Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif dilakukan setiap tahun melalui...
Kunci Jawaban: C
Manajemen kinerja jabatan fungsional kini mengintegrasikan hasil kerja ke dalam SKP yang dikonversi menjadi angka kredit sesuai regulasi terbaru (Permenpan RB 1/2023).
Materi Terkait: Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Perisalah Legislatif pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Dasar Acuan Sah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Perisalah Legislatif
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Perisalah Legislatif semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Perisalah Legislatif, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Perisalah Legislatif
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Perisalah Legislatif menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.