Persiapkan diri Anda dengan 2,872 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.
Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Pranata Kewilayahan, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).
Jawaban: B. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem NKRI. Definisi ini membedakan proses penyelenggaraan pemerintahan dari lembaga pemerintah daerah itu sendiri.
Jawaban: C. Pasal 1 angka 3 menyebut Pemerintah Daerah sebagai kepala daerah yang menjadi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam konteks provinsi, kepala daerah adalah gubernur; pada kabupaten adalah bupati; dan pada kota adalah wali kota.
Jawaban: A. Pasal 1 angka 6 mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Pelaksanaannya tetap berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga otonomi bukanlah kedaulatan negara tersendiri.
Jawaban: D. Pasal 1 angka 8 mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi berbeda dari dekonsentrasi yang berbentuk pelimpahan sebagian urusan pusat dan tugas pembantuan yang berbentuk penugasan.
Jawaban: B. Pasal 1 angka 9 menjelaskan dekonsentrasi sebagai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, instansi vertikal, dan dalam rumusan undang-undang juga berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Dekonsentrasi tidak sama dengan penyerahan urusan kepada daerah otonom melalui desentralisasi.
Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.
Soal SKB Pranata Kewilayahan adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.
Ya, materi soal SKB Pranata Kewilayahan disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.
Materi soal SKB Pranata Kewilayahan mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.
Ya, setiap soal SKB Pranata Kewilayahan dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.
Saat ini tersedia 2,872 soal SKB Pranata Kewilayahan yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.
Latihan soal SKB Pranata Kewilayahan dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.
Latihan soal SKB Pranata Kewilayahan membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.
Ya, bank soal SKB Pranata Kewilayahan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.
Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.