Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pranata Kewilayahan. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pranata Kewilayahan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
10 Indikator
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
Pancasila
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Teori Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
PP No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
Kompetensi Khusus
8 Indikator
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang DKTP
Konsep, Metodologi dan Survei Pemetaan
Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Dasar Pemetaan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
Simulasi Tryout SKB CAT Pranata Kewilayahan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Kewilayahan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout CAT SKB Pranata Kewilayahan Sedang Disiapkan
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pranata Kewilayahan berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Pranata Kewilayahan & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan Urusan Pemerintahan Absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal 2
Menurut UU Nomor 43 Tahun 2008, wilayah negara Indonesia meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta...
Kunci Jawaban: A
Pasal 1 UU No. 43 Tahun 2008 menyatakan wilayah negara mencakup ruang udara di atasnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Soal 3
Sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018, selain syarat teknis (personel, sarana dan prasarana, serta anggaran), pembentukan kecamatan di wilayah kabupaten/kota harus memenuhi...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 PP No. 17 Tahun 2018, syarat pembentukan kecamatan terdiri dari syarat dasar, syarat teknis (personel, sarana prasarana, anggaran), dan syarat administratif.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
Soal 4
Dalam penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021, instrumen yang digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang adalah...
Kunci Jawaban: D
PP No. 21 Tahun 2021 memperkenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai instrumen utama pengendalian pemanfaatan ruang.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Soal 5
Menurut UU Nomor 4 Tahun 2011, Informasi Geospasial Dasar (IGD) terdiri atas...
Kunci Jawaban: E
IGD meliputi Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar sesuai Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2011.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Soal 6
Prinsip sila ke-3 Pancasila 'Persatuan Indonesia' dalam konteks kewilayahan berarti...
Kunci Jawaban: C
Persatuan Indonesia mengandung makna perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia secara utuh dalam bingkai NKRI.
Materi Terkait: Pancasila
Soal 7
Berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, penegasan batas daerah dilakukan untuk menciptakan...
Kunci Jawaban: B
Penegasan batas daerah bertujuan menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah
Soal 8
Menurut PP Nomor 2 Tahun 2021, Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi yang meliputi...
Kunci Jawaban: A
Unsur rupabumi terdiri atas unsur alami (seperti gunung, sungai) dan unsur buatan (seperti bendungan, bandara) sesuai Pasal 1 PP No. 2 Tahun 2021.
Materi Terkait: PP No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
Soal 9
Perpres Nomor 78 Tahun 2005 menetapkan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu untuk menjaga...
Kunci Jawaban: B
Pengelolaan pulau kecil terluar ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan kesejahteraan masyarakat.
Materi Terkait: Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
Soal 10
Berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2009, Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah bangunan atau kawasan yang mendapatkan fasilitas...
Kunci Jawaban: B
TPB mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan kepabeanan.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat
Soal 11
Registrasi Nasional Cagar Budaya menurut PP Nomor 1 Tahun 2022 adalah sistem pendataan nasional untuk...
Kunci Jawaban: D
Registrasi Nasional dilakukan untuk pendataan, perlindungan, dan pelestarian benda, bangunan, atau struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
Soal 12
Salah satu komponen dasar dalam pemetaan yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan adalah...
Kunci Jawaban: A
Skala peta adalah perbandingan linear antara jarak di peta dengan jarak horizontal di lapangan.
Materi Terkait: Dasar Pemetaan
Soal 13
Berdasarkan Permendagri Nomor 58 Tahun 2021, Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk...
Kunci Jawaban: B
Kode wilayah digunakan untuk standardisasi data dan penyeragaman identitas wilayah administrasi dari tingkat pusat hingga desa agar terintegrasi secara nasional.
Materi Terkait: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
Soal 14
Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 adalah...
Kunci Jawaban: A
Visi RPJPN 2025-2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan (Indonesia Emas 2045).
Materi Terkait: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045
Soal 15
Kerja sama antar-daerah berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018 dikategorikan menjadi...
Kunci Jawaban: A
Kerja sama daerah terdiri atas Kerja Sama Wajib dan Kerja Sama Sukarela sesuai Pasal 3 PP No. 28 Tahun 2018.
Materi Terkait: PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
Soal 16
Dalam teori pemerintahan, salah satu fungsi utama pemerintah adalah 'Service', yang berarti...
Kunci Jawaban: B
Fungsi Service berarti pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat tanpa diskriminasi.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Teori Pemerintahan
Soal 17
Metodologi survei pemetaan yang menggunakan alat GPS (Global Positioning System) termasuk dalam kategori...
Kunci Jawaban: E
GPS menggunakan sinyal satelit untuk menentukan posisi koordinat di bumi, sehingga termasuk metode penentuan posisi berbasis satelit.
Materi Terkait: Konsep, Metodologi dan Survei Pemetaan
Soal 18
Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2022, pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat disebut...
Kunci Jawaban: B
Pasal 1 angka 2 PP No. 19 Tahun 2022 menyatakan bahwa Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang DKTP
Soal 19
Sila ke-5 Pancasila 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' diwujudkan dalam pembangunan kewilayahan melalui...
Kunci Jawaban: D
Pemerataan pembangunan antarwilayah (termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar) merupakan wujud keadilan sosial.
Materi Terkait: Pancasila
Soal 20
Dalam penegasan batas daerah, jika tidak tercapai kesepakatan antar daerah yang berbatasan, maka keputusan ditetapkan oleh...
Kunci Jawaban: A
Berdasarkan Permendagri No. 141 Tahun 2017, Menteri Dalam Negeri menetapkan batas daerah jika tidak ada kesepakatan.
Materi Terkait: Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah
Soal 21
PRO
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang...
Kunci Jawaban: E
Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU Nomor 4 Tahun 2011, penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dilakukan oleh...
Kunci Jawaban: D
Sesuai Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2011, IGT diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Materi Terkait: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Pembentukan Kerja Sama Daerah (KSD) harus didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, dan...
Kunci Jawaban: B
Pasal 2 PP No. 28 Tahun 2018 menyebutkan prinsip kerja sama daerah meliputi efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, iktikad baik, dan transparansi.
Materi Terkait: PP No. 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut PP Nomor 19 Tahun 2022, penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat disebut...
Kunci Jawaban: C
Pasal 1 angka 3 PP No. 19 Tahun 2022 mendefinisikan Tugas Pembantuan sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat.
Materi Terkait: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang DKTP
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pranata Kewilayahan pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Surat Menteri PANRB Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pranata Kewilayahan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pranata Kewilayahan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Kewilayahan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pranata Kewilayahan
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pranata Kewilayahan menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.