Soal SKB Pranata Yustisial 2026

Persiapkan diri Anda dengan 2,268 soal latihan yang dirancang khusus sesuai kisi-kisi CAT BKN terbaru.

Materi Ujian

Materi mencakup kompetensi teknis, regulasi terbaru bidang Pranata Yustisial, serta simulasi studi kasus HOTS (Higher Order Thinking Skills).

Daftar Latihan Soal

2,268 Soal Tersedia
Soal #1
1. Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah ...
A. Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
B. Kekuasaan pemerintah untuk mengawasi seluruh putusan pengadilan
C. Kewenangan lembaga legislatif untuk mengadili pelanggaran hukum
D. Kekuasaan kepala negara untuk menentukan hasil seluruh perkara
E. Kewenangan administratif untuk mengatur kepentingan para pihak yang berperkara
Jawaban: A

Dasar hukum: Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Soal #2
2. Ketentuan konstitusional yang secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka terdapat dalam ...
A. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945
B. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945
C. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
E. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
Jawaban: C

Dasar hukum: Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Norma ini menjadi landasan konstitusional independensi peradilan.

Soal #3
3. Tujuan utama kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah ...
A. Melindungi pejabat negara dari pemeriksaan pengadilan
B. Menegakkan hukum dan keadilan secara bebas dari campur tangan yang tidak sah
C. Memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabaikan seluruh peraturan
D. Menempatkan putusan hakim di atas konstitusi
E. Menghilangkan seluruh mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim
Jawaban: B

Dasar hukum: Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009.

Kemandirian peradilan bertujuan memungkinkan penegakan hukum dan keadilan tanpa campur tangan yang tidak sah. Kebebasan tersebut bukan untuk kepentingan pribadi hakim, melainkan untuk menjamin keadilan dan tegaknya negara hukum.

Soal #4
4. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, pelaku kekuasaan kehakiman terdiri atas ...
A. Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden
B. Kejaksaan, Kepolisian, DPR, dan Mahkamah Konstitusi
C. Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum
D. Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi
E. DPR, Presiden, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
Jawaban: D

Dasar hukum: Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam empat lingkungan peradilan, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial bukan badan yang menjalankan fungsi mengadili tersebut.

Soal #5
5. Lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung menurut UUD 1945 berjumlah empat, yaitu ...
A. Peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara
B. Peradilan umum, pajak, kepolisian, dan kejaksaan
C. Peradilan pidana, perdata, kepolisian, dan konstitusi
D. Peradilan agama, legislatif, administratif, dan pemilu
E. Peradilan umum, keuangan, pertahanan, dan pemerintahan
Jawaban: A

Dasar hukum: Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Empat lingkungan peradilan tersebut adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing menjalankan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Akses 2,268 Soal Lengkap

Anda sedang berada dalam mode trial. Dapatkan akses penuh ke seluruh bank soal dan pembahasan mendalam untuk meloloskan Anda di CPNS 2026.

Rp25.000 / sekali bayar
Upgrade Premium Sekarang

Tanya Jawab (FAQ)

Apa itu soal SKB Pranata Yustisial?

Soal SKB Pranata Yustisial adalah kumpulan latihan soal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS yang dirancang untuk mengukur kemampuan teknis peserta sesuai formasi jabatan yang dilamar.

Apakah soal SKB Pranata Yustisial sesuai kisi-kisi terbaru?

Ya, materi soal SKB Pranata Yustisial disusun berdasarkan kisi-kisi terbaru, pola CAT BKN, serta analisis tipe soal yang sering muncul pada seleksi CPNS.

Apa saja materi yang diujikan dalam soal SKB Pranata Yustisial?

Materi soal SKB Pranata Yustisial mencakup kompetensi teknis jabatan, studi kasus, pemahaman regulasi, kemampuan analisis, serta soal HOTS yang relevan dengan bidang pekerjaan.

Apakah tersedia pembahasan untuk setiap soal SKB Pranata Yustisial?

Ya, setiap soal SKB Pranata Yustisial dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan agar peserta dapat memahami konsep dan pola pengerjaan soal dengan lebih baik.

Berapa jumlah soal SKB Pranata Yustisial yang tersedia?

Saat ini tersedia 2,268 soal SKB Pranata Yustisial yang dapat digunakan sebagai bahan latihan menghadapi seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Pranata Yustisial ini cocok untuk latihan CAT CPNS?

Latihan soal SKB Pranata Yustisial dirancang menyerupai pola ujian CAT CPNS sehingga dapat membantu peserta beradaptasi dengan format dan tingkat kesulitan soal sebenarnya.

Mengapa latihan soal SKB Pranata Yustisial penting?

Latihan soal SKB Pranata Yustisial membantu peserta memahami materi teknis, meningkatkan kecepatan mengerjakan soal, serta membiasakan diri dengan tipe soal yang sering keluar pada seleksi CPNS.

Apakah soal SKB Pranata Yustisial diperbarui secara berkala?

Ya, bank soal SKB Pranata Yustisial diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan kisi-kisi, regulasi, dan pola soal terbaru dalam seleksi CPNS.

Statistik Latihan
Total Soal 2,268
Update Terakhir Mei 2026

Seringlah berlatih untuk membiasakan diri dengan batas waktu CAT.