Panduan komprehensif seleksi kompetensi bidang untuk formasi Pranata Yustisial. Merangkum materi pokok teknis, indikator penilaian CAT BKN, bank soal studi kasus, serta simulasi tryout lengkap.
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pranata Yustisial berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Kompetensi Umum
6 Indikator
Teori Dasar Hukum dan Keadilan (Keadilan Prosedural dan Substantif)
Konsep Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Imparsial
Prinsip-Prinsip Negara Hukum (Rule of Law)
Manajemen ASN (UU No. 20 Tahun 2023) dan Integritas Aparatur
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Konteks Yustisial
Kompetensi Khusus
12 Indikator
UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Hukum Acara Formil (Hukum Acara Pidana, Perdata, dan Peradilan Tata Usaha Negara)
Administrasi Perkara secara Elektronik (e-Court dan e-Litigasi) berdasarkan PERMA
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin)
Teknik Penyusunan Berita Acara Sidang dan Dokumentasi Yustisial
Manajemen Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita
Teori dan Klasifikasi Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi)
Konsep Klasifikasi Perkara dan Penomoran Register Perkara
Regulasi Mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA 1-144/2011)
Teknik Penelaahan Berkas Perkara dan Penyiapan Bahan Persidangan
Simulasi Tryout SKB CAT Pranata Yustisial
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Yustisial, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tim akademik Belajarbro sedang menyusun paket simulasi ujian CAT resmi untuk formasi Pranata Yustisial berdasarkan kisi-kisi dan materi pokok KemenPAN-RB terbaru. Paket ini akan dilengkapi timer sistem CAT standar BKN 90 menit, passing grade, kunci jawaban, dan pembahasan komprehensif.
Sistem CAT BKN
Durasi 90 menit & skema CAT resmi
Kisi-Kisi Terbaru
Sesuai materi pokok & tupoksi jabatan
Pembahasan Lengkap
Analisis jawaban & referensi regulasi
Ranking Nasional
Bandingkan skor se-Indonesia
Latihan Soal Interaktif
Contoh Soal SKB Pranata Yustisial & Pembahasan
Kerjakan soal di bawah, lalu lihat kunci dan pembahasan lengkap.
50 Soal
Benar: 0
Salah: 0
Dijawab: 0/50
0%
Soal 1
Dalam teori hukum, keadilan yang menekankan pada hasil akhir yang benar dan adil tanpa terlalu terpaku pada ketaatan terhadap urutan mekanisme administratif disebut...
Kunci Jawaban: B
Keadilan substantif adalah keadilan yang berkaitan dengan isi keputusan atau hakikat kebenaran materiil (isi), berbeda dengan keadilan prosedural yang menitikberatkan pada tata cara atau mekanisme formal dalam mencapai keputusan.
Materi Terkait: Teori Dasar Hukum dan Keadilan (Keadilan Prosedural dan Substantif)
Soal 2
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna...
Kunci Jawaban: E
Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Materi Terkait: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal 3
Prinsip 'Equality before the law' merupakan perwujudan dari konsep negara hukum yang berarti...
Kunci Jawaban: C
Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality before the law) adalah salah satu ciri utama Rule of Law yang memastikan tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum terhadap siapa pun.
Materi Terkait: Prinsip-Prinsip Negara Hukum (Rule of Law)
Soal 4
Menurut UU No. 20 Tahun 2023, nilai dasar (core values) ASN yang harus diimplementasikan oleh setiap aparatur yustisial adalah...
Kunci Jawaban: B
Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menetapkan core values ASN adalah 'BerAKHLAK' (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).
Materi Terkait: Manajemen ASN (UU No. 20 Tahun 2023) dan Integritas Aparatur
Soal 5
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang Pelayanan Publik. Salah satu asas pelayanan publik yang mengharuskan setiap kegiatan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan adalah...
Kunci Jawaban: A
Asas Akuntabilitas dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bermakna bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Materi Terkait: UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Soal 6
Salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang melarang pejabat pemerintahan bertindak sewenang-wenang atau menggunakan kewenangan untuk tujuan lain adalah...
Kunci Jawaban: C
Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan (Abuse of Power) adalah asas yang mewajibkan setiap pejabat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain di luar tujuan pemberian wewenang tersebut.
Materi Terkait: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Konteks Yustisial
Soal 7
Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah...
Kunci Jawaban: D
Sesuai UU Mahkamah Agung, MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
Materi Terkait: UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Soal 8
Dalam Hukum Acara Pidana, upaya paksa berupa penangkapan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan...
Kunci Jawaban: E
Berdasarkan KUHAP, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Materi Terkait: Hukum Acara Formil (Hukum Acara Pidana, Perdata, dan Peradilan Tata Usaha Negara)
Soal 9
Layanan e-Court yang mencakup pendaftaran perkara secara online di pengadilan disebut dengan istilah...
Kunci Jawaban: B
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022, e-Filing adalah layanan pendaftaran perkara secara online melalui Sistem Informasi Pengadilan.
Materi Terkait: Administrasi Perkara secara Elektronik (e-Court dan e-Litigasi) berdasarkan PERMA
Soal 10
Sistem informasi yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan penelusuran perkara di setiap satuan kerja peradilan adalah...
Kunci Jawaban: C
SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola administrasi perkara dan memberikan informasi penelusuran perkara kepada publik.
Materi Terkait: Manajemen Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Soal 11
Dokumen resmi yang memuat catatan mengenai segala kejadian dalam persidangan, mulai dari pembukaan hingga pembacaan putusan, disebut...
Kunci Jawaban: B
Berita Acara Sidang (BAS) merupakan akta otentik yang disusun oleh Panitera Pengganti yang memuat jalannya persidangan sebagai dasar hakim dalam menyusun putusan.
Materi Terkait: Teknik Penyusunan Berita Acara Sidang dan Dokumentasi Yustisial
Soal 12
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita mewajibkan aparatur tersebut untuk bersikap imparsial, yang artinya...
Kunci Jawaban: B
Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung, imparsialitas adalah sikap tidak memihak kepada siapa pun yang berperkara di pengadilan.
Materi Terkait: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita
Soal 13
Upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena adanya novum (bukti baru) disebut...
Kunci Jawaban: A
Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa berdasarkan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 yang diajukan terhadap putusan inkracht jika ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan.
Materi Terkait: Teori dan Klasifikasi Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi)
Soal 14
Klasifikasi perkara di pengadilan negeri terbagi menjadi beberapa jenis. Perkara yang objeknya adalah sengketa antara orang atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban disebut perkara...
Kunci Jawaban: C
Perkara perdata adalah sengketa mengenai kepentingan perseorangan atau badan hukum perdata dalam lingkup hukum privat.
Materi Terkait: Konsep Klasifikasi Perkara dan Penomoran Register Perkara
Soal 15
Berdasarkan SK KMA 1-144/2011, informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi seseorang dalam perkara yang tertutup untuk umum termasuk kategori informasi...
Kunci Jawaban: C
SK KMA 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan menetapkan bahwa informasi yang dapat merugikan kepentingan pribadi atau yang rahasia menurut UU termasuk informasi yang dikecualikan (tertutup).
Materi Terkait: Regulasi Mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA 1-144/2011)
Soal 16
Kegiatan meneliti kelengkapan berkas perkara, mulai dari identitas para pihak hingga lampiran bukti awal sebelum diserahkan kepada Majelis Hakim, disebut...
Kunci Jawaban: D
Penelaahan berkas perkara adalah proses pemeriksaan administrasi yustisial untuk memastikan kesiapan bahan persidangan.
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Berkas Perkara dan Penyiapan Bahan Persidangan
Soal 17
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di lingkungan peradilan dikenal dengan akronim...
Kunci Jawaban: D
Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara) adalah pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung untuk menyeragamkan pola administrasi perkara di seluruh Indonesia.
Materi Terkait: Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin)
Soal 18
Dalam Hukum Acara Perdata, jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi, hakim dapat menjatuhkan putusan...
Kunci Jawaban: C
Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim apabila tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasanya pada hari sidang yang telah ditentukan padahal ia telah dipanggil secara patut.
Materi Terkait: Hukum Acara Formil (Hukum Acara Pidana, Perdata, dan Peradilan Tata Usaha Negara)
Soal 19
Berikut ini yang merupakan tugas pokok Mahkamah Agung sebagai Puncak Peradilan di Indonesia adalah...
Kunci Jawaban: D
Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 menyatakan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
Materi Terkait: UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Soal 20
Dalam manajemen SIPP, status 'Minutasi' dalam sebuah perkara berarti...
Kunci Jawaban: A
Minutasi perkara adalah proses pemberkasan perkara yang telah diputus oleh hakim untuk menjadi arsip tetap.
Materi Terkait: Manajemen Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Soal 21
PRO
Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022, pemanggilan pihak berperkara yang domisilinya tidak diketahui atau berada di luar negeri dilakukan melalui...
Kunci Jawaban: D
Dalam administrasi yustisial, pemanggilan pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan melalui pengumuman sesuai ketentuan hukum acara.
Materi Terkait: Administrasi Perkara secara Elektronik (e-Court dan e-Litigasi) berdasarkan PERMA
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam SIPP, jika terdapat keterlambatan penginputan tanggal putusan yang melebihi batas waktu yang ditentukan, hal ini akan berdampak pada nilai raport kinerja satuan kerja pada aspek...
Kunci Jawaban: B
Aspek kepatuhan (Compliance) dalam evaluasi SIPP menitikberatkan pada ketepatan waktu pengisian data.
Materi Terkait: Manajemen Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Penomoran register perkara perdata gugatan di pengadilan tingkat pertama mengikuti format standar tertentu. Contoh format yang benar adalah...
Kunci Jawaban: E
Kode 'Pdt.G' adalah kode untuk perkara Perdata Gugatan, sedangkan 'Pdt.P' untuk Perdata Permohonan. Angka di depan adalah nomor urut, diikuti tahun dan kode pengadilan.
Materi Terkait: Konsep Klasifikasi Perkara dan Penomoran Register Perkara
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Menurut UU Kekuasaan Kehakiman, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama dapat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu...
Kunci Jawaban: A
Baik dalam perkara perdata maupun pidana (kecuali putusan sela tertentu), jangka waktu pengajuan banding adalah 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan.
Materi Terkait: Teori dan Klasifikasi Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam administrasi yustisial, dokumen 'Relaas Panggilan' adalah dokumen yang dibuat oleh...
Kunci Jawaban: C
Relaas panggilan (berita acara pemanggilan) adalah bukti otentik bahwa pemanggilan telah dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti secara patut kepada para pihak.
Materi Terkait: Teknik Penyusunan Berita Acara Sidang dan Dokumentasi Yustisial
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Asas 'Dominus Litis' dalam peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memberikan wewenang kepada hakim untuk...
Kunci Jawaban: D
Asas Dominus Litis dalam PTUN berarti hakim berperan aktif dalam memimpin persidangan dan mencari bukti (Inquisitorial), berbeda dengan perkara perdata yang cenderung pasif (Adversarial).
Materi Terkait: Hukum Acara Formil (Hukum Acara Pidana, Perdata, dan Peradilan Tata Usaha Negara)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi di pengadilan yang tidak dapat diakses oleh publik (kecuali pihak yang berkepentingan langsung) meliputi...
Kunci Jawaban: D
Berdasarkan SK KMA 1-144/2011, informasi yang dapat mengungkap identitas korban atau saksi dalam perkara asusila atau perkara anak termasuk informasi yang dikecualikan.
Materi Terkait: Regulasi Mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA 1-144/2011)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Proses penyiapan bahan persidangan oleh Pranata Yustisial meliputi pemeriksaan 'Legal Standing'. Apa yang dimaksud dengan 'Legal Standing'?
Kunci Jawaban: D
Legal standing (persona standi in judicio) adalah kelayakan subjek hukum untuk menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan karena memiliki kepentingan langsung.
Materi Terkait: Teknik Penelaahan Berkas Perkara dan Penyiapan Bahan Persidangan
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009, pengadilan dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu melalui...
Kunci Jawaban: A
Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 mewajibkan setiap pengadilan memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pihak yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi hukum.
Materi Terkait: UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Dalam Berita Acara Sidang (BAS), jika terdapat keberatan dari saksi atas keterangannya yang dicatat, maka tindakan yang benar adalah...
Kunci Jawaban: C
Secara teknis dokumentasi yustisial (Bindalmin), pembetulan berita acara dilakukan dengan renvooi (pembetulan di pinggir) agar integritas dokumen terjaga.
Materi Terkait: Teknik Penyusunan Berita Acara Sidang dan Dokumentasi Yustisial
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Prinsip negara hukum 'Rule of Law' menuntut adanya kepastian hukum. Dalam konteks yustisial, kepastian hukum dijamin melalui...
Kunci Jawaban: C
Kepastian hukum (Rechtssicherheit) tercapai jika hukum diterapkan secara jelas, tetap, dan tidak berlaku surut, serta putusan lembaga peradilan didasarkan pada norma hukum yang ada.
Materi Terkait: Prinsip-Prinsip Negara Hukum (Rule of Law)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Seorang Panitera dilarang memberikan pendapat kepada pihak berperkara mengenai...
Kunci Jawaban: C
Kode etik melarang keras Panitera/Jurusita membocorkan rahasia perkara atau memberikan opini tentang substansi perkara yang dapat mengarah pada keberpihakan.
Materi Terkait: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985, Kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang sudah inkracht yang tidak diajukan kasasi oleh pihak-pihak.
Materi Terkait: UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Upaya hukum Grasi merupakan wewenang Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari...
Kunci Jawaban: D
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang diberikan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung.
Materi Terkait: Teori dan Klasifikasi Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi)
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Apa kekuatan hukum PERMA dalam tata urutan perundang-undangan?
Kunci Jawaban: C
Berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan yang ditetapkan oleh MA (PERMA) diakui kekuatan hukumnya untuk mengisi kekosongan hukum acara.
Materi Terkait: UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
Soal Khusus Member Bromax
Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.
Informasi mengenai jabatan Pranata Yustisial pada halaman ini disusun dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan resmi pemerintah yang berlaku sebagai referensi utama.
PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dasar Acuan Sah
Tips & Strategi Lolos SKB Pranata Yustisial
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pranata Yustisial semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Soal SKB masa kini berbasis analisis kasus terapan, bukan lagi hafalan definisi teoritis belaka.
3
Manajemen Waktu CAT
Waktu 90 menit untuk 100 soal berarti Anda hanya memiliki kurang dari 54 detik per butir soal.
4
Evaluasi Melalui Tryout Rutin
Uji akurasi dan ketahanan fokus melalui simulasi tryout berkala agar terbiasa dengan ritme CAT.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pranata Yustisial, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB Pranata Yustisial
Jawaban resmi atas hal yang paling sering ditanyakan para pejuang CPNS.
Materi SKB CPNS Pranata Yustisial menguji kompetensi teknis jabatan dan kemampuan umum sesuai Keputusan MenPAN-RB, meliputi penguasaan regulasi, tugas pokok fungsi, etika profesi, serta studi kasus teknis sesuai bidang.
Ujian CAT BKN SKB umumnya berjumlah 80 hingga 100 soal pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit (soal 80 jika dominan hitungan teknis, 100 jika dominan analisis teks dan konsep).
SKB CAT CPNS tidak menerapkan nilai ambang batas (passing grade) mutlak seperti SKD, melainkan dinilai murni dengan bobot 60% dalam penentuan kelulusan akhir integrasi nilai SKD (40%) + SKB (60%).
Pelajari kisi-kisi resmi kompetensi umum & khusus jabatan, pahami regulasi dan dasar hukum terbaru yang mengatur formasi ini, serta lakukan latihan drill soal CAT secara konsisten di Belajarbro.
Pola soal dan kisi-kisi kompetensi mengacu pada standar jabatan yang sama, namun narasi studi kasus dan konteks kebijakan selalu disesuaikan dengan peraturan terkini pemerintah.
Kisi-Kisi Formasi SKB Terkait
Eksplorasi materi pokok jabatan serumpun atau formasi instansi lainnya untuk persiapan seleksi CPNS.