Kuis TWK

Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di kota ...

Isi dari Pasal 32 Ayat 2 Undang - undang Dasar 1945 adalah ...

Negara bertanggung jawab atas penyedian fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
Tiap - tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai - nilai budayanya
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajb membiayainya

Sebelum secara resmi disahkan pada Tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada Bangsa Indonesia sebagai asas dalam adatistiadat, kebudayaan dan religius yang terangkum pada

Mo Limo
Sutasoma
Tripitaka
Gotong Royong
Undang-undang

Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 secara tegas melarang dilakukannya perubahan terhadap ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang ....

Amandemen UUD 1945
Batas-batas wilayah negara
Bentuk negara kesatuan
Dasar negara Pancasila
Pemerintah daerah

"Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang" adalah bunyi dalam UUD 1945 pasal ....

Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis dan terbuka mengandung makna bahwa ...

Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari berjalan lurus tanpa adanya perubahan.
Pancasila terbuka dengan ideologi lain yang ada.
Pengaruh ideologi lain saling melengkapi dengan Pancasila.
Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalam nya.
Pancasila tidak berpihak kepada suatu golongan tertentu.

Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu, kecuali ...

Kesatuan sejarah
Kesatuan cita-cita
Kesatuan nasib
Kesatuan kebudayaan
Kesatuan asas kerohanian

Berdasarkan Tap MPRS No. XX/MPRS/1996 mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundangundangan Republik Indonesia, urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah ...

UUD 1945; Ketetapan MPR; UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Menteri dan lnstruksi Menteri
UUD 1945; Tap MPR; UndangUndang; Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Daerah.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Perpu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR; UndangUndang/Perpu; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
UUD 1945; Ketetapan MPR; UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/ Kata.

Di bawah ini yang merupakan saluran-saluran islamisasi, Kecuali...

Melalui tassawuf
Melalui pendidikan
Melalui politik
Melalui pemberitaan
Melalui politik

Berikut ini adalah lembaga yang tidak berkewajiban melaksanakan amanat GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan UUD 1945 adalah ....

Cari apa saja!