Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan .... sebagai mana mestinya.
- Undang-Undang Dasar
- Ketetapan MPR
- Undang-Undang
- Peraturan Daerah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) diatur dalam UUD 1945 pasal ....
- 19 ayat (1, 2 dan 3)
- 20 ayat (1, 2, 3 dan 4)
- 21 ayat (1 dan 2)
- 22 ayat (1, 2 dan 3)
Di bawah ini adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ....
- Presiden berhak mengeluarkan PERPPU dalam hal kegentingan yang tidak memaksa
- PERPPU harus mendapat persetujuan dari DPR dalam masa persidangan berikutnya
- PERPPU yang tidak dapat persetujuan dari DPR, PERPPU tetap menjadi Undang-undang
- Apabila PERPPU mendapat persetujuan dari DPR maka ditetapkan menjadi Undang-Undang
Lembaga-lembaga negara yang berwenang menyusun Undang-Undang adalah ....
- Presiden bersama-sama dengan menteri
- DPR bersama-sama dengan DPRD
- DPR bersama-sama dengan Presiden
- Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah
Tata cara perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar adalah ....
- unsur perubahan diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah MPR secara tertulis
- sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR
- putusan disetujui minimal 30% dari anggota MPR
- mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan perubahan
"Setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional." Pernyataan tersebut diatas merupakan asas .... yang tercermin dalam materi muatan perundang-undangan.
- pengayoman
- kepastian hukum
- keadilan
- kemanusiaan
Tata urutan Peraturan Perundang-undangan mengandung prinsip ....
- dasar penentuan Peraturan Perundang-undangan tidak selalu Peraturan Perudang-undangan
- semua Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar hukum/yuridis
- Peraturan Perundang-udangan yang berlaku memiliki tingkatan, dan kedudukan
- Peraturan Perundangan-undangan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi
Perhatikan Perundang-undangan di bawah ini.
- UUD 1945
- Ketetapan MPR
- Peraturan Presiden
- UU/PERPPU
- Perda Provinsi
- Perda Kabupaten
- Peraturan Pemerintah
Tata urutan Peraturan Perundang-undangan menurut UU No.12 Tahun 2011 yang benar adalah ....
- 1-2-3-4-5-6-7
- 1-2-4-7-3-5-6
- 2-1-4-7-3-5-6
- 2-1-7-3-4-5-6
Undang-Undang yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah ....
- UU No.10 Tahun 2004
- UU No.11 Tahun 2004
- UU No.10 Tahun 2011
- UU No.12 Tahun 2011
"Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang," merupakan pengertian ....
- Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Pemerintah
- Undang-Undang Dasar
- Konstitusi Negara
Berbagi itu indah
Semoga membantu
Bagaimana menurut kamu artikel ini?