Soal Sistem Tata Negara
(Bagian 20)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK Sistem Tata Negara

1
Tugas utama dewan konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilu I tahun 1955 adalah ....
  1. Membuat undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang RIS
  2. Membuat undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950
  3. Membuat dan menetapkan GBHN
  4. Membuat rancangan RAPBN
  5. Membantu presiden dalam memilih menteri-menteri
Jawaban : B

Dewan Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu I 1955 tidak dapat menjalankan tugasnya, yaitu membuat UUD yang baru untuk menggantikan UUD sementara tahun 1950.

Diskusi
2
Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk ...
  1. Memberi pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
  2. Mengawasi pemerintah atau eksekutif sesuai hak pengawasan
  3. Menyetujui atau menolak menyetujui perjanjian lnternasional
  4. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta asing
  5. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR
Jawaban : E

Dalam sistem checks and balances di Indonesia, pihak MPR memiliki wewenang untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden atas usul DPR. 

Diskusi
3
Berikut ini yang bukan merupakan bidang kerja kabinet Reformasi Pembangunan adalah ...
  1. Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia
  2. Melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah
  3. Melakukan pemotongan rupiah untuk menstabilkan harga pasar
  4. Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia
  5. Melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia
Jawaban : C

Kabinet yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie (1998- 1999) disebut dengan kabinet Reformasi Pembangunan. Lima bidang kerja utama Kabinet Reformasi Pembangunan adalah sebagai berikut: 

  • Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia
  • Melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah 
  • Memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
  • Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia
  • Melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia

Jadi, yang bukan merupakan bidang kerja kabinet Reformasi Pembangunan adalah melakukan pemotongan rupiah untuk menstabilkan harga pasar. 

Diskusi
4
Dalam tata urutan terendah perundang-undangan Bangsa Indonesia berikut ini adalah ....
  1. Peraturan daerah
  2. Tap MPR
  3. Peraturan Presiden
  4. Peraturan pemerintah
  5. Undang-Undang Dasar 1945
Jawaban : A

Tata urutan tertinggi perundangundangan yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945, sedangkan yang terendah berdasarkan pilihan jawaban adalah Peraturan Daerah berikut tata urutan dari yang tertinggi:

  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang
  3. Perpu
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan daerah
Diskusi
5
Kebijakan Umum pada tingkat Nasional dibuat dan ditetapkan oleh ...
  1. MPR
  2. DPR
  3. Presiden
  4. DPR & DPRD
  5. MPR & Presiden
Jawaban : C

Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, maupun Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan Nasional. Kebijakan Umum ditetapkan oleh Presiden. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPRES), dan lnstruksi Presiden (INPRES). 

Diskusi

6
Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah ...
  1. Dana yang bersumber dari pendapatan APBD kabupaten/kotayang dialokasikan dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
  2. Dana yang bersumber dari pendanaan Bank Indonesia dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
  3. Dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
  4. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
  5. Dana yang bersumber dari pendapatan Bank Daerah dengan tujuan pemerataan dan mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Jawaban : D

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Diskusi
7
Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
  1. Pemilihan umum
  2. Turun temurun
  3. Pemilihan Kepala Negara
  4. Perwakilan anggota
  5. Pelimpahan wewenang dari Presiden
Jawaban : A

Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.

Diskusi
8
Sesuai bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada ...."
  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  2. Mahkamah Agung
  3. Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Mahkamah Konstitusi
  5. Komisi Yudisial
Jawaban : C

Bunyi pasal 5 ayat 1, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

Diskusi
9
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
  1. Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
  2. Dana pembangunan dan dana perimbangan
  3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
  4. Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
  5. Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
Jawaban : C

Pada Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Diskusi
10
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak akan lagi melakukan sepenuhya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen, hal ini dikarenakan ....
  1. Presiden menjadi mandataris MPR sehingga berhak memerintah
  2. Kedaulatan sepenuhnya berada pada lembaga Konstitusi
  3. Kedaulatan berada di tangan rakyat
  4. Kedaulatan di tangan anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif
  5. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan lembaga tinggi negara
Jawaban : C

Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan lagi melakukan sepenuhya kedaulatan sebagai hasil UUD 1945 pasal 1 yang telah mengalami amandemen, hal ini dikarenakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat.

Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 19
SELANJUTNYA
Bagian 21

Bagaimana menurut kamu artikel ini?