Soal UUD 1945
(Bagian 6)
TWK SKD

SKD


Clarymond Simbolon

Clarymond Simbolon
1 hari yang lalu

SKD TWK UUD 1945

1
Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum didalam UUD 1945 pada ...
  1. Pasal 1 ayat (1)
  2. Pasal 1 ayat (2)
  3. Pasal 1 ayat (3)
  4. Pasal 2 ayat (1)
  5. Pasal 2 ayat (2)
Jawaban : C Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : Negara Indonesia adalah negara hukum. Diskusi
2
Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat (1), Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk ...
  1. Monarki
  2. Serikat
  3. Republik
  4. Trustee
  5. Koloni
Jawaban : C Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Diskusi
3
Dewan Pertimbangan Agung (BAB IV) dihapus dari UUD 1945 pada amandemen ...
  1. I
  2. II
  3. III
  4. IV
  5. IV
Jawaban : D Dewan Pertimbangan Agung (BAB IV) dihapus dari UUD 1945 pada amandemen keempat. Diskusi
4
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini tercantum di dalam UUD 1945 pada ...
  1. pasal 21
  2. pasal 21a
  3. pasal 22
  4. pasal 23
  5. pasal 23a
Jawaban : E Pasal 23A UUD 1945 : Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Diskusi
5
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini tercantum didalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Jawaban : C Pasal 28E :
  1. Ayat 1 : Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
  2. Ayat 2 : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  3. Ayat 3 : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Diskusi

6
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada pasal ...
  1. 30 ayat (3)
  2. 31 ayat (1)
  3. 31 ayat (3)
  4. 33 ayat (1)
  5. 33 ayat (3)
Jawaban : B Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Diskusi
7
UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal ...
  1. 9 Agustus 1945
  2. 17 Agustus 1945
  3. 18 Agustus 1945
  4. 22 Agustus 1945
  5. 17 Agustus 1945
Jawaban : C UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Diskusi
8
Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki ...
  1. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
  2. 19 bab, 27 pasal, 164 ayat, 1 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
  3. 29 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
  4. 29 bab, 27 pasal, 183 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 3 pasal Aturan Tambahan
  5. 26 bab, 38 pasal, 151 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 1 pasal Aturan Tambahan
Jawaban : A Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Diskusi
9
Undang-Undang Dasar Serikat 1949 (UUD RIS 1949) berlaku pada periode ...
  1. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
  2. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
  3. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
  4. 5 Juli 1959 - 1966
  5. 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998
Jawaban : B Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan. Diskusi
10
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku pada periode ...
  1. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
  2. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
  3. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
  4. 5 Juli 1959 - 1966
  5. 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998
Jawaban : C Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Diskusi

Kategori
SKDTWKSoal
Berbagi itu indah

Semoga membantu

SEBELUMNYA
Bagian 5
SELANJUTNYA
Bagian 7

Bagaimana menurut kamu artikel ini?