Materi Online

Peristiwa Politik Penting pada Masa Orde Baru (Sejarah Nasional Indonesia)

Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

Latar belakang
• Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap negara.
• Kondisi ekonomi yang memburuk.
Hal-hal di atas melatar belakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi.
• Pada tanggal 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) memelopori kesatuan-kesatuan aksi untuk menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).
Isi Tritura sebagai berikut.
1. Pembubaran PKI.
2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI.
3. Penurunan harga dan perbaikan ekonomi.



Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini diberikan di lstana Bogar dan dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).



Sidang Umum MPRS

Sidang Umum IV MPRS diselenggarakan pada 17 Juni 1966 menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru, yaitu
1. Ketetapan MPRS No. IX tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.
2. Ketetapan MPRS No. XXV tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.
3. Ketetapan MPRS No. XXIII tentang pembaruan landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
4. Ketetapan MPRS No. XIII tentang pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX.



Nawaksara

• MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya Pemberontakan G 30 S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral.
• Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya pada 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara (sembilan pasal).
• Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden.
• Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengembangan Ketetapan MPRS No. IX, yaitu Jenderal Soeharto.



Pemilihan umum (Pemilu)

• Pemilihan umum pertama pada masa orde baru dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Diikuti oleh 10 partai, yaitu
• PKRI,
• Nahdatul Ulama (NU),
• Parmusi,
• Parkindo,
• Musyawarah Rakyat Banyak (Murba),
• Partai Nasional Indonesia (PNI),
• Perti,
• lkatan Pendukungan Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan
• Golongan Karya (Golkar).
Pemilu ini dimenangkan Golkar.
• Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 1977, 1982, 1987, 1992.
  Pemilu tahun 1977-1997 diikuti oleh tiga organisasi peserta pemilu, yaitu
• Partai Persatuan Pembangunan (PPP),
• Golongan Karya (Golkar), dan
• Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pemilu-pemilu di Indonesia, selama Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golkar.



Sidang MPR Tahun 1973

Pada Maret 1973, diadakan sidang MPR yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.
1. Tap No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai ganti Manipol/ Manifestasi Politik.
2. Tap No. IX/MPR/1973 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI.
3. Tap No. XI/MPR/1973 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI.



Berakhirnya orde baru

1. Sejak pertengahan tahun 1996, situasi politik memanas di Indonesia.
2. Rakyat menuntut adanya perubahan di bidang politik, ekonomi, dan demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi manusia.
3. Hasil pemilu 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR/MPR banyak mengandung unsur nepotisme.
4. Terpilihnya lagi Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat.
5. Pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
6. Indonesia dilanda krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997 sebagai pengaruh krisis moneter yang melanda wilayah Asia Tenggara.
7. Melihat kondisi bangsa Indonesia tersebut, para mahasiswa memelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru. Aksi demonstrasi ini berhasil menggulingkan Orde Baru sehingga tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.