Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....
- mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang
- memberi grasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu
- mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
- memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
- menerima penempatan duta dari negara lain
Bangsa Indonesia harus memandang semua aspek kehidupan bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Sikap yang harus dikembangkan oleh bangsa Indonesia di tengah keanekaragaman bangsa yaitu ....
- meneladani para pembuat konsep wawasan nusantara yang berhasil menciptakan keanekaragaman bangsa
- mengupayakan bangsa indonesia lebih homogen untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
- mengikuti ajaran wawasan nusantara untuk menciptakan bangsa yang lebih homogeny
- mengutamakan kepentingan pemerintah dari pada kepentingan masyarakat yang beragam
- memandang keanekaragaman yang dilandasi persatuan dan kesatuan bangsa
Ada beberapa kriteria terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, antar pemerintah pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah. Jika di dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakan apa yang sudah ditentukan, hal ini menunjukan negara tersebut berbentuk ....
- kesatuan
- serikat
- federasi
- konfederasi
- republik
Prinsip keterbukaan dalam pemerintahan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan terbuka dan transparan, hal ini mengandung makna ....
- segala sesuatu dapat diketahui oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun
- penyelenggaraan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- pemerintah memberikan batasan kepada masyarakat untuk mengakses informasi negara
- batasan antara pemerintah dan rakyat dalam penyusunan program penyelenggaraan negara sangat jelas
- berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan jelas, tidak bersifat rahasia dan bisa diketahui oleh publik
Suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dimana kedaulatan keluar sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat, sedangkan kedaulatan kedalam sebagian dipegang oleh pemerintah pusat dipegang oleh pemerintah negara bagian merupakan bentuk negara ....
- republik
- serikat
- kesatuan
- konfederasi
- oligarki
Pada saat ini, sering timbul permasalahan baru yang dasar hukumnya di indonesia masih belum ada. Maka DPR merancang sebuah UU untuk menjadi penegak dari masalah tersebut yang akan disahkan oleh presiden dan aparatur negara. Dalam hal ini fungsi dari DPR merupakan fungsi ....
- legislatif
- eksekutif
- yudikatif
- prerogative
- interpelasi
Perhatihan urusan-urusan berikut.
- mencetak uang
- memberikan grasi
- membentuk UU
- mengangkat duta dan konsul
Urusan pemerintah pusat dibidang yustisi ditunjukan oleh angka ....
- (1) dan (2)
- (3) dan (5)
- (4) dan (5)
- (2) dan (3)
- (1) dan (4)
Alasan yang mendasari Indonesia memilih bentuk pemerintahan Republik Konstitusional adalah ....
- Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensil dengan otonomi daerah yang luas/permanen
- negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang harus di jaga kerukunannya
- Indonesia adalah Negara merdeka yang berdaulat, sehingga harus menjaga kedaulatan Negara tersebut
- bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari beberapa pulau yang terpisah-pisah dan tersebar luas
- suatu pemerintahan harus memiliki pedoman yang dijadikan dasar penyelenggaraan Negara, yaitu Konstitusi
Pungutan liar sering meresahkan masyarakat, sudah selayaknya pemerintah mengambil tindakan. Upaya pemerintah dalam menegakkan keadilan berkaitan dengan masalah tersebut adalah ....
- membentuk satuan tugas untuk memberantas perilaku tersebut
- melakukan penyitaan seluruh kekayaan dari oknum yang terlibat
- mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih hati-hati
- menginventarisir berbagai kasus tindak pidana masyarakat
- menghargai tindakan masyarakat yang melapor ke kepolisian
Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan keputusan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat. Berdasarkan ilustrasi tersebut pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial adalah dalam rangka ....
- meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya
- kemampuan melaksanakan mandat yang diberikan rakyat kepada penguasa sesuai kepentingannya
- meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang adil dan merata
- terciptanya kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat tapi tetap dalam kontrol pemerintah yang berkuasa
- jaminan pemerintah terhadap kebebasan pers yang terbatas pada propaganda berkaitan dengan kebijakan pemerintah
Berbagi itu indah
Semoga membantu
Bagaimana menurut kamu artikel ini?