Berikut ini contoh soal latihan Nasionalisme TWK SKD CPNS - paket 6 yang sudah dilengkapi pembahasan. Semangat belajar! ✨
Perbedaan pandangan antar golongan agama (Islam) dan nasionalis dalam perumusan pancasila sebagai dasar negara di Sidang BPUPKI menunjukkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal biasa dan wajar terjadi dalam memutuskan sesuatu. Proses yang terjadi pada masa perumusan dan penetapan UUD 1945 di sidang BPUPKI menunjukkan bahwa ...
- Golongan Islam adalah golongan mayoritas yang pendapatnya harus diakomodasi
- Merumuskan dasar Negara bukan hal mudah dalam mendirikan sebuah Negara berdaulat
- Perbedaan pandangan seringkali memunculkan pertentangan dan rentan konflik horizontal
- Sidang BPUPKI mengakomodasi perbedaan kepentingan dan pandangan anggota sidang
- Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama antara dua golongan yang berbeda pandangan
Soal ini membahas tentang dinamika perbedaan pandangan antara golongan Islam dan nasionalis dalam sidang BPUPKI saat perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Soal ini juga meminta pemahaman tentang bagaimana proses perumusan tersebut mencerminkan cara pengambilan keputusan di tengah perbedaan, yang merupakan cerminan demokrasi dan penghargaan terhadap keberagaman.
Mari kita analisis setiap pilihan jawaban:
-
Golongan Islam adalah golongan mayoritas yang pendapatnya harus diakomodasi
Pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat. Meskipun golongan Islam merupakan kelompok besar di sidang BPUPKI, bukan hanya pandangan golongan mayoritas yang dipertimbangkan. Proses perumusan Pancasila melibatkan dialog antara berbagai pandangan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, fokusnya bukan pada pandangan mayoritas saja, tetapi pada kesepakatan untuk kepentingan bersama. -
Merumuskan dasar negara bukan hal mudah dalam mendirikan sebuah negara berdaulat
Pernyataan ini benar dalam arti umum, namun kurang spesifik dalam menjelaskan proses yang terjadi di sidang BPUPKI. Meskipun perumusan dasar negara memang sulit, soal ini lebih menyoroti aspek perbedaan pandangan dan upaya mencari kesepakatan dalam situasi tersebut. -
Perbedaan pandangan seringkali memunculkan pertentangan dan rentan konflik horizontal
Pernyataan ini lebih menekankan pada aspek negatif dari perbedaan pandangan, sedangkan sidang BPUPKI menunjukkan bahwa perbedaan pandangan bisa dikelola dengan dialog dan menghasilkan kesepakatan, bukan justru berujung pada konflik. -
Sidang BPUPKI mengakomodasi perbedaan kepentingan dan pandangan anggota sidang
Ini adalah jawaban yang sangat tepat. Sidang BPUPKI mengakomodasi berbagai pandangan dari kelompok Islam dan nasionalis, sehingga kesepakatan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Perumusan dasar negara Pancasila menunjukkan sikap saling menghormati dan kemampuan untuk berkompromi demi kepentingan bersama. Sidang ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman dapat menghasilkan keputusan yang bersifat inklusif. -
Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama antara dua golongan yang berbeda pandangan
Pernyataan ini juga tepat, namun lebih menekankan pada hasil akhir daripada proses yang terjadi di dalam sidang. Meski Pancasila adalah hasil dari kesepakatan bersama, penekanan utama dalam soal ini adalah bagaimana proses tersebut mencerminkan upaya untuk mengakomodasi pandangan yang berbeda.
Jawaban yang paling tepat adalah pilihan (d) Sidang BPUPKI mengakomodasi perbedaan kepentingan dan pandangan anggota sidang.
Pernyataan ini menggambarkan bagaimana sidang BPUPKI menangani perbedaan pandangan dengan mengakomodasi kepentingan yang berbeda-beda, yang akhirnya menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dapat dikelola dengan baik melalui dialog, musyawarah, dan kompromi demi mencapai tujuan bersama. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi dan persatuan dalam keberagaman, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
UUD NRI 1945 pasal 28J ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari bunyi pasal tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap kesadaran nasionalisme adalah ...
- Menuntut hak terlebih dahulu agar dapat melaksanakan kewajiban secara baik
- Melaksanakan kewajiban dengan harapan akan mendapatkan hak yg sesuai
- Menyadari bahwa di dalam hak orang ada kewajiban kita yg harus dilaksanakan
- Menyadari bahwa setiap orang mempunyai kemampuan memaksakan hak dan kewajiban
- Menghafal tentang rumusan hak asasi manusia untuk menambahkan pengetahuan
Soal ini menguji pemahaman tentang pasal 28J ayat 1 dalam UUD NRI 1945 yang menekankan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal ini menekankan bahwa kebebasan individu selalu disertai dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Sikap nasionalisme yang berlandaskan pada pasal ini mencerminkan kesadaran bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.
Mari kita bahas setiap pilihan jawaban:
-
Menuntut hak terlebih dahulu agar dapat melaksanakan kewajiban secara baik
Pernyataan ini kurang tepat. Menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri. Pasal 28J justru menekankan pentingnya menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajiban dengan penuh kesadaran, bukan berfokus pada tuntutan hak pribadi terlebih dahulu. -
Melaksanakan kewajiban dengan harapan akan mendapatkan hak yang sesuai
Pernyataan ini mengaitkan kewajiban dengan ekspektasi untuk mendapatkan hak, tetapi kesadaran nasionalisme yang dimaksud di sini adalah menjalankan kewajiban dengan menghormati hak orang lain, bukan sekadar melaksanakan kewajiban dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan. -
Menyadari bahwa di dalam hak orang ada kewajiban kita yang harus dilaksanakan
Ini adalah jawaban yang paling tepat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap individu menyadari keterkaitan antara hak orang lain dan kewajiban pribadi. Dengan menghormati hak orang lain, seseorang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sikap ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap pentingnya keselarasan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan menunjukkan sikap nasionalisme yang menghargai keteraturan sosial. -
Menyadari bahwa setiap orang mempunyai kemampuan memaksakan hak dan kewajiban
Pernyataan ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan semangat menghormati hak orang lain. Kemampuan untuk memaksakan hak dan kewajiban tidak mencerminkan sikap menghormati orang lain dan justru dapat menimbulkan konflik. Sikap nasionalisme yang diharapkan adalah menjalankan kewajiban dengan penuh kesadaran akan hak-hak orang lain, bukan memaksakan kehendak. -
Menghafal tentang rumusan hak asasi manusia untuk menambahkan pengetahuan
Menghafal rumusan hak asasi manusia dapat menambah pengetahuan, namun tidak cukup untuk menunjukkan sikap nasionalisme. Yang dibutuhkan adalah pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28J, bukan sekadar hafalan. Sikap nasionalisme lebih mencerminkan penerapan nilai-nilai ini dalam tindakan sehari-hari.
Jawaban yang paling tepat adalah pilihan (c) Menyadari bahwa di dalam hak orang ada kewajiban kita yang harus dilaksanakan.
Pernyataan ini menunjukkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban yang sejalan dengan hak-hak orang lain. Kesadaran ini mencerminkan sikap nasionalisme yang menghargai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945.
UUD NRI 1945 pasal 22E ayat 1 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dari pernyataan pasal tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap nasionalisme adalah ...
- Budi menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada karena kewajiban sebagai warga negara
- Arman menggunakan hak dalam pemilukada karena ada keluarganya yg mencalonkan diri
- Dadang memaksa keluarga dan tetanggayua agar memilih pasangan tertentu dalam pemilukada
- Tuti menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena mendapat tugas dari sekolahnya
- Marlena menggunakan hak pilih atas dasar hati nurani dan program kerja partai politik
Soal ini menguji pemahaman tentang Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang dilakukan dengan prinsip-prinsip tersebut merupakan wujud kedaulatan rakyat, dan warga negara diharapkan berpartisipasi dalam pemilu dengan cara yang mencerminkan sikap nasionalisme, yakni bertanggung jawab, jujur, dan menghormati hak pilih setiap orang.
Mari kita analisis setiap pilihan jawaban:
-
Budi menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada karena kewajiban sebagai warga negara
Pilihan ini menunjukkan kesadaran Budi akan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kurang mencerminkan sikap yang sepenuhnya mencerminkan prinsip bebas dan hati nurani dalam memilih. Meskipun memenuhi aspek kewajiban, alasan ini kurang menunjukkan partisipasi yang didorong oleh pertimbangan pribadi dan program kandidat secara mendalam. -
Arman menggunakan hak dalam pemilukada karena ada keluarganya yang mencalonkan diri
Ini bukan sikap nasionalisme yang sesuai dengan prinsip pemilu jujur dan bebas, karena menggunakan hak pilihnya semata-mata karena faktor keluarga, bukan berdasarkan evaluasi pribadi atau program kandidat. Sikap ini lebih didorong oleh kepentingan pribadi daripada semangat nasionalisme yang mencerminkan kepentingan umum. -
Dadang memaksa keluarga dan tetangganya agar memilih pasangan tertentu dalam pemilukada
Pilihan ini bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam pemilu. Memaksa orang lain untuk memilih pasangan tertentu menunjukkan sikap yang tidak menghormati hak pilih orang lain. Tindakan ini tidak mencerminkan sikap nasionalisme karena mengabaikan hak orang lain untuk memilih secara bebas dan merdeka. -
Tuti menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena mendapat tugas dari sekolahnya
Ini juga kurang mencerminkan sikap nasionalisme yang sepenuhnya. Meskipun Tuti menggunakan hak pilihnya, alasan utamanya adalah tugas sekolah, bukan kesadaran pribadi atau tanggung jawab sebagai warga negara yang menghormati kebebasan dalam memilih. -
Marlena menggunakan hak pilih atas dasar hati nurani dan program kerja partai politik
Ini adalah jawaban yang paling tepat. Marlena menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan hati nuraninya dan berdasarkan evaluasi terhadap program kerja partai politik. Sikap ini mencerminkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Marlena memilih dengan mempertimbangkan program kandidat, yang menunjukkan sikap nasionalisme dengan memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang diyakininya akan membawa kebaikan bagi bangsa dan negara.
Jawaban yang paling tepat adalah pilihan (e) Marlena menggunakan hak pilih atas dasar hati nurani dan program kerja partai politik.
Perilaku Marlena mencerminkan pelaksanaan hak pilih yang sesuai dengan prinsip pemilu yang dijamin oleh Pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945. Marlena memilih dengan mempertimbangkan hati nurani dan program kerja partai, yang menunjukkan bahwa dia menjalankan hak pilihnya secara jujur, bebas, dan bertanggung jawab. Sikap ini menunjukkan nasionalisme yang menghargai proses demokrasi dan memilih untuk kepentingan bangsa, bukan karena alasan pribadi atau tekanan dari pihak lain.
Sebagai negara yang memiliki karateristik multikultural, Indonesia rentan terhadap isu-isu eksklusivisme, intoleransi beragama, serta diskriminasi ras/etnis. Perbedaan makin tajam sehingga rentan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasioanalisme yang paling tepat untuk menghadapinya?
- Menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis dalam masyarakat
- Mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat
- Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari
- Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial
- Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik
Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki hak untuk menentukan kebijakan politik dalam negeri tanpa campur tangan asing. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan negara yang artinya ...
- hanya pemerintah pusat yang berhak membuat semua kebijakan
- pemerintah harus selalu berkonsultasi dengan negara lain dalam pengambilan keputusan
- pemerintah memiliki hak untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasional tanpa intervensi asing
- semua keputusan politik harus didiskusikan dengan negara-negara tetangga
- negara harus mengikuti kebijakan negara adikuasa
Kedaulatan negara berarti bahwa Indonesia memiliki hak untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan tujuan nasionalnya tanpa tekanan atau campur tangan dari negara lain.
Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan Nasionalisme TWK SKD CPNS paket 6. Silahkan pelajari paket soal lainnya supaya kamu makin terbiasa dengan tipe soal CPNS yang sering muncul.
Jika ada soal yang belum dipahami, silakan pelajari kembali materinya ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.