Soal dan Pembahasan TWK Bagian 134

  1. Setelah mengalami proses amandemen 1 UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 1 maka kedudukan Presiden dalam bidang legislatif adalah ....
    1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
    2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden
    3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
    4. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar
    5. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
    Jawaban : a

    Amandemen 1 UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 1 berbunyi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

  2. Persamaan pemilihan umum sebelum berdasarkan UU No. 3 tahun 1999 dan sesudahnya adalah ....
    1. Penerapan sistem proporsional
    2. Landasan operasional yang melandasinya
    3. Jumlah anggota lembaga yang terbentuk
    4. Asas-asas pemilihan umum
    5. Partai politik peserta pemilihan umum
    Jawaban : b

    Persamaan pemilihan umum sebelum berdasarkan UU No. 3 tahun 1999 dan sesudahnya adalah Landasan operasional yang melandasinya, sedangkan untuk perbedaannya terdapat dalam hal-hal berikut ini :

    1. Penerapan sistem proporsional, berbeda.
    2. Jumlah anggota lembaga yang terbentuk, berbeda.
    3. Asas-asas pemilihan umum, berbeda.
    4. Partai politik peserta pemilihan umum, berbeda.
  3. Pemerintah Orde Baru melakukan penyimpangan yang mendasar terhadap UUD 1945 yaitu lahirnya produk hukum yang memberikan peluang terhadap aparatur negara untuk melakukan ....
    1. Penyimpangan dalam melaksanakan tugas
    2. Pembenahan administrasi pemerintah
    3. Pemberantasan terhadap kemiskinan
    4. Tuntutan perbaikan nasib
    5. Korupsi, kolusi dan nepotisme
    Jawaban : e

    Pemerintah Orde Baru melakukan penyimpangan yang mendasar terhadap UUD 1945 yaitu lahirnya produk hukum yang memberikan peluang terhadap aparatur negara untuk melakukan: korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

  4. Penyimpangan yang dilakukan oleh orde lama terhadap UUD 1945 adalah ...
    1. Tidak adanya kebebasan dalam memeluk agama
    2. Monopoli disegala bidang kehidupan yang berkuasa
    3. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga tinggi negara
    4. Konsepsi Panasila yang melenceng dari kenyataan
    5. Tidak adanya pengawasan dari DPR dan masyarakat terhadap pemerintah
    Jawaban : b

    Penyimpangan yang dilakukan oleh orde lama terhadap UUD 1945 adalah: Monopoli disegala bidang kehidupan yang berkuasa.

  5. Hal yang sangat membedakan pelaksanaan penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 antara orde baru dan orde lama adalah ....
    1. Politik, sedangkan orde baru bidang ekonomi
    2. ldeologi, sedangkan orde baru ekonomi
    3. ldeologi dan politik, orde baru pada politik dan ekonomi
    4. Pancasila, sedangkan orde baru mental
    5. Politik mercusuar, sedangkan orde baru asas tunggal politik
    Jawaban : c

    Hal yang sangat membedakan pelaksanaan penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 antara orde baru dan orde lama adalah: ldeologi dan politik, orde baru pada politik dan ekonomi.

  6. lsi Maklumat Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945, memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan ....
    1. Eksekutif
    2. Legislatif
    3. Yudikatif
    4. Konsultatif
    5. Representatif
    Jawaban : b

    Isi Maklumat Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945, memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan Legislatif, karena pada saat itu MPR dan DPR belum terbentuk. Pada tanggal 14 November 1945 baru dibentuk kabinet "Semi Presidensial" (Semi-Parlementer) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

  7. UUD 1945 pertama kali dinyatakan berlaku pada tanggal ....
    1. 17 Agustus 1945
    2. 18 Agustus 1945
    3. 19 Agustus 1945
    4. 20 Agustus 1945
    5. 28 Oktober 1945
    Jawaban : b

    UUD 1945 pertama kali dinyatakan berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.

  8. Bab VIII dalam UUD 1945 mengatur tentang ....
    1. Keuangan
    2. Kekuasaan kehakiman
    3. Warga negara
    4. Agama
    5. Pendidikan
    Jawaban : a

    Bab VIII mengatur tentang hal keuangan, bab IX tentang kekuasaan kehakiman, bab X tentang warga negara, bab XI tentang agama, bab XII tentang pertahanan negara, bab XIII tentang pendidikan, bab XV tentang bendera dan bahasa.

  9. Mengenai bahasa dan bendera nasional RI telah diatur dalam UUD 1945, yaitu bab ....
    1. X
    2. XI
    3. XIII
    4. XIV
    5. XV
    Jawaban : e

    Mengenai bahasa dan bendera nasional RI telah diatur dalam UUD 1945, yaitu bab XV.

  10. Pernyataan mengenai tujuan negara RI tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu alinea ....
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    5. 5
    Jawaban : d

    Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 berisikan pernyataan pembentukan Pemerintah Negara dengan berdasarkan Pancasila dan dalam alinea 4 ini berisikan pula tujuan negara, ketentuan diadakannya UUD, bentuk negara, dan dasar negara.