Soal dan Pembahasan TWK Bagian 191

  1. Soal
  2. TWK
  1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUO 1945 alinea ...
    1. I dan II
    2. II dan III
    3. I, II, dan Ill
    4. I, II, III, dan IV
    5. IV
    Jawaban : c

    Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagaimana berikut:

    1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia (alinea I, II, dan III Pembukaan).
    2. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan).
  2. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUO 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali ...
    1. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
    2. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    3. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah
    4. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi
    5. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
    Jawaban : c

    Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain:

    1. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI
    2. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    3. Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar
    4. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi
    5. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
  3. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan "Desentralisasi" merupakan pengertian dari ....
    1. Dana bagi hasil
    2. Dana alokasi umum
    3. Dana perusahaan daerah
    4. Dana perimbangan
    5. Dana APBD
    Jawaban : d

    Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan "desentralisasi" merupakan pengertian dari Dana Perimbangan.

  4. Asas Pemilihan Umum diatur dalam ...
    1. Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
    2. Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2002
    3. Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2003
    4. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2002
    5. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
    Jawaban : a

    Berdasarkan pasal 2 UU No. 12 Th 2003, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

  5. Penyelenggara pemerintahan Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mencerminkan Indonesia menerapkan prinsip ...
    1. Sentralisasi
    2. Desentralisasi
    3. Dekonsentrasi
    4. Asas perbantuan
    5. Asas pemusatan
    Jawaban : b

    Prinsip desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Hal ini juga diatur pada pasal 18 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

  6. Diterapkannya sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk ...
    1. Menjalankan sistem pemerintahan satu komando yang berasal dari satu pemerintahan pusat sehingga lebih mudah pengaturannya.
    2. Pemerintah daerah hanya sebagai penyalur informasi daerah kepada pemerintah pusat tanpa bisa ikut langsung menangani.
    3. Mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya serta masyarakat dapat ikut bertanggung jawab terhadap pemerintahan.
    4. Menyelenggarakan pemerintahan tanpa adanya ikut campur dari pihak daerah.
    5. Mempermudah kinerja pemerintah daerah karena segala urusan pemerintahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
    Jawaban : c

    Dengan adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengeksplor potensi yang ada di wilayahnya. Selain itu, rakyat juga dapat lebih mengontrol pemerintahan yang sedang berjalan.

  7. Meskipun adanya penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang akan ditetapkan dengan ...
    1. Peraturan daerah
    2. Ketetapan MPR
    3. Peraturan Presiden
    4. Perpu
    5. Peraturan pemerintah
    Jawaban : e

    Beberapa hal yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah pertahanan dan keamanan, agama, politik luar negeri, serta kebijakan moneter dan fiskal yang semuanya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

  8. Penyelenggara pemerintahan di dalam negara harus seimbang antara hak dan kewajiban. Hal ini merupakan salah satu asas pemerintahan yang baik, yaitu ...
    1. Kepentingan umum
    2. Akuntabilitas
    3. Keterbukaan
    4. Proporsional
    5. Profesional
    Jawaban : d

    Asas proporsional adalah asas yang menjelaskan bahwa penyelenggara negara harus dapat menyeimbangan hak yang ia dapatkan dengan kewajiban yang harus ia tunaikan, tidak boleh berat sebelah.

  9. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada ...
    1. Pasa 31 ayat 3 UUD 1945.
    2. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945.
    3. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
    4. Pasal 28 UUD 1945.
    5. Pasal 26 ayat 1 UUD 1945.
    Jawaban : c

    Pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya.

  10. Negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat serta kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara ...
    1. Kemakmuran
    2. Persamaan
    3. Otonomi
    4. Kesukuan
    5. Persatuan
    Jawaban : e

    Negara persatuan adalah negara yang warga negaranya bersatu erat dimana negara menjamin kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Kebebasan kehidupan individu maupun golongan kehidupan individu maupun golongan sangat dihargai tanpa membedakan suku atau perbedaan lain yang ada. Negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.