Soal dan Pembahasan TWK Bagian 178

  1. Soal
  2. TWK
  1. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu ....
    1. Sila pertama
    2. Sila kedua
    3. Sila ketiga
    4. Sila keempat
    5. Sila kelima
    Jawaban : e

    Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilainilai Pancasila, yaitu: Sila kelima. (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

  2. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada ....
    1. 17 Agustus 1945
    2. 18 Agustus 1945
    3. 27 Agustus
    4. 5 Agustus 1945
    5. 7 Agustus 1945
    Jawaban : e

    Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada: 7 Agustus 1945.

  3. Amanat pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah ....
    1. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat
    2. Selalu mengupayakan persatuan bangsa
    3. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga
    4. Selalu menentang pada negara penjajah
    5. Selalu berjuang untuk kepentingan negara
    Jawaban : e

    Selalu berjuang untuk kepentingan negara, merupakan unsur utama patriotisme.

  4. Hak asasi manusia dalan kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam bentuk ....
    1. Menyatakan pendapat dan berorganisasi
    2. Membuat peraturan daerah
    3. Menghormati kebebasan beragama
    4. Menentukan kerjasama dengan negara lain
    5. Membuat organisasi antar daerah
    Jawaban : a

    Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dilihat dalam: Menyatakan pendapat dan berorganisasi.

  5. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan sila ke-3 Pancasila yaitu ....
    1. Kedudukan seseorang ditentukan oleh perbuatannya
    2. Kedudukan seseorang ditentukan oleh yang dimilikinya
    3. Manusia mempunyai derajat dan martabat yang sama
    4. Menghargai dan hubungan baik berbagai negara
    5. Kaum pria memiliki yang lebih tinggi
    Jawaban : d

    Pernyataan yang sesuai dengan sila ke-3 Pancasila "Persatuan Indonesia" adalah menghargai dan menjalin hubungan baik dengan berbagai negara.

  6. Hubungan kausal organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah ....
    1. Kedudukan Pancasila lebih tinggi
    2. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi
    3. Tiap unsur tersebut harus saling mengisi
    4. Nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal
    5. Tiap pasal saling menjelaskan
    Jawaban : c

    Hubungan kausal organis antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, meliputi:

    • Tiap unsur tersebut harus saling mengisi
    • Ditetapkannya dasar negara Pancasila
    • Negara Indonesia adalah negara republik
    • Kedaulatan negara berada di tangan rakyat
  7. Keunggulan demokrasi Pancasila dalam mengambil keputusan adalah ....
    1. Masalah harus diselesaikan berkali-kali
    2. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat
    3. Pengambil keputusan oleh pimpinan rapat
    4. Kepentingan tiap individu didahulukan
    5. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan
    Jawaban : b

    Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, merupakan keunggulan musyawarah mufakat.

  8. Peraturan yang mengatur tata cara upacara dengan mengucapkan Pancasila terdapat dalam ....
    1. UUD 1945 Pasal 1 ayat 2
    2. TAP MPRS No. III/MPRS/1986
    3. UUD Pasal 25 tahun 1989
    4. INPRES No. 12 Tahun 1963
    5. TAP MPRS RI No. III/MPR/1977
    Jawaban : d

    Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara res mi ditetapkan pada: INPRES No. 12 Tahun 1963.

  9. Pancasila bagi bangsa yang resmi terdapat dalam ....
    1. Pandangan hidup
    2. Falsafah
    3. Sumber hukum
    4. Hukum dasar dan dasar negara
    5. Semua jawaban benar
    Jawaban : e

    Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi:

    • Pandangan hidup
    • Falsafah dan dasar Negara
    • Sumber hukum
    • Hukum dasar
  10. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam ....
    1. UUD 1945
    2. Jakarta Charter
    3. Preambule UUD 1945
    4. Proklamasi 17 Agustus 1945
    5. Konsepsi hukum wilayah
    Jawaban : a

    Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam : UUD 1945.