Latihan Soal Bela Negara TWK SKD CPNS dan Pembahasan Lengkap (Paket 4)

Kebijakan pemerintah dalam membatasi investasi asing di bidang-bidang strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat, seperti menaikkan pajak barang mewah, mengurangi impor barang, dan membatasi tenaga kerja asing, adalah langkah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan ini berkaitan langsung dengan kedaulatan ekonomi.

Mari kita analisis setiap opsi untuk memahami aspek kedaulatan yang dituju oleh kebijakan tersebut:

1. Kedaulatan ideologi — Kedaulatan ideologi terkait dengan perlindungan dan penguatan ideologi bangsa, yaitu Pancasila, sebagai dasar dan panduan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ekonomi dan pembatasan investasi asing tidak secara langsung berhubungan dengan perlindungan ideologi, melainkan lebih pada sektor ekonomi.

2. Kedaulatan politik — Kedaulatan politik berfokus pada pengaturan dan pengendalian sistem politik dalam negeri, seperti kemandirian dalam pembuatan keputusan politik tanpa campur tangan asing. Meskipun kebijakan ini mencerminkan sikap independen dalam aspek ekonomi, tujuan utamanya bukan pada kedaulatan politik.

3. Kedaulatan ekonomi — Opsi ini paling tepat karena kebijakan-kebijakan yang diambil bertujuan untuk melindungi dan memperkuat ekonomi dalam negeri dari dominasi asing. Dengan mengurangi impor barang, menaikkan pajak barang mewah, dan membatasi tenaga kerja asing, pemerintah berusaha memastikan bahwa sektor-sektor strategis tetap berada di bawah kendali nasional dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing dan memperkuat perekonomian dalam negeri, sehingga tercipta kemandirian ekonomi.

4. Kedaulatan sosial — Kedaulatan sosial lebih terkait dengan kemampuan suatu negara untuk mengatur aspek sosialnya, seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun ada dampak sosial dari kebijakan ekonomi, kebijakan tersebut tidak secara langsung bertujuan untuk mencapai kedaulatan sosial.

5. Kedaulatan budaya — Kedaulatan budaya berfokus pada perlindungan nilai-nilai budaya lokal dan identitas nasional dari pengaruh budaya asing. Kebijakan ekonomi seperti pembatasan impor dan pengendalian tenaga kerja asing tidak secara langsung berkaitan dengan perlindungan budaya.

Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

c. Kedaulatan ekonomi

Kebijakan pembatasan investasi asing di bidang strategis bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, yaitu menjaga agar ekonomi nasional tidak sepenuhnya bergantung pada pihak asing dan tetap bisa dikendalikan demi kepentingan bangsa. Langkah ini membantu memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan memastikan bahwa kekayaan negara dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, dan rasa kebangsaan di antara seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau budaya. Aktualisasi sila ini terlihat dalam perilaku yang memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme, serta mendukung integrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Mari kita analisis setiap opsi untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan sila ketiga:

1. Membantu tetangga yang sedang mempersiapkan upacara adat budayanya — Tindakan ini menunjukkan sikap menghargai dan menghormati budaya orang lain. Meskipun hal ini mencerminkan sikap positif terhadap keberagaman, fokus utamanya lebih pada penghormatan budaya dan tidak secara langsung memperkuat persatuan nasional dalam konteks kebangsaan.

2. Menghargai keputusan bersama walau berbeda pendapat — Ini lebih sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya musyawarah, toleransi, dan menerima keputusan bersama. Meskipun mencerminkan sikap yang baik, opsi ini lebih berhubungan dengan proses demokrasi dan bukan langsung terkait dengan persatuan.

3. Bersikap empati pada tetangga yang sedang mengalami bencana — Sikap empati menunjukkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, yang lebih berhubungan dengan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Meskipun berperan dalam mempererat hubungan sosial, empati dalam konteks ini tidak langsung mencerminkan persatuan kebangsaan.

4. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan — Opsi ini sangat tepat sebagai aktualisasi dari sila ketiga. Penggunaan bahasa Indonesia secara bangga menunjukkan upaya untuk memperkuat persatuan nasional, karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memfasilitasi komunikasi lintas suku, ras, dan agama, yang mendukung terciptanya rasa kesatuan dalam keberagaman.

5. Saling menghormati perayaan hari besar keagamaan — Sikap ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan beragama dan menunjukkan toleransi, yang lebih berhubungan dengan sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Tindakan ini penting, tetapi lebih berfokus pada sikap toleransi antarumat beragama.

Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

d. Bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan

Pilihan ini tepat sebagai aktualisasi sila ketiga Pancasila. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, kita memperkuat rasa persatuan sebagai bangsa. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan alat komunikasi yang menghubungkan seluruh warga negara dari berbagai latar belakang, mendukung terciptanya rasa persatuan dalam keberagaman.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan langkah penting dalam memperkuat prinsip check and balance (keseimbangan dan kontrol) dalam sistem kekuasaan negara. Salah satu wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi negara.

Mari kita analisis setiap opsi untuk memahami alasan mengapa undang-undang perlu diuji kesesuaiannya dengan UUD:

1. Kekuasaan pembentukan UU di tangan legislatif — Meskipun legislatif memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, alasan ini tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa perlu adanya pengujian undang-undang. Justru, dengan adanya kekuasaan di tangan legislatif, diperlukan pengawasan untuk memastikan undang-undang yang dibuat tetap sesuai dengan UUD.

2. Rakyat dengan kedaulatannya berhak mengontrol wakilnya — Meskipun benar bahwa rakyat memiliki hak untuk mengontrol wakilnya, alasan ini lebih berkaitan dengan aspek pengawasan umum terhadap perwakilan rakyat. Dalam konteks pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas, bukan rakyat secara langsung.

3. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi di tangan Mahkamah Konstitusi — Pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat. Sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi bukan di tangan Mahkamah Konstitusi, melainkan di tangan konstitusi itu sendiri, yang diinterpretasikan dan dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. MK bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang tetap sesuai dengan UUD, tetapi tidak memegang kekuasaan tertinggi dalam negara hukum.

4. Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta menjadi pihak dalam membuat UU — Opsi ini menunjukkan bahwa presiden, selain memiliki kekuasaan eksekutif, juga terlibat dalam proses pembuatan undang-undang bersama legislatif. Oleh karena itu, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi penting untuk menjaga agar produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif tidak melanggar UUD. Hal ini adalah bagian dari prinsip check and balance, di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat diawasi agar tidak menyimpang dari konstitusi.

5. Pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif memerlukan persetujuan konstituen dan MPR — Pernyataan ini tidak tepat, karena pembuatan undang-undang tidak membutuhkan persetujuan konstituen secara langsung ataupun MPR. Proses legislasi dilakukan oleh legislatif (DPR) dan eksekutif (presiden), dan pengujian kesesuaiannya dengan UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh konstituen atau MPR.

Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

d. Presiden memegang kekuasaan eksekutif serta menjadi pihak dalam membuat UU

Alasan ini tepat karena menunjukkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh kekuasaan eksekutif (presiden) dan legislatif tetap sesuai dengan UUD. Dengan pengujian ini, Mahkamah Konstitusi menjalankan prinsip check and balance, yaitu mengawasi agar kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak melampaui atau bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang diatur dalam UUD.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, manusia masa depan perlu memiliki berbagai kualitas dan kemampuan yang mendukung keberhasilan di lingkungan yang terus berubah dan kompetitif. Kualitas seperti kemampuan berpikir kreatif, analitis, keterampilan bekerja dalam tim, dan kemauan untuk belajar seumur hidup adalah esensial. Namun, sikap individualistik dan liberalistik yang berlebihan dapat menjadi hambatan dalam kerja sama dan kolaborasi, yang sangat diperlukan di dunia yang semakin terhubung.

Mari kita analisis setiap opsi untuk menentukan kualitas yang tidak diperlukan:

1. Tertarik dan siap belajar seumur hidup — Kemampuan untuk terus belajar adalah syarat penting dalam menghadapi globalisasi, karena perubahan teknologi dan pengetahuan terus berkembang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan agar seseorang bisa terus beradaptasi.

2. Memiliki kemampuan berpikir kreatif dan analitis — Kualitas ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi dalam dunia global. Kemampuan berpikir kreatif memungkinkan seseorang menemukan solusi inovatif, sedangkan berpikir analitis membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data.

3. Memiliki kemampuan bekerja individual dan bekerja dalam tim yang baik — Dalam era globalisasi, kemampuan untuk bekerja secara mandiri sekaligus dalam tim sangat penting. Kolaborasi dengan orang lain dari berbagai latar belakang membutuhkan kemampuan interpersonal, sedangkan kerja individu diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan fokus pribadi.

4. Mampu berpartisipasi dalam inovasi dan menjadi kreatif — Inovasi adalah kunci untuk bersaing dan bertahan di pasar global. Kreativitas membantu seseorang untuk berkontribusi dalam inovasi, yang penting dalam menghadapi persaingan internasional.

5. Mempunyai jiwa individualistik dan liberalistik — Sikap individualistik yang berlebihan cenderung menekankan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok, dan ini dapat menghambat kerja sama tim. Dalam konteks globalisasi, kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi sangatlah penting. Selain itu, sikap yang terlalu liberalistik mungkin tidak sesuai dengan budaya atau norma di berbagai negara, sehingga dapat menghambat interaksi dan hubungan internasional.

Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

e. Mempunyai jiwa individualistik dan liberalistik

Kualitas ini tidak dibutuhkan dalam menghadapi tantangan globalisasi, karena sikap yang terlalu individualistik dan liberalistik dapat menghambat kerja sama dan kolaborasi yang esensial dalam lingkungan global. Sebaliknya, kualitas yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk bekerja bersama orang lain, berpikir kreatif, dan belajar sepanjang hayat agar dapat beradaptasi dengan cepat di dunia yang terus berubah.

Penggunaan mobil listrik buatan dalam negeri oleh masyarakat Indonesia merupakan bentuk apresiasi terhadap produk lokal dan berkontribusi langsung pada perekonomian nasional. Ketertarikan masyarakat untuk menggunakan produk lokal juga mencerminkan semangat nasionalisme dan kebanggaan terhadap karya bangsa sendiri, yang secara langsung berperan dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional.

Mari kita analisis setiap opsi untuk melihat upaya mana yang paling sesuai sebagai cara mempertahankan NKRI:

1. Menghargai produksi bangsa sendiri — Pilihan ini tepat. Menggunakan dan menghargai produk dalam negeri menunjukkan rasa bangga dan dukungan terhadap karya anak bangsa. Sikap ini membantu meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada produk impor, yang secara langsung mendukung upaya mempertahankan kedaulatan negara dan memajukan industri dalam negeri.

2. Meningkatkan penjualan produksi dalam negeri — Meskipun meningkatkan penjualan produk dalam negeri adalah efek positif dari membeli produk lokal, alasan utama dalam konteks mempertahankan NKRI adalah menghargai dan mendukung karya bangsa sendiri. Penjualan yang meningkat hanyalah dampak dari dukungan masyarakat, bukan tujuan utama yang terkait langsung dengan upaya mempertahankan NKRI.

3. Menunjukkan kepatuhan masyarakat pada pemimpin negaranya — Perilaku ini lebih tepat dikaitkan dengan penghormatan pada kepemimpinan, tetapi bukan alasan utama untuk mendukung produk lokal. Masyarakat menggunakan mobil listrik buatan Indonesia bukan semata karena kepatuhan pada pemimpin, tetapi karena keinginan untuk mendukung industri nasional.

4. Masyarakat mendapatkan barang yang murah dan berkualitas — Faktor harga dan kualitas memang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih barang. Namun, mendukung produk lokal terutama didasari oleh rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap karya dalam negeri, bukan semata karena barang tersebut murah atau berkualitas.

5. Membantu negara untuk meningkatkan pemasukan negara dari pajak — Meskipun peningkatan penjualan produk dalam negeri dapat berdampak pada pemasukan negara melalui pajak, ini bukanlah tujuan utama yang terkait dengan mempertahankan NKRI. Fokus utama dalam penggunaan produk lokal adalah mendukung ekonomi dan kemandirian bangsa, bukan langsung terkait dengan pajak.

Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

a. Menghargai produksi bangsa sendiri

Menghargai produk dalam negeri merupakan wujud nasionalisme dan cinta terhadap hasil karya anak bangsa. Dukungan ini membantu meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat industri lokal, dan mendukung stabilitas nasional, yang semuanya merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan NKRI.