Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Bagian 39

Berikut ini kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD CPNS - bagian 39. Semangat belajar!

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pada pasal ...
   1. 30 ayat (3)
   2. 31 ayat (1)
   3. 31 ayat (3)
   4. 33 ayat (1)
   5. 33 ayat (3)
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

   Diskusi

2. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota ...
   1. 1/2, DPR
   2. 1/3, MPR
   3. 2/3 DPR
   4. 3/4 MPR
   5. 1/4 DPR
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 : Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

   Diskusi

3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
   1. 1/3
   2. 1/2
   3. 2/3
   4. 1/4
   5. 3/4
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Pasal 37 ayat (3) UUD 1945 : Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

   Diskusi

4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ... anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
   1. 1/2
   2. 1/3
   3. 2/3
   4. 3/4
   5. 50% + 1
   Pembahasan
   Jawaban : e

   Pasal 37 ayat (4) UUD 1945 : Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

   Diskusi

5. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal ...
   1. 9 Agustus 1945
   2. 17 Agustus 1945
   3. 18 Agustus 1945
   4. 22 Agustus 1945
   5. 17 Agustus 1945
   Pembahasan
   Jawaban : c

   UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945.

   Diskusi



6. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki ...
   1. 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
   2. 19 bab, 27 pasal, 164 ayat, 1 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
   3. 29 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan
   4. 29 bab, 27 pasal, 183 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 3 pasal Aturan Tambahan
   5. 26 bab, 38 pasal, 151 ayat, 2 pasal Aturan Peralihan, dan 1 pasal Aturan Tambahan
   Pembahasan
   Jawaban : a

   Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

   Diskusi

7. Undang-Undang Dasar Serikat 1949 (UUD RIS 1949) berlaku pada periode ...
   1. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
   2. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
   3. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
   4. 5 Juli 1959 - 1966
   5. 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998
   Pembahasan
   Jawaban : b

   Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

   Diskusi

8. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku pada periode ...
   1. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
   2. 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
   3. 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959
   4. 5 Juli 1959 - 1966
   5. 11 Maret 1966 - 21 Mei 1998
   Pembahasan
   Jawaban : c

   Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan Indonesia.

   Diskusi

9. Diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan salah satu isi dari Dekret presiden pada tanggal ...
   1. 1 Maret 1959
   2. 1 Juni 1959
   3. 1 Juli 1959
   4. 5 Juli 1959
   5. 18 Agustus 1959
   Pembahasan
   Jawaban : d

   Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

   Diskusi

10. Isi sila pertama pada piagam Jakarta yang diganti adalah ...
    1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan hukum Islam
    2. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya
    3. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan ibadah agama Islam bagi pemeluk - pemeluknya
    4. Ketuhanan dengan kewajiban mengamalkan ajaran Islam bagi pemeluk - pemeluknya
    5. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan hukum - hukum Islam
    Pembahasan
    Jawaban : b

    Pada tanggal 18 Agustus 1945, dilakukanlah sidang PPKI pertama. Sidang ini sekaligus melakukan pengesahan UUD 1945 dimana istilah 'Mukaddimah' diubah menjadi 'pembukaan'. Kemudian, sila pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Alasan dilakukan perubahan ini adalah karena hal itu merupakan usulan dari masyarakat di Indonesia Timur agar menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta yaitu "…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya …" Mereka menganggap bahwa kalimat pada bagian tersebut tidak mengikat mereka, dan hanya menyangkut rakyat yang memeluk agama Islam. Dengan tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok UUD 1945, berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia.

    Diskusi

Demikian kumpulan contoh soal dan pembahasan TWK SKD bagian 39. Silahkan pelajari soal-soal bagian lainnya ya.

Jika ada soal yang masih belum kamu mengerti, silahkan pelajari lagi materi terkait di aplikasi ini ya. Atau bagikan artikel ini ke teman-teman kamu, biar kita bisa belajar bareng.

Materi TWK
Materi TIU
Materi TKP