Kumpulan Contoh Soal dan Pembahasan TWK SKD CPNS - Paket 17

Globalisasi membawa banyak peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia, salah satunya adalah intervensi asing dalam bentuk investasi. Meskipun investasi asing dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikelola dengan hati-hati, intervensi asing juga bisa menimbulkan dampak negatif, termasuk mengancam keanekaragaman dan budaya lokal. Dalam konteks mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika dan kemandirian nasional, diperlukan upaya yang strategis untuk menyeimbangkan antara menjaga budaya bangsa dan menerima pengaruh asing.

Mari kita analisis setiap opsi untuk menentukan langkah yang paling sesuai dalam menghadapi tantangan eksternal ini:

1. Memberikan bantuan modal pada pengusaha dalam negeri — Ini merupakan langkah yang positif untuk mendukung pengusaha lokal dan mengurangi ketergantungan pada modal asing. Dengan memberikan bantuan modal kepada pengusaha dalam negeri, Indonesia bisa memperkuat basis ekonomi lokal dan melindungi keberagaman budaya dari dominasi asing. Opsi ini sejalan dengan upaya mempertahankan kemandirian ekonomi dan mendukung prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

2. Mengadakan pameran berbagai barang dari luar negeri — Mengadakan pameran barang asing bukanlah upaya yang mendukung kemandirian ekonomi lokal. Sebaliknya, ini justru bisa meningkatkan ketergantungan terhadap produk asing, yang dapat mengancam keberadaan produk dalam negeri dan keanekaragaman budaya lokal.

3. Menaikkan pajak masuknya barang ke dalam negeri — Menaikkan pajak masuk barang asing bisa menjadi cara untuk melindungi produk lokal dari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini membantu memperkuat daya saing produk dalam negeri dan melindungi pasar lokal. Dengan demikian, produk-produk lokal yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia tetap bisa bertahan dan tidak tergeser oleh produk asing.

4. Melarang masuknya investasi dari luar negeri — Langkah ini terlalu ekstrem. Melarang masuknya investasi asing secara total dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan hubungan internasional Indonesia. Tantangan dari investasi asing lebih baik diatasi dengan pengaturan dan pengawasan yang baik daripada pelarangan total.

5. Membuka kesempatan investasi asing — Meskipun membuka investasi asing bisa mendatangkan manfaat ekonomi, tanpa pengawasan yang tepat, hal ini dapat mengancam keberagaman dan kedaulatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan investasi asing harus sejalan dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan keberagaman budaya Indonesia.

Dari penjelasan di atas, opsi yang paling sesuai dalam menghadapi intervensi asing sambil mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika adalah:

c. Menaikkan pajak masuknya barang ke dalam negeri

Opsi ini mencerminkan upaya untuk melindungi produk dan pasar lokal dari dominasi barang asing. Dengan menaikkan pajak impor, pemerintah bisa mendorong masyarakat untuk lebih memilih produk dalam negeri, yang mencerminkan keberagaman budaya lokal. Selain itu, kebijakan ini mendukung keberlanjutan industri lokal dan memperkuat daya saing ekonomi nasional, yang semuanya sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam mempertahankan identitas dan keberagaman bangsa.

Membeli barang-barang produksi dalam negeri merupakan bentuk dukungan terhadap perekonomian nasional. Tindakan ini berperan penting dalam memberdayakan usaha ekonomi rakyat, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah. Dengan memberdayakan usaha-usaha ini, perekonomian dalam negeri menjadi lebih mandiri dan mampu menghadapi persaingan dari produk luar negeri, sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi yang menjadi salah satu dasar keutuhan NKRI.

Mari kita analisis setiap opsi untuk melihat mengapa membeli produk dalam negeri adalah bentuk partisipasi dalam mempertahankan keutuhan NKRI:

1. Meningkatkan daya beli masyarakat — Meningkatkan daya beli masyarakat adalah dampak positif dari perputaran ekonomi yang sehat, tetapi membeli produk dalam negeri bukanlah cara langsung untuk meningkatkan daya beli. Daya beli lebih dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya dari membeli produk lokal.

2. Membantu memberdayakan usaha ekonomi rakyat — Opsi ini sangat tepat. Ketika masyarakat membeli barang-barang produksi dalam negeri, mereka secara langsung mendukung usaha ekonomi rakyat, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Dengan memberdayakan ekonomi rakyat, masyarakat berkontribusi pada kemandirian ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada produk asing, dan memperkuat stabilitas ekonomi yang penting untuk menjaga keutuhan NKRI.

3. Meningkatkan arus sektor perdagangan dalam negeri — Meskipun membeli produk lokal dapat membantu meningkatkan arus perdagangan dalam negeri, fokus utama dari membeli barang produksi dalam negeri adalah untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Dengan begitu, aspek perdagangan adalah dampak sekunder, bukan tujuan utama yang terkait dengan keutuhan NKRI.

4. Membentuk kebiasaan hidup sederhana pada masyarakat — Membeli produk dalam negeri tidak selalu berkaitan dengan hidup sederhana. Produk dalam negeri bisa saja berkualitas tinggi atau lebih mahal daripada produk asing. Fokus utama di sini adalah mendukung kemandirian ekonomi, bukan mengembangkan kebiasaan hidup sederhana.

5. Masyarakat dapat memperoleh barang dengan harga murah — Meskipun barang lokal kadang memiliki harga lebih terjangkau, alasan membeli produk dalam negeri lebih ditujukan untuk mendukung kemandirian ekonomi dan memberdayakan usaha lokal, bukan semata karena harga yang murah.

Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

b. Membantu memberdayakan usaha ekonomi rakyat

Opsi ini adalah alasan utama mengapa membeli produk dalam negeri berperan dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Dengan mendukung usaha ekonomi rakyat, kita berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang kuat dan mandiri. Kemandirian ekonomi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk asing dan memperkuat ekonomi nasional, yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia, serta memperkokoh keutuhan negara.

Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi kepentingan rakyatnya dari segala bentuk intervensi dan hegemoni asing. Kewajiban ini adalah salah satu elemen kedaulatan yang menunjukkan kemampuan suatu negara untuk menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan rakyat. Jika sebuah negara gagal memenuhi kewajiban ini, artinya negara tersebut tidak mampu melindungi kepentingan rakyatnya secara efektif, yang mengarah pada konsekuensi serius.

Mari kita analisis setiap opsi untuk menentukan apa yang terjadi ketika negara tidak mampu melindungi kepentingan rakyat dari intervensi asing:

1. Negara tersebut dikategorikan negara gagal — Opsi ini tepat. Negara dikatakan gagal ketika tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya, termasuk melindungi rakyat dari intervensi asing, menjaga keamanan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kegagalan negara dalam melindungi kepentingan rakyatnya menunjukkan bahwa negara tersebut kehilangan kemampuan untuk berfungsi secara efektif sebagai entitas berdaulat, sehingga bisa dikategorikan sebagai negara gagal.

2. Kewajiban negara yang tidak mampu dilaksanakan dan dialihkan ke swasta — Melindungi kepentingan nasional adalah fungsi utama negara yang tidak dapat dialihkan ke pihak swasta. Perlindungan dari intervensi asing membutuhkan kekuatan negara dan wewenang kedaulatan, yang hanya dimiliki oleh lembaga negara dan tidak bisa dialihkan ke sektor swasta.

3. Kewajiban negara tersebut bisa dialihkan kepada seluruh warga negara — Meskipun warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara, kewajiban melindungi kepentingan rakyat secara keseluruhan tidak dapat dialihkan kepada warga negara individu. Perlindungan dari intervensi asing tetap merupakan tugas dan tanggung jawab utama negara sebagai entitas berdaulat.

4. Negara dapat meminta bantuan luar negeri jika memang diperlukan — Meminta bantuan luar negeri dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Namun, jika dilakukan untuk menghadapi intervensi atau hegemoni asing, hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada pihak asing, yang pada akhirnya malah memperlemah kedaulatan negara itu sendiri.

5. Kewajiban negara tersebut bisa diserahkan kepada militer — Militer adalah bagian dari negara dan memiliki peran dalam melindungi kedaulatan dari ancaman eksternal. Namun, militer bukanlah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab atas seluruh kewajiban negara. Tanggung jawab melindungi rakyat tetap berada pada pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya pada militer.

Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

a. Negara tersebut dikategorikan negara gagal

Negara yang tidak mampu melindungi kepentingan rakyatnya dari intervensi asing dikategorikan sebagai negara gagal. Kegagalan ini menunjukkan bahwa negara tidak dapat menjalankan fungsi utamanya dalam menjaga kedaulatan dan melindungi rakyatnya. Negara gagal tidak mampu memenuhi tugas-tugas dasar yang menjadi dasar kedaulatan dan kesejahteraan bangsa, dan ini menjadi ancaman bagi stabilitas nasional serta keberlangsungan negara tersebut sebagai entitas yang berdaulat.

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara Indonesia dan melindungi hak mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini mencerminkan penerapan paham konstitusionalisme, di mana konstitusi melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.

Mari kita analisis setiap opsi untuk memahami sikap warga negara yang sejalan dengan penerapan Pasal 29 ayat 2 ini:

1. Bebas untuk mengatur ajaran agama lain — Pernyataan ini tidak sesuai dengan konstitusi. Setiap warga negara bebas menjalankan agama dan kepercayaannya sendiri, tetapi tidak berhak mengatur atau campur tangan dalam ajaran agama lain.

2. Hak setiap warga negara untuk membuat agama sendiri — UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, tetapi ini tidak berarti setiap orang bebas menciptakan agama baru. Pasal 29 ayat 2 menjamin hak untuk memeluk agama yang sudah ada dan yang diakui, serta beribadat sesuai kepercayaan masing-masing, bukan menciptakan agama baru.

3. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya — Opsi ini tepat. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa intervensi dari pihak lain. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hak beragama yang dijamin oleh konstitusi, sehingga mencerminkan penerapan konstitusionalisme.

4. Berhak mendiskriminasi agama lain yang bertentangan — Pernyataan ini bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan nilai Pancasila. Kebebasan beragama tidak memberikan hak kepada seseorang untuk mendiskriminasi agama lain. Justru, warga negara diharapkan menghormati dan toleran terhadap perbedaan agama dan kepercayaan.

5. Bebas mendirikan tempat ibadah di manapun tanpa izin — Kebebasan mendirikan tempat ibadah diatur oleh regulasi yang mempertimbangkan aspek ketertiban umum dan keharmonisan sosial. Walaupun setiap warga negara berhak beribadah, pendirian tempat ibadah tetap perlu memenuhi persyaratan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dari pembahasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

c. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

Pilihan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah bertugas menjamin kebebasan ini, sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak warga negara berdasarkan konstitusi. Kebebasan beragama adalah salah satu hak dasar yang dijamin dalam konstitusi dan mencerminkan penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia.

Tokoh yang berperan penting dalam perumusan dan penandatanganan Piagam Jakarta, serta melakukan akomodasi terhadap keberatan dari masyarakat Indonesia Timur demi tercapainya persatuan Indonesia, adalah Mohammad Hatta.

Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan sebagai bagian dari upaya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menyusun dasar negara. Namun, setelah Piagam Jakarta disepakati, terdapat keberatan dari masyarakat Indonesia Timur terhadap bagian yang menyatakan bahwa "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Demi menjaga persatuan dan memastikan seluruh wilayah Indonesia mendukung dasar negara, Hatta melakukan upaya diplomasi dan akomodasi untuk mengganti kalimat tersebut dengan "Ketuhanan yang Maha Esa".

Berikut analisis masing-masing opsi:

1. Teuku Moh. Hasan — Meskipun Teuku Moh. Hasan adalah tokoh penting dalam BPUPKI, ia bukanlah sosok utama yang melakukan negosiasi atau akomodasi atas keberatan Indonesia Timur terkait Piagam Jakarta.

2. Wachid Hasjim — Wachid Hasjim adalah salah satu tokoh dalam BPUPKI dan juga berperan dalam proses perumusan Piagam Jakarta. Namun, ia bukanlah tokoh yang memfasilitasi perubahan terhadap isi Piagam Jakarta untuk merespon keberatan Indonesia Timur.

3. A. A. Maramis — A. A. Maramis adalah anggota Panitia Sembilan yang ikut menandatangani Piagam Jakarta, dan ia merupakan satu-satunya wakil dari Indonesia Timur di dalam panitia tersebut. Meskipun beliau adalah tokoh penting, perubahan Piagam Jakarta lebih didorong oleh diplomasi yang diinisiasi oleh Hatta.

4. Muh. Yamin — Muh. Yamin adalah tokoh nasional yang juga berperan besar dalam BPUPKI dan perumusan dasar negara. Namun, ia bukanlah sosok yang terlibat dalam negosiasi terkait perubahan isi Piagam Jakarta dengan pihak Indonesia Timur.

5. Moh. Hatta — Inilah jawaban yang tepat. Mohammad Hatta, sebagai wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), melakukan negosiasi untuk mengakomodasi keberatan masyarakat Indonesia Timur. Hasil dari negosiasi ini adalah perubahan Piagam Jakarta pada bagian yang berhubungan dengan agama, sehingga menjadi lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa mengutamakan satu golongan agama tertentu. Tindakan Hatta ini menunjukkan komitmennya terhadap persatuan Indonesia.

Dari penjelasan di atas, jawaban yang paling tepat adalah:

e. Moh. Hatta

Peran Hatta dalam mengakomodasi keberatan dari Indonesia Timur demi persatuan Indonesia menunjukkan komitmen terhadap terbentuknya negara yang inklusif dan menjaga persatuan bangsa. Keputusan untuk mengubah isi Piagam Jakarta dilakukan demi memastikan bahwa dasar negara dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dari wilayah Barat maupun Timur.