Kisi-Kisi SKD/TKD CPNS Bagian 6

Penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, tertuang dalam TAP MPRS No. III/MPRS/1963. Pada saat itu, sudah ada UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden hanya bisa terpilih untuk masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Jelas bahwa TAP MPRS tersebut melanggar UUD 1945.

UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009.

Tiga A adalah propaganda Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia II yaitu "Nippon Pemimpin Asia", "Nippon Pelindung Asia" dan "Nippon Cahaya Asia". Gerakan Tiga A didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Pelopor gerakan Tiga A ialah Shimizu Hitoshi. Ketua Gerakan Tiga A dipercayakan kepada Mr. Syamsuddin. Gerakan Tiga A bukanlah gerakan kebangsaan Indonesia. Gerakan ini lahir semata - mata untuk memikat hati dan menarik simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang. Gerakan Tiga A pertama kali melakukan kegiatan di Surabaya. Gerakan ini kurang mendapat perhatian rakyat, karena bukan gerakan kebangsaan Indonesia. Oleh karena kurang berhasil menggerakkan rakyat Indonesia dalam membantu usaha tentara Jepang, maka gerakan ini dibubarkan pada tahun 1943 dan digantikan oleh Putera.

Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dwifungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer, dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen.

Dampak negatif Dwi Fungsi ABRI:

1. Terjadi dominasi oleh ABRI terhadap masyarakat sipil

Pada masa Orde Baru, akibat dominasi ABRI, sangat banyak jabatan penting di Indonesia, sepertiwalikota, bupati dan gubernur isi oleh para prajurit maupun purnawirawan ABRI. Akibatnya, peluang dan aspirasi politis masyarakat sipil menjadi terhambat.

2. ABRI menjadi alat politik praktis

Dengan Dwi Fungsi ABRI, di MPR dan DPR terdapat anggota dewan dan majlis yang ditunjuk oleh ABRI. Bersama dengan para kepala daerah yang berasal dari ABRI, mereka dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Presiden Soeharto. Akibatnya, setelah pemerintahan Soeharto tumbang, keberadaan Fraksi ABRI dan anggota MPR/DPR dari ABRI dihapuskan.

Dengan tujuan mengurangi konflik ideologi, pasca diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno menyederhanakan sistem kepartaian Indonesia melalui Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai. Pada 14 April 1961 Pemerintah mengumumkan hanya 10 partai yang diakui yaitu: PKI, PNI, NU, PSII Arudji, PARKINDO, Partai Katholik, Partai Islam PERTI, MURBA, IPKI, dan PARTINDO.

Hasil penghitungan suara pada Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu. Masyumi menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara dan menang di 10 dari 15 daerah pemilihan.

Bahasa Prancis = ­trottoir

Kabinet Djuanda, disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April 1957–10 Juli 1959.

KTT GNB VI dilaksanakan tanggal 3 - 9 September 1979, Havana, Kuba.

Hasil : adanya perbedaan pandangan dalam Gerakan Non Blok, yaitu antara golongan Radikal (Kuba, Aljazair, Vietnam) dengan golongan moderat (Indonesia, Yugoslavia, India, Srilangka) tentang masalah serangan RRC ke Vietnam, perang saudara Kamboja, persetujuan Camp David (Mesir - Israel).

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) adalah kabinet yang paling lama memerintah selama masa demokrasi liberal. Adapun pada masa Kabinet Ali Sastroamjoyo I berhasil menyelenggarakan Persiapan pemilu yang bakal diselenggarakan pada tanggal 29 september 1955 dan juga berhasil meneyelenggarakan konferensi Asia – Afria pada tahun 1955.