SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama.
Soal 1
Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang paling relevan dengan tugas Analis Pemantauan Perundang-Undangan dalam melakukan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan adalah...
A. Persatuan Indonesia
B. Ketuhanan Yang Maha Esa
C. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
D. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
E. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Jawaban: E
Sila keempat Pancasila berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan'. Nilai ini menekankan proses pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat yang merupakan inti dari proses legislasi dan harmonisasi peraturan, di mana berbagai pihak didengar untuk mencapai kesepakatan. Keadilan sosial (sila ke-5) adalah outputnya, sedangkan persatuan (sila ke-3) dan ketuhanan (sila ke-1) tidak secara langsung menjadi prinsip utama dalam proses teknis harmonisasi.
Soal 2
Menurut UUD NRI Tahun 1945, lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Dewan Perwakilan Daerah
D. Presiden
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jawaban: E
Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
Soal 3
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk...
A. Membentuk negara bagian sendiri
B. Menetapkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
C. Menjalankan seluruh urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat
D. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
E. Mengatur semua kebijakan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti UU sebelumnya), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Soal 4
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Asas 'langsung' mengandung makna...
A. Pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi keadilan
B. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih
C. Rakyat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara
D. Pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan
E. Suara pemilih dijamin kerahasiaannya
Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, asas langsung berarti rakyat memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, tanpa perantara.
Soal 5
Berdasarkan regulasi terkini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nasional secara menyeluruh di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia dalam satu hari yang sama dilaksanakan pada tahun...
A. 2015
B. 2020
C. 2024
D. 2010
E. 2029
Jawaban: C
Pilkada Serentak Nasional secara penuh untuk seluruh wilayah Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota) dilaksanakan pada tahun 2024 berdasarkan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016. Ini berbeda dengan keserentakan bertahap yang dimulai sejak 2015 untuk sebagian daerah.
Soal 6
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini pertama kali diatur secara tegas dalam...
A. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003
B. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003
C. Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945
D. Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
E. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Jawaban: C
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen ketiga. Secara operasional diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Soal 7
Dalam sistem legislasi Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan khusus yang terbatas pada bidang tertentu. Kewenangan DPD yang berkaitan dengan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR adalah...
A. Mengajukan RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara
B. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah
C. Membentuk undang-undang secara mandiri tanpa persetujuan DPR
D. Memberikan pertimbangan atas seluruh jenis RUU yang masuk ke prolegnas
E. Menyusun Naskah Akademik untuk RUU yang bersifat rahasia negara
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pilihan B paling tepat menggambarkan lingkup kewenangan legislatif DPD.
Soal 8
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara adalah...
A. Abdi negara dan pelayan masyarakat
B. Pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah
C. Aparatur negara yang menjalankan kebijakan pemerintah
D. Pekerja profesional kontrak jangka pendek
E. Pejabat politik yang ditunjuk oleh presiden
Jawaban: C
UU ASN No. 20 Tahun 2023 Pasal 4 menyatakan bahwa Pegawai ASN (termasuk PNS) berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta menyelenggarakan pelayanan publik. Abdi negara (A) adalah istilah umum, namun secara formal kedudukan adalah sebagai aparatur negara.
Soal 9
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (UU MD3) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, alat kelengkapan DPR yang bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD adalah...
A. Badan Anggaran
B. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
C. Komisi
D. Badan Legislasi
E. Badan Urusan Rumah Tangga
Jawaban: D
Berdasarkan UU MD3, fungsi pengharmonisasian RUU di DPR dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg). Dalam Perpres No. 16 Tahun 2023, Baleg DPR didukung oleh Sekretariat Jenderal DPR.
Soal 10
Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif termasuk dalam rumpun jabatan fungsional...
A. Perencanaan dan evaluasi
B. Hukum dan peraturan perundang-undangan
C. Pengawasan dan audit
D. Sosial dan budaya
E. Keahlian teknis umum
Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 juncto PermenPANRB No. 1 Tahun 2023, Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Perundang-Undangan Legislatif termasuk dalam rumpun hukum dan peraturan perundang-undangan.
Soal 11
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) berada langsung di bawah...
A. Undang-Undang
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan Menteri
D. Peraturan Daerah
E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan adalah: UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kab/Kota. Jadi, PP berada langsung di bawah UU.
Soal 12
Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan bahwa suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini dikenal dengan asas...
A. Lex specialis derogat legi generali
B. Lex posterior derogat legi priori
C. Lex superior derogat legi inferiori
D. Ius constitutum
E. Ius constituendum
Jawaban: C
Asas hierarki atau lex superior derogat legi inferiori adalah asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipastikan oleh Analis.
Soal 13
Pembentukan Undang-Undang menurut Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan melalui tahap persiapan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan...
A. Monitoring
B. Publikasi
C. Evaluasi
D. Pengundangan
E. Penetapan
Jawaban: D
Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang mengatur tahapan pembentukan UU yang terdiri dari: Persiapan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan. Pengundangan dilakukan oleh Presiden setelah disahkan.
Soal 14
Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa ini diajukan oleh...
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
D. Warga negara perseorangan
E. Partai politik
Jawaban: C
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU MK menyebutkan bahwa MK berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Pemohon dalam sengketa ini adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan tersebut.
Soal 15
Dalam UU Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan nasional. Hal ini sesuai dengan prinsip...
A. Dekonsentrasi
B. Federalisme
C. Otonomi yang bertanggung jawab
D. Tugas pembantuan
E. Desentralisasi
Jawaban: C
Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam pelaksanaannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan kebijakan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Soal 16
Sistem Pemilu proporsional dengan daftar terbuka yang digunakan di Indonesia memberikan konsekuensi bahwa...
A. Pemilih hanya memilih partai politik
B. Hanya partai yang memiliki kursi di DPR yang dapat mengajukan calon
C. Setiap daerah pemilihan hanya memiliki satu wakil
D. Pemilih mencoblos calon, dan kursi ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak calon
E. Calon yang terpilih ditentukan oleh nomor urut partai
Jawaban: D
Dalam sistem proporsional daftar terbuka, pemilih dapat mencoblos langsung nama calon anggota legislatif, bukan hanya partai politik. Kursi diperebutkan berdasarkan suara terbanyak calon, bukan berdasarkan urutan nomor urut partai.
Soal 17
Menurut UU ASN No. 20 Tahun 2023, sistem merit dalam manajemen ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada...
A. Kedekatan dengan pejabat pembina kepegawaian
B. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
C. Lama masa kerja tanpa mempertimbangkan kinerja
D. Kewarganegaraan dan domisili
E. Keanggotaan partai politik
Jawaban: B
Pasal 1 angka 5 UU ASN No. 20 Tahun 2023 mendefinisikan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau status kecacatan.
Soal 18
Sekretariat Jenderal DPR RI yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 merupakan unsur pendukung yang bertugas memberikan dukungan...
A. Representasi diplomatik parlemen secara independen
B. Pelaksanaan fungsi anggaran secara mandiri tanpa pengawasan
C. Dukungan teknis, administratif, dan keahlian
D. Pengawasan terhadap integritas seluruh anggota DPR
E. Pengambilan keputusan politik strategis dalam sidang paripurna
Jawaban: C
Perpres No. 16 Tahun 2023 mengatur bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI adalah unsur pendukung yang bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR dan alat kelengkapannya. Fungsinya bersifat mendukung (supporting unit), bukan untuk melakukan pengawasan anggota (D) atau membuat keputusan politik (E).
Soal 19
Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, asas yang mengharuskan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan baik secara yuridis, sosiologis, maupun politis dikenal dengan asas...
A. Asas kemanfaatan
B. Asas dapat dilaksanakan
C. Asas kejelasan tujuan
D. Asas kejelasan rumusan
E. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
Jawaban: B
Asas keterlaksanaan (enforceability) adalah asas yang mengharuskan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara yuridis (tidak bertentangan), sosiologis (diterima masyarakat), dan politis (dukungan politik). Ini merupakan bagian dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Soal 20
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 mengatur tentang Sekretariat Jenderal DPD RI. Salah satu tugas utama Sekretariat Jenderal DPD adalah...
A. Mengelola anggaran belanja daerah
B. Menetapkan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang
C. Melakukan penyidikan terhadap anggota DPD yang melanggar hukum
D. Menyelenggarakan dukungan teknis dan analisis untuk tugas DPD
E. Mengangkat dan memberhentikan Presiden
Jawaban: D
Perpres No. 26 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI menegaskan bahwa Sekjen DPD bertugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif serta analisis di bidang kesekretariatan, keahlian, dan kepakaran untuk mendukung tugas DPD, termasuk dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan.
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diangkat dalam jabatan fungsional. Salah satu perbedaan mendasar antara PPPK dan PNS adalah...
A. PPPK hanya bekerja di daerah terpencil atau tertinggal
B. PPPK tidak memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dalam pemilu
C. PPPK tidak diperbolehkan menduduki jabatan fungsional ahli pertama
D. PPPK mendapatkan jaminan pensiun yang berbeda secara signifikan dari PNS
E. PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
Soal 22 Premium
Dalam melakukan analisis peraturan perundang-undangan, seorang Analis Legislatif menemukan adanya potensi tumpang tindih antara RUU yang sedang dibahas dengan Peraturan Pemerintah yang sudah ada. Langkah pertama yang paling tepat berdasarkan metodologi harmonisasi adalah...
A. Mengabaikan karena RUU memiliki kedudukan lebih tinggi
B. Mengusulkan pencabutan Peraturan Pemerintah tanpa analisis dampak
C. Melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan terkait untuk mengetahui potensi konflik
D. Langsung melaporkan ke Komisi III DPR untuk diputuskan
E. Mengubah RUU agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Soal 23 Premium
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan pembatalan peraturan daerah, mekanisme yang benar untuk membatalkan suatu Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bertentangan dengan undang-undang adalah...
A. Pembatalan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri
B. Mekanisme executive review oleh Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota
C. Pengajuan keberatan (Judicial Review) kepada Mahkamah Agung
D. Pembatalan otomatis oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
E. Mekanisme pengujian oleh Mahkamah Konstitusi
Soal 24 Premium
Menurut Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020, Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR disusun oleh Badan Legislasi atau Komisi setelah melalui tahap...
A. Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi
B. Pengesahan oleh DPD
C. Persiapan dan penyusunan dalam Prolegnas
D. Pembacaan oleh Presiden di Sidang Paripurna
E. Penetapan sebagai Perppu
Soal 25 Premium
Dalam UU MD3 (UU No. 17/2014 jo. UU No. 13/2019), penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR/DPD dilakukan berdasarkan usulan...
A. Partai politik (untuk DPR) atau DPD (untuk DPD)
B. Presiden
C. Komisi Pemilihan Umum
D. Masyarakat pemilih
E. Mahkamah Kehormatan Dewan
Soal 26 Premium
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan pengujian undang-undang. Akibat hukum dari putusan tersebut terhadap pasal yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah...
A. Pasal tersebut harus diubah oleh DPR dalam waktu 30 hari
B. Pasal tersebut ditangguhkan sampai ada Peraturan Pemerintah Pengganti
C. Pasal tersebut langsung dicabut dan tidak berlaku seketika
D. Pasal tersebut tetap berlaku dengan syarat dan interpretasi yang ditentukan MK
E. Pasal tersebut tetap berlaku secara penuh tanpa perubahan makna
Soal 27 Premium
Dalam konteks Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapatkan evaluasi dari...
A. Mahkamah Agung
B. Gubernur untuk Perda Kabupaten/Kota
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
Soal 28 Premium
Seorang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif diminta untuk mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hierarki peraturan, dasar hukum tertinggi yang harus menjadi rujukan utama untuk memastikan tidak ada pertentangan materiil adalah...
A. Peraturan Menteri
B. Ketetapan MPR
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Peraturan Pemerintah
E. Undang-Undang
Soal 29 Premium
Berdasarkan PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 yang mengubah PermenPANRB No. 42 Tahun 2020, pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Perundang-Undangan Legislatif dapat dilakukan melalui mekanisme...
A. Pengangkatan oleh Presiden berdasarkan usulan DPR
B. Berdasarkan hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh DPR
C. Penyetaraan secara otomatis tanpa seleksi
D. Penunjukan langsung oleh Menteri PANRB
E. Seleksi terbuka atau perpindahan dari jabatan lain
Soal 30 Premium
Dalam UU Pemilihan Umum, pengaturan mengenai kampanye pemilu dibatasi waktu dan dana. Pelanggaran terhadap batasan dana kampanye oleh peserta pemilu dapat dikenai sanksi berupa...
A. Sanksi administratif dan pembatalan sebagai calon terpilih
B. Penghapusan kursi partai di daerah pemilihan
C. Pidana penjara tanpa denda
D. Pembubaran partai politik secara permanen
E. Pencabutan hak suara seumur hidup
Soal 31 Premium
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap daerah itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas...
A. Federalisme dan konfederalisme
B. Sentralisasi dan desentralisasi
C. Otonomi dan tugas pembantuan
D. Konsentrasi dan koordinasi
E. Desentralisasi dan dekonsentrasi
Soal 32 Premium
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah...
A. Ketua DPR
B. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama
C. Ketua Mahkamah Agung
D. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
E. Ketua MPR
Soal 33 Premium
Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh...
A. Komisi Pemilihan Umum
B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
C. Mahkamah Konstitusi
D. Mahkamah Agung
E. Badan Pengawas Pemilu
Soal 34 Premium
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS telah diubah terakhir dengan PP Nomor 17 Tahun 2020. Salah satu perubahan signifikan dalam PP tersebut adalah mengenai...
A. Pengurangan hak pensiun bagi PNS
B. Pemberlakuan kembali status pegawai negeri sipil pusat dan daerah terpisah
C. Penekanan pada sistem merit dan penyederhanaan birokrasi
D. Penghapusan ujian dinas
E. Pemusatan semua rekrutmen di tingkat provinsi
Soal 35 Premium
Menurut Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020, prioritas pembentukan undang-undang dalam jangka waktu tertentu yang disusun oleh DPR dan Pemerintah disebut...
A. Naskah Akademik (NA)
B. Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
C. Program Legislasi Daerah (Prolegda)
D. Rancangan Undang-Undang (RUU)
E. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Soal 36 Premium
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, penyusunan Naskah Akademik adalah wajib untuk setiap Rancangan Undang-Undang. Pengecualian terhadap kewajiban ini diberikan untuk...
A. RUU yang berkaitan dengan pertahanan negara
B. RUU yang berasal dari inisiatif Presiden
C. RUU yang diajukan oleh DPD
D. RUU yang diajukan oleh 50 anggota DPR
E. RUU tentang APBN dan RUU Penetapan Perppu
Soal 37 Premium
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, asas yang mengharuskan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai adalah asas...
A. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
B. Asas kejelasan rumusan
C. Asas keterbukaan
D. Asas kejelasan tujuan
E. Asas kemanfaatan
Soal 38 Premium
Dalam struktur kelembagaan DPR berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2023, unit eselon yang secara spesifik bertugas mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang di Sekretariat Jenderal DPR adalah...
A. Biro Keuangan
B. Biro Hubungan Masyarakat
C. Biro Umum
D. Inspektorat
E. Deputi Bidang Legislasi dan Pengawasan
Soal 39 Premium
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik. Putusan pembubaran partai politik didasarkan pada bukti bahwa partai tersebut...
A. Memiliki pengurus ganda di instansi pemerintah
B. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
C. Gagal memenuhi ambang batas parlemen
D. Tidak melaporkan dana kampanye secara tepat waktu
E. Melakukan praktik korupsi oleh pengurus inti
Soal 40 Premium
Dalam UU Pemilihan Umum, sistem konversi suara menjadi kursi untuk DPR menggunakan metode Sainte Laguë. Metode ini memiliki karakteristik...
A. Pembagi dengan bilangan ganjil untuk menentukan kursi
B. Menggunakan sistem distrik murni
C. Menggunakan ambang batas minimal suara untuk satu kursi
D. Menggunakan bilangan pembagi 1, 2, 3, 4, dst
E. Hanya memperhitungkan partai yang lolos parliamentary threshold
Soal 41 Premium
Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah disebut sebagai...
A. Urusan desentralisasi asimetris
B. Urusan absolut
C. Urusan dekonsentrasi
D. Urusan konkuren
E. Urusan otonomi khusus
Soal 42 Premium
Dalam rangka peningkatan profesionalitas, seorang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif wajib mengikuti pengembangan kompetensi. Menurut PermenPANRB No. 1 Tahun 2023, pengembangan kompetensi ini diukur melalui...
A. Pendidikan dan pelatihan fungsional serta publikasi ilmiah yang dinilai dengan angka kredit
B. Hanya berdasarkan lama masa kerja
C. Rekam jejak di media sosial
D. Hasil ujian tertulis setiap tahun
E. Penilaian oleh DPR secara berkala
Soal 43 Premium
Salah satu hak anggota DPR yang diatur dalam UU MD3 adalah hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak...
A. Meminta keterangan kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah
B. Mengubah susunan kabinet
C. Mengajukan rancangan undang-undang
D. Mengajukan calon presiden
E. Mengadakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang
Soal 44 Premium
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan 'Pasal' dalam suatu undang-undang harus mencerminkan...
A. Pemisahan antara penjelasan dan batang tubuh
B. Jumlah kalimat yang minimal 10 baris
C. Penggunaan huruf kapital di setiap kata
D. Satu kesatuan arti atau satu norma
E. Penomoran yang berurutan tanpa batasan
Soal 45 Premium
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, wewenang untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan...
A. Dewan Perwakilan Daerah
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat
C. Mahkamah Agung
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Mahkamah Konstitusi
Soal 46 Premium
Pilkada langsung di Indonesia memiliki prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi masyarakat. Dalam UU Pilkada, syarat dukungan untuk calon perseorangan (independen) diatur berdasarkan...
A. Luas wilayah daerah
B. Rekomendasi partai politik pengusung
C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
D. Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih
E. Jumlah kursi DPRD di daerah tersebut
Soal 47 Premium
Dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, pembinaan ASN secara nasional dilaksanakan oleh...
A. Badan Kepegawaian Negara
B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
C. Komisi Aparatur Sipil Negara
D. Lembaga Administrasi Negara
E. Kementerian Dalam Negeri
Soal 48 Premium
Mahkamah Konstitusi berwenang memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses ini merupakan tahapan dalam...
A. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
B. Pengujian undang-undang
C. Pemilihan umum presiden
D. Sengketa hasil pemilu
E. Pemakzulan (impeachment) oleh MPR
Soal 49 Premium
Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh...
A. Mahkamah Agung
B. Presiden
C. Sekretaris Jenderal DPR
D. Pimpinan DPR
E. Menteri Hukum dan HAM
Soal 50 Premium
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023, seorang Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang akan dipertimbangkan naik jenjang jabatan dari Ahli Pertama ke Ahli Muda harus memenuhi syarat angka kredit minimal dan telah mengikuti...
A. Masa kerja minimal 20 tahun
B. Diklat Prajabatan
C. Penilaian oleh Dewan Perwakilan Rakyat
D. Ujian dinas tingkat I
E. Pendidikan dan pelatihan fungsional jenjang yang sesuai
Tips Lulus SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.