SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Soal 1
Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional disebut...
A. Diskriminasi Gender
B. Pemberdayaan Perempuan
C. Keadilan Gender
D. Kesetaraan Gender
E. Pengarusutamaan Gender (PUG)
Jawaban: E
Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam pembangunan nasional mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Soal 2
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia...
A. 16 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
B. 21 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
C. 18 tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan
D. 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
E. 17 tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan
Jawaban: D
Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Soal 3
Prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak adalah...
A. Penghargaan terhadap pendapat anak
B. Non-diskriminasi
C. Perlindungan dari kekerasan
D. Hak untuk hidup dan berkembang
E. Kepentingan terbaik bagi anak (Best interests of the child)
Jawaban: E
Prinsip 'Kepentingan terbaik bagi anak' merupakan salah satu dari empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang diadopsi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
Soal 4
Tindakan yang berakibat ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dalam lingkup rumah tangga disebut...
A. Penelantaran rumah tangga
B. Kekerasan psikis
C. Kekerasan fisik
D. Eksploitasi ekonomi
E. Kekerasan seksual
Jawaban: B
Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat.
Soal 5
Salah satu bentuk perlindungan khusus anak diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Hal ini diatur secara spesifik dalam...
A. UU No. 44 Tahun 2008
B. UU No. 12 Tahun 2022
C. UU No. 11 Tahun 2012
D. UU No. 21 Tahun 2007
E. UU No. 35 Tahun 2014
Jawaban: E
Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah dan lembaga negara lainnya memberikan Perlindungan Khusus kepada anak, termasuk anak korban penyalahgunaan NAPZA.
Soal 6
Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022, unit pelayanan yang bertugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat daerah adalah...
A. RPTRA
B. UPTD PPA
C. BAPAS
D. P2TP2A
E. LPA
Jawaban: B
Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang Standar Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit penyedia layanan teknis di daerah.
Soal 7
Keadilan Gender didefinisikan sebagai...
A. Suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki
B. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya
C. Pemberian hak istimewa kepada perempuan dalam segala aspek
D. Penghapusan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan
E. Pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin biologis
Jawaban: A
Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pengalaman mereka agar tidak ada marginalisasi.
Soal 8
Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berupa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang adalah...
A. Pelecehan Seksual Nonfisik
B. Pelecehan Seksual Fisik
C. Penyiksaan Seksual
D. Pemaksaan Kontrasepsi
E. Pemaksaan Sterilisasi
Jawaban: B
Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 mendefinisikan Pelecehan Seksual Fisik sebagai perbuatan seksual fisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang.
Soal 9
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis. Terdapat berapa klaster hak anak dalam evaluasi KLA?
A. 5 Klaster
B. 4 Klaster
C. 3 Klaster
D. 7 Klaster
E. 6 Klaster
Jawaban: A
Evaluasi KLA didasarkan pada 5 klaster hak anak: 1) Hak Sipil & Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar & Kesejahteraan; 4) Pendidikan & Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus.
Soal 10
Layanan UPTD PPA meliputi beberapa fungsi utama. Fungsi yang bertujuan memberikan tempat tinggal sementara yang aman bagi korban kekerasan disebut layanan...
A. Layanan Rumah Aman (Shelter)
B. Layanan Medis
C. Layanan Psikologis
D. Layanan Reintegrasi Sosial
E. Layanan Hukum
Jawaban: A
Berdasarkan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022, salah satu fungsi layanan adalah penyediaan penampungan sementara (Rumah Aman) bagi korban kekerasan yang terancam jiwanya.
Soal 11
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui...
A. UU No. 7 Tahun 1984
B. UU No. 23 Tahun 2002
C. Keppres No. 36 Tahun 1990
D. Inpres No. 9 Tahun 2000
E. UU No. 39 Tahun 1999
Jawaban: A
Indonesia meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) melalui UU No. 7 Tahun 1984.
Soal 12
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak. KPAI bersifat...
A. Pemerintah Struktural
B. Di bawah Kepolisian
C. Independen
D. Lembaga Swadaya Masyarakat
E. Ad Hoc
Jawaban: C
Sesuai Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2014, KPAI adalah lembaga negara yang bersifat independen.
Soal 13
Upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi seringkali diwujudkan melalui program pengembangan industri rumahan. Hal ini bertujuan untuk...
A. Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui peran perempuan
B. Menghapuskan kewajiban pengasuhan anak
C. Menggantikan peran laki-laki sebagai kepala keluarga
D. Memaksa perempuan bekerja di luar rumah
E. Membatasi ruang gerak perempuan di rumah saja
Jawaban: A
Pemberdayaan ekonomi perempuan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
Soal 14
Asas perlindungan anak yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pembedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan status sosial disebut...
A. Asas Kepentingan Terbaik
B. Asas Non-Diskriminasi
C. Asas Kemanusiaan
D. Asas Penghargaan Pendapat
E. Asas Keadilan
Jawaban: B
Asas Non-Diskriminasi dalam UU Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan tanpa membeda-bedakan latar belakang apa pun.
Soal 15
Menurut UU No. 21 Tahun 2007, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi disebut...
A. Migrasi Ilegal
B. Diskriminasi Tenaga Kerja
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
D. Penculikan Anak
E. Penyelundupan Manusia
Jawaban: C
UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan TPPO sebagai tindakan perekrutan hingga penerimaan orang dengan cara-cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi.
Soal 16
Salah satu komponen dalam PUG adalah integrasi gender dalam siklus anggaran, yang dikenal dengan istilah...
A. Anggaran Khusus Perempuan
B. Anggaran Pembangunan Daerah
C. Anggaran Responsif Gender (ARG)
D. Anggaran Pro-Rakyat
E. Anggaran Sosial
Jawaban: C
Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan laki-laki dan perempuan.
Soal 17
Layanan pengaduan masyarakat untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disediakan oleh Kementerian PPPA melalui telepon disebut...
A. Layanan 112
B. Halo Anak
C. SAPA 129
D. Call Center 110
E. Pos Sahabat Perempuan
Jawaban: C
Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 adalah layanan pengaduan terintegrasi untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Soal 18
Peran Forum Anak dalam pembangunan adalah sebagai 'Pelopor dan Pelapor' (2P). Apa yang dimaksud dengan peran sebagai 'Pelapor'?
A. Anak aktif melaporkan hambatan pemenuhan hak anak di sekitarnya kepada pihak berwenang
B. Anak melaporkan berita hoax di media sosial
C. Anak menjadi mata-mata pemerintah
D. Anak melaporkan orang tua yang galak kepada polisi
E. Anak bertugas mencatat daftar hadir sekolah
Jawaban: A
Peran Pelapor berarti anak berani menyampaikan jika ada pelanggaran hak anak atau kekerasan di lingkungannya kepada orang dewasa yang dipercaya atau lembaga layanan.
Soal 19
Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia yang disahkan pada tahun 2022 adalah...
A. UU No. 21 Tahun 2007
B. UU No. 23 Tahun 2004
C. UU No. 17 Tahun 2016
D. UU No. 12 Tahun 2022
E. UU No. 35 Tahun 2014
Jawaban: D
UU No. 12 Tahun 2022 adalah UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Soal 20
Penyediaan fasilitas ruang laktasi di perkantoran merupakan implementasi dari kebijakan...
A. Hak berserikat bagi perempuan
B. Pengarusutamaan pembangunan desa
C. Pemberdayaan perempuan melalui perlindungan kesehatan reproduksi
D. Pencegahan eksploitasi anak
E. Kesetaraan upah tenaga kerja
Jawaban: C
Penyediaan ruang laktasi adalah bagian dari hak pemenuhan kesehatan reproduksi bagi perempuan bekerja dan pemenuhan hak anak (ASI Eksklusif).
Soal 21 Premium
Dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), terdapat 7 Prasyarat PUG. Salah satunya adalah 'Gender Analysis Pathway' (GAP) yang berfungsi sebagai...
A. Sistem informasi data penduduk
B. Alat analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender
C. Dokumen pelaporan tahunan
D. Alat perencanaan anggaran rutin
E. Pedoman struktur organisasi kementerian
Soal 22 Premium
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020, salah satu tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah koordinasi pelaksanaan perlindungan khusus anak. Manakah yang termasuk kriteria anak yang memerlukan perlindungan khusus?
A. Anak dalam situasi darurat (bencana alam/konflik)
B. Anak yang tinggal dengan orang tua lengkap
C. Anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
D. Anak yang berprestasi di sekolah
E. Anak yang memiliki tabungan pendidikan
Soal 23 Premium
Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu kegiatan telah responsif gender. GBS merupakan output dari proses...
A. Koordinasi lintas sektor
B. Audit Kinerja
C. Monitoring dan Evaluasi PUG
D. Penyusunan RPJMN
E. Gender Analysis Pathway (GAP)
Soal 24 Premium
Menurut UU No. 12 Tahun 2022, hak korban TPKS meliputi tiga aspek utama, yaitu...
A. Hak rehabilitasi fisik, mental, dan ekonomi
B. Hak identitas, hak privasi, dan hak publisitas
C. Hak ganti rugi, hak asuh, dan hak waris
D. Hak mendapat pekerjaan, hak sekolah, dan hak berobat
E. Hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan
Soal 25 Premium
Restitusi dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah...
A. Sanksi penjara bagi pelaku
B. Penghapusan catatan kriminal pelaku
C. Bantuan medis cuma-cuma dari pemerintah
D. Ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya
E. Permintaan maaf secara terbuka dari pelaku
Soal 26 Premium
Layanan 'Manajemen Kasus' dalam standar layanan UPTD PPA bertujuan untuk...
A. Menghukum pelaku seberat-beratnya
B. Mengkoordinasikan proses layanan dari pengaduan hingga reintegrasi korban secara tuntas
C. Melakukan publikasi wajah korban ke media
D. Membebankan biaya layanan kepada keluarga korban
E. Mencatat jumlah korban kekerasan untuk statistik saja
Soal 27 Premium
Salah satu indikator pemenuhan hak anak klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) adalah...
A. Akses internet di desa
B. Kepemilikan akta kelahiran
C. Jumlah sekolah ramah anak
D. Prevalensi stunting
E. Persentase perkawinan anak
Soal 28 Premium
Tindakan 'Affirmative Action' dalam kebijakan pemberdayaan perempuan di parlemen Indonesia diwujudkan melalui...
A. Penghapusan syarat pendidikan bagi calon perempuan
B. Penunjukan langsung perempuan sebagai menteri
C. Pemberian gaji lebih tinggi bagi anggota legislatif perempuan
D. Ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon
E. Larangan laki-laki mencalonkan diri di daerah tertentu
Soal 29 Premium
Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), UU No. 11 Tahun 2012 mengamanatkan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana melalui proses yang disebut...
A. Rehabilitasi
B. Litigasi
C. Restitusi
D. Diversi
E. Arbitrase
Soal 30 Premium
Layanan UPTD PPA bersifat gratis (tidak dipungut biaya). Hal ini merupakan implementasi dari asas...
A. Asas Aksesibilitas
B. Asas Keadilan
C. Asas Kemudahan
D. Asas Non-Diskriminasi
E. Asas Kemanusiaan
Soal 31 Premium
Seorang Pengelola PPA menemukan kasus kekerasan seksual di tempat kerja. Menurut UU TPKS, perusahaan atau pemberi kerja wajib...
A. Meminta korban membuktikan sendiri kejadiannya tanpa bantuan
B. Memecat korban agar tidak mencoreng nama baik perusahaan
C. Melakukan pencegahan dan menyediakan mekanisme penanganan kekerasan seksual di tempat kerja
D. Mempublikasikan kasus tersebut di mading perusahaan
E. Menutup kasus secara kekeluargaan tanpa melibatkan hukum
Soal 32 Premium
Data Terpilah Gender adalah data yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kegunaan utama data ini dalam PUG adalah...
A. Mengelompokkan bantuan sosial agar tidak tertukar
B. Menghitung jumlah pemilih dalam pemilu
C. Menentukan siapa yang harus membayar pajak lebih banyak
D. Sebagai dasar analisis gender untuk mengidentifikasi perbedaan dampak pembangunan
E. Mempermudah sensus penduduk
Soal 33 Premium
Prinsip pengasuhan layak bagi anak menekankan pada peran 'Kedua Orang Tua'. Jika terjadi perceraian, tanggung jawab pemeliharaan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah...
A. Tetap menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua
B. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab bapak
C. Menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya
D. Menjadi tanggung jawab panti asuhan
E. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu
Soal 34 Premium
Evaluasi pencapaian PUG di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah biasanya dinilai melalui penghargaan...
A. Adipura
B. Satya Lencana Pembangunan
C. Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
D. Kalpataru
E. Indeks Pembangunan Manusia
Soal 35 Premium
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Kepolisian memiliki peran strategis dalam...
A. Menghapus identitas pelaku dari sistem hukum
B. Melaksanakan penyidikan tindak pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak
C. Melakukan operasi plastik bagi korban kekerasan fisik
D. Menyediakan guru privat bagi anak korban kekerasan
E. Memberikan bantuan modal usaha bagi korban
Soal 36 Premium
Dalam klaster perlindungan khusus anak, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi atau seksual wajib mendapatkan...
A. Uang ganti rugi tanpa pendampingan
B. Publikasi agar masyarakat waspada
C. Pekerjaan yang lebih layak di usia dini
D. Rehabilitasi fisik, psikis, sosial, dan perlindungan hukum
E. Izin untuk menikah siri
Soal 37 Premium
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, kewajiban masyarakat dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah...
A. Mengeroyok pelaku KDRT
B. Mempersilakan korban untuk bercerai tanpa dukungan
C. Diam saja karena itu urusan pribadi orang lain
D. Menagih biaya perlindungan kepada korban
E. Memberikan perlindungan kepada korban dan membantu proses laporan kepada pihak berwenang
Soal 38 Premium
Indeks Pembangunan Gender (IPG) diukur untuk melihat...
A. Kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi
B. Angka partisipasi sekolah perempuan
C. Jumlah perempuan yang menjadi kepala daerah
D. Jumlah populasi perempuan di suatu daerah
E. Tingkat kemiskinan perempuan saja
Soal 39 Premium
Salah satu bentuk eksploitasi anak yang dilarang keras adalah mempekerjakan anak pada 'Pekerjaan Terburuk'. Contoh pekerjaan terburuk menurut konvensi ILO No. 182 adalah...
A. Perbudakan, pelacuran anak, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan/moral anak
B. Magang sekolah di kantor pemerintah
C. Membantu orang tua menyapu rumah
D. Berjualan makanan saat hari libur sekolah
E. Menjadi aktor atau penyanyi cilik
Soal 40 Premium
Layanan UPTD PPA harus mengedepankan prinsip 'Kerahasiaan'. Hal ini berarti...
A. Keluarga korban tidak boleh tahu sama sekali
B. Identitas korban dan detail kasus hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang memberikan layanan
C. Lembaga layanan tidak memiliki kantor fisik
D. Petugas tidak boleh mencatat data korban
E. Kasus tidak boleh dilaporkan kepada polisi
Soal 41 Premium
Dalam UU TPKS, keterangan saksi dan/atau korban cukup sebagai alat bukti jika disertai dengan satu alat bukti lainnya dan hakim mendapat keyakinan. Ini merupakan terobosan hukum yang disebut...
A. Minimum alat bukti yang memudahkan korban
B. Asas Legalitas
C. Prinsip Praduga Tak Bersalah
D. Asas Keadilan Komutatif
E. Prinsip Lex Specialis
Soal 42 Premium
Salah satu prasyarat PUG adalah 'Peran Serta Masyarakat'. Organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan dapat menjadi...
A. Mitra pemerintah dalam sosialisasi dan pendampingan korban di tingkat akar rumput
B. Lembaga yang membuat Undang-Undang
C. Pengelola anggaran negara secara langsung
D. Pihak yang memungut biaya dari korban
E. Petugas yang melakukan penangkapan pelaku
Soal 43 Premium
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut UU No. 11 Tahun 2012 mencakup tiga kategori, yaitu...
A. Anak pelaku, anak korban, dan anak saksi
B. Anak nakal, anak terlantar, dan anak cacat
C. Anak tersangka, anak terdakwa, dan anak terpidana
D. Anak yatim, anak piatu, dan anak broken home
E. Anak sekolah, anak putus sekolah, dan anak jalanan
Soal 44 Premium
Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan lembaga yang menyediakan...
A. Tempat kursus keterampilan berbayar
B. Penjara khusus untuk anak-anak kecil
C. Sekolah formal bagi anak berprestasi
D. Layanan rehabilitasi sosial bagi anak yang mengalami masalah sosial/kekerasan
E. Asrama bagi anak pejabat
Soal 45 Premium
Dalam kebijakan perlindungan anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berperan sebagai...
A. Pusat penitipan anak 24 jam gratis
B. Lembaga yang memberikan pinjaman uang keluarga
C. Layanan pencegahan melalui edukasi pengasuhan dan konseling keluarga
D. Tempat pendaftaran pernikahan
E. Lembaga penegak hukum kasus cerai
Soal 46 Premium
Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menggunakan pendekatan 'Victim Centered Approach', yang artinya...
A. Kebutuhan, keamanan, dan keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan
B. Pelaku menjadi pusat perhatian layanan
C. Biaya layanan dibebankan sepenuhnya kepada korban
D. Korban diwajibkan menyelesaikan masalahnya sendiri
E. Publik berhak mengetahui identitas korban agar peduli
Soal 47 Premium
Sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000, kedudukan Kementerian PPPA dalam mekanisme PUG nasional adalah sebagai...
A. Penggerak (Driver) dan koordinator pelaksanaan PUG
B. Lembaga pemeriksa keuangan daerah
C. Pihak yang membatalkan Undang-Undang
D. Satu-satunya kementerian yang boleh mengurusi perempuan
E. Pelaksana pembangunan infrastruktur
Soal 48 Premium
Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat ditambah 1/3 jika...
A. Pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap
B. Pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik
C. Kejadian dilakukan di siang hari
D. Pelaku adalah orang asing
E. Pelaku meminta maaf segera
Soal 49 Premium
Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang Pengelola PPA dalam menangani korban kekerasan adalah...
A. Keahlian teknik sipil untuk membangun shelter
B. Keahlian bela diri untuk melawan pelaku
C. Empati, sensitivitas gender, dan pemahaman tentang siklus kekerasan
D. Keahlian dalam bidang pemasaran
E. Kemampuan melakukan operasi medis darurat
Soal 50 Premium
Penyediaan layanan pendidikan bagi anak yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan wujud pemenuhan hak...
A. Hak Pendidikan dan Kegiatan Budaya
B. Hak untuk Menikah
C. Hak Mendapatkan Harta Waris
D. Hak Sipil
E. Hak Kebebasan Berpendapat Tanpa Batas
Tips Lulus SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.