SKB CPNS Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Soal 1

Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional disebut...

A Diskriminasi Gender B Pemberdayaan Perempuan C Keadilan Gender D Kesetaraan Gender E Pengarusutamaan Gender (PUG)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam pembangunan nasional mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia...

A 16 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan B 21 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan C 18 tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan D 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan E 17 tahun, tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 3

Prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak adalah...

A Penghargaan terhadap pendapat anak B Non-diskriminasi C Perlindungan dari kekerasan D Hak untuk hidup dan berkembang E Kepentingan terbaik bagi anak (Best interests of the child)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Prinsip 'Kepentingan terbaik bagi anak' merupakan salah satu dari empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang diadopsi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 4

Tindakan yang berakibat ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang dalam lingkup rumah tangga disebut...

A Penelantaran rumah tangga B Kekerasan psikis C Kekerasan fisik D Eksploitasi ekonomi E Kekerasan seksual

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan penderitaan psikis berat.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 5

Salah satu bentuk perlindungan khusus anak diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Hal ini diatur secara spesifik dalam...

A UU No. 44 Tahun 2008 B UU No. 12 Tahun 2022 C UU No. 11 Tahun 2012 D UU No. 21 Tahun 2007 E UU No. 35 Tahun 2014

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 mewajibkan Pemerintah dan lembaga negara lainnya memberikan Perlindungan Khusus kepada anak, termasuk anak korban penyalahgunaan NAPZA.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 6

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022, unit pelayanan yang bertugas memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat daerah adalah...

A RPTRA B UPTD PPA C BAPAS D P2TP2A E LPA

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang Standar Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit penyedia layanan teknis di daerah.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal 7

Keadilan Gender didefinisikan sebagai...

A Suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki B Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya C Pemberian hak istimewa kepada perempuan dalam segala aspek D Penghapusan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan E Pemisahan peran berdasarkan jenis kelamin biologis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pengalaman mereka agar tidak ada marginalisasi.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 8

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berupa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang adalah...

A Pelecehan Seksual Nonfisik B Pelecehan Seksual Fisik C Penyiksaan Seksual D Pemaksaan Kontrasepsi E Pemaksaan Sterilisasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 mendefinisikan Pelecehan Seksual Fisik sebagai perbuatan seksual fisik yang merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 9

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia bisnis. Terdapat berapa klaster hak anak dalam evaluasi KLA?

A 5 Klaster B 4 Klaster C 3 Klaster D 7 Klaster E 6 Klaster

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Evaluasi KLA didasarkan pada 5 klaster hak anak: 1) Hak Sipil & Kebebasan; 2) Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif; 3) Kesehatan Dasar & Kesejahteraan; 4) Pendidikan & Kegiatan Budaya; 5) Perlindungan Khusus.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 10

Layanan UPTD PPA meliputi beberapa fungsi utama. Fungsi yang bertujuan memberikan tempat tinggal sementara yang aman bagi korban kekerasan disebut layanan...

A Layanan Rumah Aman (Shelter) B Layanan Medis C Layanan Psikologis D Layanan Reintegrasi Sosial E Layanan Hukum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022, salah satu fungsi layanan adalah penyediaan penampungan sementara (Rumah Aman) bagi korban kekerasan yang terancam jiwanya.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal 11

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui...

A UU No. 7 Tahun 1984 B UU No. 23 Tahun 2002 C Keppres No. 36 Tahun 1990 D Inpres No. 9 Tahun 2000 E UU No. 39 Tahun 1999

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Indonesia meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 12

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak. KPAI bersifat...

A Pemerintah Struktural B Di bawah Kepolisian C Independen D Lembaga Swadaya Masyarakat E Ad Hoc

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2014, KPAI adalah lembaga negara yang bersifat independen.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 13

Upaya pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi seringkali diwujudkan melalui program pengembangan industri rumahan. Hal ini bertujuan untuk...

A Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui peran perempuan B Menghapuskan kewajiban pengasuhan anak C Menggantikan peran laki-laki sebagai kepala keluarga D Memaksa perempuan bekerja di luar rumah E Membatasi ruang gerak perempuan di rumah saja

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pemberdayaan ekonomi perempuan ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi keluarga tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 14

Asas perlindungan anak yang menyatakan bahwa tidak boleh ada pembedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan status sosial disebut...

A Asas Kepentingan Terbaik B Asas Non-Diskriminasi C Asas Kemanusiaan D Asas Penghargaan Pendapat E Asas Keadilan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Asas Non-Diskriminasi dalam UU Perlindungan Anak menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan tanpa membeda-bedakan latar belakang apa pun.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 15

Menurut UU No. 21 Tahun 2007, tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi disebut...

A Migrasi Ilegal B Diskriminasi Tenaga Kerja C Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) D Penculikan Anak E Penyelundupan Manusia

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan TPPO sebagai tindakan perekrutan hingga penerimaan orang dengan cara-cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 16

Salah satu komponen dalam PUG adalah integrasi gender dalam siklus anggaran, yang dikenal dengan istilah...

A Anggaran Khusus Perempuan B Anggaran Pembangunan Daerah C Anggaran Responsif Gender (ARG) D Anggaran Pro-Rakyat E Anggaran Sosial

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan laki-laki dan perempuan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 17

Layanan pengaduan masyarakat untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disediakan oleh Kementerian PPPA melalui telepon disebut...

A Layanan 112 B Halo Anak C SAPA 129 D Call Center 110 E Pos Sahabat Perempuan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 adalah layanan pengaduan terintegrasi untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal 18

Peran Forum Anak dalam pembangunan adalah sebagai 'Pelopor dan Pelapor' (2P). Apa yang dimaksud dengan peran sebagai 'Pelapor'?

A Anak aktif melaporkan hambatan pemenuhan hak anak di sekitarnya kepada pihak berwenang B Anak melaporkan berita hoax di media sosial C Anak menjadi mata-mata pemerintah D Anak melaporkan orang tua yang galak kepada polisi E Anak bertugas mencatat daftar hadir sekolah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Peran Pelapor berarti anak berani menyampaikan jika ada pelanggaran hak anak atau kekerasan di lingkungannya kepada orang dewasa yang dipercaya atau lembaga layanan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 19

Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia yang disahkan pada tahun 2022 adalah...

A UU No. 21 Tahun 2007 B UU No. 23 Tahun 2004 C UU No. 17 Tahun 2016 D UU No. 12 Tahun 2022 E UU No. 35 Tahun 2014

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 12 Tahun 2022 adalah UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 20

Penyediaan fasilitas ruang laktasi di perkantoran merupakan implementasi dari kebijakan...

A Hak berserikat bagi perempuan B Pengarusutamaan pembangunan desa C Pemberdayaan perempuan melalui perlindungan kesehatan reproduksi D Pencegahan eksploitasi anak E Kesetaraan upah tenaga kerja

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penyediaan ruang laktasi adalah bagian dari hak pemenuhan kesehatan reproduksi bagi perempuan bekerja dan pemenuhan hak anak (ASI Eksklusif).

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 21

PRO

Dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), terdapat 7 Prasyarat PUG. Salah satunya adalah 'Gender Analysis Pathway' (GAP) yang berfungsi sebagai...

A Sistem informasi data penduduk B Alat analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender C Dokumen pelaporan tahunan D Alat perencanaan anggaran rutin E Pedoman struktur organisasi kementerian

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

GAP (Gender Analysis Pathway) adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas untuk membantu perencana mengidentifikasi kesenjangan gender dalam kebijakan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020, salah satu tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah koordinasi pelaksanaan perlindungan khusus anak. Manakah yang termasuk kriteria anak yang memerlukan perlindungan khusus?

A Anak dalam situasi darurat (bencana alam/konflik) B Anak yang tinggal dengan orang tua lengkap C Anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler D Anak yang berprestasi di sekolah E Anak yang memiliki tabungan pendidikan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut UU Perlindungan Anak, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak korban eksploitasi termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen yang membuktikan bahwa suatu kegiatan telah responsif gender. GBS merupakan output dari proses...

A Koordinasi lintas sektor B Audit Kinerja C Monitoring dan Evaluasi PUG D Penyusunan RPJMN E Gender Analysis Pathway (GAP)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

GBS disusun berdasarkan hasil analisis gender menggunakan instrumen GAP untuk menunjukkan bagaimana anggaran merespon isu gender.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Menurut UU No. 12 Tahun 2022, hak korban TPKS meliputi tiga aspek utama, yaitu...

A Hak rehabilitasi fisik, mental, dan ekonomi B Hak identitas, hak privasi, dan hak publisitas C Hak ganti rugi, hak asuh, dan hak waris D Hak mendapat pekerjaan, hak sekolah, dan hak berobat E Hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

UU TPKS secara komprehensif mengatur hak korban yang mencakup Hak atas Penanganan, Hak atas Pelindungan, dan Hak atas Pemulihan (Pasal 64).

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Restitusi dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah...

A Sanksi penjara bagi pelaku B Penghapusan catatan kriminal pelaku C Bantuan medis cuma-cuma dari pemerintah D Ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya E Permintaan maaf secara terbuka dari pelaku

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian materiil/immateriil yang diderita korban.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Layanan 'Manajemen Kasus' dalam standar layanan UPTD PPA bertujuan untuk...

A Menghukum pelaku seberat-beratnya B Mengkoordinasikan proses layanan dari pengaduan hingga reintegrasi korban secara tuntas C Melakukan publikasi wajah korban ke media D Membebankan biaya layanan kepada keluarga korban E Mencatat jumlah korban kekerasan untuk statistik saja

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Manajemen kasus adalah proses koordinasi layanan yang memastikan korban mendapatkan intervensi yang dibutuhkan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Salah satu indikator pemenuhan hak anak klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) adalah...

A Akses internet di desa B Kepemilikan akta kelahiran C Jumlah sekolah ramah anak D Prevalensi stunting E Persentase perkawinan anak

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pencegahan perkawinan anak masuk dalam klaster II karena berkaitan erat dengan kualitas pengasuhan dan lingkungan keluarga.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Tindakan 'Affirmative Action' dalam kebijakan pemberdayaan perempuan di parlemen Indonesia diwujudkan melalui...

A Penghapusan syarat pendidikan bagi calon perempuan B Penunjukan langsung perempuan sebagai menteri C Pemberian gaji lebih tinggi bagi anggota legislatif perempuan D Ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon E Larangan laki-laki mencalonkan diri di daerah tertentu

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kebijakan 30% kuota perempuan adalah bentuk tindakan afirmatif untuk mempercepat tercapainya kesetaraan gender di bidang politik.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), UU No. 11 Tahun 2012 mengamanatkan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana melalui proses yang disebut...

A Rehabilitasi B Litigasi C Restitusi D Diversi E Arbitrase

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Keadilan Restoratif).

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Layanan UPTD PPA bersifat gratis (tidak dipungut biaya). Hal ini merupakan implementasi dari asas...

A Asas Aksesibilitas B Asas Keadilan C Asas Kemudahan D Asas Non-Diskriminasi E Asas Kemanusiaan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Aksesibilitas dalam standar layanan mencakup kemudahan akses fisik maupun finansial bagi korban untuk mendapatkan perlindungan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Seorang Pengelola PPA menemukan kasus kekerasan seksual di tempat kerja. Menurut UU TPKS, perusahaan atau pemberi kerja wajib...

A Meminta korban membuktikan sendiri kejadiannya tanpa bantuan B Memecat korban agar tidak mencoreng nama baik perusahaan C Melakukan pencegahan dan menyediakan mekanisme penanganan kekerasan seksual di tempat kerja D Mempublikasikan kasus tersebut di mading perusahaan E Menutup kasus secara kekeluargaan tanpa melibatkan hukum

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 13 mewajibkan korporasi/pemberi kerja melakukan pencegahan dan menangani TPKS yang terjadi di lingkungannya.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Data Terpilah Gender adalah data yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kegunaan utama data ini dalam PUG adalah...

A Mengelompokkan bantuan sosial agar tidak tertukar B Menghitung jumlah pemilih dalam pemilu C Menentukan siapa yang harus membayar pajak lebih banyak D Sebagai dasar analisis gender untuk mengidentifikasi perbedaan dampak pembangunan E Mempermudah sensus penduduk

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Data terpilah adalah prasyarat PUG agar perencana dapat melihat kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Prinsip pengasuhan layak bagi anak menekankan pada peran 'Kedua Orang Tua'. Jika terjadi perceraian, tanggung jawab pemeliharaan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak adalah...

A Tetap menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua B Sepenuhnya menjadi tanggung jawab bapak C Menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya D Menjadi tanggung jawab panti asuhan E Sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, mendidik, dan melindungi anak, dan kewajiban ini tidak gugur karena perceraian.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Evaluasi pencapaian PUG di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah biasanya dinilai melalui penghargaan...

A Adipura B Satya Lencana Pembangunan C Anugerah Parahita Ekapraya (APE) D Kalpataru E Indeks Pembangunan Manusia

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

APE adalah penghargaan yang diberikan kepada instansi yang dinilai berhasil mengimplementasikan PUG dalam pembangunan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di tingkat Kepolisian memiliki peran strategis dalam...

A Menghapus identitas pelaku dari sistem hukum B Melaksanakan penyidikan tindak pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak C Melakukan operasi plastik bagi korban kekerasan fisik D Menyediakan guru privat bagi anak korban kekerasan E Memberikan bantuan modal usaha bagi korban

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Unit PPA di Polri bertugas menangani kasus hukum terkait perempuan dan anak dengan pendekatan sensitif gender dan hak anak.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam klaster perlindungan khusus anak, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi atau seksual wajib mendapatkan...

A Uang ganti rugi tanpa pendampingan B Publikasi agar masyarakat waspada C Pekerjaan yang lebih layak di usia dini D Rehabilitasi fisik, psikis, sosial, dan perlindungan hukum E Izin untuk menikah siri

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU Perlindungan Anak menjamin rehabilitasi komprehensif bagi anak korban eksploitasi untuk memulihkan kondisi mereka.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, kewajiban masyarakat dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah...

A Mengeroyok pelaku KDRT B Mempersilakan korban untuk bercerai tanpa dukungan C Diam saja karena itu urusan pribadi orang lain D Menagih biaya perlindungan kepada korban E Memberikan perlindungan kepada korban dan membantu proses laporan kepada pihak berwenang

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 15 UU PKDRT menyebutkan masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan, memberikan perlindungan, dan membantu korban KDRT.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diukur untuk melihat...

A Kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi B Angka partisipasi sekolah perempuan C Jumlah perempuan yang menjadi kepala daerah D Jumlah populasi perempuan di suatu daerah E Tingkat kemiskinan perempuan saja

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

IPG menggunakan dimensi yang sama dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) untuk mengukur seberapa jauh kesenjangan pembangunan antara kedua jenis kelamin.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Salah satu bentuk eksploitasi anak yang dilarang keras adalah mempekerjakan anak pada 'Pekerjaan Terburuk'. Contoh pekerjaan terburuk menurut konvensi ILO No. 182 adalah...

A Perbudakan, pelacuran anak, dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan/moral anak B Magang sekolah di kantor pemerintah C Membantu orang tua menyapu rumah D Berjualan makanan saat hari libur sekolah E Menjadi aktor atau penyanyi cilik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pekerjaan terburuk anak mencakup segala bentuk perbudakan, pemanfaatan anak untuk prostitusi, dan pekerjaan berbahaya (Hazardous work).

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Layanan UPTD PPA harus mengedepankan prinsip 'Kerahasiaan'. Hal ini berarti...

A Keluarga korban tidak boleh tahu sama sekali B Identitas korban dan detail kasus hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang memberikan layanan C Lembaga layanan tidak memiliki kantor fisik D Petugas tidak boleh mencatat data korban E Kasus tidak boleh dilaporkan kepada polisi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Kerahasiaan ditujukan untuk melindungi privasi korban dan mencegah stigma atau ancaman lebih lanjut.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Dalam UU TPKS, keterangan saksi dan/atau korban cukup sebagai alat bukti jika disertai dengan satu alat bukti lainnya dan hakim mendapat keyakinan. Ini merupakan terobosan hukum yang disebut...

A Minimum alat bukti yang memudahkan korban B Asas Legalitas C Prinsip Praduga Tak Bersalah D Asas Keadilan Komutatif E Prinsip Lex Specialis

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU TPKS mempermudah pembuktian karena seringkali kekerasan seksual minim saksi mata (Pasal 24-25).

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Salah satu prasyarat PUG adalah 'Peran Serta Masyarakat'. Organisasi masyarakat yang fokus pada isu perempuan dapat menjadi...

A Mitra pemerintah dalam sosialisasi dan pendampingan korban di tingkat akar rumput B Lembaga yang membuat Undang-Undang C Pengelola anggaran negara secara langsung D Pihak yang memungut biaya dari korban E Petugas yang melakukan penangkapan pelaku

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjangkau korban yang tidak berani melapor ke lembaga resmi.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut UU No. 11 Tahun 2012 mencakup tiga kategori, yaitu...

A Anak pelaku, anak korban, dan anak saksi B Anak nakal, anak terlantar, dan anak cacat C Anak tersangka, anak terdakwa, dan anak terpidana D Anak yatim, anak piatu, dan anak broken home E Anak sekolah, anak putus sekolah, dan anak jalanan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

UU Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan ABH terdiri dari Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, dan Anak yang Melakukan Tindak Pidana.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) merupakan lembaga yang menyediakan...

A Tempat kursus keterampilan berbayar B Penjara khusus untuk anak-anak kecil C Sekolah formal bagi anak berprestasi D Layanan rehabilitasi sosial bagi anak yang mengalami masalah sosial/kekerasan E Asrama bagi anak pejabat

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

RPSA atau lembaga serupa berfungsi memulihkan kondisi sosial dan psikologis anak korban kekerasan/trauma.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam kebijakan perlindungan anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berperan sebagai...

A Pusat penitipan anak 24 jam gratis B Lembaga yang memberikan pinjaman uang keluarga C Layanan pencegahan melalui edukasi pengasuhan dan konseling keluarga D Tempat pendaftaran pernikahan E Lembaga penegak hukum kasus cerai

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

PUSPAGA adalah unit layanan pencegahan di bawah naungan Dinas PPPA untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui edukasi parenting.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus menggunakan pendekatan 'Victim Centered Approach', yang artinya...

A Kebutuhan, keamanan, dan keselamatan korban menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan B Pelaku menjadi pusat perhatian layanan C Biaya layanan dibebankan sepenuhnya kepada korban D Korban diwajibkan menyelesaikan masalahnya sendiri E Publik berhak mengetahui identitas korban agar peduli

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pendekatan berpusat pada korban bertujuan memberdayakan korban dan meminimalkan trauma lanjutan (re-viktimisasi).

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Sesuai dengan Inpres No. 9 Tahun 2000, kedudukan Kementerian PPPA dalam mekanisme PUG nasional adalah sebagai...

A Penggerak (Driver) dan koordinator pelaksanaan PUG B Lembaga pemeriksa keuangan daerah C Pihak yang membatalkan Undang-Undang D Satu-satunya kementerian yang boleh mengurusi perempuan E Pelaksana pembangunan infrastruktur

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kementerian PPPA bertugas melakukan advokasi, fasilitasi, dan pemantauan agar seluruh kementerian/lembaga menerapkan PUG.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat ditambah 1/3 jika...

A Pelaku tidak memiliki pekerjaan tetap B Pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik C Kejadian dilakukan di siang hari D Pelaku adalah orang asing E Pelaku meminta maaf segera

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pemberatan hukuman diberikan jika pelaku adalah orang-orang yang seharusnya melindungi anak tersebut (Pasal 81-82).

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang Pengelola PPA dalam menangani korban kekerasan adalah...

A Keahlian teknik sipil untuk membangun shelter B Keahlian bela diri untuk melawan pelaku C Empati, sensitivitas gender, dan pemahaman tentang siklus kekerasan D Keahlian dalam bidang pemasaran E Kemampuan melakukan operasi medis darurat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pengelola PPA harus mampu berkomunikasi secara empatik tanpa menghakimi korban (Non-judgmental).

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Penyediaan layanan pendidikan bagi anak yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan wujud pemenuhan hak...

A Hak Pendidikan dan Kegiatan Budaya B Hak untuk Menikah C Hak Mendapatkan Harta Waris D Hak Sipil E Hak Kebebasan Berpendapat Tanpa Batas

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Meskipun anak sedang menjalani pembinaan hukum, hak dasar atas pendidikan tidak boleh hilang dan wajib disediakan oleh negara.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh