SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama.
Soal 1
Landasan hukum utama yang mengatur tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia adalah ...
A. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 jo. Perpres Nomor 19 Tahun 2021
B. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
C. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi
D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jawaban: A
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 merupakan landasan utama penyelenggaraan KPBU di Indonesia. [cite: 1638]
Soal 2
Dalam Peraturan Presiden tentang KPBU, kriteria proyek yang dapat menggunakan skema KPBU harus memenuhi beberapa kriteria, kecuali ...
A. Layak secara ekonomi dan finansial
B. Memberikan keuntungan komersial yang tinggi tanpa risiko bagi pemerintah
C. Bukan merupakan kewajiban yang secara konstitusional harus disediakan oleh Pemerintah
D. Memiliki nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan skema pengadaan langsung
E. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah
Jawaban: B
Kriteria proyek KPBU menurut Perpres 38/2015 meliputi: layak secara ekonomi dan finansial, sesuai dengan RPJMN/RPD, nilai manfaat yang lebih besar, dan bukan merupakan kewajiban konstitusional. Proyek yang memberikan keuntungan komersial tinggi tanpa risiko biasanya tidak membutuhkan skema KPBU karena sektor swasta akan melakukannya secara mandiri.
Soal 3
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan salah satu bentuk bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Regulasi terbaru yang mengelola FLPP saat ini diatur dalam ...
A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.07/2022
B. Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024
C. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
E. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.05/2018
Jawaban: B
Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Regulasi ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya dan mengatur tata cara penyaluran, sasaran, dan mekanisme FLPP.
Soal 4
Dalam proses perencanaan pembiayaan infrastruktur PUPR, dokumen yang berisi daftar proyek strategis nasional beserta indikasi nilai dan sumber pendanaannya disebut ...
A. Daftar Inventarisasi Proyek (DIP) KPBU
B. Rencana Strategis Kementerian PUPR
C. Rencana Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur PUPR
D. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
E. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Proyek
Jawaban: C
Rencana Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur PUPR merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kementerian PUPR yang memuat prioritas proyek, indikasi pendanaan, dan skema pembiayaan yang akan digunakan (APBN, KPBU, BUMN, atau Swasta Murni).
Soal 5
Tahap awal dalam penyiapan proyek KPBU adalah penunjukan Proyek KPBU. Pihak yang berwenang menetapkan dan menunjuk Proyek KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ...
A. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
B. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK)
C. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
D. Menteri Keuangan
E. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)
Jawaban: B
Berdasarkan Perpres 38/2015 jo. Perpres 19/2021, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menunjuk proyek yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha.
Soal 6
Dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan infrastruktur, salah satu dokumen kunci yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam KPBU adalah ...
A. Nota Kesepahaman (MoU) Antara Kementerian
B. Surat Penunjukkan Pemenang Lelang
C. Perjanjian Kerja Sama (PKS)
D. Kontrak Konstruksi
E. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Jawaban: C
Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah dokumen utama yang mengikat secara hukum antara PJPK dan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek KPBU. PKS memuat hak, kewajiban, jangka waktu, pembagian risiko, dan mekanisme pengembalian investasi.
Soal 7
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PUPR bertujuan untuk ...
A. Mengukur capaian kinerja dan memastikan kesesuaian dengan rencana
B. Mencari sumber pendanaan alternatif baru
C. Mengalihkan proyek ke skema APBN murni
D. Menentukan pemenang tender proyek selanjutnya
E. Menyusun laporan keuangan tahunan Kementerian
Jawaban: A
Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur capaian indikator kinerja proyek, memastikan kesesuaian dengan perencanaan awal, serta mengidentifikasi risiko dan permasalahan yang muncul agar dapat dilakukan tindakan korektif secara dini. Ini adalah fungsi utama dari manajemen proyek dan pembiayaan.
Soal 8
Berikut ini yang merupakan contoh bentuk dukungan pemerintah (Government Support) dalam proyek KPBU adalah ...
A. Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) dan penjaminan infrastruktur
B. Mengambil alih seluruh risiko proyek
C. Memberikan pinjaman langsung tanpa bunga kepada badan usaha
D. Menyediakan tenaga kerja proyek secara gratis
E. Membebaskan semua kewajiban perpajakan badan usaha
Jawaban: A
Dukungan pemerintah dalam KPBU dapat berupa Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) untuk menutupi kekurangan kelayakan finansial proyek, Dukungan Ketersediaan Layanan (Availability Payment) yang dibayar berdasarkan kinerja, serta penjaminan infrastruktur oleh PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia).
Soal 9
Dalam konteks bantuan pembiayaan perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki penghasilan maksimal ...
A. Rp12.000.000 per bulan
B. Rp15.000.000 per bulan
C. Rp8.000.000 per bulan
D. Rp10.000.000 per bulan
E. Rp5.000.000 per bulan
Jawaban: C
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang FLPP, batasan penghasilan MBR ditetapkan secara berkala. Saat ini, untuk mendapatkan FLPP, penghasilan gabungan maksimal adalah Rp8.000.000 per bulan. Batasan ini dapat disesuaikan dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR.
Soal 10
Analis Pembiayaan Infrastruktur dalam melakukan perencanaan pembiayaan harus memastikan bahwa proyek infrastruktur PUPR selaras dengan dokumen perencanaan makro, yaitu ...
A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
B. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
D. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK)
E. Neraca Sumber Daya Alam (NSDA)
Jawaban: C
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 tahunan yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. Semua proyek infrastruktur prioritas harus tercantum atau sesuai dengan RPJMN.
Soal 11
Dalam penyiapan pembiayaan infrastruktur, studi kelayakan (feasibility study) proyek KPBU harus memuat analisis ...
A. Aspek sosial budaya dan agama
B. Hanya aspek finansial dan komersial
C. Aspek politik dan keamanan
D. Aspek lingkungan hidup saja
E. Aspek teknis, ekonomi, finansial, dan hukum
Jawaban: E
Studi kelayakan proyek KPBU yang komprehensif harus mencakup analisis setidaknya empat aspek utama: aspek teknis (desain, konstruksi), aspek ekonomi (manfaat bagi masyarakat), aspek finansial (proyeksi arus kas, IRR), dan aspek hukum (perizinan, kepastian hukum).
Soal 12
Tahapan 'Commercial Close' dalam transaksi KPBU menandakan bahwa ...
A. Perjanjian Kerja Sama ditandatangani dan kondisi pendahuluan terpenuhi
B. Proyek masih dalam tahap prakualifikasi
C. Proyek sedang dalam proses pengadaan (tender)
D. Proyek telah mencapai akhir masa konsesi
E. Proyek gagal mendapatkan pendanaan
Jawaban: A
Commercial Close adalah tahapan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan terpenuhinya semua kondisi pendahuluan (conditions precedent). Pada tahap ini, kesepakatan komersial final telah tercapai dan proyek siap memasuki tahap konstruksi (financial close untuk pendanaan).
Soal 13
Indikator utama yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja proyek KPBU dari sisi penyediaan layanan infrastruktur adalah ...
A. Jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan
B. Key Performance Indicator (KPI) layanan
C. Tingkat inflasi tahunan
D. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
E. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
Jawaban: B
Dalam skema KPBU, terutama yang menggunakan skema Availability Payment, Key Performance Indicator (KPI) menjadi acuan utama pembayaran dari PJPK kepada Badan Usaha. KPI mengukur ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh Badan Usaha.
Soal 14
Bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dasar hukum utama pembentukan BP Tapera adalah ...
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
B. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang FLPP
C. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang KPBU
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
E. Keputusan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2023
Jawaban: D
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah landasan hukum utama yang mengatur tentang pengelolaan dana Tapera dan pembentukan BP Tapera sebagai badan hukum publik yang bertugas mengelola dana Tapera.
Soal 15
Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur, skema KPBU dipilih karena ...
A. Skema ini tidak memerlukan perizinan sama sekali
B. Adanya keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah dan potensi efisiensi dari swasta
C. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk membangun infrastruktur
D. Swasta memiliki kewajiban konstitusional untuk membangun infrastruktur
E. Skema ini memberikan keuntungan maksimal bagi pemerintah tanpa risiko
Jawaban: B
Tujuan utama skema KPBU adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang besar dengan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah (APBN/APBD). Dengan melibatkan swasta, pemerintah dapat mengalihkan sebagian beban pendanaan dan risiko kepada sektor swasta.
Soal 16
Dokumen yang disusun oleh PJPK yang berisi informasi rinci mengenai proyek, persyaratan, dan kriteria evaluasi untuk menarik minat badan usaha dalam proyek KPBU adalah ...
A. Rencana Induk Proyek
B. Dokumen Lelang/Request for Proposal (RFP)
C. Kajian Pra-Kelayakan
D. Nota Kesepahaman Bersama
E. Laporan Akhir Monev
Jawaban: B
Dalam proses pengadaan KPBU, setelah dilakukan prakualifikasi, PJPK menyusun Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Lelang/Request for Proposal (RFP). Dokumen Lelang ini berisi informasi detail proyek, kerangka kerja sama, jadwal, dan kriteria evaluasi penawaran dari badan usaha.
Soal 17
Pembayaran yang diberikan oleh PJPK kepada badan usaha KPBU berdasarkan pada tersedianya infrastruktur yang sesuai dengan standar layanan yang disepakati, tanpa memperhitungkan volume pengguna, disebut ...
A. Availability Payment
B. Operational Expenditure
C. User Pays
D. Capital Expenditure
E. Viability Gap Fund
Jawaban: A
Availability Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan) adalah skema pembayaran di mana pemerintah membayar badan usaha berdasarkan ketersediaan dan kinerja aset infrastruktur. Risiko volume pengguna (demand risk) tetap ditanggung pemerintah, berbeda dengan skema user pays di mana risiko volume ditanggung swasta.
Soal 18
Tujuan utama dari pemantauan dan evaluasi aspek pembiayaan proyek KPBU adalah ...
A. Mengubah struktur tarif setiap bulan
B. Memastikan ketersediaan dana dan kesehatan keuangan proyek selama masa konsesi
C. Menghitung keuntungan yang diperoleh pemerintah secara rinci
D. Mempersiapkan lelang proyek berikutnya
E. Mencari investor baru di tengah proyek berjalan
Jawaban: B
Pemantauan dan evaluasi pembiayaan difokuskan untuk memastikan ketersediaan dana sesuai jadwal (cash flow adequacy), kepatuhan terhadap rasio keuangan yang disepakati (debt service coverage ratio), dan kelayakan finansial proyek selama masa konsesi agar proyek tetap berjalan lancar.
Soal 19
Dalam konteks KPBU, lembaga yang berfungsi memberikan penjaminan terhadap risiko-risiko politik dan kontraktual proyek infrastruktur adalah ...
A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
D. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
E. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
Jawaban: D
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII didirikan oleh pemerintah untuk memberikan penjaminan kepada badan usaha atas risiko-risiko yang dikelola pemerintah dalam proyek KPBU, seperti risiko perubahan kebijakan, risiko pembayaran, dan risiko kontraktual lainnya.
Soal 20
Untuk meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur, pemerintah menyediakan skema 'Kreatif dan Inovatif'. Contoh skema ini adalah ...
A. Hibah dari negara donor
B. Pembiayaan APBN murni
C. Pembiayaan internal perusahaan BUMN
D. Pembiayaan berbasis nilai tanah (Land Value Capture) dan obligasi infrastruktur
E. Pinjaman komersial perbankan tanpa skema khusus
Jawaban: D
Skema pembiayaan kreatif dan inovatif di luar skema konvensional seperti APBN atau pinjaman tradisional. Contohnya termasuk pembiayaan berbasis nilai tanah (land value capture), pinjaman langsung multilateral (BLU), dan obligasi infrastruktur atau sukuk yang diterbitkan di pasar modal untuk membiayai proyek-proyek spesifik.
Soal 21 Premium
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang FLPP, besaran subsidi bunga yang diberikan kepada penerima FLPP bersifat ...
A. Bervariasi berdasarkan lokasi rumah
B. Ditentukan oleh masing-masing bank pelaksana
C. Disesuaikan setiap tahun berdasarkan inflasi
D. Mengambang (floating) mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia
E. Tetap (fixed) selama masa kredit
Soal 22 Premium
Dalam penyelenggaraan KPBU, yang dimaksud dengan 'Prinsip Pembagian Risiko' adalah ...
A. Pemerintah menanggung semua risiko karena pemilik proyek
B. Semua risiko ditanggung bersama oleh pemerintah dan swasta secara berimbang
C. Risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelolanya
D. Swasta menanggung semua risiko karena investor
E. Risiko ditransfer sepenuhnya kepada penjamin
Soal 23 Premium
Bentuk kemudahan pembiayaan perumahan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR adalah ...
A. Impor bahan bangunan bebas bea masuk
B. Pinjaman modal kerja tanpa bunga
C. Subsidi upah tenaga kerja konstruksi
D. Penyediaan lahan gratis oleh pemerintah
E. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Soal 24 Premium
Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur PUPR, identifikasi potensi sumber pembiayaan harus mempertimbangkan siklus proyek. Pada tahap konstruksi, sumber pendanaan yang paling sesuai adalah ...
A. Pinjaman jangka panjang dan ekuitas
B. Dana cadangan operasional harian perusahaan
C. Hibah dari masyarakat
D. Pembiayaan utang jangka pendek (commercial paper)
E. Pendanaan jangka pendek (overdraft) dari bank komersial
Soal 25 Premium
Dalam proses penyiapan pembiayaan infrastruktur, jika suatu proyek KPBU dinyatakan tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomi, maka langkah yang tepat adalah ...
A. Mengubah proyek menjadi proyek non-infrastruktur
B. Membatalkan proyek karena tidak layak finansial
C. Mencari investor asing yang bersedia menerima kerugian
D. Mengalihkan proyek ke pemerintah daerah tanpa pendampingan
E. Memberikan Dukungan Kelayakan (Viability Gap Fund) agar proyek layak finansial
Soal 26 Premium
Dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan infrastruktur, 'Financial Close' adalah kondisi di mana ...
A. Proyek mulai beroperasi komersial
B. Proyek telah selesai 100%
C. Badan usaha memenangkan tender
D. PJPK menandatangani kontrak dengan konsultan
E. Seluruh perjanjian pendanaan proyek telah efektif dan siap dicairkan
Soal 27 Premium
Salah satu indikator kunci dalam pemantauan dan evaluasi proyek KPBU di bidang Sumber Daya Air (PSDA) adalah ...
A. Ketersediaan dan mutu air baku sesuai standar
B. Jumlah kendaraan yang melintas (untuk jalan tol)
C. Tarif listrik per kWh
D. Nilai jual aset setelah proyek selesai
E. Jumlah penumpang kereta api
Soal 28 Premium
Kebijakan 'Satu Juta Rumah' yang dicanangkan pemerintah merupakan program strategis nasional di bidang perumahan. Pembiayaan program ini bersumber dari ...
A. Hanya dari dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
B. APBN, FLPP, Tapera, KPBU, dan swasta
C. Pinjaman luar negeri murni
D. Hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
E. Hanya dari Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN
Soal 29 Premium
Dalam penyiapan proyek KPBU, peran Badan Usaha dalam penyusunan Outline Business Case (OBC) dan Final Business Case (FBC) adalah ...
A. Badan Usaha menyusun OBC dan FBC secara mandiri sebelum ditunjuk
B. PJPK menyusun OBC dan FBC sebagai dasar pengadaan, Badan Usaha mengajukan proposal
C. Konsultan independen menyusun OBC dan FBC tanpa melibatkan PJPK
D. PJPK menyusun OBC, dan Badan Usaha menyusun FBC
E. FBC hanya disusun setelah proyek beroperasi
Soal 30 Premium
Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, jika terjadi force majeure (keadaan kahar) yang mengakibatkan proyek terhenti, maka pembagian risikonya diatur dalam ...
A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
B. Kebijakan internal masing-masing kementerian
C. Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek
D. Undang-Undang Cipta Kerja
E. Peraturan Menteri Keuangan
Soal 31 Premium
Untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan proyek, Analis Pembiayaan Infrastruktur dalam kegiatan pemantauan harus fokus pada rasio keuangan utama proyek, yaitu ...
A. Price to Book Value (PBV)
B. Return on Equity (ROE)
C. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
D. Current Ratio
E. Earning per Share (EPS)
Soal 32 Premium
Peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan berbagai ketentuan tentang perizinan berusaha untuk sektor infrastruktur, termasuk perumahan, dalam rangka kemudahan berusaha adalah ...
A. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
C. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
D. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Perizinan
E. Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Perumahan
Soal 33 Premium
Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur, analisis kesenjangan (gap analysis) dilakukan untuk ...
A. Mengevaluasi kinerja kontraktor tahun lalu
B. Menentukan lokasi proyek yang paling strategis
C. Mengukur tingkat inflasi proyek
D. Mengidentifikasi selisih antara kebutuhan biaya dan ketersediaan dana
E. Membandingkan proyek di tahun yang sama
Soal 34 Premium
Dalam penyiapan pembiayaan infrastruktur, studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) memiliki peran penting untuk ...
A. Memastikan potensi kelayakan awal proyek sebelum studi lebih lanjut
B. Menyusun kontrak konstruksi detail
C. Menggantikan studi kelayakan secara penuh
D. Menghitung nilai tarif akhir secara pasti
E. Menentukan pemenang tender proyek
Soal 35 Premium
Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, skema 'User Pays' berarti bahwa ...
A. Pemerintah memberikan subsidi langsung kepada pengguna
B. Pendapatan proyek berasal dari tarif yang dibayar oleh pengguna
C. Badan usaha tidak diperbolehkan memungut tarif
D. Pemerintah membayar badan usaha berdasarkan ketersediaan aset
E. Pengguna mendapatkan layanan infrastruktur secara gratis
Soal 36 Premium
Dalam pemantauan dan evaluasi proyek KPBU, jika terjadi penurunan kualitas layanan di bawah standar minimal yang ditetapkan, maka sanksi yang dapat diberikan PJPK kepada badan usaha adalah ...
A. Pemotongan pembayaran (payment deduction) sesuai formula
B. Nasionalisasi aset tanpa kompensasi
C. Pemberian peringatan tertulis saja tanpa sanksi finansial
D. Denda pidana penjara bagi direksi
E. Pencabutan izin usaha secara permanen
Soal 37 Premium
Regulasi yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kegiatan pembangunan perumahan umum adalah ...
A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
D. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan
E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
Soal 38 Premium
Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur jangka panjang, Analis perlu mempertimbangkan konsep 'Life Cycle Cost'. Konsep ini mencakup biaya ...
A. Biaya perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, hingga pembongkaran
B. Biaya bunga pinjaman saja
C. Biaya konstruksi dan biaya operasional tahun pertama
D. Biaya perizinan dan konsultan
E. Hanya biaya konstruksi awal
Soal 39 Premium
Dalam penyiapan proyek KPBU, proses 'Market Sounding' dilakukan dengan tujuan ...
A. Mengumumkan pemenang lelang
B. Melakukan lelang proyek secara tertutup
C. Mendapatkan masukan dari calon investor mengenai struktur proyek dan risiko
D. Menentukan pemenang tender secara langsung
E. Menandatangani kontrak dengan investor pilihan
Soal 40 Premium
Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, istilah 'Refinancing' merujuk pada tindakan ...
A. Mengganti utang yang ada dengan utang baru dengan persyaratan yang lebih baik
B. Mengubah mata uang pinjaman
C. Membayar utang lebih cepat dari jadwal tanpa penggantian
D. Menambah utang baru tanpa mengganti utang lama
E. Menghentikan pembayaran utang proyek
Soal 41 Premium
Dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi, apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dengan kontrak pada proyek yang dibiayai APBN, tindakan yang harus dilakukan Analis adalah ...
A. Melaporkan ke KPK tanpa koordinasi internal
B. Langsung menghentikan kontrak pekerjaan
C. Membiarkan karena sudah lewat masa sanggah
D. Menerbitkan laporan temuan dan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan/PPK
E. Menutup temuan karena dianggap hal biasa
Soal 42 Premium
Berdasarkan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, bentuk kemudahan berusaha yang diberikan untuk mendorong pembangunan perumahan adalah dengan adanya ...
A. Pembebasan semua kewajiban perpajakan selama 10 tahun
B. Penyediaan lahan gratis oleh pemerintah pusat
C. Pembatasan jumlah rumah yang boleh dibangun
D. Kewajiban penggunaan bahan bangunan impor
E. Penyederhanaan perizinan melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko
Soal 43 Premium
Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur, faktor risiko yang paling signifikan dalam proyek KPBU di bidang jalan tol adalah ...
A. Risiko kebakaran
B. Risiko ketersediaan bahan baku
C. Risiko nilai tukar (untuk pinjaman asing)
D. Risiko lalu lintas (traffic risk)
E. Risiko perubahan teknologi
Soal 44 Premium
Dalam penyiapan pembiayaan infrastruktur, dokumen 'Final Business Case (FBC)' memuat analisis yang lebih detail dibandingkan Outline Business Case (OBC). Salah satu komponen utama dalam FBC adalah ...
A. Gagasan awal proyek
B. Rencana induk tata ruang wilayah
C. Analisis Value for Money (VfM) dan Public Sector Comparator (PSC)
D. Daftar nama calon investor potensial
E. Desain arsitektur final
Soal 45 Premium
Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, jika badan usaha mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada kelancaran proyek, maka opsi yang dapat diambil sesuai kontrak adalah ...
A. Pembekuan semua rekening proyek
B. Penerapan hak 'step-in' oleh kreditur untuk restrukturisasi
C. Pengambilalihan aset secara gratis oleh pemerintah
D. Pemerintah langsung membatalkan kontrak sepihak
E. Pencabutan izin usaha oleh OJK
Soal 46 Premium
Dalam pemantauan dan evaluasi proyek yang menggunakan skema KPBU dengan dukungan penjaminan PT PII, maka laporan pemantauan harus disampaikan secara berkala kepada ...
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
B. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
C. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Soal 47 Premium
Peraturan Menteri PUPR yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah ...
A. Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan
B. Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Rumah Layak Huni
C. Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 tentang Komite Perumahan
D. Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Bangunan Gedung
E. Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang FLPP
Soal 48 Premium
Dalam perencanaan pembiayaan infrastruktur, analisis 'Value for Money (VfM)' digunakan untuk ...
A. Menentukan nilai profit perusahaan swasta
B. Membandingkan manfaat antara skema KPBU dan skema pengadaan konvensional
C. Menilai kualitas konstruksi proyek
D. Menghitung besarnya pajak yang harus dibayar
E. Mengukur kepuasan masyarakat pengguna
Soal 49 Premium
Dalam penyiapan pembiayaan infrastruktur, PJPK harus menyusun suatu dokumen yang berisi panduan pengelolaan risiko proyek yang teridentifikasi selama siklus proyek. Dokumen tersebut adalah ...
A. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
B. Rencana Mutu Terpadu
C. Rencana Manajemen Risiko
D. Rencana Pengadaan Barang/Jasa
E. Rencana Keselamatan Konstruksi
Soal 50 Premium
Dalam pelaksanaan transaksi KPBU, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PJPK dan Badan Usaha harus dilakukan setelah ...
A. Proyek selesai 50%
B. Dana pinjaman sudah sepenuhnya dicairkan
C. Proses pengadaan (tender) selesai dan pemenang ditetapkan
D. Proyek sudah beroperasi
E. Studi kelayakan selesai disusun
Tips Lulus SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.