SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Koperasi Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, tujuan utama dilakukannya pengawasan terhadap koperasi adalah...
A. Mengambil alih manajemen koperasi yang mengalami kerugian
B. Memberikan sanksi pidana kepada pengurus yang melakukan kesalahan
C. Menentukan besaran Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk setiap anggota
D. Meningkatkan modal awal koperasi secara langsung dari APBN
E. Meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan
Jawaban: E
Sesuai dengan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020, pengawasan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas, dan kesehatan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat.
Soal 2
Dalam struktur manajemen koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992, kekuasaan tertinggi berada di tangan...
A. Rapat Anggota
B. Pengawas Koperasi
C. Manajer Koperasi
D. Pengurus Koperasi
E. Dinas Koperasi dan UKM
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota, yang berwenang menetapkan AD/ART, kebijakan umum, serta memilih pengurus dan pengawas.
Soal 3
Sebelum melakukan pemeriksaan lapangan (on-site), Pengawas Koperasi wajib melakukan tahapan persiapan yang salah satu kegiatannya adalah...
A. Mengumpulkan dan menganalisis data sekunder (off-site)
B. Melakukan Rapat Anggota Luar Biasa
C. Menetapkan sanksi administratif sementara
D. Menyita dokumen keuangan koperasi
E. Membekukan rekening operasional koperasi
Jawaban: A
Tahapan persiapan sebelum pemeriksaan langsung ke lapangan (on-site) meliputi pengumpulan, penelaahan, dan analisis data dokumen sekunder atau yang dikenal sebagai pengawasan off-site.
Soal 4
Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi, terutama KSP/USP, salah satu aspek krusial yang dinilai adalah kualitas aktiva produktif. Hal ini bertujuan untuk mengukur...
A. Tingkat risiko kredit atau pinjaman bermasalah (NPL)
B. Kecukupan modal sendiri terhadap aset
C. Kualitas manajemen pengurus dan pengawas
D. Kemampuan koperasi membayar kewajiban jangka pendek
E. Rasio kemandirian operasional koperasi
Jawaban: A
Aspek Kualitas Aktiva Produktif dinilai untuk mengukur seberapa besar dana yang disalurkan berpotensi macet atau bermasalah (Non-Performing Loan/NPL), sesuai dengan parameter penilaian kesehatan koperasi.
Soal 5
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang disusun oleh tim pengawas koperasi berfungsi sebagai...
A. Dasar pengenaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak
B. Dokumen publik yang harus disebarluaskan di media massa
C. Alat bukti sah di pengadilan negeri terkait sengketa anggota
D. Dokumentasi bukti pendukung yang mendasari kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan
E. Buku panduan bagi anggota untuk meminjam dana
Jawaban: D
KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) merupakan catatan yang dibuat oleh pemeriksa mengenai prosedur, bukti yang dikumpulkan, serta simpulan yang diambil selama pemeriksaan sebagai dasar penyusunan LHPK.
Soal 6
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pengawas Koperasi dalam memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah...
A. Meminta komitmen tertulis (action plan) dari pengurus koperasi
B. Membubarkan koperasi secara sepihak
C. Mencabut izin usaha koperasi
D. Melaporkan koperasi ke aparat penegak hukum
E. Menurunkan peringkat kesehatan koperasi ke dalam pengawasan khusus
Jawaban: A
Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan, koperasi wajib menindaklanjuti temuan. Langkah pertama pemantauan adalah meminta dokumen rencana tindak lanjut (action plan) berupa komitmen tertulis dari pengurus.
Soal 7
Pengawasan koperasi simpan pinjam (KSP) oleh pemerintah kini juga menggunakan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Supervision). Pendekatan ini difokuskan pada...
A. Penyeragaman suku bunga pinjaman di semua koperasi
B. Identifikasi dan mitigasi risiko-risiko utama yang dapat mengancam kelangsungan usaha koperasi
C. Audit kelengkapan dokumen pendirian semata
D. Pengawasan jumlah anggota yang bergabung setiap bulan
E. Penyamaan besaran SHU untuk semua koperasi di wilayah tersebut
Jawaban: B
Risk Based Supervision (RBS) atau pengawasan berbasis risiko bertujuan mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi dan memastikan manajemen koperasi memiliki sistem mitigasi yang memadai (Permenkop UKM).
Soal 8
Prinsip koperasi yang menjadi dasar kemandirian manajemen adalah 'Dari Anggota, Oleh Anggota, dan Untuk Anggota'. Konsep 'Oleh Anggota' diwujudkan dalam bentuk...
A. Pemerintah berhak mengatur struktur kepengurusan secara langsung
B. Pengurus dipilih oleh anggota melalui mekanisme Rapat Anggota
C. Modal hanya berasal dari pemerintah
D. Anggota berhak mengambil seluruh aset koperasi kapan saja
E. Anggota harus bekerja sebagai karyawan koperasi
Jawaban: B
'Oleh anggota' berarti tata kelola dan manajemen dikendalikan oleh anggota secara demokratis, yang diwujudkan dengan pemilihan pengurus oleh anggota melalui Rapat Anggota (UU No 25 Tahun 1992).
Soal 9
Saat melakukan pemeriksaan fisik, pengawas menemukan ketidaksesuaian antara saldo kas di buku besar dengan fisik kas di brankas. Tindakan yang paling tepat adalah...
A. Membiarkan karena selisihnya mungkin kecil
B. Mengurangi saldo buku besar agar sesuai dengan fisik
C. Melaporkan langsung ke polisi tanpa klarifikasi
D. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan meminta klarifikasi pengurus
E. Langsung menuduh kasir melakukan penggelapan
Jawaban: D
Jika terjadi selisih kas (cash opname), pemeriksa wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas yang ditandatangani pemeriksa dan pihak koperasi, lalu meminta klarifikasi atas selisih tersebut.
Soal 10
Rasio Likuiditas dalam penilaian kesehatan KSP/USP mengukur kemampuan koperasi dalam...
A. Mengembalikan modal awal pendiri
B. Memperluas pangsa pasar ke wilayah lain
C. Menghasilkan sisa hasil usaha yang optimal
D. Mengurangi beban operasional setiap tahun
E. Memenuhi kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya
Jawaban: E
Rasio likuiditas (seperti cash ratio atau current ratio) digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (seperti penarikan tabungan anggota) secara tepat waktu.
Soal 11
Bagian dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Koperasi (LHPK) yang berisi ringkasan temuan-temuan krusial dan rekomendasi kebijakan untuk Rapat Anggota disebut...
A. Kertas kerja pendukung
B. Daftar hadir pengurus
C. Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary)
D. Profil Anggota
E. Lampiran kuitansi
Jawaban: C
Ikhtisar Eksekutif adalah bagian LHPK yang menyajikan simpulan ringkas dan padat tentang kondisi kesehatan koperasi, temuan signifikan, dan rekomendasi strategis bagi pihak manajemen/Rapat Anggota.
Soal 12
Apabila sebuah koperasi simpan pinjam tidak melaksanakan rencana tindak lanjut (action plan) sesuai batas waktu yang telah disepakati, sanksi administratif tahap awal yang dapat diberikan adalah...
A. Penyitaan seluruh aset koperasi
B. Pemberian surat teguran atau peringatan tertulis
C. Pembubaran koperasi oleh Menteri
D. Pemidanaan seluruh anggota pengurus
E. Pembekuan izin usaha
Jawaban: B
Sesuai regulasi pengawasan (Permenkop UKM), sanksi administratif diberikan secara berjenjang. Tahap pertama atas ketidakpatuhan tindak lanjut adalah berupa teguran atau peringatan tertulis (Surat Peringatan 1, 2).
Soal 13
Ruang lingkup pengawasan koperasi menurut peraturan perundang-undangan terbaru tidak hanya mencakup aspek kelembagaan dan keuangan, tetapi juga...
A. Aspek agama pengurus
B. Aspek hobi para anggota
C. Aspek kepatuhan syariah bagi koperasi berbasis syariah
D. Aspek kehidupan pribadi manajer
E. Aspek politik anggota
Jawaban: C
Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), ruang lingkup pengawasan juga mencakup kepatuhan syariah (Sharia Compliance) selain aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan.
Soal 14
Dalam manajemen perkoperasian, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan...
A. Kedudukan anggota dalam masyarakat
B. Besarnya jasa usaha masing-masing anggota
C. Lama waktu menjadi anggota saja
D. Usia dari anggota koperasi
E. Keputusan sepihak dari ketua koperasi
Jawaban: B
Berdasarkan prinsip koperasi pada UU No 25 Tahun 1992, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha (transaksi) dan partisipasi modal masing-masing anggota.
Soal 15
Dalam prosedur pemeriksaan lapangan, metode pengumpulan bukti melalui wawancara (interview) dengan pengurus koperasi bertujuan untuk...
A. Menghabiskan waktu pemeriksaan sesuai standar
B. Mendapatkan penjelasan rinci atas temuan dokumen dan memahami praktik tata kelola
C. Mencari kelemahan pribadi pengurus
D. Menekan pengurus agar mengakui kesalahan yang tidak dilakukan
E. Membuat dokumen formal palsu
Jawaban: B
Wawancara dalam pemeriksaan merupakan teknik audit untuk melakukan klarifikasi, mendapatkan informasi tambahan, serta memahami secara mendalam sistem dan tata kelola yang tidak tertulis pada dokumen.
Soal 16
Salah satu komponen dalam penilaian kesehatan koperasi berdasarkan parameter permodalan (Capital) adalah Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset. Apa indikasi jika rasio ini terlalu rendah?
A. Kualitas aset kredit bermasalah sangat kecil
B. Koperasi terlalu bergantung pada sumber dana pihak luar (utang)
C. Koperasi tidak memiliki anggota aktif
D. Manajemen koperasi sangat efisien
E. Koperasi memiliki likuiditas yang sangat tinggi
Jawaban: B
Rasio modal sendiri terhadap total aset yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar aset koperasi didanai oleh kewajiban/utang kepada pihak ketiga, yang dapat meningkatkan risiko solvabilitas (ketergantungan dana luar).
Soal 17
Temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memenuhi unsur-unsur temuan audit yang baik, yaitu...
A. Kondisi, Kriteria, Sebab, dan Akibat (Dampak)
B. Akibat, Ancaman, Ketakutan, dan Kriteria
C. Kriteria, Berita, Dampak, dan Spekulasi
D. Kondisi, Opini Pribadi, Asumsi, dan Harapan
E. Sebab, Dugaan, Ramalan, dan Kondisi
Jawaban: A
Unsur temuan pemeriksaan/audit yang baku dan profesional meliputi Kondisi (fakta di lapangan), Kriteria (standar/regulasi yang seharusnya ditaati), Sebab (mengapa penyimpangan terjadi), dan Akibat (dampak dari penyimpangan tersebut).
Soal 18
Apabila hasil pemeriksaan menyatakan suatu koperasi berstatus 'Dalam Pengawasan Khusus', tindak lanjut yang dapat direkomendasikan adalah...
A. Mengizinkan koperasi membuka cabang baru secara masif
B. Mengalihkan kepemilikan koperasi menjadi BUMN
C. Mewajibkan koperasi membagikan SHU secara penuh tanpa ditahan
D. Memberikan penghargaan koperasi teladan nasional
E. Mewajibkan koperasi menyusun rencana penyehatan dan diawasi secara ketat
Jawaban: E
Koperasi dengan status Dalam Pengawasan Khusus (DPK) harus dibatasi kegiatan ekspansinya dan diwajibkan membuat rencana penyehatan (recovery plan) yang diawasi dengan ketat oleh otoritas pengawas (Permenkop UKM).
Soal 19
Asas pengelolaan koperasi yang mengharuskan setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara jujur dan transparan kepada anggota merupakan implementasi dari prinsip tata kelola...
A. Rentabilitas
B. Likuiditas
C. Akuntabilitas (Accountability)
D. Solidarity
E. Mutual Help
Jawaban: C
Akuntabilitas merupakan prinsip tata kelola yang baik (Good Cooperative Governance) di mana pengurus harus mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi secara jujur, akurat, dan transparan melalui laporan keuangan.
Soal 20
Penilaian rasio efisiensi operasi (BOPO) pada KSP bertujuan untuk mengevaluasi...
A. Persentase pinjaman yang disalurkan kepada pengurus
B. Jumlah simpanan sukarela anggota
C. Jumlah aset lancar yang diinvestasikan dalam deposito
D. Tingkat kehadiran anggota dalam RAT
E. Kemampuan manajemen dalam menekan biaya operasional terhadap pendapatan operasional
Jawaban: E
BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) adalah rasio efisiensi. Rasio ini mengukur seberapa efisien manajemen koperasi mengelola dan meminimalkan biaya operasinya untuk menghasilkan pendapatan.
Soal 21 Premium
Menurut regulasi Permenkop UKM tentang Pengawasan Koperasi, siapa yang berwenang menetapkan sanksi administratif penurunan tingkat kesehatan koperasi?
A. Ketua Pengawas internal koperasi
B. Deputi Bidang Perkoperasian atas usulan pejabat fungsional pengawas
C. Manajer koperasi yang bersangkutan
D. Notaris pembuat akta koperasi
E. Dinas Kependudukan setempat
Soal 22 Premium
Salah satu perangkat organisasi koperasi adalah 'Pengawas'. Kewajiban utama dari Pengawas Koperasi internal (bukan fungsional kementerian) berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 adalah...
A. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
B. Membekukan aset pengurus yang dicurigai curang
C. Melakukan ekspansi usaha koperasi ke luar negeri
D. Menentukan besaran gaji karyawan secara mandiri
E. Meminjamkan dana kepada non-anggota tanpa persetujuan Rapat Anggota
Soal 23 Premium
Metode konfirmasi saldo pinjaman secara uji petik (sampling) kepada anggota saat melakukan pemeriksaan (on-site) bertujuan untuk memastikan...
A. Kebenaran eksistensi (keberadaan) saldo piutang dan menghindari kredit fiktif
B. Anggota mengetahui jadwal Rapat Anggota Tahunan
C. Alamat rumah anggota dapat ditemukan dengan mudah
D. Anggota tersebut merupakan kerabat pengurus
E. Karakter anggota saat ditagih pinjaman
Soal 24 Premium
Berdasarkan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dengan nilai komposit kesehatan 51,00 hingga 65,99 masuk dalam kategori...
A. Sehat
B. Cukup Sehat
C. Kurang Sehat
D. Tidak Sehat
E. Sangat Tidak Sehat
Soal 25 Premium
Kesesuaian antara kertas kerja pemeriksaan (KKP) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus melalui proses review secara berjenjang oleh...
A. Pihak kepolisian setempat
B. Satpam Dinas Koperasi
C. Ketua Tim (Team Leader) dan Pengendali Teknis (Supervisor)
D. Pengurus Koperasi yang diperiksa
E. Bupati/Wali Kota secara langsung
Soal 26 Premium
Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan sekadar memastikan sanksi diterapkan, melainkan untuk...
A. Menambah beban pekerjaan administrasi pengurus koperasi
B. Membina koperasi agar dapat memperbaiki sistem tata kelolanya sehingga menjadi lebih sehat dan patuh
C. Mencari celah tambahan untuk mempidanakan manajer
D. Menyita aset koperasi yang bermasalah untuk kas negara
E. Membuat koperasi jera dan menutup usahanya secara perlahan
Soal 27 Premium
Penetapan Koperasi Simpan Pinjam dengan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) tingkat 3 atau 4 mewajibkan dilakukannya audit oleh...
A. Anggota biasa secara bergantian
B. Satuan Polisi Pamong Praja
C. Mahasiswa magang dari jurusan akuntansi
D. Notaris publik di wilayah koperasi berada
E. Akuntan Publik Independen yang terdaftar
Soal 28 Premium
Kewajiban menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu...
A. Tiga bulan setelah tutup buku untuk KSP dan enam bulan untuk koperasi sekunder
B. Enam bulan setelah tutup buku untuk Koperasi Primer
C. Dua bulan setelah tutup buku
D. Sepuluh bulan setelah tutup buku
E. Satu bulan setelah tutup buku
Soal 29 Premium
Apabila tim pengawas tidak diberikan akses masuk oleh pengurus koperasi saat melakukan on-site inspection tanpa alasan yang sah, langkah prosedural pengawas adalah...
A. Membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan melaporkannya ke instansi berwenang
B. Menutup koperasi secara sepihak di hari yang sama
C. Menyebarkan isu negatif di media sosial
D. Mendobrak pintu kantor koperasi
E. Menyogok satpam koperasi agar bisa masuk
Soal 30 Premium
Dalam evaluasi kelangsungan usaha (going concern) koperasi simpan pinjam, aspek 'Manajemen' dinilai dengan memperhatikan parameter di bawah ini, kecuali...
A. Tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
B. Pelaksanaan prinsip-prinsip perkoperasian
C. Kelengkapan perizinan dan legalitas koperasi
D. Kualitas administrasi dan tata kelola
E. Tingkat suku bunga pinjaman di bank swasta pesaing
Soal 31 Premium
Pengungkapan (disclosure) dalam LHPK harus memadai. Artinya laporan tersebut harus...
A. Menyembunyikan informasi negatif demi menjaga nama baik koperasi
B. Ditulis dalam bahasa asing agar terlihat kredibel
C. Memuat seluruh fakta material dan relevan yang ditemukan secara jelas agar tidak menyesatkan pembaca
D. Hanya menyajikan angka neraca tanpa catatan kaki
E. Menggunakan bahasa teknis yang hanya dipahami auditor
Soal 32 Premium
Salah satu kendala umum dalam pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan koperasi adalah pergantian pengurus (turnover). Strategi terbaik pengawas menghadapi hal ini adalah...
A. Menegaskan bahwa tanggung jawab tindak lanjut melekat pada institusi/kelembagaan koperasi, bukan sekadar individu pengurus sebelumnya
B. Membubarkan koperasi karena pengurus tidak stabil
C. Mewajibkan pengurus lama tetap bekerja tanpa digaji
D. Mengharuskan pengurus baru memulai pemeriksaan dari nol
E. Membatalkan seluruh temuan pemeriksaan karena pengurus lama sudah ganti
Soal 33 Premium
Penempatan dana koperasi (idle fund) di instrumen investasi berisiko tinggi seperti saham fluktuatif tanpa persetujuan Rapat Anggota bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Pelanggaran ini termasuk dalam ranah risiko...
A. Risiko Demografis
B. Risiko Operasional
C. Risiko Investasi dan Kepatuhan
D. Risiko Likuiditas
E. Risiko Reputasi
Soal 34 Premium
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan tujuan utama...
A. Membubarkan koperasi secara serentak di satu provinsi
B. Mengaudit laporan pajak koperasi secara eksklusif
C. Menyelesaikan hak-hak anggota/kreditor koperasi yang mengalami gagal bayar melalui pendekatan restrukturisasi atau kepailitan
D. Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai
E. Mengambil alih keuntungan koperasi secara paksa
Soal 35 Premium
Pemeriksaan terhadap Koperasi harus berpedoman pada Kode Etik Pengawas. Jika anggota tim pemeriksa memiliki hubungan keluarga dekat dengan Ketua Koperasi yang diperiksa, tindakan yang harus dilakukan adalah...
A. Meminta bagian honor lebih besar dari koperasi
B. Mendeklarasikan benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengundurkan diri dari tim pemeriksaan tersebut
C. Mengubah laporan hasil pemeriksaan menjadi positif semua
D. Menurunkan standar pemeriksaan untuk membantu keluarga
E. Menyembunyikan fakta tersebut dari ketua tim
Soal 36 Premium
Dalam menilai tingkat kesehatan koperasi, rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Non-Performing Loan (NPL) atau Pinjaman Bermasalah adalah...
A. (Total Aset / Pinjaman Macet) x 100%
B. (Pinjaman Bermasalah / Laba Bersih) x 100%
C. (Pinjaman Lancar / Total Simpanan) x 100%
D. (Modal Sendiri / Pinjaman Bermasalah) x 100%
E. (Pinjaman Kurang Lancar + Diragukan + Macet) / Total Pinjaman x 100%
Soal 37 Premium
Rekomendasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus memenuhi karakteristik 'SMART'. Huruf 'M' dalam akronim tersebut berarti...
A. Measurable (Dapat diukur)
B. Manual
C. Modified
D. Mandatory
E. Modern
Soal 38 Premium
Pemantauan (monitoring) pelaksanaan tindak lanjut secara berkala dapat dilakukan dengan pengumpulan bukti dokumen secara daring (online), metode ini dikenal sebagai pengawasan...
A. Random checking
B. On-site investigation
C. Off-site surveillance
D. Physical verification
E. Direct auditing
Soal 39 Premium
Salah satu hak anggota koperasi sebagai pemilik (owner) yang tidak dapat diwakilkan, kecuali diatur khusus dalam AD/ART berbasis sistem delegasi, adalah...
A. Memberikan hak suara (voting) dalam Rapat Anggota
B. Memecat karyawan operasional koperasi
C. Menerima gratifikasi dari mitra bisnis koperasi
D. Mengubah buku catatan keuangan koperasi setiap hari
E. Menggunakan fasilitas mobil dinas koperasi
Soal 40 Premium
Surat Persetujuan Prinsip pendirian Koperasi diterbitkan sebagai bagian dari tahap... yang diawasi kepatuhannya.
A. Reorganisasi
B. Amalgamasi
C. Persiapan / Pra-Pendirian
D. Pembubaran
E. Kepailitan
Soal 41 Premium
Dalam praktik pemeriksaan simpan pinjam, auditor menemukan bahwa koperasi mencatat pendapatan bunga pinjaman yang belum dibayar oleh anggota sebagai pendapatan tunai. Prinsip akuntansi apa yang dilanggar?
A. Prinsip Accrual Basis / Cash Basis yang tidak sesuai standar SAK EP (Entitas Privat) / SAK ETAP
B. Prinsip Materialitas
C. Prinsip Going Concern
D. Prinsip Historical Cost
E. Prinsip Konsistensi
Soal 42 Premium
Penilaian aspek 'Kemandirian dan Pertumbuhan' dalam komponen kesehatan koperasi digunakan untuk menilai...
A. Kemampuan koperasi meningkatkan aset, SHU, dan pelayanan dari tahun ke tahun secara organik
B. Kapasitas pengurus dalam meminjam dana dari bank asing
C. Frekuensi penggantian manajer
D. Kemampuan koperasi melepaskan diri dari Rapat Anggota
E. Jumlah gedung kantor yang berhasil dibeli
Soal 43 Premium
Jika Koperasi Simpan Pinjam memiliki unit usaha sektor riil (misal minimarket) yang disatukan pelaporannya sehingga memicu kesulitan analisis kesehatan, saran terbaik dalam LHP adalah...
A. Menggabungkan semua pembukuan menjadi satu tanpa rincian
B. Menghapus unit KSP dan fokus pada sektor riil
C. Menutup unit minimarket segera
D. Melakukan pemisahan pembukuan (akuntansi) per unit usaha atau merekomendasikan spin-off sesuai regulasi
E. Meminta anggota untuk tidak belanja di minimarket
Soal 44 Premium
Bentuk sanksi terberat yang diusulkan oleh Pengawas Koperasi melalui laporan pemantauannya akibat fraud sistematis oleh pengurus dan koperasi tidak bisa diselamatkan adalah...
A. Teguran lisan
B. Penarikan buku tabungan
C. Penghentian penerimaan anggota baru selama seminggu
D. Rekomendasi pencabutan izin usaha simpan pinjam dan pembubaran koperasi
E. Surat teguran pertama
Soal 45 Premium
Kebijakan penggabungan dua koperasi (amalgamasi) yang disarankan pengawas agar koperasi yang tidak efisien dapat bertahan, mensyaratkan keputusan tertinggi dari...
A. Menteri Koperasi secara tunggal
B. Kepala Desa setempat
C. Gubernur Provinsi
D. Notaris
E. Rapat Anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung
Soal 46 Premium
Penyusutan (depresiasi) aset tetap koperasi yang terlalu kecil akan berdampak pada analisis Laporan Keuangan, yaitu...
A. Laba (SHU) menjadi lebih kecil (understated)
B. Beban pajak koperasi menurun
C. Laba (SHU) disajikan terlalu tinggi (overstated) sehingga pembagian SHU tidak mencerminkan kondisi riil
D. Nilai aset menjadi lebih kecil
E. Kewajiban koperasi meningkat
Soal 47 Premium
Kriteria kepatuhan (Compliance) dalam sistem pengawasan meliputi pengecekan keberadaan izin usaha operasional. Jika KSP membuka kantor cabang pembantu tanpa izin, ini merupakan pelanggaran aspek...
A. Kemandirian Usaha
B. Kelembagaan dan Legalitas
C. Likuiditas
D. Efisiensi Operasional
E. Permodalan
Soal 48 Premium
Dalam menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bagian 'Ruang Lingkup Pemeriksaan' menjelaskan mengenai...
A. Daftar hadir anggota saat pembagian SHU
B. Batasan area, periode waktu pelaporan keuangan, dan jenis kegiatan yang diperiksa
C. Silsilah keluarga para pendiri koperasi
D. Prediksi keuangan 10 tahun ke depan
E. Riwayat hidup tim pengawas
Soal 49 Premium
Pemantauan tindak lanjut memerlukan buku register / matrik tindak lanjut. Fungsi matrik ini adalah...
A. Sebagai alat menghitung pajak pertambahan nilai
B. Menjadi dasar pendaftaran koperasi baru di sistem AHU
C. Mencatat absensi harian karyawan koperasi
D. Mencetak bukti transaksi keuangan anggota harian
E. Memetakan status perkembangan penyelesaian temuan (Selesai, Belum Selesai, Tidak Dapat Ditindaklanjuti)
Soal 50 Premium
Sesuai dengan perkembangan kebijakan digitalisasi, kewajiban pelaporan koperasi kepada Kementerian/Dinas saat ini diwajibkan menggunakan platform...
A. Sistem Informasi pelaporan secara daring (misal: ODS/Online Data System Perkoperasian)
B. Papan pengumuman Balai Desa
C. Surat Pos Kilat Khusus
D. Mesin Telegram
E. Faximile
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama
SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Koperasi Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.