SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap

Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.

Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥

Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.

Materi Pokok SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

  • Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
  • Prosedur permohonan kekayaan intelektual
  • Penegakan hukum kekayaan intelektual

Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia

Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.

  • Soal sesuai materi pokok jabatan
  • Pembahasan detail & indikator kompetensi
  • Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon

Contoh Soal SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama.

Soal 1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Manakah undang-undang yang dimaksud?
A. Undang-Undang Rahasia Dagang
B. Undang-Undang Hak Cipta
C. Undang-Undang Merek
D. Undang-Undang Desain Industri
E. Undang-Undang Paten
Jawaban: B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Hak Cipta. UU ini mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia, termasuk hak moral dan hak ekonomi Pencipta.
Soal 2
Perbedaan mendasar antara Hak Cipta dan Paten terletak pada objek perlindungannya. Manakah pernyataan berikut yang PALING TEPAT?
A. Hak Cipta tidak bisa dialihkan, Paten bisa dialihkan
B. Hak Cipta memerlukan pendaftaran, Paten timbul otomatis
C. Hak Cipta berlaku 20 tahun, Paten berlaku 70 tahun
D. Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif, Paten melindungi invensi teknologi
E. Hak Cipta melindungi teknologi, Paten melindungi seni
Jawaban: D
Hak Cipta melindungi ekspresi kreatif (seni, sastra, ilmu pengetahuan), sementara Paten melindungi invensi teknologi (produk atau proses) yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
Soal 3
Berdasarkan klasifikasi kekayaan intelektual, manakah yang termasuk dalam kelompok Hak Kekayaan Industri?
A. Hak Cipta dan Hak Terkait
B. Program komputer dan sinematografi
C. Buku, lagu, dan lukisan
D. Karya tulis dan karya tari
E. Paten, Merek, dan Desain Industri
Jawaban: E
Hak Kekayaan Industri mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Hak Cipta berdiri sendiri sebagai cabang KI yang berbeda karena objeknya adalah karya seni dan sastra.
Soal 4
Langkah awal yang harus dilakukan oleh pemohon untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual di Indonesia saat ini adalah...
A. Mengirimkan berkas fisik ke kantor pos
B. Membayar biaya di bank sebelum mengisi formulir
C. Menghubungi Kedutaan Besar negara asing
D. Mengakses laman e-filing di www.dgip.go.id
E. Mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
Jawaban: D
Saat ini, pendaftaran Kekayaan Intelektual (Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri) dilakukan secara online melalui sistem e-filing di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Soal 5
Setelah mengajukan permohonan secara online, pemohon wajib melakukan pembayaran biaya administrasi. Tata cara pembayaran PNBP tersebut diatur dalam...
A. Undang-Undang Cipta Kerja
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan Pemerintah tentang PNBP
D. Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025
E. Peraturan Menteri Keuangan
Jawaban: D
Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025 mengatur secara spesifik mengenai Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Pelayanan Kekayaan Intelektual pada DJKI, termasuk kanal pembayaran dan jatuh tempo.
Soal 6
Dalam penegakan hukum Kekayaan Intelektual, DJKI melakukan pemblokiran situs yang melanggar KI berdasarkan peraturan bersama dengan kementerian terkait. Dasar kerja sama tersebut adalah...
A. Undang-Undang Hak Cipta
B. Peraturan bersama DJKI dan Kementerian Komunikasi dan Digital
C. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
D. Instruksi Presiden
E. Peraturan Menteri Hukum
Jawaban: B
Pemblokiran situs web yang melanggar KI dilakukan melalui koordinasi antara DJKI (yang memiliki data pelanggaran) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital yang memiliki kewenangan teknis untuk memblokir situs.
Soal 7
Apa yang dimaksud dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)?
A. Gambar dua dimensi dari papan sirkuit
B. Proses manufaktur elektronik
C. Bahan semikonduktor mentah
D. Kode pemrograman untuk chip komputer
E. Rancangan peletakan tiga dimensi elemen aktif dan interkoneksi dalam sirkuit terpadu
Jawaban: E
DTLST adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen (setidaknya satu elemen aktif) dan interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, yang bersifat integratif dan dipersiapkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.
Soal 8
Fungsi utama dari sistem e-filing DJKI adalah untuk...
A. Menetapkan sengketa KI
B. Menjual sertifikat KI
C. Mengubah undang-undang KI
D. Menggantikan fungsi notaris
E. Memudahkan pendaftaran KI secara online
Jawaban: E
E-filing dirancang untuk memudahkan pemohon dalam melakukan pendaftaran KI secara online tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mempercepat proses administrasi.
Soal 9
Pemerintah Indonesia dapat membentuk Satuan Tugas Pengawasan Perdagangan dan Penanggulangan Pelanggaran KI. Landasan hukum pembentukan satuan tugas tersebut adalah...
A. Undang-Undang
B. Instruksi Presiden
C. Peraturan Menteri Hukum
D. Keputusan Presiden
E. Peraturan Pemerintah
Jawaban: D
Pembentukan satuan tugas untuk penanggulangan pelanggaran KI dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden sebagai landasan hukum yang mengatur struktur, tugas, dan kewenangan satgas tersebut.
Soal 10
Hak eksklusif inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi disebut...
A. Rahasia Dagang
B. Hak Cipta
C. Paten
D. Merek
E. Indikasi Geografis
Jawaban: C
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk sementara waktu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain.
Soal 11
Dalam prosedur pendaftaran Merek, setelah permohonan lengkap diterima, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif. Berapa lama jangka waktu pemeriksaan substantif tersebut berdasarkan UU Merek?
A. 150 Hari Kerja
B. 12 Bulan
C. 9 Bulan
D. 24 Bulan
E. 30 Hari Kerja
Jawaban: A
Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemeriksaan substantif dilakukan paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimal.
Soal 12
DJKI melakukan kerja sama dengan Bea Cukai dan Bareskrim Polri dalam penegakan hukum KI. Bentuk kerja sama tersebut utamanya terkait...
A. Pendaftaran merek asing
B. Penindakan dan penyitaan barang palsu
C. Pembuatan peraturan
D. Pelatihan hakim
E. Penerbitan sertifikat
Jawaban: B
DJKI memperkuat sinergi lintas lembaga, termasuk Bea Cukai dan Bareskrim Polri, terutama dalam melakukan penindakan dan penyitaan barang-barang palsu atau pelanggaran KI di perbatasan dan pasar.
Soal 13
Manakah dari berikut ini yang BUKAN merupakan objek yang dilindungi dalam Hak Cipta?
A. Program komputer
B. Prosedur pembuatan kerajinan tangan
C. Buku teks ekonomi
D. Potret
E. Lagu daerah yang diaransemen ulang
Jawaban: B
Hak Cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti buku, lagu, dan program komputer. Prosedur atau metode (seperti cara membuat kerajinan) lebih tepat dilindungi oleh Paten atau Rahasia Dagang, bukan Hak Cipta.
Soal 14
Saat melakukan pendaftaran melalui e-filing, dokumen apa saja yang WAJIB disiapkan oleh pemohon?
A. Sertifikat tanah dan IMB
B. Identitas pemohon dan deskripsi karya
C. Paspor dan visa
D. Ijazah terakhir
E. Kartu Keluarga dan NPWP
Jawaban: B
Pendaftaran KI memerlukan identitas pemohon (KTP untuk perorangan atau akta untuk badan usaha), deskripsi atau contoh karya (naskah, gambar, spesifikasi), serta surat kuasa jika dikuasakan. Bukti bayar dilakukan setelah pengisian.
Soal 15
Peraturan terbaru yang mengatur tentang tata cara penanganan laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam sistem elektronik adalah...
A. Peraturan Menteri Hukum Nomor 41 Tahun 2025
B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
C. Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025
D. Peraturan Presiden tentang Digital Economy
E. Undang-Undang Hak Cipta
Jawaban: C
Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 secara khusus mengatur tentang tata cara penanganan laporan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang terjadi dalam sistem elektronik.
Soal 16
Apa yang dimaksud dengan 'First to File' principle dalam sistem paten di Indonesia?
A. Hak diberikan pada pemohon pertama
B. Hak diberikan pada produsen pertama
C. Hak diberikan pada publikasi pertama
D. Hak diberikan pada penemu pertama
E. Hak diberikan pada penjual pertama
Jawaban: A
Indonesia menganut sistem 'First to File', di mana hak paten diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan paten, bukan kepada pihak yang pertama kali menemukan (First to Invent).
Soal 17
Dalam konteks penilaian Kekayaan Intelektual (misalnya untuk tujuan penjaminan utang), siapa yang berwenang melakukan penilaian tersebut berdasarkan peraturan terbaru?
A. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif
B. Appraiser swasta tanpa lisensi
C. Konsultan Paten
D. Notaris
E. Bank tempat pengajuan kredit
Jawaban: A
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tentang Penilai Kekayaan Intelektual, yaitu Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian bisnis yang ditetapkan oleh Menteri Ekonomi Kreatif.
Soal 18
Setelah melakukan pembayaran PNBP melalui kanal yang disediakan, pemohon akan mendapatkan bukti setor. Apa fungsi utama dari bukti setor tersebut dalam proses permohonan?
A. Untuk dipublikasikan di media massa
B. Sebagai surat kuasa
C. Sebagai pengganti sertifikat
D. Melengkapi berkas agar proses dilanjutkan
E. Untuk dikembalikan ke kas negara
Jawaban: D
Bukti penyetoran merupakan syarat untuk melanjutkan proses permohonan ke tahap pemeriksaan formalitas. Tanpa bukti setor yang sah, permohonan dianggap belum lengkap dan tidak akan diproses lebih lanjut.
Soal 19
Jika terjadi sengketa Kekayaan Intelektual, DJKI menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apa nama proses tersebut?
A. Negosiasi
B. Ajudikasi
C. Arbitrase
D. Konsiliasi
E. Mediasi
Jawaban: E
DJKI menyediakan layanan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa KI di luar pengadilan, yang merupakan proses negosiasi dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui litigasi.
Soal 20
Merek yang memiliki reputasi terkenal dan mendapatkan perlindungan khusus (misalnya perlindungan terhadap penggunaan oleh pihak lain untuk barang/jasa yang tidak sejenis) disebut...
A. Merek kolektif
B. Merek terkenal
C. Merek dagang
D. Merek sederhana
E. Merek jasa
Jawaban: B
Merek terkenal (Well-known mark) mendapatkan perlindungan ekstra berdasarkan Paris Convention dan TRIPs, termasuk perlindungan terhadap penggunaan untuk barang/jasa yang berbeda jika merugikan pemilik merek terkenal tersebut.
Soal 21 Premium
Berdasarkan prinsip penegakan hukum, jika ditemukan barang palsu di pasar dan tidak ada laporan langsung dari pemilik hak, penegakan hukum tetap dapat dilakukan menggunakan dasar...
A. Penyitaan barang untuk negara
B. Undang-Undang Kesehatan atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen
C. Penindakan langsung menggunakan Undang-Undang Kekayaan Intelektual
D. Tidak dapat diproses hukum karena merupakan delik aduan
E. Barang dibiarkan beredar karena kurang bukti
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 22 Premium
Dalam konteks penegakan hukum terhadap siaran langsung (live streaming) ilegal, mekanisme yang diterapkan adalah...
A. Tidak ada penanganan khusus
B. Pemblokiran permanen setelah acara selesai
C. Penyitaan server di luar negeri
D. Takedown real-time secara langsung
E. Pemberian sanksi denda otomatis
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 23 Premium
Seorang Analis Kekayaan Intelektual menerima permohonan paten sederhana. Berdasarkan Undang-Undang Paten, apa perbedaan utama antara paten sederhana dan paten biasa?
A. Hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia
B. Memiliki masa berlaku 20 tahun tanpa perpanjangan
C. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya atau dilisensikan
D. Hanya berlaku untuk invensi berupa proses, bukan produk
E. Jangka waktu perlindungan 10 tahun dan tidak memerlukan uji langkah inventif
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 24 Premium
Dalam prosedur pendaftaran Desain Industri, setelah permohonan diajukan dan memenuhi persyaratan, DJKI akan melakukan publikasi. Apa tujuan dari publikasi tersebut?
A. Mengumumkan harga desain
B. Sebagai syarat pembayaran pajak
C. Mengganti fungsi sertifikat sementara
D. Menentukan nilai ekonomi desain
E. Memberi kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 25 Premium
Berdasarkan Permenkum 41/2025, jika pemohon tidak melakukan pembayaran PNBP setelah jangka waktu yang ditentukan, apa konsekuensi terhadap permohonannya?
A. Permohonan otomatis disetujui
B. Permohonan dianggap ditarik kembali
C. Dikenakan bunga pinjaman
D. Permohonan tetap diproses dengan denda
E. Pemohon dikenakan sanksi pidana
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 26 Premium
Dalam Special 301 Report yang dirilis USTR, Indonesia sering masuk dalam daftar pengawasan (Priority Watch List). Kritik utama yang disampaikan terkait penegakan hukum KI di Indonesia adalah...
A. Lambatnya proses sertifikasi
B. Tidak adanya undang-undang Hak Cipta
C. Lemahnya penegakan hukum dan maraknya pembajakan daring
D. Kurangnya jumlah tenaga pemeriksa
E. Tingginya biaya pendaftaran
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 27 Premium
Seorang pencipta lagu meninggal dunia. Ahli warisnya ingin terus mendapatkan royalti atas lagu tersebut. Berapa lama jangka waktu perlindungan Hak Cipta setelah pencipta meninggal berdasarkan UU Hak Cipta?
A. Selamanya
B. 50 tahun
C. 70 tahun
D. 25 tahun
E. 99 tahun
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 28 Premium
Perusahaan asing ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut terkait alamat?
A. Menggunakan alamat hotel selama di Indonesia
B. Tidak perlu mencantumkan alamat
C. Menggunakan alamat Kedutaan Besar negaranya
D. Menunjuk alamat di Indonesia sebagai domisili hukum
E. Menggunakan alamat kantor pusat di luar negeri
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 29 Premium
Dalam penanganan laporan pelanggaran KI melalui sistem elektronik (Permenkum 47/2025), bagaimana mekanisme jika laporan dinyatakan lengkap?
A. Diumumkan kepada publik
B. Langsung dilakukan penggerebekan
C. Diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti
D. Disimpan sebagai arsip
E. Dikenakan biaya administrasi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 30 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Lisensi Wajib' (Compulsory License) dalam sistem Paten Indonesia?
A. Lisensi yang diberikan secara cuma-cuma oleh inventor
B. Lisensi yang hanya berlaku untuk produk impor
C. Lisensi yang diberikan oleh pemerintah tanpa persetujuan pemilik paten untuk kepentingan publik
D. Lisensi yang tidak bisa diperpanjang
E. Lisensi yang otomatis berlaku setelah paten habis
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 31 Premium
Berdasarkan Permenekraf 6/2025, seorang Penilai Kekayaan Intelektual harus terdaftar dalam sistem pendaftaran Penilaian KI. Siapa yang menetapkan Penilai tersebut?
A. Direktur Jenderal HKI
B. Kepala Badan Pusat Statistik
C. Menteri Keuangan
D. Menteri Hukum
E. Menteri Ekonomi Kreatif
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 32 Premium
Dalam proses pendaftaran Hak Cipta, meskipun perlindungan timbul otomatis, pencatatan hak cipta tetap penting. Mengapa pencatatan hak cipta dianjurkan?
A. Agar ciptaan tidak bisa diubah
B. Sebagai syarat untuk publikasi
C. Untuk mendapatkan hak ekonomi
D. Sebagai alat bukti awal kepemilikan di pengadilan
E. Memperpanjang masa berlaku hak cipta
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 33 Premium
DJKI memiliki program untuk menjadi International Searching Authority (ISA). Apa manfaat utama jika Indonesia menjadi ISA?
A. Memperpendek masa perlindungan paten
B. Mengurangi jumlah permohonan paten
C. Meningkatkan biaya pendaftaran nasional
D. Meningkatkan reputasi dan kapasitas pemeriksaan paten internasional
E. Menghapus kewajiban pemeriksaan substantif
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 34 Premium
Seorang Analis KI diminta untuk membedakan antara 'Rahasia Dagang' dan 'Paten'. Manakah pernyataan yang PALING TEPAT mengenai perbedaan keduanya?
A. Paten dilindungi 10 tahun, Rahasia Dagang 20 tahun
B. Paten didaftarkan, Rahasia Dagang tidak bisa didaftarkan
C. Paten memerlukan pengungkapan publik, Rahasia Dagang dilindungi tanpa pengungkapan
D. Paten tidak dapat dialihkan, Rahasia Dagang dapat dialihkan
E. Paten untuk teknologi sederhana, Rahasia Dagang untuk teknologi tinggi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 35 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Paten, berapa lama jangka waktu tunggu sejak Tanggal Penerimaan hingga Permohonan Paten (bukan paten sederhana) mulai diumumkan kepada publik?
A. 36 bulan
B. 18 bulan
C. 24 bulan
D. 1 bulan
E. 6 bulan
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 36 Premium
Dalam rangka meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya KI, DJKI melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya...
A. Pendaftaran KI wajib
B. Lisensi internasional
C. Penyelesaian sengketa
D. Penegakan hukum represif
E. Pencegahan pelanggaran KI
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 37 Premium
Jika terdapat indikasi pelanggaran Hak Cipta berupa penjualan DVD bajakan di pasar tradisional, langkah penegakan hukum yang paling tepat dan terintegrasi adalah...
A. Mencabut izin usaha pasar
B. Koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk penindakan
C. Hanya menunggu laporan dari pemilik hak cipta
D. Mengirim surat peringatan
E. Melakukan pemblokiran situs web
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 38 Premium
Perbedaan antara Indikasi Geografis dan Merek terletak pada...
A. Biaya pendaftaran
B. Indikasi Geografis terkait faktor alam/manusia daerah, Merek membedakan asal usaha
C. Jangka waktu perlindungan
D. Indikasi Geografis didaftarkan perorangan, Merek kolektif
E. Tidak ada perbedaan signifikan
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 39 Premium
Dalam prosedur pendaftaran, jika pemeriksa menemukan bahwa suatu permohonan merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain, tindakan apa yang dilakukan oleh DJKI?
A. Mengeluarkan surat pemberitahuan usul penolakan dan memberi kesempatan sanggah
B. Langsung menolak permohonan tanpa pemberitahuan
C. Mengalihkan permohonan ke jenis kekayaan intelektual lain
D. Meminta kedua pihak untuk melakukan mediasi wajib
E. Menerbitkan sertifikat atas nama kedua belah pihak secara bersamaan
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 40 Premium
Sebagian besar tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual merupakan delik aduan. Apa implikasi hukum utama dari status 'delik aduan' tersebut bagi aparat penegak hukum?
A. Aparat dapat melakukan penyidikan kapan saja tanpa perlu laporan
B. Proses hukum hanya dapat dimulai jika ada pengaduan atau laporan dari pemilik hak yang dirugikan
C. Pelaku tidak bisa dipenjara, hanya dikenakan denda administratif
D. Kasus otomatis kedaluwarsa dalam waktu satu tahun
E. Hanya hakim yang boleh menentukan apakah suatu kasus dapat disidik
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 41 Premium
Mengacu pada Permenkum 41/2025, apa saja yang termasuk dalam kanal pembayaran PNBP Kekayaan Intelektual?
A. Hanya tunai di kantor DJKI
B. Hanya melalui transfer bank tertentu
C. Hanya melalui mata uang asing
D. Tidak ada pembayaran, gratis
E. Berbagai kanal yang terintegrasi dengan sistem perbendaharaan
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 42 Premium
Dalam konsep penegakan hukum KI, apa yang dimaksud dengan 'restorative justice'?
A. Pembakaran barang bukti
B. Pidana penjara minimal 5 tahun
C. Penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban
D. Denda maksimal Rp 1 miliar
E. Hukuman mati bagi pelanggar
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 43 Premium
Perlindungan Hak Cipta atas program komputer di Indonesia masuk dalam kategori...
A. Paten
B. Rahasia Dagang
C. Desain Industri
D. Hak Cipta
E. Merek
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 44 Premium
Seorang pemohon mendaftarkan Desain Industri untuk sebuah bentuk kursi. Namun, terdapat desain kursi yang sama persis yang sudah dipublikasikan di majalah 2 tahun sebelum pendaftaran. Apa yang akan terjadi?
A. Sertifikat diterbitkan dengan catatan
B. Pemohon dikenakan denda
C. Permohonan dialihkan menjadi hak cipta
D. Permohonan ditolak karena tidak memenuhi unsur kebaruan
E. Permohonan tetap diterima karena tidak ada batasan publikasi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 45 Premium
Dalam pembentukan Satuan Tugas Penegakan Hukum KI, terdapat beberapa bidang utama. Manakah yang termasuk dalam bidang-bidang tersebut?
A. Pencegahan, Penegakan Hukum, Kerja Sama, Publikasi
B. Sertifikasi, Lisensi, Royalti, Banding
C. Pendaftaran, Ekspor, Impor, Litigasi
D. Hak Cipta, Paten, Merek, DTLST
E. Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Ajudikasi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 46 Premium
Berapa biaya yang dikenakan untuk pendaftaran Hak Cipta berdasarkan peraturan PNBP yang berlaku?
A. Gratis
B. Dikenakan biaya sesuai tarif PNBP yang berlaku
C. Rp 10.000.000
D. Tergantung nilai jual ciptaan
E. Rp 5.000.000
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 47 Premium
Dalam konteks perjanjian internasional, Indonesia merupakan anggota WTO (World Trade Organization). Oleh karena itu, Indonesia terikat untuk menerapkan standar perlindungan KI minimal yang diatur dalam...
A. Berne Convention
B. PCT
C. TRIPs Agreement
D. Paris Convention
E. Madrid Protocol
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 48 Premium
Perusahaan A melisensikan patennya kepada Perusahaan B. Namun, Perusahaan B melanggar batas wilayah yang ditentukan dalam kontrak lisensi. Tindakan apa yang dapat diambil oleh Perusahaan A?
A. Tidak bisa berbuat apa-apa
B. Mengajukan tuntutan pidana pencurian
C. Membatalkan paten
D. Menggugat secara perdata (wanprestasi)
E. Melaporkan ke Interpol
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 49 Premium
Apa perbedaan antara 'Pemeriksaan Formalitas' dan 'Pemeriksaan Substantif' dalam prosedur permohonan Paten?
A. Tidak ada perbedaan
B. Formalitas menilai substansi, substantif menilai administrasi
C. Formalitas untuk paten sederhana, substantif untuk paten biasa
D. Formalitas mengecek kelengkapan administrasi, substantif menilai kebaruan dan langkah inventif
E. Formalitas dilakukan setelah substantif
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 50 Premium
Selain melalui jalur pidana, pemilik hak Kekayaan Intelektual yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur perdata. Pengadilan manakah yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut?
A. Pengadilan Negeri
B. Pengadilan Niaga
C. Pengadilan Tata Usaha Negara
D. Pengadilan Tinggi
E. Mahkamah Konstitusi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses

Tips Lulus SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

  • Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
  • Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
  • Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
  • Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
  • Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.