Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan Pemula, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Polisi Kehutanan Pemula, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Polisi Kehutanan Pemula
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan Pemula berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
Pengetahuan Umum dan Teknis
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
Simulasi Tryout SKB CPNS Polisi Kehutanan Pemula
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan Pemula, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Polisi Kehutanan Pemula.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Polisi Kehutanan Pemula
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan Pemula.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah disebut...
A. Hutan Lindung
B. Hutan Suaka Alam
C. Hutan Produksi
D. Hutan Wisata
E. Hutan Konservasi
Jawaban: A
Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Soal 2
Tiga pilar utama dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah...
A. Pencagaran, Pelestarian, dan Pembudidayaan
B. Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan
C. Reboisasi, Rehabilitasi, dan Reklamasi
D. Perlindungan, Pengawetan, dan Pemanfaatan
E. Penjagaan, Pengawasan, dan Penindakan
Jawaban: D
Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1990 menyebutkan konservasi dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Soal 3
Menurut UU Nomor 18 Tahun 2013, perusakan hutan yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai struktur organisasi, tujuan tertentu, dan pembagian kerja yang jelas disebut sebagai...
A. Perusakan Hutan Secara Terorganisasi
B. Perusakan Hutan Secara Masif
C. Kejahatan Kehutanan
D. Pembalakan Liar
E. Pelanggaran Kehutanan
Jawaban: A
Pasal 1 angka 6 UU Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa perusakan hutan secara terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok yang mempunyai tujuan tertentu dan pembagian kerja yang jelas.
Soal 4
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pertama yang diperlukan di tempat kejadian perkara. Tindakan ini merupakan bagian dari...
A. Fungsi Preventif
B. Fungsi Penyidikan
C. Fungsi Preemtif
D. Fungsi Pengamanan
E. Fungsi Penegakan Hukum
Jawaban: D
Sesuai P.75/Menhut-II/2014, tugas Polisi Kehutanan meliputi melaksanakan pengamanan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, serta tindakan pertama yang diperlukan di TKP.
Soal 5
Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021, Kepolisian Khusus (Polsus) adalah instansi pemerintah yang oleh undang-undang diberi wewenang kepolisian khusus. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polsus berada di bawah koordinasi dan pengawasan teknis dari...
A. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
B. Kejaksaan Agung
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
D. Badan Intelijen Negara
E. TNI
Jawaban: C
Perpol Nomor 9 Tahun 2021 menegaskan bahwa Polri melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus (Polsus), termasuk Polisi Kehutanan.
Soal 6
Pasal berapa dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur mengenai status hutan yang terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak?
A. Pasal 20
B. Pasal 25
C. Pasal 5
D. Pasal 10
E. Pasal 15
Jawaban: C
Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa menurut statusnya hutan terdiri dari: a. Hutan Negara, b. Hutan Hak.
Soal 7
Salah satu nilai dasar (Core Values) ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah 'Loyal'. Manakah perilaku yang mencerminkan nilai tersebut?
A. Terbuka terhadap perubahan
B. Meningkatkan kompetensi diri
C. Membangun lingkungan kerja yang kondusif
D. Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945
E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan
Jawaban: D
Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, Core Values ASN BerAKHLAK mencakup Loyal yang salah satu panduan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah.
Soal 8
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, proses perubahan peruntukan kawasan hutan secara permanen dilakukan melalui mekanisme...
A. Penunjukan Kawasan Hutan
B. Pinjam Pakai Kawasan Hutan
C. Penggunaan Kawasan Hutan
D. Pelepasan Kawasan Hutan
E. Tukar Menukar Kawasan Hutan
Jawaban: D
PP Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 50 menyatakan bahwa pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan secara permanen.
Soal 9
Suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami disebut...
A. Taman Wisata Alam
B. Taman Hutan Raya
C. Cagar Alam
D. Taman Nasional
E. Suaka Margasatwa
Jawaban: C
Sesuai Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1990, Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
Soal 10
Dalam teknik pemadaman kebakaran hutan, metode pembuatan sekat bakar bertujuan untuk...
A. Memutus rantai bahan bakar agar api tidak menjalar
B. Mendinginkan suhu permukaan tanah
C. Mengalihkan arah angin
D. Memadamkan api secara langsung dengan air
E. Menghilangkan oksigen di area kebakaran
Jawaban: A
Sekat bakar merupakan jalur yang dibersihkan dari bahan bakar (serasah, rumput) sehingga api tidak memiliki media untuk merambat lebih jauh.
Soal 11
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 melarang setiap orang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin. Alat tersebut dikecualikan bagi...
A. Peneliti tanpa izin resmi
B. Wisatawan asing
C. Karyawan perusahaan pertambangan
D. Penduduk yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan untuk keperluan hidup sehari-hari bukan untuk kepentingan bisnis
E. Pendaki gunung
Jawaban: D
Pasal 12 huruf f UU Nomor 18 Tahun 2013 memberikan pengecualian bagi penduduk lokal yang menggunakan alat untuk kebutuhan hidup dasar, bukan komersial.
Soal 12
Apa yang dimaksud dengan patroli hutan secara fungsional oleh Polisi Kehutanan menurut P.75/Menhut-II/2014?
A. Patroli menggunakan alat pemantauan jarak jauh (drone)
B. Patroli rutin yang dilakukan berdasarkan wilayah kerja untuk mencegah gangguan hutan
C. Patroli hanya jika ada laporan kejadian
D. Patroli gabungan dengan TNI/Polri
E. Patroli yang melibatkan masyarakat umum
Jawaban: B
Patroli fungsional adalah patroli mandiri yang dilakukan oleh Polhut sebagai bagian dari tugas pokok perlindungan kawasan hutan di wilayah kerja masing-masing.
Soal 13
Berdasarkan Perpol Nomor 9 Tahun 2021, kelengkapan seragam dan atribut Polsus harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari...
A. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
B. Presiden
C. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
D. Gubernur
E. Menteri masing-masing instansi
Jawaban: A
Perpol Nomor 9 Tahun 2021 mengatur bahwa seragam, atribut, dan peralatan Polsus wajib menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kapolri.
Soal 14
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN terdiri atas jenis...
A. PNS dan Tenaga Ahli
B. PNS dan PPPK
C. PPPK dan Pekerja Harian Lepas
D. Pegawai Tetap dan Pegawai Honorer
E. PNS dan Pegawai Swasta
Jawaban: B
Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Soal 15
Kawasan hutan yang diperuntukkan guna melindungi komunitas tumbuhan dan/atau satwa beserta habitatnya yang khas dan memerlukan upaya pembinaan bagi keberlangsungan hidupnya disebut...
A. Zona Inti
B. Suaka Margasatwa
C. Taman Nasional
D. Hutan Lindung
E. Cagar Alam
Jawaban: B
Sesuai Pasal 1 angka 10 UU Nomor 5 Tahun 1990, Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa.
Soal 16
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai fungsi hutan yang meliputi...
A. Fungsi pertahanan keamanan
B. Fungsi pemukiman
C. Fungsi sosial dan budaya saja
D. Fungsi ekonomi saja
E. Fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi
Jawaban: E
Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 menegaskan pengoptimalan fungsi konservasi, lindung, dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.
Soal 17
Dalam pelaksanaan tugas lapangan, Polisi Kehutanan sering menggunakan alat navigasi berupa GPS. Apa kepanjangan dari GPS?
A. Global Positioning System
B. General Positioning System
C. Geographic Plotting System
D. General Point Satellite
E. Global Path System
Jawaban: A
Global Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi di permukaan bumi.
Soal 18
Menurut UU Nomor 18 Tahun 2013, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perusakan hutan selain Pejabat Polisi Negara RI adalah...
A. Anggota LSM
B. Satpam Perusahaan
C. Pejabat PNS Tertentu yang diberi wewenang khusus (PPNS)
D. Kepala Desa
E. Ketua Adat
Jawaban: C
Pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara RI dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan.
Soal 19
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, pengelolaan hutan meliputi kegiatan-kegiatan berikut, kecuali...
A. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
B. Pemanfaatan hutan
C. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
D. Pembangunan gedung perkantoran swasta di zona inti
E. Perlindungan hutan dan konservasi alam
Jawaban: D
Pengelolaan hutan mencakup perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, dan perlindungan. Pembangunan gedung swasta di zona inti dilarang.
Soal 20
Senjata api dinas yang digunakan oleh Polisi Kehutanan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan izin dari...
A. Pemerintah Daerah
B. Kejaksaan
C. Badan Intelijen Negara
D. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)
E. Kementerian Pertahanan
Jawaban: D
Penggunaan dan perizinan senjata api bagi Polisi Kehutanan (sebagai bagian dari Polsus) tunduk pada pengawasan dan izin dari Polri.
Soal 21 Premium
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur tentang pemberhentian ASN. Manakah yang termasuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri?
Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam...
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Kawasan pelestarian alam meliputi...
A. Hutan Mangrove
B. Hutan Produksi Tetap
C. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa
D. Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
Dalam manajemen penanggulangan kebakaran hutan, dikenal istilah 'Indeks Bahaya Kebakaran'. Komponen utama yang paling mempengaruhi indeks ini adalah...
A. Jumlah personil
B. Kedekatan sumber air
C. Cuaca (suhu, kelembapan, curah hujan, kecepatan angin)
Dalam sistem zonasi Taman Nasional menurut UU Nomor 5 Tahun 1990, zona yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia adalah...
UU Nomor 18 Tahun 2013 mengancam pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang melakukan pembalakan liar. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain denda juga dapat dikenai pidana tambahan berupa...
A. Hukuman mati bagi direksi
B. Permintaan maaf di media massa internasional
C. Pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan...
A. Pidana penjara seumur hidup
B. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, jangka waktu izin pemanfaatan hutan untuk kegiatan perhutanan sosial (seperti Hutan Desa atau Hutan Kemasyarakatan) adalah...
ASN yang menunjukkan kinerja sangat baik dan memiliki integritas tinggi dapat diberikan penghargaan berupa 'Kenaikan Pangkat Luar Biasa'. Hal ini diatur dalam...
Berdasarkan Permenhut P.75/Menhut-II/2014, Polisi Kehutanan memiliki wewenang untuk memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Tindakan ini disebut...
Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi disebut...
UU Nomor 18 Tahun 2013 melarang orang perseorangan melakukan pembalakan liar. Jika pelaku adalah 'pejabat' yang menyalahgunakan wewenangnya untuk membiarkan terjadinya perusakan hutan, sanksinya adalah...
A. Hanya sanksi teguran lisan
B. Pidana penjara ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum yang strategis (seperti bendungan atau jalan tol) dilakukan melalui skema...
A. Waqaf
B. Gadai lahan
C. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (sekarang disebut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan)
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan Pemula semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Kehutanan Pemula, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
SKB CPNS Polisi Kehutanan Pemula adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Polisi Kehutanan Pemula meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Polisi Kehutanan Pemula, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Polisi Kehutanan Pemula tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Polisi Kehutanan Pemula tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.