SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap

Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.

Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥

Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.

Materi Pokok SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.

  • Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
  • Kesiapsiagaan Bencana
  • Mitigasi Bencana
  • Peringatan Dini Bencana
  • Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya
  • Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat
  • Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat
  • Metode dan pengolahan data kaji cepat
  • Penentuan status keadaan darurat bencana
  • Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana
  • Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
  • Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
  • Rencana operasi penanganan darurat
  • Pengendalian operasi/komando penanganan
  • Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
  • Pemenuhan kebutuhan dasar
  • Perlindungan terhadap kelompok rentan
  • Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
  • Fasilitasi penanganan korban dan pengungsi bencana
  • Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
  • Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
  • Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana
  • Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan
  • Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan
  • Pengurangan risiko bencana

Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.

Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia

Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Kebencanaan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.

  • Soal sesuai materi pokok jabatan
  • Pembahasan detail & indikator kompetensi
  • Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon

Contoh Soal SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama.

Soal 1
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan definisi tersebut, manakah yang termasuk dalam kategori bencana nonalam?
A. Banjir bandang akibat curah hujan tinggi
B. Gempa bumi dan tsunami
C. Tanah longsor di daerah perbukitan
D. Konflik antar kelompok masyarakat
E. Kebakaran hutan akibat kegagalan teknologi
Jawaban: E
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), bencana dibagi menjadi tiga kategori: 1) Bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, dll.); 2) Bencana nonalam (gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit); dan 3) Bencana sosial (konflik sosial dan teror). Kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian industri atau kegagalan teknologi dikategorikan sebagai bencana nonalam[cite: 2675].
Soal 2
Dalam siklus penanggulangan bencana, tahap yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana melalui upaya fisik dan non-fisik sebelum bencana terjadi disebut sebagai...
A. Peringatan dini
B. Mitigasi
C. Tanggap darurat
D. Rehabilitasi dan rekonstruksi
E. Kesiapsiagaan
Jawaban: B
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini merupakan tahap prabencana.
Soal 3
Sistem peringatan dini yang efektif harus mencakup empat komponen utama. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan komponen tersebut?
A. Kesiapsiagaan dan kapasitas respons
B. Pengetahuan risiko bencana
C. Pencarian dan penyelamatan korban
D. Diseminasi dan komunikasi informasi
E. Pemantauan dan layanan peringatan
Jawaban: C
Menurut UNISDR, komponen sistem peringatan dini adalah: (1) pengetahuan risiko bencana, (2) pemantauan dan layanan peringatan, (3) diseminasi dan komunikasi informasi, (4) kesiapsiagaan dan kapasitas respons. Pencarian dan penyelamatan adalah bagian dari respons darurat, bukan komponen peringatan dini.
Soal 4
Dalam pelaksanaan kaji cepat (rapid assessment) pascabencana, informasi awal yang paling krusial untuk dikumpulkan dalam 24 jam pertama adalah...
A. Rencana detail tata ruang wilayah pascabencana
B. Jumlah korban meninggal dan akses jalan menuju lokasi bencana
C. Perhitungan detail kerugian ekonomi dan kerusakan bangunan per sektor
D. Dokumen kontrak kontraktor untuk rekonstruksi
E. Data historis bencana di wilayah tersebut
Jawaban: B
Informasi awal dalam kaji cepat difokuskan pada jumlah korban jiwa, kerusakan akses jalan, dan wilayah yang terisolasi karena data ini diperlukan segera untuk menentukan skala respons, membuka akses logistik, dan menyelamatkan korban. Data detail kerusakan bangunan dan kerugian ekonomi dikumpulkan pada tahap selanjutnya.
Soal 5
Status keadaan darurat bencana di suatu daerah ditetapkan oleh...
A. Kepala Pelaksana BPBD setempat
B. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
C. Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) TNI
D. Kepala daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) sesuai dengan skala bencana
E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) dan PP No. 21 Tahun 2008, penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota, Gubernur untuk tingkat provinsi, dan Presiden untuk tingkat nasional, sesuai dengan skala dan dampak bencana.
Soal 6
Dalam manajemen penanganan darurat, prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan yang sama tanpa diskriminasi, dengan prioritas utama diberikan kepada kelompok rentan, merupakan prinsip...
A. Kemanusiaan
B. Keberlanjutan
C. Koordinasi
D. Amanat
E. Profesionalisme
Jawaban: A
Prinsip kemanusiaan (humanity) dalam penanggulangan bencana menekankan pada upaya menyelamatkan nyawa manusia, mengurangi penderitaan, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Kelompok rentan (lansia, anak-anak, disabilitas, ibu hamil) mendapatkan prioritas sesuai dengan prinsip ini.
Soal 7
Kebutuhan dasar minimal yang harus dipenuhi bagi para pengungsi saat masa tanggap darurat, sesuai dengan standar Sphere Project, meliputi hal-hal berikut, KECUALI...
A. Pelayanan kesehatan dasar
B. Pembangunan rumah permanen
C. Tempat tinggal sementara (shelter)
D. Pangan dan gizi
E. Air bersih dan sanitasi
Jawaban: B
Standar Sphere Project (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response) mencakup empat bidang utama: (1) Air, sanitasi, dan higiene (WASH), (2) Pangan dan gizi, (3) Tempat tinggal dan permukiman, (4) Kesehatan. Pembangunan rumah permanen merupakan bagian dari rekonstruksi pascabencana, bukan kebutuhan dasar saat tanggap darurat.
Soal 8
Dalam rencana operasi penanganan darurat, sistem komando yang digunakan di Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai instansi dan organisasi dalam satu kesatuan komando sesuai regulasi BNPB disebut...
A. Sistem Manajemen Kejadian (SMK)
B. Sistem Koordinasi Terpusat (SKT)
C. Sistem Komando Operasi (SKO)
D. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB)
E. Sistem Operasi Terpadu (SOT)
Jawaban: D
Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) adalah sistem manajemen penanganan darurat yang digunakan untuk mengintegrasikan fasilitas, peralatan, personel, prosedur, dan komunikasi dalam satu struktur organisasi sesuai Peraturan BNPB Nomor 3 Tahun 2016[cite: 2694, 2695]. Penggunaan akronim SKPDB sangat penting untuk membedakannya secara administratif dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)[cite: 2696].
Soal 9
Dalam proses evakuasi korban bencana, prinsip utama yang harus diterapkan oleh tim SAR gabungan adalah...
A. Mengevakuasi seluruh korban tanpa triase
B. Menunggu perintah dari instansi tertinggi
C. Mendokumentasikan setiap proses untuk publikasi media
D. Utamakan keselamatan tim penyelamat
E. Evakuasi barang berharga korban terlebih dahulu
Jawaban: D
Prinsip utama dalam evakuasi adalah 'utamakan keselamatan penyelamat' karena penyelamat yang cedera akan menambah beban korban dan mengurangi kapasitas operasi. Setelah memastikan keselamatan tim, langkah selanjutnya adalah menyelamatkan korban dengan prioritas pada korban dengan kondisi paling kritis.
Soal 10
Kelompok rentan dalam penanggulangan bencana, berdasarkan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012, didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan?
A. Hanya penyandang disabilitas dan ibu hamil
B. Penduduk yang memiliki asuransi jiwa
C. Anak-anak, lansia, disabilitas, ibu hamil dan menyusui
D. Hanya anak-anak dan lansia
E. Seluruh penduduk di lokasi bencana
Jawaban: C
Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana mengklasifikasikan kelompok rentan meliputi: anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta masyarakat yang termarjinalkan secara sosial dan ekonomi.
Soal 11
Pemulihan segera prasarana dan sarana vital pascabencana difokuskan pada...
A. Pembangunan kembali semua gedung perkantoran
B. Perbaikan akses jalan utama, sistem air bersih dan jaringan listrik darurat
C. Pembangunan perumahan permanen untuk korban
D. Pembuatan taman kota sebagai ruang terbuka hijau
E. Penataan ulang tata ruang wilayah secara menyeluruh
Jawaban: B
Pemulihan dengan segera (early recovery) difokuskan pada pemulihan prasarana dan sarana vital yang mendukung fungsi dasar masyarakat dan pemerintahan, seperti akses jalan utama, air bersih, listrik, dan komunikasi. Pembangunan kembali fasilitas publik secara permanen termasuk dalam tahap rekonstruksi.
Soal 12
Tahap rehabilitasi pascabencana bertujuan untuk memulihkan pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai dengan sasaran utama...
A. Menetapkan status darurat bencana
B. Melakukan evakuasi massal terhadap penduduk
C. Normalisasi semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat
D. Memberikan bantuan darurat pangan secara berkelanjutan
E. Membangun kembali infrastruktur secara permanen agar lebih baik dari semula
Jawaban: C
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi kondisi masyarakat dan layanan dasar[cite: 2706]. Pembangunan kembali infrastruktur secara permanen dengan standar yang lebih baik termasuk dalam tahap rekonstruksi, bukan rehabilitasi[cite: 2706].
Soal 13
Pemulihan sosial pascabencana mencakup upaya untuk...
A. Mengaspal ulang jalan raya
B. Menanam kembali hutan yang gundul
C. Membangun kembali jembatan yang rusak
D. Melakukan trauma healing dan pemberdayaan masyarakat
E. Memperbaiki saluran irigasi
Jawaban: D
Pemulihan sosial berfokus pada aspek non-fisik, yaitu pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk trauma healing (psikososial), pemulihan jaringan sosial yang rusak, dan pemberdayaan masyarakat agar dapat kembali berfungsi normal dalam kehidupan bermasyarakat.
Soal 14
Dalam pengelolaan logistik kebencanaan, prinsip yang memastikan bahwa barang bantuan sampai tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas disebut prinsip...
A. 4T (Tepat Sasaran, Waktu, Jumlah, Kualitas)
B. 5C (Cepat, Cermat, Cerdas, Cekatan, Canggih)
C. 3A (Aman, Akurat, Andal)
D. Just in Time
E. First In First Out
Jawaban: A
Prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas) adalah prinsip dasar dalam manajemen logistik dan distribusi bantuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi bantuan serta menghindari penumpukan atau kekurangan di lokasi bencana.
Soal 15
Optimasi jaringan logistik kebencanaan bertujuan untuk...
A. Mempercepat aliran bantuan dan mengurangi waktu tunggu di titik kebutuhan
B. Menyimpan bantuan selama mungkin di gudang pusat
C. Menambah jumlah gudang tanpa perhitungan kebutuhan
D. Memperbanyak jumlah relawan logistik
E. Mengurangi jumlah jenis bantuan yang didistribusikan
Jawaban: A
Optimasi jaringan logistik bertujuan untuk mengefisienkan dan mempercepat aliran bantuan dari sumber (gudang pusat/provinsi) ke titik-titik kebutuhan (lokasi pengungsi) dengan mempertimbangkan kondisi geografis, infrastruktur, dan waktu tempuh, sehingga mengurangi waktu tunggu (lead time) penerimaan bantuan.
Soal 16
Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis masyarakat menekankan pada...
A. Pembangunan infrastruktur mewah untuk pariwisata
B. Menyerahkan sepenuhnya kepada sektor swasta
C. Ketergantungan penuh pada bantuan pemerintah pusat
D. Partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi risiko dan perencanaan aksi
E. Fokus pada penanganan darurat saja
Jawaban: D
PRB berbasis masyarakat (Community Based Disaster Risk Reduction/CBDRR) adalah pendekatan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengidentifikasi risiko, merencanakan, dan melaksanakan upaya pengurangan risiko karena merekalah yang paling rentan dan pertama kali merasakan dampak bencana.
Soal 17
Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BPBD, BPBD merupakan lembaga yang...
A. Hanya berfungsi saat terjadi bencana
B. Tidak memiliki kewenangan dalam penanganan darurat
C. Merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki struktur tersendiri
D. Berada di bawah koordinasi Dinas Sosial
E. Bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: C
Perpres No. 8 Tahun 2008 mengatur bahwa BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah lembaga pemerintah daerah yang dibentuk untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah dengan status sebagai badan, bukan bagian dari dinas, yang dipimpin oleh kepala pelaksana yang diangkat oleh kepala daerah.
Soal 18
Dalam metode pengolahan data kaji cepat, data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan korban dan saksi mata di lapangan termasuk dalam jenis data...
A. Data spasial
B. Data statistik
C. Data primer
D. Data kuantitatif
E. Data sekunder
Jawaban: C
Dalam metodologi kaji cepat, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, seperti wawancara, observasi, dan survei langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen atau instansi terkait (seperti data kependudukan, peta).
Soal 19
Rencana Kontijensi (Contingency Plan) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat...
A. Antisipatif untuk skenario bencana yang diperkirakan akan terjadi
B. Laporan keuangan pertanggungjawaban
C. Reaktif terhadap bencana yang telah terjadi
D. Dokumen hukum penetapan status darurat
E. Evaluasi pasca bencana
Jawaban: A
Rencana Kontijensi adalah dokumen perencanaan untuk menghadapi situasi darurat yang diperkirakan akan terjadi (berdasarkan analisis ancaman dan risiko), sehingga bersifat antisipatif dan proaktif. Berbeda dengan rencana operasi yang bersifat reaktif terhadap kejadian yang sudah terjadi.
Soal 20
Dalam melakukan fasilitasi penanganan korban dan pengungsi, peran utama pemerintah daerah adalah...
A. Melakukan koordinasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengelolaan pengungsi
B. Menyediakan seluruh dana bantuan dari APBD saja
C. Melakukan evakuasi secara mandiri tanpa melibatkan masyarakat
D. Membiarkan masyarakat mengurus dirinya sendiri
E. Hanya berperan sebagai pengawas bantuan pihak asing
Jawaban: A
Peran utama pemerintah daerah dalam fasilitasi adalah koordinasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pengelolaan pengungsi. Pemerintah tidak semata-mata menjadi pelaksana tunggal (bisa bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan), tetapi memiliki tanggung jawab koordinasi dan penjaminan hak korban.
Soal 21 Premium
Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan, data yang dikumpulkan dalam waktu 24 jam pertama pascabencana yang mencakup informasi korban dan kerusakan signifikan disebut...
A. Data Spasial
B. Data Awal (Dawal)
C. Data Cepat (Dacep)
D. Data Dinamis
E. Data Sektoral
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 22 Premium
Dalam metodologi kaji cepat, teknik 'purposive sampling' digunakan untuk memilih informan kunci. Tujuan utama penggunaan teknik ini adalah...
A. Menghemat biaya perjalanan tim
B. Menghindari wawancara dengan korban langsung
C. Mempercepat proses wawancara tanpa perlu analisis
D. Mendapatkan informasi akurat dari sumber yang berkompeten dan mengetahui kondisi lapangan
E. Mewakili seluruh populasi secara statistik
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 23 Premium
Penetapan status darurat bencana memiliki konsekuensi hukum dan operasional. Salah satu konsekuensi utama setelah status darurat ditetapkan adalah...
A. Penyerahan wewenang penuh kepada TNI
B. Pembebasan seluruh biaya rumah sakit oleh pemerintah pusat
C. Mobilisasi sumber daya daerah dan pembentukan pos komando penanganan darurat
D. Penutupan akses media massa
E. Penghentian semua aktivitas pemerintahan
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 24 Premium
Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 14 Tahun 2018 tentang Manajemen Posko Penanggulangan Bencana, struktur organisasi Posko Utama (Posko Induk) dalam sistem komando penanganan darurat terdiri dari unsur...
A. Komandan, Unsur Operasi, Perencanaan, Logistik, serta Administrasi dan Keuangan
B. Tim Verifikator, Tim Distribusi, dan Tim Keamanan
C. Seksi Operasi dan Seksi Humas saja
D. Tim Medis, Tim SAR, dan Tim Dapur Umum
E. Komandan, Wakil Komandan, dan Sekretaris
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 25 Premium
Dalam penanganan korban bencana, penerapan sistem triage (pemilahan) di lokasi kejadian bertujuan untuk...
A. Mengelompokkan korban berdasarkan usia untuk evakuasi
B. Memisahkan korban meninggal untuk proses identifikasi
C. Menentukan prioritas penanganan medis berdasarkan tingkat keparahan cedera dan peluang hidup
D. Membedakan korban warga negara asing dan lokal
E. Memilah korban berdasarkan status asuransi kesehatan
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 26 Premium
Analisis kebutuhan dasar (rapid needs assessment) saat tanggap darurat harus mempertimbangkan aspek 'access'. Apa yang dimaksud dengan 'access' dalam konteks ini?
A. Kemudahan akses bagi jurnalis untuk meliput
B. Kemampuan menjangkau lokasi pengungsi dan korban akibat kondisi infrastruktur dan keamanan
C. Hak korban untuk mendapatkan informasi
D. Tersedianya akses jalan tol menuju lokasi bencana
E. Ketersediaan akses internet dan komunikasi bagi tim humas
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 27 Premium
Dalam proses perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, prinsip 'Build Back Better' (BBB) yang digaungkan oleh PBB dan BNPB menekankan pada...
A. Mengutamakan pembangunan fisik daripada sosial
B. Membangun kembali dengan biaya termurah
C. Mengembalikan kondisi persis seperti sebelum bencana
D. Membangun dengan arsitektur modern dan mewah
E. Membangun kembali infrastruktur yang lebih tahan bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 28 Premium
Pemulihan ekonomi pascabencana dapat dilakukan melalui stimulasi kegiatan produktif. Contoh intervensi yang tepat untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak adalah...
A. Memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM terdampak
B. Membangun mal dan pusat perbelanjaan baru
C. Memberikan bantuan tunai langsung tanpa syarat
D. Mendorong korban untuk menjual aset yang tersisa
E. Menutup akses pasar sementara untuk evaluasi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 29 Premium
Dalam pengelolaan logistik kebencanaan, sistem 'push system' dan 'pull system' membedakan cara distribusi. 'Push system' biasanya diterapkan pada fase...
A. Fase pemulihan ekonomi jangka panjang
B. Fase kesiapsiagaan untuk penggantian stok
C. Fase rekonstruksi untuk material bangunan
D. Fase rehabilitasi untuk pembangunan permanen
E. Tanggap darurat awal (fase kritis) karena kebutuhan bersifat mendesak dan prediktif
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 30 Premium
Optimasi jaringan logistik dapat menggunakan pendekatan 'humanitarian logistics' yang memanfaatkan konsep 'last mile delivery'. Tantangan utama dalam 'last mile delivery' pada bencana adalah...
A. Harga logistik yang mahal di pasar bebas
B. Kelebihan stok bantuan di gudang pusat
C. Kurangnya tenaga administrasi di kantor
D. Infrastruktur rusak dan lokasi pengungsi yang sulit dijangkau
E. Banyaknya dokumen perizinan impor bantuan
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 31 Premium
Konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbeda dengan manajemen bencana tradisional yang cenderung reaktif. PRB menekankan pada...
A. Pengelolaan data korban yang akurat
B. Peningkatan kapasitas respons darurat semata
C. Penanganan konflik sosial pasca bencana
D. Pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa kajian risiko
E. Pengurangan ancaman, kerentanan, dan peningkatan kapasitas secara sistematis
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 32 Premium
Dalam melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, penggunaan teknologi 'Citizen Science' (pelaporan warga) dapat menjadi metode yang efektif. Kelemahan utama dari metode ini adalah...
A. Biaya operasional yang sangat mahal
B. Hanya bisa digunakan di daerah perkotaan
C. Membutuhkan waktu lama untuk pengumpulan data
D. Tidak dapat menjangkau daerah terpencil
E. Potensi bias informasi dan rendahnya validitas data jika tidak diverifikasi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 33 Premium
Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Pascabencana, metode yang digunakan untuk menghitung kerusakan fisik (bangunan, infrastruktur) adalah dengan menghitung...
A. Nilai jual aset sebelum bencana
B. Nilai asuransi aset
C. Nilai pajak bumi dan bangunan (PBB)
D. Nilai biaya penggantian atau perbaikan (replacement cost) berdasarkan harga satuan standar
E. Nilai historis aset saat pembangunan pertama
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 34 Premium
Informasi awal dalam kaji cepat yang menjadi indikator kunci untuk menentukan skala bencana (darurat kabupaten, provinsi, atau nasional) adalah...
A. Nilai kerugian ekonomi total
B. Luas lahan pertanian yang terdampak saja
C. Jumlah relawan yang datang
D. Jumlah bantuan internasional yang masuk
E. Jumlah korban meninggal, pengungsi, dan tingkat kerusakan infrastruktur vital
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 35 Premium
Dalam pelaksanaan kaji cepat, tim sering menggunakan metode 'Rapid Rural Appraisal (RRA)' atau 'Participatory Rural Appraisal (PRA)'. Perbedaan utama antara RRA dan PRA adalah...
A. RRA untuk perkotaan, PRA untuk pedesaan
B. RRA digunakan untuk bencana alam, PRA untuk bencana sosial
C. RRA menggunakan teknologi digital, PRA menggunakan manual
D. RRA memakan waktu lebih lama dibandingkan PRA
E. RRA lebih bersifat ekstraktif oleh tim ahli, PRA lebih partisipatif dan memberdayakan masyarakat
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 36 Premium
Peran pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana sesuai UU No. 24 Tahun 2007 mencakup kewenangan...
A. Penetapan status darurat bencana tingkat kabupaten
B. Pelaksanaan evakuasi mandiri di lokasi bencana
C. Penetapan kebijakan nasional dan pengelolaan bantuan luar negeri
D. Pengangkatan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
E. Pengelolaan dana siap pakai di tingkat kabupaten/kota
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 37 Premium
Perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi bencana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012. Salah satu bentuk perlindungan yang wajib disediakan di pengungsian adalah...
A. Kursus bahasa asing
B. Sekolah formal berstandar internasional
C. Lapangan sepak bola mini
D. Pusat perbelanjaan untuk anak
E. Ruang ramah anak atau tempat bermain anak yang aman
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 38 Premium
Dalam pemulihan segera prasarana vital pascabencana, prioritas utama perbaikan infrastruktur harus difokuskan pada aset-aset yang...
A. Memiliki fungsi vital dan kritis bagi kehidupan masyarakat serta kelancaran distribusi bantuan
B. Merupakan milik pejabat pemerintah daerah
C. Memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi
D. Berada di lokasi yang paling ramai dikunjungi wisatawan
E. Memiliki biaya perbaikan termurah
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 39 Premium
Dalam fasilitasi penanganan korban dan pengungsi, hak dasar yang ditekankan dalam standar kemanusiaan internasional (Sphere Project) untuk menjamin martabat pengungsi adalah...
A. Hak untuk memilih pemimpin daerah di lokasi pengungsian
B. Hak untuk memiliki kendaraan pribadi selama masa darurat
C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan tetap di wilayah terdampak
D. Hak atas privasi, perlindungan martabat, dan akses sanitasi yang layak
E. Hak untuk membawa senjata tajam demi keamanan mandiri
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 40 Premium
Dalam perencanaan rekonstruksi pasca bencana, analisis tata ruang yang didasarkan pada peta risiko bencana menjadi sangat krusial untuk menentukan...
A. Lokasi relokasi permukiman yang aman dari ancaman bencana
B. Harga jual properti setelah rekonstruksi
C. Nama-nama jalan yang baru
D. Jumlah anggaran yang diperlukan
E. Warna cat bangunan yang estetis
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 41 Premium
Pemulihan dan peningkatan sumber daya alam pascabencana dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis ekosistem (Eco-DRR). Contoh penerapan pendekatan ini adalah...
A. Pengerukan pasir laut untuk bahan bangunan
B. Penebangan pohon untuk kayu rekonstruksi
C. Pembangunan hotel di area sempadan pantai
D. Pembangunan tembok laut beton di sepanjang pantai
E. Rehabilitasi hutan mangrove di kawasan pesisir untuk meredam gelombang tsunami dan abrasi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 42 Premium
Kesiapsiagaan bencana didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui...
A. Penyaluran dana kompensasi kepada korban
B. Perbaikan kerusakan pasca bencana
C. Pengorganisasian, pelatihan, penyiapan sumber daya, dan perencanaan kontijensi
D. Penegakan hukum terhadap pelanggar tata ruang
E. Pembangunan fisik gedung tahan gempa
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 43 Premium
Sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif harus bersifat 'end to end' dan 'people centered'. Maksud dari 'people centered' adalah...
A. Peringatan hanya disebarkan melalui tokoh masyarakat
B. Masyarakat menjadi subjek aktif yang memahami, menerima, dan merespon peringatan sesuai kapasitasnya
C. Sistem hanya boleh dioperasikan oleh masyarakat sipil, bukan pemerintah
D. Hanya masyarakat perkotaan yang menjadi sasaran
E. Masyarakat diwajibkan membeli alat pendeteksi sendiri
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 44 Premium
Dalam kajian risiko bencana yang menjadi dasar mitigasi, analisis kerentanan (vulnerability) tidak hanya mencakup kerentanan fisik, tetapi juga kerentanan...
A. Tektonik dan vulkanik
B. Sosial, ekonomi, dan lingkungan
C. Astronomis dan geologis
D. Meteorologi dan klimatologi
E. Hidrologi dan oseanografi
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 45 Premium
Langkah awal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kaji cepat (rapid assessment) setelah tim tiba di lokasi bencana adalah...
A. Memastikan keselamatan tim dan berkoordinasi dengan otoritas setempat
B. Langsung menyebarkan kuesioner ke rumah-rumah penduduk
C. Mencari penginapan yang nyaman untuk tim
D. Mengambil sampel air sungai untuk uji laboratorium
E. Menerbitkan laporan akhir
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 46 Premium
Konsep Dasar Penanggulangan Bencana di Indonesia menganut paradigma yang bergeser dari 'responsif' ke 'preventif'. Implementasi dari paradigma preventif yang paling strategis adalah...
A. Mempercepat waktu respons evakuasi
B. Mengarusutamakan PRB dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang
C. Membangun posko di setiap kecamatan
D. Meningkatkan jumlah personel SAR
E. Menambah stok logistik di gudang
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 47 Premium
Dalam pelaksanaan evakuasi, dikenal istilah 'evakuasi mandiri' dan 'evakuasi terstruktur'. Evakuasi mandiri sangat efektif jika...
A. Bencana terjadi pada malam hari
B. Lokasi bencana berada di perkotaan
C. Pemerintah menyediakan kendaraan besar
D. Masyarakat memiliki kapasitas, pengetahuan, dan jalur evakuasi yang jelas
E. Terdapat dana kompensasi yang besar
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 48 Premium
Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, khususnya kebutuhan air bersih, memiliki standar minimal menurut Sphere Project. Berapa liter air bersih per orang per hari yang direkomendasikan untuk konsumsi, memasak, dan kebersihan dasar dalam situasi darurat?
A. 5 - 7,5 liter
B. 15 - 20 liter
C. 25 - 30 liter
D. 10 - 12 liter
E. 35 - 40 liter
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 49 Premium
Dalam pengelolaan logistik, analisis kebutuhan pangan menggunakan metode 'Food Consumption Score' (FCS) bertujuan untuk...
A. Mengukur keragaman dan frekuensi konsumsi pangan rumah tangga
B. Menentukan jadwal distribusi makanan jadi
C. Menimbang berat badan pengungsi
D. Menghitung jumlah kalori per kapita
E. Menentukan harga pasar bahan pokok
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses
Soal 50 Premium
Rencana operasi penanganan darurat harus disusun berdasarkan skenario bencana. Komponen kunci dalam rencana operasi yang berfungsi sebagai 'blueprint' alokasi sumber daya dan penentuan tindakan adalah...
A. Katalog peralatan dapur umum
B. Daftar nama relawan
C. Desain logo posko
D. Foto lokasi wisata
E. Prosedur Tetap (Protap) atau Standard Operating Procedure (SOP)
🔒 Soal Premium
Upgrade untuk melihat pembahasan lengkap
Buka Akses

Tips Lulus SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama

Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.

  • Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
  • Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
  • Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
  • Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
  • Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.

Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebencanaan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.

Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama

SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Kebencanaan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.