SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Jaksa Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama.
Soal 1
Asas yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan disebut...
A. Asas Ne Bis In Idem
B. Asas Legalitas
C. Asas Culpabilitas
D. Asas Praduga Tak Bersalah
E. Asas Teritorial
Jawaban: B
Asas Legalitas (Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama dan diakui secara fundamental dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai jaminan kepastian hukum.
Soal 2
Dalam hukum acara pidana, surat perintah yang dikeluarkan oleh Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebut...
A. Penyitaan
B. Prapenuntutan
C. Dakwaan
D. Replik
E. Eksekusi
Jawaban: E
Berdasarkan KUHAP, Jaksa selaku pelaksana putusan hakim (eksekutor) mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) untuk menjalankan eksekusi.
Soal 3
Sumber hukum perdata tertulis yang menjadi rujukan utama dalam perkara kebendaan dan perikatan di Indonesia adalah...
A. UU No. 5 Tahun 1960
B. Staatsblad No. 23 Tahun 1847
C. Reglement op de Rechtsvordering
D. HIR
E. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Jawaban: E
Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan rujukan utama hukum perdata materiil di Indonesia.
Soal 4
Jaksa dapat bertindak sebagai kuasa dari instansi pemerintah atau BUMN/BUMD dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Dalam kapasitas ini, Jaksa disebut sebagai...
A. Kurator Negara
B. Jaksa Pengacara Negara
C. Oditurat Militer
D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
E. Penuntut Umum Tinggi
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan di bidang Perdata dan TUN bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Soal 5
Unsur utama yang membedakan tindak pidana materiil dengan tindak pidana formil adalah...
A. Status subjek hukum
B. Akibat yang dilarang oleh undang-undang
C. Niat pelaku
D. Alat bukti yang digunakan
E. Tempat kejadian perkara
Jawaban: B
Tindak pidana materiil menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang (misal: pembunuhan), sedangkan tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang (misal: pencurian).
Soal 6
Prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya disebut...
A. Rebus Sic Stantibus
B. Pacta Sunt Servanda
C. Jus Cogens
D. Ex Aequo et Bono
E. Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt
Jawaban: E
Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt berarti perjanjian internasional tidak memberikan hak atau kewajiban pada negara ketiga tanpa persetujuan negara tersebut.
Soal 7
Objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah...
A. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri
B. Keputusan Tata Usaha Negara
C. Perjanjian Kerjasama Instansi
D. Peraturan Perundang-undangan
E. Sengketa Waris
Jawaban: B
Sesuai UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009, objek sengketa TUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
Soal 8
Asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara disebut...
A. Asas Akuntabilitas
B. Asas Publisitas
C. Asas Retroaktif
D. Asas Fiksi Hukum
E. Asas Kepastian Hukum
Jawaban: D
Asas Fiksi Hukum (Presumptio Iures de Iure) menganggap semua orang tahu hukum sehingga ketidaktahuan hukum tidak memaafkan seseorang (Ignorantia juris non excusat).
Soal 9
Pihak yang berwenang mengajukan Kasasi demi kepentingan hukum adalah...
A. Jaksa Agung
B. Ketua Pengadilan Negeri
C. Menteri Hukum dan HAM
D. Terdakwa
E. Penasihat Hukum
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 259 KUHAP, Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung.
Soal 10
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu disebut...
A. PKWTT
B. Outsourcing
C. Kemitraan
D. Magang
E. PKWT
Jawaban: E
PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
Soal 11
Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi disebut...
A. Desain Industri
B. Hak Cipta
C. Paten
D. Merek
E. Rahasia Dagang
Jawaban: C
Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2016, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi.
Soal 12
Berikut ini yang merupakan unsur-unsur terbentuknya suatu negara menurut Konvensi Montevideo 1933 adalah...
A. Rakyat, wilayah, pemerintah, dan kemampuan menjalin hubungan internasional
B. Rakyat, wilayah, dan bendera
C. Wilayah, kedaulatan, dan mata uang
D. Rakyat, wilayah, dan pengakuan de jure
E. Pemerintah, militer, dan hukum
Jawaban: A
Unsur konstitutif negara meliputi rakyat yang menetap, wilayah yang pasti, pemerintah yang berdaulat, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.
Soal 13
Asas 'Lex Specialis Derogat Legi Generali' memiliki arti...
A. Semua orang sama di mata hukum
B. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum
C. Hukum yang baru mengesampingkan hukum lama
D. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum rendah
E. Hukum tidak berlaku surut
Jawaban: B
Asas ini bermakna hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum jika mengatur objek yang sama.
Soal 14
Teori kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya tekanan sosial saat individu tidak mampu mencapai tujuan sukses melalui cara legal disebut...
A. Teori Labeling
B. Teori Pilihan Rasional
C. Teori Asosiasi Diferensial
D. Teori Kontrol Sosial
E. Teori Anomie
Jawaban: E
Teori Anomie (Strain Theory) dari Robert Merton menekankan pada ketegangan antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia.
Soal 15
Dalam sosiologi hukum, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat disebut dengan istilah...
A. Social Engineering
B. Social Order
C. Social Justice
D. Social Conflict
E. Social Control
Jawaban: A
Roscoe Pound mengemukakan konsep 'Law as a tool of social engineering' di mana hukum digunakan secara sadar untuk mengubah pola perilaku masyarakat.
Soal 16
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), hak atas tanah yang memberikan wewenang untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian disebut...
A. Hak Guna Usaha
B. Hak Pakai
C. Hak Guna Bangunan
D. Hak Milik
E. Hak Sewa
Jawaban: A
HGU (Hak Guna Usaha) diberikan untuk usaha pertanian, peternakan, atau perikanan di atas tanah negara.
Soal 17
Istilah hukum 'Plea Bargaining' dalam sistem peradilan pidana sering dikaitkan dengan...
A. Gugatan perdata
B. Eksepsi terdakwa
C. Pembuktian terbalik
D. Negosiasi pengakuan bersalah
E. Upaya hukum banding
Jawaban: D
Plea Bargaining adalah negosiasi antara jaksa dan terdakwa di mana terdakwa mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau hukuman.
Soal 18
Pada penguasaan komputer untuk tugas kejaksaan, sistem informasi yang digunakan untuk administrasi perkara tindak pidana umum secara terintegrasi adalah...
A. E-Katalog
B. SIPD
C. CMS Kejaksaan
D. SISHUMHAM
E. OSS
Jawaban: C
CMS (Case Management System) adalah sistem yang digunakan Kejaksaan untuk mendokumentasikan dan memonitor tahapan penanganan perkara.
Soal 19
Nilai statistik yang menunjukkan angka yang paling sering muncul dalam sebuah data distribusi kasus tindak pidana disebut...
A. Modus
B. Deviasi
C. Mean
D. Median
E. Varian
Jawaban: A
Modus adalah nilai atau data yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi dalam sekumpulan data.
Soal 20
Dalam visum et repertum, luka yang disebabkan oleh persentuhan tubuh dengan benda tumpul yang mengakibatkan kerusakan jaringan di bawah kulit tanpa putusnya kontinuitas kulit disebut...
A. Luka Tembak
B. Luka Lecet
C. Luka Iris
D. Luka Tusuk
E. Luka Memar
Jawaban: E
Luka memar terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di bawah kulit akibat benda tumpul tanpa menyebabkan kulit robek.
Soal 21 Premium
Jaksa memiliki asas 'Dominus Litis' yang berarti...
A. Jaksa adalah pembela negara
B. Jaksa adalah pelaksana penetapan hakim
C. Jaksa bersifat satu dan tidak terpisahkan
D. Jaksa adalah pemilik atau pengendali perkara
E. Jaksa adalah penegak keadilan
Soal 22 Premium
Berdasarkan UU Kejaksaan No. 11 Tahun 2021, Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Manakah tindak pidana yang secara spesifik menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan?
A. Pencurian dengan pemberatan
B. Lalu lintas
C. Penghinaan ringan
D. Penyalahgunaan narkotika tingkat pengguna
E. Tindak Pidana Korupsi
Soal 23 Premium
Dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), terdapat pergeseran paradigma pemidanaan yang dikenal dengan...
A. Deterrence effect (Pencegahan) tanpa rehabilitasi
B. Hukum rimba
C. Pembalasan mutlak
D. Keadilan Retributif murni
E. Keadilan Korektif, Restoratif, dan Rehabilitatif
Soal 24 Premium
Penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Jaksa dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku disebut...
A. Rehabilitasi
B. Diversi
C. Abolisi
D. Restorative Justice
E. Deponering
Soal 25 Premium
Dalam perkara pidana internasional, kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan (Most serious crimes) menurut Statuta Roma adalah...
A. Pencurian uang negara
B. Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
C. Perdagangan satwa langka
D. Penyelundupan manusia
E. Peretasan data internasional
Soal 26 Premium
Menurut UU No. 26 Tahun 2000, Jaksa Agung memiliki wewenang sebagai penyidik dalam perkara...
A. Terorisme internasional
B. Narkotika jaringan internasional
C. Pelanggaran HAM Berat
D. Pencucian uang
E. Korupsi di lingkungan kementerian
Soal 27 Premium
Dalam Hukum Perjanjian, asas yang menyatakan bahwa para pihak bebas menentukan isi, bentuk, maupun syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan disebut...
A. Asas Itikad Baik
B. Asas Konsensualisme
C. Asas Kepastian Hukum
D. Asas Kepribadian
E. Asas Kebebasan Berkontrak
Soal 28 Premium
Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk ahli waris dalam garis lurus yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris melalui wasiat disebut...
A. Legitieme Portie
B. Wasiat
C. Inbreng
D. Fidei Commis
E. Codicil
Soal 29 Premium
Wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar disebut...
A. Constitutional Complaint
B. Executive Review
C. Judicial Review
D. Legislative Review
E. Impeachment
Soal 30 Premium
Dalam hukum adat, persekutuan hukum yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu keturunan yang sama disebut persekutuan...
A. Teritorial
B. Kolektif
C. Genealogis
D. Regional
E. Fungsional
Soal 31 Premium
Jaksa sebagai Penuntut Umum berwenang melakukan 'Prapenuntutan'. Apa yang dimaksud dengan Prapenuntutan?
A. Melakukan penangkapan ulang
B. Melakukan perdamaian di tingkat kepolisian
C. Tindakan jaksa untuk menyempurnakan berkas perkara hasil penyidikan
D. Menyusun nota pembelaan
E. Membacakan putusan hakim
Soal 32 Premium
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pengurusan perseroan adalah...
A. Dewan Komisaris
B. RUPS
C. Direksi
D. Pemegang Saham Minoritas
E. Manajer Operasional
Soal 33 Premium
Zonasi laut di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk eksploitasi sumber daya alam hayati dan non-hayati hingga 200 mil laut dari garis pangkal disebut...
A. Laut Lepas
B. Landas Kontinen
C. Zona Ekonomi Eksklusif
D. Laut Teritorial
E. Zona Tambahan
Soal 34 Premium
Doktrin hukum yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness for the greatest number) adalah...
A. Hukum Alam
B. Realisme Hukum
C. Mazhab Sejarah
D. Positivisme Hukum
E. Utilitarianisme
Soal 35 Premium
Dalam penelitian hukum, metode yang menggunakan pendekatan dengan melihat norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku (law in books) disebut...
A. Penelitian Kualitatif lapangan
B. Penelitian Normatif
C. Penelitian Sosiologis
D. Penelitian Empiris
E. Penelitian Deskriptif analitis
Soal 36 Premium
Penalaran hukum yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum disebut...
A. Silogisme
B. Analogi
C. Abduksi
D. Deduksi
E. Induksi
Soal 37 Premium
Manakah yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi berupa 'Kerugian Keuangan Negara' menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001?
A. Pasal 5 (Suap)
B. Pasal 2 dan Pasal 3
C. Pasal 11 (Gratifikasi)
D. Pasal 8 (Penggelapan dalam jabatan)
E. Pasal 12 huruf e (Pemerasan)
Soal 38 Premium
Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg yang menganut asas...
A. Asas Ultra Petita
B. Asas Ius Curia Novit
C. Asas Actori Incumbit Probatio
D. Asas In Dubio Pro Reo
E. Asas Audi Et Alteram Partem
Soal 39 Premium
Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021, Jaksa Agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Wewenang ini disebut...
A. Remisi
B. Deponering
C. Rehabilitasi
D. Abolisi
E. Grasi
Soal 40 Premium
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa/pemerintah dalam ranah perdata disebut...
A. Wanprestasi
B. Korupsi
C. Penyalahgunaan wewenang
D. Onrechtmatige Overheidsdaad
E. Maladministrasi
Soal 41 Premium
Berikut adalah urutan kekuatan alat bukti dalam hukum acara perdata dari yang paling utama hingga pendukung adalah...
A. Pengakuan, Sumpah, Saksi, Tulisan, Persangkaan
B. Keterangan Ahli, Tulisan, Saksi, Sumpah
C. Saksi, Tulisan, Sumpah, Pengakuan, Persangkaan
D. Tulisan, Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah
E. Sumpah, Pengakuan, Saksi, Tulisan, Persangkaan
Soal 42 Premium
Upaya paksa berupa penahanan dalam tingkat penyidikan dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama...
A. 40 hari
B. 20 hari
C. 60 hari
D. 120 hari
E. 90 hari
Soal 43 Premium
Dalam Kriminologi, teori yang memandang bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok intim disebut...
A. Teori Ekologi
B. Teori Konflik
C. Teori Differential Association
D. Teori Psikoanalisis
E. Teori Biologis
Soal 44 Premium
Trias Politica yang diterapkan di Indonesia menempatkan Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang harus bebas dari pengaruh...
A. Militer
B. Organisasi advokat
C. Hukum internasional
D. Pers dan media
E. Kekuasaan pihak manapun
Soal 45 Premium
Penyerahan oleh suatu negara kepada negara lain atas seseorang yang dituduh atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan disebut...
A. Ratifikasi
B. Deportasi
C. Ekstradisi
D. Eksploitasi
E. Suaka
Soal 46 Premium
Dalam KUHP Baru (UU 1/2023), pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan pidana...
A. Pokok murni
B. Bayangan
C. Tambahan
D. Khusus
E. Pengganti
Soal 47 Premium
Jaksa dapat melakukan penuntutan perkara pelanggaran ekonomi. Berikut yang merupakan dasar hukum tindak pidana ekonomi adalah...
A. UU Perbankan
B. UU Korupsi
C. UU Pasar Modal
D. UU Darurat No. 7 Tahun 1955
E. UU Antimonopoli
Soal 48 Premium
Salah satu etika profesi Jaksa adalah dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Jika melanggar, Jaksa dikenakan sanksi berdasarkan...
A. Kode Perilaku Jaksa
B. Kode Etik Hakim
C. Kode Etik Advokat
D. Peraturan Kapolri
E. Sumpah Pemuda
Soal 49 Premium
Alat bukti elektronik (Digital Evidence) dalam tindak pidana korupsi diakui sebagai perluasan dari alat bukti...
A. Keterangan Saksi
B. Keterangan Terdakwa
C. Keterangan Ahli
D. Petunjuk
E. Surat
Soal 50 Premium
Istilah 'Legal Standing' dalam sebuah proses persidangan merujuk pada...
A. Hierarki peraturan
B. Kedudukan tempat duduk hakim
C. Tingkat pendidikan jaksa
D. Hak gugat atau kedudukan hukum
E. Status kewarganegaraan terdakwa
Tips Lulus SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Jaksa Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama
SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Jaksa Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.