SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Ruang Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Ruang Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh...
A. Masyarakat Adat
B. Negara
C. Pemerintah Daerah
D. Presiden Republik Indonesia
E. Kementerian ATR/BPN
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 2 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Soal 2
Jangka waktu paling lama yang diberikan untuk Hak Guna Usaha (HGU) untuk pertama kalinya menurut regulasi pertanahan di Indonesia adalah...
A. 40 tahun
B. 25 tahun
C. 20 tahun
D. 35 tahun
E. 50 tahun
Jawaban: D
Menurut Pasal 29 UUPA No. 5 Tahun 1960 dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 18 Tahun 2021, Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun.
Soal 3
Pendaftaran tanah diselenggarakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan utama untuk...
A. Mengambil alih tanah terlantar oleh negara secara otomatis
B. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak
C. Membatasi kepemilikan tanah oleh masyarakat
D. Menarik investor asing untuk membeli tanah di Indonesia
E. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.
Soal 4
Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain disebut...
A. Hak Pakai
B. Hak Sewa
C. Hak Guna Bangunan
D. Hak Milik
E. Hak Pengelolaan
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 41 UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain.
Soal 5
Subjek yang DAPAT mempunyai Hak Milik atas tanah di Indonesia menurut UUPA adalah...
A. Warga Negara Asing
B. Warga Negara Indonesia tunggal
C. Badan Hukum Asing
D. Perusahaan Multinasional
E. Semua Warga Negara Asing yang menetap di Indonesia
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 21 UUPA No. 5 Tahun 1960, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) tunggal yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah.
Soal 6
Kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan sering dikenal dengan istilah...
A. Sertifikasi Tanah
B. Reforma Agraria
C. Pengadaan Tanah
D. Konsolidasi Tanah
E. Tata Ruang Tanah
Jawaban: B
Sesuai Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses.
Soal 7
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi ruang mencakup...
A. Permukaan bumi yang berada di daratan dan ruang udara di atasnya
B. Ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah
C. Ruang darat, ruang laut, dan ruang dalam bumi saja
D. Seluruh wilayah geografis tempat manusia melakukan kegiatan
E. Hanya ruang darat dan ruang laut
Jawaban: B
Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan Ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup.
Soal 8
Penyelenggaraan penataan ruang harus memadukan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan asas...
A. Keterpaduan
B. Keberlanjutan
C. Keterbukaan
D. Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan
E. Kepastian Hukum dan Keadilan
Jawaban: A
Berdasarkan Penjelasan UU No. 26 Tahun 2007, Asas Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Soal 9
Berdasarkan sistemnya, penataan ruang diklasifikasikan ke dalam...
A. Sistem wilayah dan sistem internal perkotaan
B. Kawasan strategis dan kawasan reguler
C. Ruang darat, laut, dan udara
D. Wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
E. Kawasan lindung dan kawasan budi daya
Jawaban: A
Pasal 4 UU No. 26 Tahun 2007 mengklasifikasikan penataan ruang berdasarkan sistemnya atas: sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
Soal 10
Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) mengubah beberapa ketentuan dalam UU Penataan Ruang. Salah satu prinsip utama perubahannya adalah penekanan pada...
A. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha
B. Pembatasan hak milik asing secara mutlak
C. Penghapusan seluruh denda administratif
D. Sentralisasi penuh perizinan oleh daerah
E. Pengurangan ruang terbuka hijau menjadi 10 persen
Jawaban: A
UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) mengubah mekanisme perizinan dengan memperkenalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar dalam perizinan berusaha menggantikan izin lokasi.
Soal 11
Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam tahapan...
A. Hanya pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang
B. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
C. Hanya pada saat terjadinya sengketa lahan
D. Hanya pada tahap perencanaan tata ruang
E. Hanya pada penetapan Peraturan Daerah
Jawaban: B
Pasal 65 UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Soal 12
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi...
A. Menyelesaikan sengketa tata ruang antar provinsi
B. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
C. Pengendalian pemanfaatan ruang laut di atas 12 mil
D. Penetapan Kawasan Strategis Nasional
E. Menetapkan RTRW Nasional
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007, wewenang Pemkab/Pemkot meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang wilayah kabupaten/kota serta penetapan RTRW Kabupaten/Kota.
Soal 13
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang disebut...
A. Izin Prinsip Tata Ruang
B. Izin Mendirikan Bangunan
C. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
D. Izin Lokasi
E. Sertifikat Kelayakan Ruang
Jawaban: C
Pasal 1 angka 24 PP No. 21 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
Soal 14
Pelaksanaan penerbitan KKPR terintegrasi secara elektronik bagi pelaku usaha dilakukan melalui sistem...
A. SIMTARU
B. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
C. INAPORTNET
D. GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang)
E. OSS (Online Single Submission)
Jawaban: E
Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021, penerbitan KKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
Soal 15
KKPR untuk kegiatan berusaha diberikan dalam bentuk Konfirmasi KKPR apabila...
A. Merupakan kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN)
B. Rencana kegiatan berada di kawasan hutan lindung
C. Belum tersedia RDTR yang terintegrasi dalam sistem OSS di lokasi tersebut
D. Lokasi berada di perbatasan negara
E. Telah tersedia Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem OSS
Jawaban: E
Menurut Pasal 102 PP No. 21 Tahun 2021, pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha yang lokasinya telah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS dilakukan melalui mekanisme Konfirmasi KKPR.
Soal 16
Bentuk pelaksanaan KKPR bagi kegiatan nonberusaha meliputi...
A. Persetujuan dan Izin Lokasi
B. Sertifikat Tanah dan IMB
C. Izin Prinsip dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
D. Konfirmasi KKPR dan Persetujuan KKPR
E. Rekomendasi Tata Ruang dan Rekomendasi Teknis
Jawaban: D
Sesuai Pasal 121 PP No. 21 Tahun 2021, pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha dilakukan melalui Konfirmasi KKPR untuk kegiatan nonberusaha dan Persetujuan KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
Soal 17
Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di laut didasarkan pada dokumen...
A. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)
B. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
C. RTRW Kabupaten/Kota
D. RTR Kawasan Strategis Kabupaten
E. RDTR Kawasan Perkotaan
Jawaban: A
Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021, untuk pemanfaatan ruang di laut, KKPR didasarkan pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) atau Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW).
Soal 18
Dalam proses Persetujuan KKPR untuk Kegiatan Berusaha, jika tidak terdapat RDTR, maka penilaian dokumen usulan dilakukan dengan melibatkan...
A. Presiden
B. Forum Penataan Ruang
C. Masyarakat secara langsung
D. Lembaga Swadaya Masyarakat
E. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 112 PP No. 21 Tahun 2021, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam pemberian Persetujuan KKPR dilakukan berdasarkan asas-asas penataan ruang dengan mempertimbangkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang.
Soal 19
Masa berlaku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan berusaha adalah...
A. 5 tahun dan harus diperpanjang
B. Berlaku seumur hidup tanpa pengecualian
C. Selama kegiatan pemanfaatan ruang tersebut beroperasi dan tidak ada perubahan penggunaan ruang
D. 2 tahun sejak diterbitkan
E. 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang
Jawaban: C
Pasal 118 PP No. 21 Tahun 2021 menyatakan bahwa KKPR untuk kegiatan berusaha berlaku selama kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak mengalami perubahan pemanfaatan ruang.
Soal 20
Tujuan dari pengawasan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk...
A. Mempermudah peralihan fungsi lahan pertanian menjadi industri
B. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
C. Memusatkan kewenangan di Kementerian ATR/BPN
D. Mengurangi peran serta masyarakat dalam pembangunan
E. Meningkatkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 175 PP No. 21 Tahun 2021, Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Soal 21 Premium
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, kegiatan pengawasan penataan ruang meliputi kegiatan...
A. Pelaporan, Inspeksi, dan Pemidanaan
B. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian
C. Pemantauan, Perizinan, dan Pemberian Sanksi
D. Penertiban, Evaluasi, dan Penyidikan
E. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Soal 22 Premium
Tindakan mengamati, mencatat, dan mendokumentasikan indikasi ketidaksesuaian penyelenggaraan penataan ruang dalam kegiatan pengawasan disebut dengan...
A. Pelaporan
B. Evaluasi
C. Pemantauan
D. Penertiban
E. Audit Tata Ruang
Soal 23 Premium
Hasil dari kegiatan evaluasi dalam pengawasan penataan ruang dapat berupa...
A. Pencabutan Peraturan Daerah secara otomatis
B. Pengeluaran izin baru pengganti izin lama
C. Rekomendasi penyelesaian masalah atau rekomendasi pengenaan sanksi
D. Penghapusan sertifikat tanah warga
E. Pemblokiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Soal 24 Premium
Kewenangan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang pemerintah daerah provinsi dilaksanakan oleh...
A. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang
B. Bupati/Wali Kota
C. Presiden secara langsung tanpa perantara
D. Gubernur secara mandiri
E. DPRD Provinsi
Soal 25 Premium
Pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat disampaikan dalam bentuk...
A. Pemblokiran jalan menuju lokasi proyek
B. Veto terhadap Rencana Tata Ruang yang sedang disusun
C. Gugatan perdata untuk semua proyek pemerintah
D. Pengambilalihan kewenangan penertiban
E. Laporan tertulis maupun tidak tertulis atas adanya indikasi pelanggaran
Soal 26 Premium
Indikator utama yang dinilai dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penataan ruang oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi aspek...
A. Jumlah kendaraan berat yang melewati wilayah tersebut
B. Tingkat inflasi daerah akibat pembangunan
C. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
D. Pembayaran PBB-P2
E. Pertumbuhan ekonomi sektoral
Soal 27 Premium
Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang pada kondisi normal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat dilakukan...
A. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
B. Sesuai permintaan masyarakat kapan saja
C. 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun
D. Setiap tahun
E. 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun
Soal 28 Premium
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa...
A. Perubahan kepala daerah
B. Perubahan batas RT/RW di suatu desa
C. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
D. Fluktuasi nilai tukar rupiah yang signifikan
E. Keinginan DPRD setempat
Soal 29 Premium
Pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang menghasilkan rekomendasi berupa...
A. Rencana tata ruang yang ada dapat dipertahankan atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi
B. Pencabutan seluruh Peraturan Daerah yang berlaku di wilayah tersebut
C. Ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak
D. Pemindahan ibukota wilayah
E. Pembebasan pajak bagi kawasan komersial
Soal 30 Premium
Batas waktu penetapan Peraturan Daerah tentang revisi RTRW Kabupaten/Kota setelah disetujuinya revisi tersebut melalui Persetujuan Substansi oleh Menteri adalah paling lama...
A. 1 bulan
B. 6 bulan
C. 2 bulan
D. 3 bulan
E. 12 bulan
Soal 31 Premium
Kewenangan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota berada pada...
A. Bupati/Wali Kota
B. Menteri Dalam Negeri
C. Gubernur
D. Kementerian ATR/BPN
E. DPRD Kabupaten/Kota secara sepihak
Soal 32 Premium
Dinamika internal yang dapat menjadi alasan dilakukannya revisi Rencana Tata Ruang sebagai hasil Peninjauan Kembali antara lain...
A. Pandemi penyakit global
B. Terjadinya pemekaran daerah yang mengubah batas wilayah administrasi
C. Perjanjian perdagangan internasional
D. Perubahan undang-undang perpajakan
E. Krisis finansial global
Soal 33 Premium
Berdasarkan regulasi teknis penyusunan Rencana Tata Ruang, tingkat ketelitian peta untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah...
A. 1:5.000
B. 1:50.000
C. 1:10.000
D. 1:250.000
E. 1:1.000
Soal 34 Premium
Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, ketelitian peta dasar dan peta tematik yang digunakan memiliki skala...
A. 1:100.000
B. 1:50.000
C. 1:25.000
D. 1:5.000
E. 1:10.000
Soal 35 Premium
Muatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi pengaturan mengenai...
A. Pola ruang makro dan struktur ruang regional
B. Tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, peraturan zonasi, dan ketentuan pemanfaatan ruang
C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara eksklusif
D. Kebijakan strategis nasional di wilayah pulau
E. Sistem pusat permukiman berskala provinsi
Soal 36 Premium
Dalam penyusunan RTRW Kawasan Perkotaan, proporsi luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik harus disediakan minimal...
A. 15 persen dari luas RTH total
B. 30 persen dari luas wilayah kota
C. 10 persen dari luas wilayah kota
D. 5 persen dari luas kawasan permukiman
E. 20 persen dari luas wilayah kota
Soal 37 Premium
Kajian yang wajib diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah adalah...
A. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
B. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan
C. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
D. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
E. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
Soal 38 Premium
Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021, sebelum Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota, rancangan peraturan tersebut wajib mendapat...
A. Rekomendasi dari seluruh LSM setempat
B. Veto dari Gubernur
C. Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN
D. Persetujuan Presiden Republik Indonesia
E. Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri
Soal 39 Premium
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diatur untuk ditetapkan dalam bentuk...
A. Peraturan Daerah (Perda)
B. Peraturan Kepala Daerah (Perkada / Perbup / Perwali)
C. Peraturan Desa
D. Peraturan Pemerintah
E. Surat Keputusan Bupati
Soal 40 Premium
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) merupakan upaya untuk menyelaraskan antara indikasi program utama pemanfaatan ruang di dalam Rencana Tata Ruang dengan...
A. Rencana tata letak pabrik industri
B. Tata tertib kelembagaan legislatif
C. Laporan akhir tahun keuangan pemerintah daerah
D. Dokumen anggaran perusahaan swasta
E. Program pembangunan sektoral dan kewilayahan
Soal 41 Premium
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus sejalan dengan RTRW. Jangka waktu indikasi program utama dalam RTRW disusun untuk periode...
A. Tidak ada batasan waktu
B. 25 tahun secara agregat
C. 1 tahun dengan perincian harian
D. 10 tahun
E. 5 tahunan (diperinci tiap tahun) dalam rentang waktu 20 tahun
Soal 42 Premium
Hasil dari pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) digunakan sebagai masukan utama dalam penyusunan...
A. Peraturan Daerah tentang IMB
B. Rencana Pembangunan dan Anggaran (Rencana Kerja Pemerintah / RKPD)
C. Peta Tematik Pertanahan
D. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
E. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Soal 43 Premium
Di tingkat pusat, lembaga/kementerian yang memiliki peran kunci dalam mengkoordinasikan penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Nasional adalah...
A. Kementerian Dalam Negeri
B. Kementerian Pertahanan
C. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PPN/Bappenas
D. Kementerian Keuangan
E. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Soal 44 Premium
Indikasi program utama penataan ruang memuat sekurang-kurangnya...
A. Rancangan arsitektur rinci bangunan publik
B. Daftar nama pelaksana kontraktor dan vendor
C. Daftar harga tanah tahunan
D. Usulan program, lokasi, besaran/volume, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan
E. Nama-nama pemilik lahan
Soal 45 Premium
Pelaksanaan program pemanfaatan ruang tidak hanya dibebankan pada APBN atau APBD. Pola pelibatan partisipasi pihak swasta dalam mendukung infrastruktur tata ruang dikenal dengan skema...
A. Corporate Social Responsibility (CSR) secara sukarela
B. Subsidi Silang Konsumsi
C. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
D. Sita Jaminan Aset
E. Pembebasan Pajak (Tax Amnesty)
Soal 46 Premium
Berikut ini adalah instrumen pokok dalam pengendalian pemanfaatan ruang, KECUALI...
A. Pemberian Insentif dan Disinsentif
B. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Perizinan)
C. Pengenaan Sanksi
D. Peraturan Zonasi
E. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Soal 47 Premium
Pemberian keringanan pajak, penyediaan infrastruktur, atau kemudahan prosedur perizinan merupakan contoh pelaksanaan instrumen pengendalian penataan ruang berupa...
A. Ganti Kerugian
B. Disinsentif
C. Sanksi Administratif
D. Insentif
E. Peraturan Zonasi
Soal 48 Premium
Pelanggaran terhadap penataan ruang, seperti memanfaatkan ruang tanpa mematuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pada tahap awal akan dikenai sanksi...
A. Sita seluruh aset perusahaan
B. Penjara paling lama 15 tahun
C. Hukuman denda Rp 50 Miliar
D. Peringatan Tertulis (Sanksi Administratif)
E. Deportasi bagi WNA
Soal 49 Premium
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, jika pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan menyebabkan kerugian harta benda dan/atau kematian orang, maka sanksi yang diterapkan adalah...
A. Denda administratif sebesar 10% nilai bangunan
B. Sanksi Pidana Penjara dan Pidana Denda
C. Pencabutan Izin saja
D. Peringatan tertulis ke-3
E. Pembinaan dan Penyuluhan
Soal 50 Premium
Prinsip utama dalam penyelesaian sengketa penataan ruang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah diupayakan penyelesaian melalui...
A. Musyawarah untuk mufakat (Penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan)
B. Pengadilan Tata Usaha Negara secara langsung
C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
D. Mahkamah Agung
E. Arbitrase Internasional
Tips Lulus SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Ruang Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Ruang Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.