SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan

Soal 1

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, apa yang dimaksud dengan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)?

A Izin yang hanya diberikan kepada BUMN untuk monopoli listrik. B Izin khusus bagi pemerintah daerah untuk mengelola listrik desa. C Izin untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum. D Izin untuk melakukan pengawasan terhadap instalasi listrik milik konsumen. E Izin untuk melakukan pembangunan jaringan transmisi tanpa menjual listrik.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Sesuai Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2009, IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan izin untuk kepentingan sendiri disebut Izin Operasi.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal 2

Apa perbedaan utama antara IUPTLU dan IUPTLS dalam regulasi ketenagalistrikan terbaru?

A IUPTLU untuk pemakaian pribadi, IUPTLS untuk dijual ke masyarakat. B IUPTLU wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi, IUPTLS tidak wajib. C IUPTLU berlaku 10 tahun, IUPTLS berlaku selamanya. D IUPTLU untuk kepentingan umum (dijual), IUPTLS untuk kepentingan sendiri (digunakan sendiri). E IUPTLU diberikan oleh Pemerintah Pusat, IUPTLS diberikan oleh Kepala Desa.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2012, IUPTLU (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum) ditujukan untuk penjualan listrik, sedangkan IUPTLS (untuk Kepentingan Sendiri) untuk penggunaan mandiri.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal 3

Mana di bawah ini yang termasuk dalam jenis usaha jasa penunjang ketenagalistrikan?

A Pengaturan beban pada sistem transmisi. B Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik. C Pemeliharaan bendungan untuk PLTA. D Penjualan tenaga listrik ke konsumen akhir. E Penyediaan lahan untuk pembangkit listrik.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Menurut UU No. 30 Tahun 2009 Pasal 14, usaha jasa penunjang ketenagalistrikan meliputi konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeriksaan, pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

Soal 4

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Apa tujuan utama dari kepemilikan SLO tersebut?

A Memberikan izin kepada pengembang untuk menjual lahan pembangkit. B Menjamin bahwa tarif listrik yang digunakan sudah sesuai. C Sebagai bukti pembayaran pajak ketenagalistrikan. D Syarat utama untuk mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah. E Memastikan instalasi telah memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, SLO wajib dimiliki untuk memastikan instalasi aman bagi manusia, ternak, serta ramah lingkungan (keselamatan ketenagalistrikan).

Materi Terkait: Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal 5

Dalam penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik, apa dokumen lingkungan yang biasanya menjadi syarat awal sebelum pembangunan pembangkit?

A AMDAL atau UKL-UPL. B Izin Mendirikan Bangunan (IMB). C Sertifikat Tanah dan Bangunan. D Sertifikat Badan Usaha (SBU). E Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL).

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai regulasi perizinan berusaha berbasis risiko (PP No. 5 Tahun 2021), pemenuhan kewajiban lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) merupakan prasyarat dasar penyiapan usaha.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik

Soal 6

Salah satu hak konsumen tenaga listrik berdasarkan Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 adalah...

A Menentukan sendiri tarif listrik yang ingin dibayar. B Mendapatkan tenaga listrik secara gratis jika terjadi gangguan. C Mendapat pelayanan yang baik dan transparan. D Menjual kembali listrik ke tetangga tanpa izin usaha. E Membangun jaringan distribusi sendiri tanpa izin.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 menyebutkan hak konsumen antara lain mendapat pelayanan yang baik, tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta harga yang wajar.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Soal 7

Usaha jasa penunjang ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU tersebut dikeluarkan oleh...

A Dinas Pemadam Kebakaran. B Kepala Desa tempat usaha berdomisili. C Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terakreditasi. D PT PLN (Persero). E Kementerian Hukum dan HAM.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2021, SBU diterbitkan oleh LSBU yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri ESDM.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

Soal 8

Indikator mutu layanan yang mengukur durasi rata-rata pemadaman listrik yang dialami konsumen dalam satu tahun disebut...

A SAIDI. B SAIFI. C Voltage Drop. D Harmonisa. E Power Factor.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) adalah indeks durasi rata-rata pemadaman, sedangkan SAIFI adalah indeks frekuensi rata-rata pemadaman.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan

Soal 9

Dalam hubungan komersial, dokumen apa yang mengatur transaksi jual beli listrik antara pengembang pembangkit (IPP) dan pemegang wilayah usaha (seperti PLN)?

A Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). B Sertifikat Laik Operasi (SLO). C IUPTL. D Power Purchase Agreement (PPA) atau PJBL. E Nota Kesepahaman (MoU) Investasi.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

PPA (Power Purchase Agreement) atau dalam bahasa Indonesia PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) adalah kontrak komersial yang mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli listrik.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan

Soal 10

Rencana induk mengenai pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun untuk jangka waktu 10 tahun disebut...

A RKP. B RUPTL. C RPJMN. D Rancangan Peraturan Pemerintah. E RUKN.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) adalah rencana jangka panjang 10 tahun yang disusun oleh pemegang wilayah usaha untuk pengembangan sistem kelistrikan.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik

Soal 11

Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, perizinan berusaha untuk usaha penyediaan tenaga listrik diproses melalui sistem...

A Sistem Informasi Manajemen Aset. B Aplikasi PLN Mobile. C Manual di Kantor Dinas ESDM. D Email resmi Kementerian ESDM. E OSS (Online Single Submission).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

PP No. 5 Tahun 2021 menetapkan bahwa semua perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem OSS.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal 12

Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang tidak tercapai oleh pelaku usaha penyediaan listrik dapat berakibat pada kewajiban...

A Pencabutan IUPTL secara seketika tanpa peringatan. B Melakukan penanaman pohon di sekitar instalasi. C Menggratiskan biaya pasang baru untuk satu tahun. D Memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen. E Membayar denda langsung ke kas negara melalui pajak.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Permen ESDM terkait mutu pelayanan, apabila realisasi TMP melampaui ambang batas yang ditetapkan, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada konsumen.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan

Soal 13

Kewajiban bagi pemegang IUPTLU untuk mengutamakan penggunaan produk dan jasa dalam negeri dikenal dengan istilah...

A TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). B CSR (Corporate Social Responsibility). C SOP. D GCG (Good Corporate Governance). E AMDAL.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Dalam regulasi ketenagalistrikan, pelaku usaha wajib mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan TKDN untuk mendukung industri nasional.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal 14

Siapa yang berwenang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen PT PLN (Persero)?

A Pemerintah Pusat dengan persetujuan DPR RI. B Direksi PT PLN (Persero). C Badan Pemeriksa Keuangan. D Gubernur masing-masing provinsi. E Lembaga Perlindungan Konsumen.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, tarif tenaga listrik untuk konsumen (PLN) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Soal 15

Dalam usaha jasa penunjang, tenaga teknik wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). Apa fungsi dari SKTT tersebut?

A Bukti bahwa tenaga teknik tersebut memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standar. B Syarat untuk mendapatkan asuransi kecelakaan kerja. C Kartu identitas untuk masuk ke area pembangkit. D Izin untuk mendirikan perusahaan jasa penunjang. E Sebagai pengganti ijazah formal.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

SKTT adalah bukti pengakuan kompetensi individu tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan agar pekerjaan dilakukan secara profesional dan aman.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

Soal 16

Penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh suatu perusahaan hanya untuk keperluan pabriknya sendiri tanpa menjual ke pihak luar memerlukan izin...

A Sertifikat Laik Operasi. B Izin Operasi Sementara. C Izin Prinsip Pembangunan. D IUPTLS. E IUPTLU.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (private use) wajib memiliki IUPTLS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri).

Materi Terkait: Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal 17

Salah satu bentuk fasilitasi hubungan komersial adalah pengaturan 'Open Access' pada jaringan transmisi. Apa yang dimaksud dengan Open Access?

A Penggunaan bersama jaringan transmisi oleh pihak lain dengan membayar kompensasi. B Jaringan transmisi bebas dimasuki oleh masyarakat umum. C Pembukaan rahasia perusahaan transmisi kepada publik. D Penghapusan biaya transmisi untuk semua pembangkit. E Pemberian izin kepada masyarakat untuk memasang kabel di tiang listrik.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Open Access adalah prinsip penggunaan bersama jaringan transmisi atau distribusi oleh pihak ketiga (pihak selain pemilik jaringan) guna meningkatkan efisiensi penyediaan listrik.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan

Soal 18

Audit energi merupakan bagian dari usaha jasa penunjang ketenagalistrikan yang bertujuan untuk...

A Menghitung keuntungan perusahaan listrik. B Menilai kelayakan jembatan timbang pembangkit. C Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi pada suatu bangunan atau industri. D Memeriksa ketaatan perusahaan terhadap pajak karbon. E Mencari cadangan batubara baru.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Audit energi dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan energi dan mengidentifikasi peluang penghematan serta peningkatan efisiensi.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

Soal 19

Dalam penyediaan tenaga listrik, istilah 'Grid Code' mengacu pada...

A Nomor identitas pelanggan listrik. B Kode etik karyawan perusahaan listrik. C Aturan teknis pengoperasian sistem tenaga listrik agar tetap stabil. D Daftar harga material transmisi. E Alamat lokasi tower transmisi di peta.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Grid Code atau Aturan Jaringan adalah pedoman teknis yang mengatur koneksi dan operasional sistem tenaga listrik antara pembangkit, transmisi, dan beban.

Materi Terkait: Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal 20

Apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ketenagalistrikan terkait layanan, lembaga mana yang berwenang memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan?

A Lembaga Ketahanan Nasional. B Badan Intelijen Negara (BIN). C Persatuan Insinyur Indonesia. D Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). E Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

BPSK adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha guna melindungi hak-hak konsumen.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Soal 21

PRO

Dalam perizinan berusaha berbasis risiko (PP No. 5 Tahun 2021), usaha pembangkitan tenaga listrik di atas 10 MW umumnya dikategorikan sebagai...

A Bebas Perizinan. B Risiko Tinggi. C Risiko Rendah. D Risiko Menengah Rendah. E Risiko Sangat Rendah.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Usaha penyediaan tenaga listrik skala besar memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan keamanan nasional, sehingga masuk dalam kategori Risiko Tinggi yang memerlukan Izin (bukan sekadar NIB atau Sertifikat Standar).

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Apa yang dimaksud dengan Wilayah Usaha dalam konteks usaha penyediaan tenaga listrik?

A Radius 1 km di sekitar tiang listrik. B Area perkebunan milik perusahaan listrik. C Seluruh wilayah kedaulatan NKRI yang dikelola oleh satu BUMN saja. D Zona ekonomi eksklusif di laut untuk pembangkit ombak. E Wilayah geografi tertentu yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan distribusi dan/atau penjualan listrik.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Wilayah Usaha adalah batasan area geografis di mana sebuah badan usaha diperbolehkan secara hukum untuk menyalurkan dan menjual listrik kepada masyarakat.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dilakukan oleh pemerintah dan dievaluasi setiap...

A 1 tahun sekali. B Setiap ada pergantian Direksi PLN. C Hanya saat terjadi krisis energi nasional. D Setiap 25 tahun sekali. E Setiap tahun dan dapat diperbarui jika diperlukan.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai regulasi, RUKN merupakan dokumen dinamis yang dievaluasi secara berkala (tahunan) untuk menyesuaikan dengan kebutuhan energi nasional.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam skema PPA (Power Purchase Agreement), istilah 'Take or Pay' berarti...

A Sistem barter antara batubara dan tenaga listrik. B Pembeli hanya membayar listrik yang dikonsumsi saja. C Pembayaran dilakukan secara tunai di lokasi pembangkit. D Penjual wajib memberikan listrik gratis jika pembeli tidak mampu membayar. E Pembeli wajib membayar sejumlah energi minimum yang disepakati meskipun energi tersebut tidak diserap.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Klausul 'Take or Pay' memberikan jaminan pendapatan bagi investor pembangkit karena pembeli (off-taker) menjamin pembayaran atas kapasitas/energi minimum yang tersedia.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Pemeriksaan instalasi oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) untuk menerbitkan SLO mencakup empat aspek utama, kecuali...

A Keamanan lingkungan. B Kesesuaian desain. C Keselamatan manusia. D Audit laporan keuangan perusahaan. E Unjuk kerja instalasi.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Inspeksi teknik fokus pada aspek fisik dan operasional instalasi (keselamatan dan teknis), bukan pada urusan akuntansi atau keuangan perusahaan.

Materi Terkait: Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Berdasarkan regulasi terbaru, masyarakat yang memasang PLTS Atap dapat mengekspor kelebihan energi ke jaringan PLN dengan nilai kWh ekspor sebesar...

A 100% dari kWh impor. B 50% dari kWh impor. C Tidak diperbolehkan sama sekali. D 65% dari kWh impor. E Dibayar tunai oleh pemerintah.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permen ESDM No. 2 Tahun 2024, nilai kWh ekspor PLTS Atap dihitung 100% namun sistem 'net metering' (pengurangan tagihan dari nilai ekspor untuk bulan berikutnya) ditiadakan.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Fasilitasi hubungan komersial berupa 'Wheel Charge' adalah biaya yang dikenakan atas...

A Penggunaan roda pada trafo pembangkit. B Denda keterlambatan pembayaran tagihan. C Pemanfaatan jaringan milik pihak lain untuk menyalurkan energi listrik (biaya sewa jaringan). D Penyewaan tiang listrik untuk kabel internet. E Pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Wheel Charge atau biaya transmisi/distribusi adalah kompensasi yang dibayarkan pengguna jaringan kepada pemilik jaringan atas jasa penyaluran listrik.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Standar mutu pelayanan listrik mencakup indikator 'Kesalahan Pembacaan Meter'. Batas maksimal kesalahan yang ditoleransi biasanya adalah...

A 0% (harus akurat). B 20%. C 10%. D 1%. E 5%.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Secara regulasi mutu pelayanan, kesalahan pembacaan meter harus 0% karena berpengaruh langsung pada keandalan transaksi komersial dan perlindungan konsumen.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Usaha jasa penunjang yang melakukan 'Pemeriksaan dan Pengujian' instalasi tenaga listrik disebut sebagai...

A Lembaga Inspeksi Teknik (LIT). B Vendor Material. C Konsultan Perencana. D Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). E Badan Pelaksana Konstruksi.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) adalah badan usaha jasa penunjang yang memiliki wewenang melakukan inspeksi teknis dan mengeluarkan hasil pemeriksaan sebagai dasar penerbitan SLO.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dokumen penyiapan usaha yang berisi kajian mengenai kelayakan finansial dan teknis sebuah proyek pembangkit listrik disebut...

A RKS (Rencana Kerja dan Syarat). B FS (Feasibility Study). C DED (Detailed Engineering Design). D MoU. E SOP.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Feasibility Study (Studi Kelayakan) adalah dokumen krusial untuk menentukan apakah suatu proyek usaha ketenagalistrikan layak dijalankan dari sisi teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Berdasarkan regulasi, berapa lama masa berlaku Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)?

A 15 tahun. B 10 tahun. C Hanya 5 tahun. D Paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang. E Selama perusahaan masih berdiri.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Masa berlaku IUPTLU biasanya disesuaikan dengan umur ekonomis pembangkit atau kontrak PPA, umumnya maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir wajib menggunakan alat pembatas dan pengukur yang telah...

A Dicat warna kuning. B Dibeli dari pasar bebas tanpa segel. C Diletakkan di dalam kamar mandi konsumen. D Ditandatangani oleh Direktur PLN. E Ditera atau ditera ulang oleh instansi yang berwenang.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai UU Metrologi Legal dan regulasi ketenagalistrikan, alat ukur (kWh meter) wajib ditera untuk menjamin keakuratan transaksi dan melindungi konsumen.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Badan usaha penyediaan tenaga listrik wajib melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala kepada Menteri atau Gubernur. Laporan tersebut mencakup...

A Daftar hadir harian satpam. B Daftar merk kendaraan dinas. C Menu makanan di kantin pembangkit. D Realisasi produksi, konsumsi bahan bakar, dan gangguan sistem. E Nomor sepatu semua tenaga teknik.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Laporan berkala wajib memuat data operasional esensial untuk pemantauan ketersediaan energi nasional dan keandalan sistem.

Materi Terkait: Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Dalam fasilitasi komersial, apa yang dimaksud dengan 'Interconnection Agreement'?

A Kesepakatan teknis dan komersial untuk menghubungkan pembangkit milik pengembang ke jaringan milik pengelola transmisi/distribusi. B Izin pemasangan tower telekomunikasi di area PLN. C Perjanjian kerja sama antara dua negara untuk ekspor listrik. D Perjanjian antara produsen batubara dan pemilik kapal tanker. E Kesepakatan untuk berbagi wifi di kantor pusat ESDM.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Perjanjian Interkoneksi mengatur parameter teknis agar proses penyaluran listrik dari pembangkit ke jaringan berjalan sinkron dan aman.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Batas deviasi tegangan pelayanan yang diizinkan pada titik serah konsumen menurut standar mutu pelayanan adalah...

A Bebas sesuai beban. B +1% dan -1%. C +20% dan -20%. D +10% dan -10%. E +5% dan -10%.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai aturan jaringan dan standar mutu, tegangan pelayanan di titik serah dijaga pada rentang variasi +5% hingga -10% dari tegangan nominal.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Kegiatan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh...

A Badan usaha berbadan hukum, koperasi, atau perseorangan yang memenuhi kualifikasi. B Hanya instansi pemerintah. C Hanya BUMN. D Masyarakat umum tanpa sertifikasi. E Organisasi kemasyarakatan non-profit.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Usaha jasa penunjang terbuka bagi berbagai bentuk badan usaha asalkan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan perizinan yang sah.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Penyiapan usaha penyediaan listrik dari Energi Terbarukan (EBT) mendapatkan prioritas dalam RUPTL. Apa contoh sumber EBT yang diatur?

A Batubara dan Gas Alam. B Kayu bakar dan sampah plastik. C Surya, Bayu (Angin), Hidro (Air), dan Panas Bumi. D Minyak Bumi dan Diesel. E Nuklir dan Hidrogen saja.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Prioritas pengembangan EBT mencakup sumber energi alami yang berkelanjutan seperti matahari, angin, air, dan geotermal.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Tanggung jawab pelaku usaha ketenagalistrikan apabila instalasinya menyebabkan kerugian pada pihak ketiga diatur dalam prinsip...

A Tidak ada tanggung jawab jika sudah punya izin. B Ganti rugi berdasarkan keikhlasan. C Tanggung jawab bersama seluruh rakyat. D Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak). E Dibebankan kepada asuransi sosial.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Dalam UU Ketenagalistrikan, pemilik instalasi bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegagalan instalasinya terhadap orang atau barang milik pihak lain.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) memiliki masa berlaku selama...

A Selamanya. B 1 tahun. C 3 tahun. D 10 tahun. E 5 tahun.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan regulasi terbaru (Permen ESDM 12/2021), SKTT berlaku selama 3 tahun dan wajib diperpanjang melalui proses uji kompetensi ulang.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Dalam penyediaan listrik, istilah 'Reserve Margin' mengacu pada...

A Persediaan kabel di gudang. B Cadangan uang di bank perusahaan. C Batas keuntungan maksimal yang boleh diambil. D Kapasitas pembangkit cadangan untuk menjaga keamanan pasokan saat ada gangguan. E Sisa lahan di sekitar gardu induk.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Reserve Margin adalah selisih antara kapasitas terpasang sistem dengan beban puncak, yang diperlukan untuk menjamin keandalan saat terjadi pemeliharaan atau kerusakan pembangkit.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Siapa yang wajib menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)?

A Kontraktor pemasangan kabel. B Konsumen industri besar. C Lembaga Swadaya Masyarakat. D Hanya Menteri ESDM. E Badan Usaha pemegang Wilayah Usaha.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Setiap pemegang wilayah usaha wajib memiliki RUPTL sebagai pedoman pengembangan sistem kelistrikan di wilayahnya yang kemudian disahkan oleh Pemerintah.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Jika badan usaha penyaluran tenaga listrik tidak memenuhi standar keselamatan, sanksi administratif terberat adalah...

A Teguran lisan. B Pemindahan kantor pusat. C Penggantian warna logo perusahaan. D Denda Rp 100.000. E Pencabutan Izin Usaha.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pencabutan izin adalah sanksi administratif final bagi pelaku usaha yang gagal memenuhi standar keselamatan atau regulasi ketenagalistrikan lainnya.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Power Purchase Agreement (PPA) biasanya menggunakan skema BOOT. Apa kepanjangan dari BOOT?

A Budget, Output, Object, Time. B Build, Occupy, Open, Trade. C Build, Own, Operate, Transfer. D Basic, Official, Online, Technical. E Buy, Operate, Organize, Transfer.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

BOOT adalah skema di mana pengembang membangun, memiliki, mengoperasikan pembangkit selama masa kontrak, lalu menyerahkannya kepada pemilik wilayah usaha di akhir masa kontrak.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) wajib mendapatkan akreditasi dari...

A Gubernur DKI Jakarta. B Kementerian Pariwisata. C Kementerian Keuangan. D Asosiasi Kontraktor Listrik. E Badan Standardisasi Nasional (BSN) atau Menteri ESDM.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Sesuai UU No. 20 Tahun 2014 dan regulasi ESDM, lembaga inspeksi atau sertifikasi wajib diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) atau ditunjuk oleh Menteri ESDM.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Faktor daya (Power Factor) yang rendah pada sisi konsumen industri dapat mengakibatkan...

A Kenaikan biaya investasi kabel karena arus yang mengalir lebih besar untuk daya nyata yang sama. B Lampu menjadi lebih terang. C Pengurangan tagihan listrik. D Trafo menjadi lebih dingin. E Listrik menjadi lebih stabil.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Faktor daya yang rendah meningkatkan arus reaktif, membebani jaringan, dan biasanya konsumen dikenakan denda kVARh oleh penyedia listrik.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Kompensasi bagi masyarakat yang rumahnya terlintasi jalur transmisi SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) diatur berdasarkan...

A Kesepakatan harga pasar tanah per meter. B Hanya pemberian sembako sekali setahun. C Tidak ada kompensasi karena merupakan fasilitas umum. D Pembayaran sewa tanah bulanan. E Nilai ekonomi bangunan dan tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas (Right of Way).

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemerintah mengatur pemberian kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas jalur transmisi sesuai Permen ESDM terkait.

Materi Terkait: Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Penyiapan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) memiliki regulasi khusus yaitu...

A UU Perbankan. B UU Perikanan. C UU No. 1 Tahun 1945. D UU Lalu Lintas. E UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemanfaatan panas bumi untuk tenaga listrik diatur secara spesifik dalam UU Panas Bumi yang membedakan kegiatan hulu (eksplorasi) dan hilir (pembangkitan).

Materi Terkait: Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Apa kepanjangan dari SAIFI sebagai indikator keandalan listrik?

A System Area Independent Fuel Index. B System Average Interruption Frequency Index. C Service Access International Frequency Index. D Stable Average Interruption Failure Index. E Super Average Interconnection Frequency Index.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

SAIFI mengukur berapa kali rata-rata konsumen mengalami pemadaman dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Materi Terkait: Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Kegiatan 'Penyambungan Baru' tenaga listrik harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki...

A Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). B Ijazah S2 Manajemen. C Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) yang relevan. D Izin Mengemudi. E Sertifikat Kursus Komputer.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pekerjaan teknis ketenagalistrikan hanya boleh dilakukan oleh tenaga yang kompeten secara legal, yang dibuktikan dengan SKTT.

Materi Terkait: Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Siapa yang menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)?

A Ketua KPK. B Menteri ESDM. C Gubernur. D Direktur Utama PLN. E Bupati/Walikota.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

RUKN disusun dan ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai kebijakan makro nasional di bidang ketenagalistrikan.

Materi Terkait: Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh