SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, apa yang dimaksud dengan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)?
A. Izin yang hanya diberikan kepada BUMN untuk monopoli listrik.
B. Izin khusus bagi pemerintah daerah untuk mengelola listrik desa.
C. Izin untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
D. Izin untuk melakukan pengawasan terhadap instalasi listrik milik konsumen.
E. Izin untuk melakukan pembangunan jaringan transmisi tanpa menjual listrik.
Jawaban: C
Sesuai Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2009, IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan izin untuk kepentingan sendiri disebut Izin Operasi.
Soal 2
Apa perbedaan utama antara IUPTLU dan IUPTLS dalam regulasi ketenagalistrikan terbaru?
A. IUPTLU untuk pemakaian pribadi, IUPTLS untuk dijual ke masyarakat.
B. IUPTLU wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi, IUPTLS tidak wajib.
C. IUPTLU berlaku 10 tahun, IUPTLS berlaku selamanya.
D. IUPTLU untuk kepentingan umum (dijual), IUPTLS untuk kepentingan sendiri (digunakan sendiri).
E. IUPTLU diberikan oleh Pemerintah Pusat, IUPTLS diberikan oleh Kepala Desa.
Jawaban: D
Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2012, IUPTLU (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum) ditujukan untuk penjualan listrik, sedangkan IUPTLS (untuk Kepentingan Sendiri) untuk penggunaan mandiri.
Soal 3
Mana di bawah ini yang termasuk dalam jenis usaha jasa penunjang ketenagalistrikan?
A. Pengaturan beban pada sistem transmisi.
B. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik.
C. Pemeliharaan bendungan untuk PLTA.
D. Penjualan tenaga listrik ke konsumen akhir.
E. Penyediaan lahan untuk pembangkit listrik.
Jawaban: B
Menurut UU No. 30 Tahun 2009 Pasal 14, usaha jasa penunjang ketenagalistrikan meliputi konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeriksaan, pengujian, pengoperasian, dan pemeliharaan instalasi.
Soal 4
Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Apa tujuan utama dari kepemilikan SLO tersebut?
A. Memberikan izin kepada pengembang untuk menjual lahan pembangkit.
B. Menjamin bahwa tarif listrik yang digunakan sudah sesuai.
C. Sebagai bukti pembayaran pajak ketenagalistrikan.
D. Syarat utama untuk mendapatkan subsidi listrik dari pemerintah.
E. Memastikan instalasi telah memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan.
Jawaban: E
Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, SLO wajib dimiliki untuk memastikan instalasi aman bagi manusia, ternak, serta ramah lingkungan (keselamatan ketenagalistrikan).
Soal 5
Dalam penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik, apa dokumen lingkungan yang biasanya menjadi syarat awal sebelum pembangunan pembangkit?
A. AMDAL atau UKL-UPL.
B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
C. Sertifikat Tanah dan Bangunan.
D. Sertifikat Badan Usaha (SBU).
E. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL).
Jawaban: A
Sesuai regulasi perizinan berusaha berbasis risiko (PP No. 5 Tahun 2021), pemenuhan kewajiban lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) merupakan prasyarat dasar penyiapan usaha.
Soal 6
Salah satu hak konsumen tenaga listrik berdasarkan Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 adalah...
A. Menentukan sendiri tarif listrik yang ingin dibayar.
B. Mendapatkan tenaga listrik secara gratis jika terjadi gangguan.
C. Mendapat pelayanan yang baik dan transparan.
D. Menjual kembali listrik ke tetangga tanpa izin usaha.
E. Membangun jaringan distribusi sendiri tanpa izin.
Jawaban: C
Pasal 29 UU No. 30 Tahun 2009 menyebutkan hak konsumen antara lain mendapat pelayanan yang baik, tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta harga yang wajar.
Soal 7
Usaha jasa penunjang ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU tersebut dikeluarkan oleh...
A. Dinas Pemadam Kebakaran.
B. Kepala Desa tempat usaha berdomisili.
C. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terakreditasi.
D. PT PLN (Persero).
E. Kementerian Hukum dan HAM.
Jawaban: C
Berdasarkan Permen ESDM No. 12 Tahun 2021, SBU diterbitkan oleh LSBU yang telah mendapatkan akreditasi dari Menteri ESDM.
Soal 8
Indikator mutu layanan yang mengukur durasi rata-rata pemadaman listrik yang dialami konsumen dalam satu tahun disebut...
A. SAIDI.
B. SAIFI.
C. Voltage Drop.
D. Harmonisa.
E. Power Factor.
Jawaban: A
SAIDI (System Average Interruption Duration Index) adalah indeks durasi rata-rata pemadaman, sedangkan SAIFI adalah indeks frekuensi rata-rata pemadaman.
Soal 9
Dalam hubungan komersial, dokumen apa yang mengatur transaksi jual beli listrik antara pengembang pembangkit (IPP) dan pemegang wilayah usaha (seperti PLN)?
A. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
B. Sertifikat Laik Operasi (SLO).
C. IUPTL.
D. Power Purchase Agreement (PPA) atau PJBL.
E. Nota Kesepahaman (MoU) Investasi.
Jawaban: D
PPA (Power Purchase Agreement) atau dalam bahasa Indonesia PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) adalah kontrak komersial yang mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli listrik.
Soal 10
Rencana induk mengenai pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang disusun untuk jangka waktu 10 tahun disebut...
A. RKP.
B. RUPTL.
C. RPJMN.
D. Rancangan Peraturan Pemerintah.
E. RUKN.
Jawaban: B
RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) adalah rencana jangka panjang 10 tahun yang disusun oleh pemegang wilayah usaha untuk pengembangan sistem kelistrikan.
Soal 11
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, perizinan berusaha untuk usaha penyediaan tenaga listrik diproses melalui sistem...
A. Sistem Informasi Manajemen Aset.
B. Aplikasi PLN Mobile.
C. Manual di Kantor Dinas ESDM.
D. Email resmi Kementerian ESDM.
E. OSS (Online Single Submission).
Jawaban: E
PP No. 5 Tahun 2021 menetapkan bahwa semua perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem OSS.
Soal 12
Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang tidak tercapai oleh pelaku usaha penyediaan listrik dapat berakibat pada kewajiban...
A. Pencabutan IUPTL secara seketika tanpa peringatan.
B. Melakukan penanaman pohon di sekitar instalasi.
C. Menggratiskan biaya pasang baru untuk satu tahun.
D. Memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen.
E. Membayar denda langsung ke kas negara melalui pajak.
Jawaban: D
Sesuai Permen ESDM terkait mutu pelayanan, apabila realisasi TMP melampaui ambang batas yang ditetapkan, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi kepada konsumen.
Soal 13
Kewajiban bagi pemegang IUPTLU untuk mengutamakan penggunaan produk dan jasa dalam negeri dikenal dengan istilah...
A. TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
B. CSR (Corporate Social Responsibility).
C. SOP.
D. GCG (Good Corporate Governance).
E. AMDAL.
Jawaban: A
Dalam regulasi ketenagalistrikan, pelaku usaha wajib mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan TKDN untuk mendukung industri nasional.
Soal 14
Siapa yang berwenang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen PT PLN (Persero)?
A. Pemerintah Pusat dengan persetujuan DPR RI.
B. Direksi PT PLN (Persero).
C. Badan Pemeriksa Keuangan.
D. Gubernur masing-masing provinsi.
E. Lembaga Perlindungan Konsumen.
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009, tarif tenaga listrik untuk konsumen (PLN) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan DPR RI.
Soal 15
Dalam usaha jasa penunjang, tenaga teknik wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT). Apa fungsi dari SKTT tersebut?
A. Bukti bahwa tenaga teknik tersebut memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standar.
B. Syarat untuk mendapatkan asuransi kecelakaan kerja.
C. Kartu identitas untuk masuk ke area pembangkit.
D. Izin untuk mendirikan perusahaan jasa penunjang.
E. Sebagai pengganti ijazah formal.
Jawaban: A
SKTT adalah bukti pengakuan kompetensi individu tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan agar pekerjaan dilakukan secara profesional dan aman.
Soal 16
Penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh suatu perusahaan hanya untuk keperluan pabriknya sendiri tanpa menjual ke pihak luar memerlukan izin...
A. Sertifikat Laik Operasi.
B. Izin Operasi Sementara.
C. Izin Prinsip Pembangunan.
D. IUPTLS.
E. IUPTLU.
Jawaban: D
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (private use) wajib memiliki IUPTLS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri).
Soal 17
Salah satu bentuk fasilitasi hubungan komersial adalah pengaturan 'Open Access' pada jaringan transmisi. Apa yang dimaksud dengan Open Access?
A. Penggunaan bersama jaringan transmisi oleh pihak lain dengan membayar kompensasi.
B. Jaringan transmisi bebas dimasuki oleh masyarakat umum.
C. Pembukaan rahasia perusahaan transmisi kepada publik.
D. Penghapusan biaya transmisi untuk semua pembangkit.
E. Pemberian izin kepada masyarakat untuk memasang kabel di tiang listrik.
Jawaban: A
Open Access adalah prinsip penggunaan bersama jaringan transmisi atau distribusi oleh pihak ketiga (pihak selain pemilik jaringan) guna meningkatkan efisiensi penyediaan listrik.
Soal 18
Audit energi merupakan bagian dari usaha jasa penunjang ketenagalistrikan yang bertujuan untuk...
A. Menghitung keuntungan perusahaan listrik.
B. Menilai kelayakan jembatan timbang pembangkit.
C. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi pada suatu bangunan atau industri.
D. Memeriksa ketaatan perusahaan terhadap pajak karbon.
E. Mencari cadangan batubara baru.
Jawaban: C
Audit energi dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan energi dan mengidentifikasi peluang penghematan serta peningkatan efisiensi.
Soal 19
Dalam penyediaan tenaga listrik, istilah 'Grid Code' mengacu pada...
A. Nomor identitas pelanggan listrik.
B. Kode etik karyawan perusahaan listrik.
C. Aturan teknis pengoperasian sistem tenaga listrik agar tetap stabil.
D. Daftar harga material transmisi.
E. Alamat lokasi tower transmisi di peta.
Jawaban: C
Grid Code atau Aturan Jaringan adalah pedoman teknis yang mengatur koneksi dan operasional sistem tenaga listrik antara pembangkit, transmisi, dan beban.
Soal 20
Apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ketenagalistrikan terkait layanan, lembaga mana yang berwenang memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan?
A. Lembaga Ketahanan Nasional.
B. Badan Intelijen Negara (BIN).
C. Persatuan Insinyur Indonesia.
D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
E. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Jawaban: E
BPSK adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha guna melindungi hak-hak konsumen.
Soal 21 Premium
Dalam perizinan berusaha berbasis risiko (PP No. 5 Tahun 2021), usaha pembangkitan tenaga listrik di atas 10 MW umumnya dikategorikan sebagai...
A. Bebas Perizinan.
B. Risiko Tinggi.
C. Risiko Rendah.
D. Risiko Menengah Rendah.
E. Risiko Sangat Rendah.
Soal 22 Premium
Apa yang dimaksud dengan Wilayah Usaha dalam konteks usaha penyediaan tenaga listrik?
A. Radius 1 km di sekitar tiang listrik.
B. Area perkebunan milik perusahaan listrik.
C. Seluruh wilayah kedaulatan NKRI yang dikelola oleh satu BUMN saja.
D. Zona ekonomi eksklusif di laut untuk pembangkit ombak.
E. Wilayah geografi tertentu yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan distribusi dan/atau penjualan listrik.
Soal 23 Premium
Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dilakukan oleh pemerintah dan dievaluasi setiap...
A. 1 tahun sekali.
B. Setiap ada pergantian Direksi PLN.
C. Hanya saat terjadi krisis energi nasional.
D. Setiap 25 tahun sekali.
E. Setiap tahun dan dapat diperbarui jika diperlukan.
Soal 24 Premium
Dalam skema PPA (Power Purchase Agreement), istilah 'Take or Pay' berarti...
A. Sistem barter antara batubara dan tenaga listrik.
B. Pembeli hanya membayar listrik yang dikonsumsi saja.
C. Pembayaran dilakukan secara tunai di lokasi pembangkit.
D. Penjual wajib memberikan listrik gratis jika pembeli tidak mampu membayar.
E. Pembeli wajib membayar sejumlah energi minimum yang disepakati meskipun energi tersebut tidak diserap.
Soal 25 Premium
Pemeriksaan instalasi oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) untuk menerbitkan SLO mencakup empat aspek utama, kecuali...
A. Keamanan lingkungan.
B. Kesesuaian desain.
C. Keselamatan manusia.
D. Audit laporan keuangan perusahaan.
E. Unjuk kerja instalasi.
Soal 26 Premium
Berdasarkan regulasi terbaru, masyarakat yang memasang PLTS Atap dapat mengekspor kelebihan energi ke jaringan PLN dengan nilai kWh ekspor sebesar...
A. 100% dari kWh impor.
B. 50% dari kWh impor.
C. Tidak diperbolehkan sama sekali.
D. 65% dari kWh impor.
E. Dibayar tunai oleh pemerintah.
Soal 27 Premium
Fasilitasi hubungan komersial berupa 'Wheel Charge' adalah biaya yang dikenakan atas...
A. Penggunaan roda pada trafo pembangkit.
B. Denda keterlambatan pembayaran tagihan.
C. Pemanfaatan jaringan milik pihak lain untuk menyalurkan energi listrik (biaya sewa jaringan).
D. Penyewaan tiang listrik untuk kabel internet.
E. Pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU.
Soal 28 Premium
Standar mutu pelayanan listrik mencakup indikator 'Kesalahan Pembacaan Meter'. Batas maksimal kesalahan yang ditoleransi biasanya adalah...
A. 0% (harus akurat).
B. 20%.
C. 10%.
D. 1%.
E. 5%.
Soal 29 Premium
Usaha jasa penunjang yang melakukan 'Pemeriksaan dan Pengujian' instalasi tenaga listrik disebut sebagai...
A. Lembaga Inspeksi Teknik (LIT).
B. Vendor Material.
C. Konsultan Perencana.
D. Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).
E. Badan Pelaksana Konstruksi.
Soal 30 Premium
Dokumen penyiapan usaha yang berisi kajian mengenai kelayakan finansial dan teknis sebuah proyek pembangkit listrik disebut...
A. RKS (Rencana Kerja dan Syarat).
B. FS (Feasibility Study).
C. DED (Detailed Engineering Design).
D. MoU.
E. SOP.
Soal 31 Premium
Berdasarkan regulasi, berapa lama masa berlaku Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)?
A. 15 tahun.
B. 10 tahun.
C. Hanya 5 tahun.
D. Paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang.
E. Selama perusahaan masih berdiri.
Soal 32 Premium
Penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir wajib menggunakan alat pembatas dan pengukur yang telah...
A. Dicat warna kuning.
B. Dibeli dari pasar bebas tanpa segel.
C. Diletakkan di dalam kamar mandi konsumen.
D. Ditandatangani oleh Direktur PLN.
E. Ditera atau ditera ulang oleh instansi yang berwenang.
Soal 33 Premium
Badan usaha penyediaan tenaga listrik wajib melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala kepada Menteri atau Gubernur. Laporan tersebut mencakup...
A. Daftar hadir harian satpam.
B. Daftar merk kendaraan dinas.
C. Menu makanan di kantin pembangkit.
D. Realisasi produksi, konsumsi bahan bakar, dan gangguan sistem.
E. Nomor sepatu semua tenaga teknik.
Soal 34 Premium
Dalam fasilitasi komersial, apa yang dimaksud dengan 'Interconnection Agreement'?
A. Kesepakatan teknis dan komersial untuk menghubungkan pembangkit milik pengembang ke jaringan milik pengelola transmisi/distribusi.
B. Izin pemasangan tower telekomunikasi di area PLN.
C. Perjanjian kerja sama antara dua negara untuk ekspor listrik.
D. Perjanjian antara produsen batubara dan pemilik kapal tanker.
E. Kesepakatan untuk berbagi wifi di kantor pusat ESDM.
Soal 35 Premium
Batas deviasi tegangan pelayanan yang diizinkan pada titik serah konsumen menurut standar mutu pelayanan adalah...
A. Bebas sesuai beban.
B. +1% dan -1%.
C. +20% dan -20%.
D. +10% dan -10%.
E. +5% dan -10%.
Soal 36 Premium
Kegiatan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh...
A. Badan usaha berbadan hukum, koperasi, atau perseorangan yang memenuhi kualifikasi.
B. Hanya instansi pemerintah.
C. Hanya BUMN.
D. Masyarakat umum tanpa sertifikasi.
E. Organisasi kemasyarakatan non-profit.
Soal 37 Premium
Penyiapan usaha penyediaan listrik dari Energi Terbarukan (EBT) mendapatkan prioritas dalam RUPTL. Apa contoh sumber EBT yang diatur?
A. Batubara dan Gas Alam.
B. Kayu bakar dan sampah plastik.
C. Surya, Bayu (Angin), Hidro (Air), dan Panas Bumi.
D. Minyak Bumi dan Diesel.
E. Nuklir dan Hidrogen saja.
Soal 38 Premium
Tanggung jawab pelaku usaha ketenagalistrikan apabila instalasinya menyebabkan kerugian pada pihak ketiga diatur dalam prinsip...
A. Tidak ada tanggung jawab jika sudah punya izin.
B. Ganti rugi berdasarkan keikhlasan.
C. Tanggung jawab bersama seluruh rakyat.
D. Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak).
E. Dibebankan kepada asuransi sosial.
Soal 39 Premium
Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) memiliki masa berlaku selama...
A. Selamanya.
B. 1 tahun.
C. 3 tahun.
D. 10 tahun.
E. 5 tahun.
Soal 40 Premium
Dalam penyediaan listrik, istilah 'Reserve Margin' mengacu pada...
A. Persediaan kabel di gudang.
B. Cadangan uang di bank perusahaan.
C. Batas keuntungan maksimal yang boleh diambil.
D. Kapasitas pembangkit cadangan untuk menjaga keamanan pasokan saat ada gangguan.
E. Sisa lahan di sekitar gardu induk.
Soal 41 Premium
Siapa yang wajib menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)?
A. Kontraktor pemasangan kabel.
B. Konsumen industri besar.
C. Lembaga Swadaya Masyarakat.
D. Hanya Menteri ESDM.
E. Badan Usaha pemegang Wilayah Usaha.
Soal 42 Premium
Jika badan usaha penyaluran tenaga listrik tidak memenuhi standar keselamatan, sanksi administratif terberat adalah...
A. Teguran lisan.
B. Pemindahan kantor pusat.
C. Penggantian warna logo perusahaan.
D. Denda Rp 100.000.
E. Pencabutan Izin Usaha.
Soal 43 Premium
Power Purchase Agreement (PPA) biasanya menggunakan skema BOOT. Apa kepanjangan dari BOOT?
A. Budget, Output, Object, Time.
B. Build, Occupy, Open, Trade.
C. Build, Own, Operate, Transfer.
D. Basic, Official, Online, Technical.
E. Buy, Operate, Organize, Transfer.
Soal 44 Premium
Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) wajib mendapatkan akreditasi dari...
A. Gubernur DKI Jakarta.
B. Kementerian Pariwisata.
C. Kementerian Keuangan.
D. Asosiasi Kontraktor Listrik.
E. Badan Standardisasi Nasional (BSN) atau Menteri ESDM.
Soal 45 Premium
Faktor daya (Power Factor) yang rendah pada sisi konsumen industri dapat mengakibatkan...
A. Kenaikan biaya investasi kabel karena arus yang mengalir lebih besar untuk daya nyata yang sama.
B. Lampu menjadi lebih terang.
C. Pengurangan tagihan listrik.
D. Trafo menjadi lebih dingin.
E. Listrik menjadi lebih stabil.
Soal 46 Premium
Kompensasi bagi masyarakat yang rumahnya terlintasi jalur transmisi SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) diatur berdasarkan...
A. Kesepakatan harga pasar tanah per meter.
B. Hanya pemberian sembako sekali setahun.
C. Tidak ada kompensasi karena merupakan fasilitas umum.
D. Pembayaran sewa tanah bulanan.
E. Nilai ekonomi bangunan dan tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas (Right of Way).
Soal 47 Premium
Penyiapan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) memiliki regulasi khusus yaitu...
A. UU Perbankan.
B. UU Perikanan.
C. UU No. 1 Tahun 1945.
D. UU Lalu Lintas.
E. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
Soal 48 Premium
Apa kepanjangan dari SAIFI sebagai indikator keandalan listrik?
A. System Area Independent Fuel Index.
B. System Average Interruption Frequency Index.
C. Service Access International Frequency Index.
D. Stable Average Interruption Failure Index.
E. Super Average Interconnection Frequency Index.
Soal 49 Premium
Kegiatan 'Penyambungan Baru' tenaga listrik harus dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki...
A. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
B. Ijazah S2 Manajemen.
C. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT) yang relevan.
D. Izin Mengemudi.
E. Sertifikat Kursus Komputer.
Soal 50 Premium
Siapa yang menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)?
A. Ketua KPK.
B. Menteri ESDM.
C. Gubernur.
D. Direktur Utama PLN.
E. Bupati/Walikota.
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan
SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.