SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil.
Soal 1
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, serta...
A. Kelengkapan dokumen asuransi kapal
B. Ketersediaan fasilitas rekreasi awak
C. Kapasitas muat maksimal
D. Status hukum kapal
E. Kesesuaian dengan rute pelayaran
Jawaban: D
Pasal 1 angka 33 UU No. 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kelaiklautan kapal mencakup aspek keselamatan, pencegahan pencemaran, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak/penumpang, serta status hukum kapal.
Soal 2
Sesuai dengan ketentuan internasional SOLAS 1974, bab (chapter) berapakah yang mengatur secara spesifik mengenai manajemen keselamatan pengoperasian kapal (International Safety Management/ISM Code)?
A. Chapter IX
B. Chapter I
C. Chapter V
D. Chapter XI-1
E. Chapter II-2
Jawaban: A
ISM Code diwajibkan melalui SOLAS 1974 Chapter IX (Management for the Safe Operation of Ships).
Soal 3
Dalam aturan COLREG 1972, kapal yang sedang menangkap ikan dengan jaring atau alat tangkap lainnya yang membatasi kemampuan olah geraknya harus memperlihatkan dua lampu keliling dalam garis tegak lurus, yang atas berwarna...
A. Putih dan yang bawah Hijau
B. Merah dan yang bawah Merah
C. Hijau dan yang bawah Putih
D. Putih dan yang bawah Merah
E. Merah dan yang bawah Putih
Jawaban: E
Aturan 26 COLREG 1972 menyatakan kapal penangkap ikan (selain trawl) harus memperlihatkan lampu merah di atas putih dalam garis tegak lurus.
Soal 4
Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan oleh Syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Manakah yang termasuk 'kewajiban lainnya' tersebut menurut UU Pelayaran?
A. Laporan riwayat pekerjaan nakhoda
B. Persetujuan dari pemilik barang/kargo
C. Sertifikat keikutsertaan lomba kapal
D. Penyediaan logistik makanan mewah
E. Pembayaran biaya kepelabuhanan dan kewajiban hukum lainnya
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 219 UU No. 17 Tahun 2008, SPB diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya seperti pembayaran PNBP/jasa kepelabuhanan.
Soal 5
Salah satu tujuan utama dari diterapkannya Vessel Traffic Service (VTS) dalam kenavigasian adalah...
A. Meningkatkan kecepatan kapal di pelabuhan
B. Menggantikan peran mualim di atas kapal
C. Mempercepat proses bongkar muat kargo
D. Meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim
E. Menurunkan biaya asuransi kapal
Jawaban: D
Sesuai Standar IALA, VTS diimplementasikan untuk memantau lalu lintas pelayaran demi keselamatan, efisiensi, dan pencegahan pencemaran lingkungan.
Soal 6
Dalam manajemen keselamatan sesuai ISM Code, dokumen yang diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan disebut...
A. Safe Manning Certificate
B. Interim SMC
C. Document of Compliance (DOC)
D. International Oil Pollution Prevention (IOPP)
E. Safety Management Certificate (SMC)
Jawaban: C
DOC (Document of Compliance) diberikan kepada perusahaan (office), sedangkan SMC (Safety Management Certificate) diberikan kepada setiap kapal.
Soal 7
Kegiatan pemanduan wajib dilakukan pada perairan pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu. Berdasarkan PM No. 57 Tahun 2015, siapa yang bertanggung jawab atas olah gerak kapal selama pemanduan?
A. Nakhoda kapal
B. Otoritas Pelabuhan
C. Pandu Bandar
D. Petugas Pandu sepenuhnya
E. Syahbandar
Jawaban: A
Dalam aturan pemanduan (Pilotage), Pandu hanya memberikan saran dan bantuan navigasi, namun tanggung jawab komando dan olah gerak kapal tetap berada di tangan Nakhoda.
Soal 8
Sertifikat keselamatan kapal penumpang berlaku untuk jangka waktu paling lama...
A. 12 bulan (1 tahun)
B. 2 tahun
C. 5 tahun
D. 3 tahun
E. 6 bulan
Jawaban: A
Berdasarkan konvensi SOLAS, Passenger Ship Safety Certificate memiliki masa berlaku maksimal 12 bulan (1 tahun).
Soal 9
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, fungsi penjagaan dan penyelamatan di laut serta koordinasi penegakan hukum di perairan Indonesia dilaksanakan oleh...
A. POLAIRUD
B. Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)
C. TNI AL
D. Basarnas
E. Syahbandar
Jawaban: B
Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2008 mengamanatkan pembentukan Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) untuk menjalankan fungsi penjagaan, penyelamatan, dan penegakan hukum.
Soal 10
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, penentuan alur pelayaran dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Siapakah yang memiliki kewenangan menetapkan alur pelayaran?
A. Menteri Perhubungan
B. Syahbandar
C. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
D. Gubernur setempat
E. Kepala Distrik Navigasi
Jawaban: A
Sesuai Pasal 194 UU Pelayaran, Menteri (Menteri Perhubungan) menetapkan alur-pelayaran di laut.
Soal 11
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) terdiri dari beberapa Annex. Annex manakah yang mengatur tentang pencegahan pencemaran oleh sampah dari kapal?
A. Annex IV
B. Annex I
C. Annex III
D. Annex II
E. Annex V
Jawaban: E
Annex V MARPOL 73/78 mengatur secara khusus mengenai Prevention of Pollution by Garbage from Ships.
Soal 12
Dalam kerangka pengawasan keselamatan pelayaran, inspeksi kapal oleh negara pelabuhan (Port State Control/PSC) dilakukan untuk memastikan...
A. Jumlah kargo yang dibawa sesuai dengan manifes pajak
B. Kapal nasional memiliki tarif angkutan yang bersaing
C. Kapal asing yang masuk mematuhi standar internasional keselamatan dan perlindungan lingkungan
D. Kesejahteraan nakhoda melebihi standar darat
E. Kapal selalu dicat dengan warna cerah
Jawaban: C
PSC dilakukan terhadap kapal berbendera asing untuk memastikan kapal tersebut memenuhi persyaratan konvensi IMO (SOLAS, MARPOL, STCW, dll).
Soal 13
Berdasarkan regulasi teknis, tanda pada lambung kapal yang menunjukkan batas maksimal pencelupan kapal untuk menjamin cadangan daya apung disebut...
A. Garis Air (Waterline)
B. Garis Muat (Load Line)
C. Garis Haluan
D. Garis Tegak Lurus
E. Markah Kedalaman
Jawaban: B
Garis Muat atau Plimsoll Mark (Load Line) menentukan batas aman kapal saat bermuatan penuh untuk menjaga stabilitas dan daya apung.
Soal 14
Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang diduga melakukan tindak pidana di laut. Hal ini merupakan bagian dari fungsi Syahbandar sebagai...
A. Petugas Bea Cukai
B. Hakim Maritim
C. Penuntut Umum
D. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
E. Pengelola Pelabuhan
Jawaban: D
Pasal 282 UU No. 17 Tahun 2008 menyebutkan Syahbandar atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk bertindak sebagai PPNS di bidang pelayaran.
Soal 15
Alat navigasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi kapal lain, memberikan informasi posisi, arah, dan kecepatan kapal secara otomatis disebut...
A. Echosounder
B. Magnetic Compass
C. AIS (Automatic Identification System)
D. GPS
E. Radar
Jawaban: C
AIS adalah sistem pelacakan otomatis yang digunakan pada kapal dan oleh VTS untuk mengidentifikasi dan melacak kapal.
Soal 16
Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS. Ketentuan ini diatur dalam...
A. PM No. 15 Tahun 2016
B. PM No. 80 Tahun 2018
C. PM No. 7 Tahun 2019
D. PM No. 51 Tahun 2015
E. PM No. 129 Tahun 2015
Jawaban: C
PM No. 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.
Soal 17
Dalam manajemen keselamatan, audit internal sistem manajemen keselamatan kapal dilaksanakan oleh...
A. Perusahaan pemilik kapal sendiri
B. International Maritime Organization (IMO)
C. Klasifikasi kapal (BKI)
D. Syahbandar pelabuhan setempat
E. Otoritas Pelabuhan asing
Jawaban: A
Sesuai ISM Code, perusahaan wajib melaksanakan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen keselamatan di atas kapal.
Soal 18
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami kecelakaan kapal wajib...
A. Mengabaikan jika tidak terlibat
B. Menghubungi pemilik kapal saja
C. Mendokumentasikannya untuk media sosial
D. Melakukan pertolongan dan melaporkan kepada pejabat berwenang
E. Menunggu instruksi dari pusat
Jawaban: D
Pasal 247 UU No. 17 Tahun 2008 mewajibkan setiap orang yang mengetahui kecelakaan kapal untuk segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada Syahbandar/pejabat terdekat.
Soal 19
Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) bertujuan untuk...
A. Memperindah tampilan pantai
B. Mengumpulkan pajak navigasi
C. Tempat peristirahatan awak kapal
D. Sebagai mercusuar pengamat imigran gelap
E. Menjamin keselamatan dan kelancaran pelayaran
Jawaban: E
SBNP (seperti lampu suar, pelampung suar) diadakan untuk memberi petunjuk bagi navigator demi keselamatan pelayaran.
Soal 20
Berdasarkan UU Pelayaran, Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Salah satu tugas utamanya adalah...
A. Menetapkan tarif angkutan barang
B. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran
C. Mengelola pendapatan bisnis pelabuhan
D. Mengatur jadwal kerja buruh bongkar muat
E. Mempromosikan pelabuhan ke luar negeri
Jawaban: B
Syahbandar bertindak sebagai otoritas tertinggi di pelabuhan yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
Soal 21 Premium
Berdasarkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code, berapakah jumlah Security Level (tingkat keamanan) yang ditetapkan?
A. 2 Level
B. 5 Level
C. 4 Level
D. 1 Level
E. 3 Level
Soal 22 Premium
Dalam pemeriksaan kelaiklautan kapal, 'International Load Line Certificate' berlaku untuk jangka waktu maksimal...
A. 2 tahun
B. 5 tahun
C. 10 tahun
D. 1 tahun
E. Selamanya selama kapal beroperasi
Soal 23 Premium
Aturan 19 COLREG 1972 mengatur tentang olah gerak kapal dalam kondisi penglihatan terbatas. Manakah tindakan yang dilarang bagi kapal yang mendeteksi kapal lain di depan arah melintangnya hanya melalui radar?
A. Mengubah haluan ke kiri untuk kapal yang berada di depan arah melintang
B. Memberi isyarat bunyi
C. Mengubah haluan ke kanan
D. Mengurangi kecepatan
E. Berhenti total
Soal 24 Premium
Manakah komponen dari sistem manajemen keselamatan (SMS) kapal yang mewajibkan perusahaan untuk menunjuk orang yang bertanggung jawab menjembatani hubungan antara kapal dan manajemen darat?
A. Company Security Officer (CSO)
B. Designated Person Ashore (DPA)
C. Internal Auditor
D. Safety Officer
E. Master's Responsibility
Soal 25 Premium
Sesuai konvensi STCW 1978/2010, semua awak kapal yang bertugas dalam dinas jaga navigasi atau mesin harus mendapatkan waktu istirahat minimal...
A. 6 jam tanpa terputus
B. 10 jam dalam periode 24 jam
C. 12 jam dalam periode 24 jam
D. 48 jam dalam seminggu
E. 8 jam dalam periode 24 jam
Soal 26 Premium
Dalam pelayaran internasional, kapal yang mengangkut barang berbahaya harus mematuhi kode internasional yang disebut...
A. IGC Code
B. IMSBC Code
C. IMDG Code
D. IBC Code
E. INF Code
Soal 27 Premium
Penjaga Laut dan Pantai dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang pelayaran memiliki wewenang menghentikan dan memeriksa kapal di laut. Prosedur ini diatur dalam...
A. UU No. 17 Tahun 2008 dan PP No. 13 Tahun 2022
B. UU No. 31 Tahun 2004
C. UU No. 6 Tahun 2011
D. UU No. 34 Tahun 2004
E. UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)
Soal 28 Premium
Berdasarkan PM No. 57 Tahun 2015, perairan di mana kapal karena kondisi kedalaman, lebar, dan tikungan alur serta lalu lintas padat sehingga memerlukan panduan teknis disebut...
A. Kawasan Pabean
B. Perairan Terbuka
C. Perairan Pandu Luar Biasa
D. Alur Laut Kepulauan
E. Perairan Wajib Pandu
Soal 29 Premium
Lampu navigasi kapal 'Lampu Tiang Depan' (Masthead Light) harus memiliki busur cahaya sebesar...
A. 360 derajat
B. 112.5 derajat
C. 180 derajat
D. 135 derajat
E. 225 derajat
Soal 30 Premium
Dalam perencanaan pengawasan, fokus audit ISM Code terhadap 'Emergency Preparedness' bertujuan untuk memastikan...
A. Awak kapal mampu merespons berbagai situasi darurat melalui latihan (drills) berkala
B. Kapal memiliki jadwal pembersihan rutin
C. Ketersediaan asuransi kecelakaan awak
D. Nakhoda selalu berada di anjungan
E. Peralatan radio selalu menyala
Soal 31 Premium
Sesuai Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2008, kecelakaan kapal terdiri dari kapal tenggelam, kapal terbakar, kapal tubrukan, dan...
A. Kapal dicat ulang tanpa izin
B. Kapal berganti bendera
C. Kapal kandas
D. Kapal telat masuk pelabuhan
E. Kapal kehabisan bahan bakar
Soal 32 Premium
Dalam sistem VTS, kategori layanan yang memberikan instruksi sulit ditolak kepada kapal untuk mencegah bahaya yang segera (imminent danger) disebut...
A. Navigational Assistance Service (NAS)
B. Monitoring Service
C. Information Service (INS)
D. Traffic Organization Service (TOS)
E. Emergency Service
Soal 33 Premium
Menurut UU No. 17 Tahun 2008, kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) namun nekat berlayar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama...
A. 3 tahun
B. 1 tahun
C. 2 tahun
D. 5 tahun
E. 10 tahun
Soal 34 Premium
Setiap kapal wajib memiliki 'Safe Manning Document'. Dokumen ini menetapkan...
A. Peralatan medis minimal di atas kapal
B. Daftar nama seluruh keluarga awak kapal
C. Waktu operasional maksimal kapal
D. Jumlah minimal dan kompetensi personel yang harus ada di kapal untuk menjamin keselamatan
E. Gaji minimal yang harus dibayarkan
Soal 35 Premium
Pemeriksaan 'Life-Saving Appliances' (LSA) pada kapal meliputi pengecekan alat-alat berikut, kecuali...
A. Pelampung (Lifebuoy)
B. Rakitan penolong (Liferaft)
C. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
D. Baju Penyelam (Immersion Suit)
E. Sekoci (Lifeboat)
Soal 36 Premium
Annex VI MARPOL 73/78 mengatur tentang pencegahan pencemaran udara dari kapal, termasuk pembatasan emisi...
A. Nitrogen oksida (NOx) dan Sulfur oksida (SOx)
B. Hidrogen
C. Uap air
D. Gas Elpiji
E. Oksigen
Soal 37 Premium
Sesuai Pasal 117 UU No. 17 Tahun 2008, keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian terhadap hal-hal berikut, kecuali...
A. Konstruksi dan permesinan
B. Kualitas menu makanan harian
C. Peralatan pemadam kebakaran
D. Radio komunikasi
E. Alat perlengkapan navigasi
Soal 38 Premium
Aturan 13 COLREG 1972 menjelaskan tentang kapal yang sedang menyusul (overtaking). Sebuah kapal dianggap menyusul jika datang dari arah lebih dari...
A. 90 derajat dari haluan
B. 45 derajat di belakang arah melintang
C. 22.5 derajat di belakang arah melintang
D. 112.5 derajat dari haluan
E. 10 derajat di belakang arah melintang
Soal 39 Premium
Audit eksternal ISM Code dilakukan oleh Otoritas Pemerintah atau organisasi yang diakui (Recognized Organization) untuk menerbitkan sertifikat...
A. ISPS Certificate
B. Minimum Safe Manning Document
C. Cargo Ship Safety Radio Certificate
D. International Tonnage Certificate
E. Safety Management Certificate (SMC)
Soal 40 Premium
Penetapan 'Traffic Separation Scheme' (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO bertujuan untuk...
A. Memperluas wilayah laut Indonesia
B. Memungut biaya tol laut
C. Melarang kapal asing lewat
D. Memberi ruang bagi kapal nelayan lokal
E. Meningkatkan keselamatan pelayaran di selat yang ramai dan sempit
Soal 41 Premium
Menurut UU Pelayaran, laporan hasil pemeriksaan kecelakaan kapal oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk bersifat...
A. Dapat dibeli oleh publik
B. Hanya untuk asuransi
C. Sebagai bahan evaluasi dan peningkatan keselamatan serta tidak dapat dijadikan bukti dalam penuntutan pidana
D. Bukti utama di pengadilan umum
E. Rahasia negara
Soal 42 Premium
Berdasarkan regulasi, Nakhoda wajib melaporkan kedatangan kapal kepada Syahbandar paling lambat berapakah sebelum kapal tiba?
A. 24 jam
B. 12 jam
C. 6 jam
D. 1 jam
E. 48 jam
Soal 43 Premium
Dalam manajemen keselamatan kapal, 'Near Miss' harus dilaporkan dan dianalisis. Apa yang dimaksud dengan 'Near Miss'?
A. Kerusakan kecil pada cat kapal
B. Keterlambatan jadwal sandar
C. Kapal yang kehilangan kontak radio
D. Kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa
E. Kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan namun berhasil dihindari
Soal 44 Premium
Kapal yang memiliki panjang (LOA) berapa meterkah yang wajib memasang AIS Kelas B menurut peraturan nasional?
A. Kapal non-konvensi dengan ukuran tertentu (seperti kapal ikan >60 GT)
B. Minimal 35 meter
C. Semua ukuran
D. Kapal di atas 500 GT
E. Hanya kapal penumpang
Soal 45 Premium
Pejabat yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan bantuan penyelamatan di tingkat pelabuhan saat terjadi keadaan darurat maritim adalah...
A. Komandan Lanal
B. Kepala Polair
C. Ketua Asosiasi Logistik
D. Syahbandar
E. Manajer Pelabuhan
Soal 46 Premium
Berdasarkan UU Pelayaran, jika terjadi pencemaran perairan dari kapal, siapa yang pertama kali bertanggung jawab melakukan penanggulangan?
A. Nakhoda atau Pemilik Kapal
B. Pemerintah Daerah
C. Angkatan Laut
D. Menteri Lingkungan Hidup
E. LSM Lingkungan
Soal 47 Premium
International Marine Organization (IMO) memiliki badan teknis yang menangani keselamatan pelayaran, yaitu...
A. MEPC
B. Legal Committee
C. TCC
D. Facilitation Committee
E. MSC (Maritime Safety Committee)
Soal 48 Premium
Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran tahunan harus mempertimbangkan data-data berikut, kecuali...
A. Warna favorit seragam petugas pengawas
B. Jumlah kapal yang beroperasi
C. Kondisi cuaca dominan di wilayah kerja
D. Statistik kecelakaan tahun sebelumnya
E. Kapasitas jumlah petugas pengawas (surveyor/auditor)
Soal 49 Premium
Aturan 15 COLREG 1972 tentang situasi bersilangan (crossing situation) menyatakan bahwa kapal yang melihat kapal lain di sisi kanannya harus...
A. Memberi isyarat lampu biru
B. Mengubah haluan ke kiri
C. Menyimpang (memberi jalan) dan menghindari memotong di depan kapal lain
D. Mempertahankan kecepatan
E. Memaksa kapal lain berhenti
Soal 50 Premium
Menurut UU Pelayaran, kapal yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan namun membahayakan keselamatan pelayaran dapat dikenakan tindakan...
A. Penahanan kapal (detention) oleh Syahbandar
B. Dibiarkan selama membayar pajak
C. Disita menjadi milik negara tanpa proses
D. Diusir ke tengah laut tanpa mesin
E. Hanya teguran lisan kepada nakhoda
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil
SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.