SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan terkait UU dan PP
Wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia jasa ekosistem
Wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia jasa bahan bioaktif dari biota perairan untuk pengembangan biofarmokologi
Jenis air laut, faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi dan manfaat nya
Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil
Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
Bangunan dan instalasi laut
Pemahaman pariwisata secara umum
Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan wisata bahari
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk
Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama.
Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
Soal sesuai materi pokok jabatan
Pembahasan detail & indikator kompetensi
Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, wilayah pesisir dan laut berfungsi sebagai penyedia jasa ekosistem. Yang dimaksud dengan jasa ekosistem penyediaan (provisioning services) adalah...
A. Proses alami seperti daur ulang nutrisi dan siklus air
B. Hasil panen sumber daya hayati laut seperti ikan, rumput laut, dan bahan bioaktif
C. Nilai estetika dan spiritual yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat
D. Kemampuan ekosistem dalam mengendalikan banjir dan erosi pantai
E. Fungsi ruang untuk rekreasi dan pariwisata bahari
Jawaban: B
Jasa ekosistem penyediaan (provisioning services) mencakup produk-produk yang diperoleh langsung dari ekosistem, seperti hasil perikanan, air laut untuk bahan baku, dan sumber daya mineral. Opsi D (pengendalian banjir) adalah jasa pengaturan (regulating services), opsi C (nilai estetika) adalah jasa budaya (cultural services), opsi A (daur ulang nutrisi) adalah jasa pendukung (supporting services), dan opsi E (rekreasi) juga merupakan jasa budaya.
Soal 2
Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, izin lokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan reklamasi diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Dasar hukum terbaru yang mengatur kewenangan ini adalah...
A. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
B. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
D. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012
E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Jawaban: E
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU (yang mencabut/menggantikan UU 11/2020), kewenangan penerbitan izin lokasi/KKPPL untuk reklamasi berada di tangan Pemerintah Pusat.
Soal 3
Senyawa bioaktif yang berasal dari biota laut seperti spons (porifera) dan alga coklat (Phaeophyceae) saat ini banyak dikembangkan untuk biofarmakologi. Berikut ini yang merupakan contoh pemanfaatan bahan bioaktif dari biota laut adalah...
A. Pemanfaatan tepung ikan sebagai pakan ternak
B. Pengolahan ikan menjadi kerupuk dan produk olahan
C. Pembuatan pupuk organik dari rumput laut
D. Pengembangan senyawa antikanker Ara-C dari spons laut
E. Penggunaan minyak ikan sebagai suplemen omega-3
Jawaban: D
Ara-C (Cytarabine) merupakan senyawa antikanker yang pertama kali diisolasi dari spons laut Tectitethya crypta. Ini adalah contoh pengembangan biofarmakologi berbasis biota laut. Sementara opsi A, B, C, dan E merupakan pemanfaatan sumber daya laut secara konvensional atau nutrisi, bukan biofarmakologi tingkat lanjut.
Soal 4
Jenis air laut berdasarkan tingkat salinitasnya di wilayah muara sungai (estuari) umumnya termasuk dalam kategori...
A. Air laut oligohalin
B. Air hipersalin (hypersaline)
C. Air payau (brackish water)
D. Air laut euhalin
E. Air tawar (fresh water)
Jawaban: C
Air payau adalah campuran antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut, dengan kisaran salinitas antara 0,5 hingga 30 ppt. Estuari (muara sungai) secara definitif adalah perairan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut.
Soal 5
Salah satu faktor kimia terpenting di perairan laut yang memengaruhi distribusi biota dan proses fotosintesis adalah...
A. Suhu permukaan laut
B. Kandungan nutrien (Nitrat dan Fosfat)
C. Tekanan hidrostatis
D. Tingkat kekeruhan (turbiditas)
E. Kecepatan arus pasang surut
Jawaban: B
Nutrien (seperti nitrat dan fosfat) adalah faktor kimia utama yang membatasi produktivitas primer. Opsi A, C, D, dan E dikategorikan sebagai faktor fisik oseanografi.
Soal 6
Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang ditemukan di perairan Indonesia merupakan kekayaan negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, status kepemilikan BMKT yang tidak diketahui pemiliknya adalah...
A. Milik perusahaan asuransi tempat kapal diasuransikan
B. Milik pemerintah daerah setempat
C. Milik pihak asing yang harus dikembalikan
D. Milik pencari atau penemu pertama
E. Kekayaan negara yang dikuasai oleh negara
Jawaban: E
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang mengubah UU No. 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya) dan Peraturan Pemerintah, BMKT yang telah berusia 50 tahun atau lebih dikategorikan sebagai Benda Cagar Budaya (BCB) yang dimiliki negara. BMKT yang belum berusia 50 tahun dan tidak diketahui pemiliknya ditetapkan sebagai kekayaan negara yang dikuasai oleh negara.
Soal 7
Bangunan dan instalasi laut, seperti anjungan lepas pantai, memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai atraksi wisata bahari. Jenis pariwisata yang memanfaatkan struktur buatan di laut ini dikenal dengan istilah...
A. Wisata budaya bahari
B. Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)
C. Ekowisata bahari
D. Wisata minat khusus
E. Wisata buatan (artificial tourism)
Jawaban: E
Wisata buatan (artificial tourism) memanfaatkan struktur buatan manusia sebagai daya tarik. Opsi C (ekowisata) berbasis alam alami, Opsi A (budaya) terkait adat, Opsi D (minat khusus) hobi spesifik, dan Opsi B (MICE) untuk pertemuan.
Soal 8
Dalam pengelolaan pariwisata bahari, konsep *Carrying Capacity* (daya dukung) sangat penting diterapkan. Daya dukung lingkungan mengacu pada...
A. Kapasitas modal investasi asing di sektor wisata
B. Jumlah maksimum hotel yang boleh dibangun di kawasan pesisir
C. Luas minimal wilayah yang harus ditetapkan sebagai zona inti
D. Jumlah maksimum pengunjung yang dapat ditampung tanpa merusak ekosistem
E. Jumlah tenaga kerja lokal yang harus dipekerjakan
Jawaban: D
Daya dukung lingkungan (environmental carrying capacity) adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung aktivitas manusia tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Dalam konteks wisata bahari, ini berarti jumlah maksimum pengunjung yang dapat ditampung oleh suatu kawasan tanpa menyebabkan degradasi ekosistem (seperti kerusakan terumbu karang atau pencemaran).
Soal 9
Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk standar kualitas air dan pencemaran laut pasca terbitnya UU Cipta Kerja adalah...
A. PP Nomor 27 Tahun 2012
B. PP Nomor 15 Tahun 2018
C. PP Nomor 26 Tahun 2023
D. PP Nomor 22 Tahun 2021
E. PP Nomor 5 Tahun 2021
Jawaban: D
PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah regulasi pelaksana UU Cipta Kerja yang mengatur standar baku mutu lingkungan, termasuk kualitas air laut dan pengendalian pencemaran. PP 5/2021 lebih fokus pada perizinan berusaha berbasis risiko.
Soal 10
Salah satu prinsip utama dalam Perencanaan Ruang Laut berdasarkan UU Cipta Kerja adalah adanya pendelegasian kewenangan perizinan melalui sistem PKKPRL. Kepanjangan dari PKKPRL adalah...
A. Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
B. Perizinan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Sumber Daya
C. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
D. Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut
E. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut
Jawaban: C
PKKPRL adalah singkatan dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Ini merupakan instrumen perizinan tunggal yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut, menggantikan berbagai perizinan sektoral sebelumnya berdasarkan UU Cipta Kerja.
Soal 11
Faktor fisik oseanografi yang paling berperan dalam proses upwelling (pengangkatan massa air) yang kaya nutrien ke permukaan laut adalah...
A. Arus geostropik
B. Gradien suhu vertikal
C. Angin muson dan rotasi bumi (efek Coriolis)
D. Pasang surut purnama
E. Gelombang tsunami
Jawaban: C
Upwelling disebabkan oleh angin yang menggerakkan massa air permukaan menjauhi pantai (Eckman transport). Opsi A adalah arus akibat tekanan, Opsi B adalah profil suhu, Opsi D lebih pada pencampuran dangkal, dan Opsi E adalah gelombang seismik.
Soal 12
Dalam pengelolaan wisata bahari, pendekatan *Community Based Tourism* (CBT) bertujuan untuk...
A. Menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada pemerintah daerah
B. Memaksimalkan keuntungan bagi investor besar
C. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pengelolaan, dan pembagian manfaat
D. Membatasi jumlah wisatawan untuk konservasi ketat
E. Mengembangkan infrastruktur mewah kelas internasional
Jawaban: C
Community Based Tourism (CBT) atau Pariwisata Berbasis Masyarakat adalah model pengelolaan pariwisata yang memberikan kewenangan dan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus melestarikan sumber daya, bukan hanya mengejar keuntungan investor besar (A) atau sekadar membatasi jumlah wisatawan (B).
Soal 13
Kegiatan reklamasi di wilayah pesisir memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Dampak langsung yang paling umum terjadi akibat reklamasi adalah...
A. Perubahan pola arus laut dan sedimentasi
B. Penurunan suhu udara di wilayah pesisir
C. Peningkatan potensi tsunami
D. Peningkatan hasil tangkapan ikan nelayan
E. Peningkatan keanekaragaman hayati
Jawaban: A
Reklamasi mengubah garis pantai yang berdampak langsung pada hidrodinamika (pola arus). Opsi E (kehilangan biodiversitas) adalah dampak ekologis, sementara opsi C (tsunami) tidak terkait langsung.
Soal 14
Berdasarkan klasifikasi pariwisata, objek wisata Taman Laut Kepulauan Seribu termasuk dalam kategori...
A. Wisata MICE
B. Wisata budaya bahari
C. Wisata buatan
D. Wisata olahraga ekstrem
E. Wisata alam bahari
Jawaban: E
Taman Laut adalah kawasan konservasi perairan yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan rekreasi. Ini secara spesifik merupakan wisata alam bahari, berbeda dengan wisata budaya (A) yang berbasis adat, wisata buatan (B) seperti mall atau anjungan, atau wisata MICE (D) yang berbasis event.
Soal 15
Proses pengangkatan dan pemanfaatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) harus mendapatkan izin dari Menteri. Dalam hal BMKT diduga merupakan benda cagar budaya, penanganannya dikoordinasikan dengan...
A. Kementerian Keuangan
B. TNI Angkatan Laut
C. Kementerian Kelautan dan Perikanan
D. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
E. Kementerian Koordinator Kemaritiman
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya dan UU Cipta Kerja, jika BMKT diduga merupakan benda cagar budaya (berusia minimal 50 tahun atau memiliki nilai sejarah), maka proses pengelolaannya menjadi kewenangan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selaku pembina kebudayaan, meskipun lokasinya di laut.
Soal 16
Dalam pengembangan wisata bahari, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan instrumen pencegahan pencemaran. Kategori usaha yang wajib dilengkapi AMDAL di kawasan pesisir ditentukan berdasarkan...
A. Dampak potensial yang diperkirakan akan terjadi
B. Ukuran perusahaan atau badan usaha
C. Besarnya investasi yang ditanamkan
D. Skala usaha dan tingkat risiko terhadap lingkungan
E. Lokasi yang berada di kawasan konservasi
Jawaban: D
Berdasarkan PP 5/2021 dan Peraturan Pemerintah tentang Lingkungan Hidup, kewajiban AMDAL ditentukan oleh skala usaha dan tingkat risiko terhadap lingkungan. Dampak potensial (A) adalah output analisis, bukan penentu. Lokasi strategis (B) adalah salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya. Ukuran perusahaan (C) kurang tepat karena yang dilihat adalah skala kegiatan (misal luas lahan reklamasi, jumlah kamar hotel).
Soal 17
Manfaat ekologis dari ekosistem mangrove yang paling utama sebagai penyedia jasa ekosistem adalah...
A. Penyerap karbon (blue carbon) yang tinggi
B. Tempat pemijahan (spawning ground) dan asuhan (nursery ground) biota
C. Penahan abrasi dan intrusi air laut
D. Penyedia jasa ekowisata
E. Penghasil kayu bakar dan bahan bangunan
Jawaban: B
Fungsi utama ekosistem mangrove secara ekologis adalah sebagai daerah asuhan (nursery ground) bagi berbagai biota laut. Penahan abrasi (C) dan penyerap karbon (A) adalah fungsi tambahan yang sangat penting, namun fungsi penyediaan habitat merupakan jasa pendukung utama bagi keberlanjutan perikanan.
Soal 18
Dalam pengusahaan jasa kelautan, konsep *Blue Economy* (Ekonomi Biru) yang dipromosikan oleh pemerintah menekankan pada...
A. Peningkatan volume ekspor hasil perikanan tangkap
B. Eksploitasi maksimal sumber daya hayati laut
C. Privatisasi seluruh wilayah pesisir
D. Pembangunan infrastruktur pesisir secara massal
E. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga kesehatan ekosistem laut
Jawaban: E
Ekonomi Biru adalah konsep pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, dimana pertumbuhan ekonomi tidak lagi mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, tetapi menjaga kesehatan ekosistem laut sebagai fondasi. Fokusnya adalah pada peningkatan nilai tambah sumber daya secara berkelanjutan dan inovasi, bukan hanya pada peningkatan volume eksploitasi (C) atau sekadar pertumbuhan PDB (D).
Soal 19
Salah satu jenis instalasi laut yang umum ditemukan di lepas pantai untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi adalah...
A. Dermaga apung (floating dock)
B. Anjungan lepas pantai (offshore platform)
C. Pipa bawah laut (subsea pipeline)
D. Pemecah gelombang lepas pantai (offshore breakwater)
E. Kincir angin lepas pantai (offshore wind turbine)
Jawaban: B
Anjungan lepas pantai (*offshore platform*) adalah struktur bangunan laut yang digunakan untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. *Jacket* adalah struktur penyangga, *Floating Production Unit* (FPU) adalah jenis khusus, tetapi secara umum istilah yang paling dikenal adalah anjungan lepas pantai. *Riser* adalah pipa tegak, *Subsea manifold* adalah sistem bawah laut.
Soal 20
Dalam pengelolaan wisata bahari, zonasi kawasan konservasi perairan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata bahari seperti snorkeling dan diving adalah zona...
A. Zona tradisional
B. Zona rehabilitasi
C. Zona pemanfaatan
D. Zona perikanan berkelanjutan
E. Zona inti
Jawaban: C
Zona pemanfaatan dialokasikan untuk pariwisata bahari. Opsi E (inti) untuk perlindungan ketat, opsi D (perikanan) untuk penangkapan ikan, opsi B (rehabilitasi) untuk pemulihan, dan opsi A (tradisional) untuk warga lokal.
Soal 21 Premium
Pengembangan biofarmakologi dari bahan aktif laut saat ini sedang gencar dilakukan. Tahapan paling awal dalam proses eksplorasi bahan aktif tersebut adalah...
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, hasil sedimentasi berupa pasir laut yang berasal dari pengerukan alur pelayaran dapat dimanfaatkan untuk...
A. Bahan baku industri semen skala besar
B. Kegiatan reklamasi dan penimbunan di lokasi lain yang ditentukan
C. Ekspor langsung ke luar negeri tanpa olahan
D. Material timbunan untuk pembangunan perumahan swasta di darat
Kegiatan reklamasi di pulau-pulau kecil memiliki batasan yang lebih ketat dibandingkan di pesisir daratan utama. Berdasarkan regulasi, reklamasi di pulau-pulau kecil...
A. Dilarang secara umum, kecuali untuk kepentingan pertahanan keamanan
B. Hanya diperbolehkan untuk pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni
C. Diperbolehkan asalkan luas reklamasi tidak melebihi 10% dari luas pulau
D. Dapat dilakukan untuk semua pulau kecil tanpa batasan
E. Tidak diatur secara khusus, mengikuti aturan reklamasi umum
Parameter kimia air laut yang penting untuk pertumbuhan terumbu karang (zooxanthellae) adalah derajat keasaman (pH). Penurunan pH air laut (asidifikasi laut) berdampak buruk pada karang karena...
A. Meningkatkan suhu air laut secara drastis
B. Meningkatkan pertumbuhan alga makro yang menutupi karang
C. Mematikan langsung jaringan karang secara akut
D. Mengganggu proses pembentukan kerangka kalsium karbonat (kalsifikasi)
E. Menurunkan kadar oksigen terlarut secara signifikan
Bangunan dan instalasi laut yang berfungsi untuk melindungi garis pantai dari erosi dengan cara memecah energi gelombang sebelum mencapai pantai disebut...
A. Revetment
B. Jetty
C. Groin
D. Dinding laut (seawall)
E. Pemecah gelombang lepas pantai (offshore breakwater)
Dalam pemasaran pariwisata bahari, strategi digital tourism sangat berkembang. Sebagai Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, penerapan strategi ini bertujuan untuk...
A. Memonopoli tiket masuk kawasan wisata
B. Membangun infrastruktur fisik berbasis teknologi tinggi
C. Mengurangi jumlah kunjungan wisatawan
D. Menggantikan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan
E. Meningkatkan promosi dan aksesibilitas informasi destinasi secara global
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) yang menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan wisata bahari di kawasan konservasi perairan adalah...
A. Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
B. Permen KP Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
C. Permen KP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang Laut
D. Permen KP Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
E. Permen KP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BMKT
Kegiatan pengusahaan jasa kelautan di bidang pariwisata harus memperhatikan konsep Sustainable Tourism. Indikator utama dari keberlanjutan pariwisata adalah...
A. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang dominan
B. Luas kawasan lindung yang lebih besar dari kawasan budidaya
C. Keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan
D. Pembangunan infrastruktur modern tanpa batas
E. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang setinggi-tingginya
Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati laut untuk biofarmakologi harus memperhatikan aspek konservasi. Prinsip bioprospecting yang berkelanjutan mensyaratkan...
A. Prioritas pemanfaatan biota langka yang memiliki harga jual tinggi
B. Pemberian izin eksplorasi tanpa batas waktu
C. Pembudidayaan biota target (marikultur) untuk mengurangi tekanan pada populasi liar
D. Pengambilan sampel dalam jumlah besar untuk mempercepat penemuan
E. Eksplorasi hanya dilakukan di kawasan non-konservasi
Analis Pengusahaan Jasa Kelautan ditugaskan untuk mengevaluasi proposal reklamasi. Dokumen yang wajib dimiliki oleh pengusul sebelum mendapatkan PKKPRL untuk kegiatan reklamasi adalah...
Pengusahaan jasa kelautan di bidang biofarmakologi memerlukan kerja sama riset yang seringkali melibatkan pihak asing. Regulasi yang mengatur tentang pembatasan dan tata cara kerja sama riset kelautan dengan pihak asing adalah...
A. Permen KP Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
B. PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
C. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
D. Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia
E. Permen KP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penelitian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Dalam pengelolaan wisata bahari, konsep *marine spatial planning* (MSP) sangat penting untuk mencegah konflik ruang. Konflik ruang yang sering terjadi antara sektor pariwisata dan sektor lainnya di wilayah pesisir adalah...
A. Pariwisata vs Pertambangan Migas Lepas Pantai
B. Pariwisata vs Transportasi Laut
C. Pariwisata vs Budidaya Perikanan (Keramba)
D. Pariwisata vs Perikanan Tangkap (Alat tangkap destruktif)
Sebagai Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Anda diminta menilai kelayakan pemanfaatan bangunan instalasi laut bekas (decommissioned platform) menjadi atraksi wisata. Aspek keamanan utama yang harus dipastikan adalah...
A. Potensi pendapatan daerah
B. Nilai estetika dan keunikan bentuk
C. Efisiensi biaya renovasi
D. Kepemilikan hak atas tanah dasar laut
E. Stabilitas struktur dan tidak adanya kontaminan berbahaya
Dalam pengelolaan BMKT, jika ditemukan kapal tenggelam yang membawa muatan bahan berbahaya dan beracun (B3), tindakan prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah...
A. Segera melakukan pengangkatan muatan berharga
B. Melakukan mitigasi pencemaran dan penanganan B3
Pengembangan pariwisata bahari berbasis masyarakat (CBT) di suatu desa pesisir menghadapi kendala klasik yaitu kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan bisnis. Intervensi yang paling tepat dari seorang Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah...
A. Menunjuk pengelola profesional dari luar daerah
B. Memfokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik
C. Menyelenggarakan program pendampingan dan pelatihan manajemen wisata
Dalam penataan ruang laut, suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional (KSN) tertentu. Implikasi dari penetapan KSN untuk pengusahaan jasa kelautan adalah...
A. Tidak ada perubahan dalam mekanisme perizinan
B. Hanya BUMN yang diperbolehkan mengelola usaha di wilayah tersebut
C. Kewenangan penuh diberikan kepada pemerintah provinsi
D. Kewenangan perizinan pemanfaatan ruang ditarik ke pemerintah pusat
Rencana pengembangan wisata bahari di suatu kawasan harus memperhatikan *zoning* dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Zona yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan hotel atau resort mewah adalah zona...
Proyek reklamasi pantai untuk pengembangan kawasan pariwisata terpadu harus menghitung biaya eksternalitas (*external cost*). Contoh biaya eksternalitas yang paling mungkin timbul dari proyek tersebut adalah...
A. Retribusi daerah yang dibayarkan ke pemerintah
B. Kenaikan nilai jual properti di kawasan reklamasi
C. Biaya desain arsitektur dan engineering
D. Biaya konstruksi dan material timbunan
E. Penurunan pendapatan nelayan tradisional akibat rusaknya ekosistem
Tips Lulus SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.