SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang, kegiatan angkutan udara yang dilakukan untuk umum dengan memungut bayaran disebut sebagai...
A. Angkutan udara bukan niaga
B. Angkutan udara kargo
C. Angkutan udara niaga
D. Angkutan udara carter
E. Angkutan udara perintis
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran.
Soal 2
Standar dan Rekomendasi Praktik (SARPs) internasional yang mengatur tentang Fasilitasi (Facilitation) guna memperlancar pergerakan pesawat, kru, penumpang, dan kargo diatur dalam ICAO Annex...
A. Annex 17
B. Annex 1
C. Annex 14
D. Annex 19
E. Annex 9
Jawaban: E
ICAO Annex 9 secara spesifik mengatur tentang Facilitation (Fasilitasi), yang bertujuan menyederhanakan prosedur bea cukai, imigrasi, dan karantina untuk memperlancar penerbangan internasional.
Soal 3
Unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan adalah...
A. Otoritas Bandar Udara
B. Badan Kebijakan Transportasi
C. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
D. Badan Pengelola Transportasi Udara
E. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jawaban: E
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah unit Eselon I yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang transportasi udara.
Soal 4
Konvensi internasional yang menjadi fondasi utama hukum penerbangan sipil internasional dan menetapkan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan komplit dan eksklusif atas ruang udara di wilayahnya adalah...
A. Konvensi Tokyo 1963
B. Konvensi Chicago 1944
C. Konvensi Den Haag 1970
D. Konvensi Warsawa 1929
E. Konvensi Montreal 1999
Jawaban: B
Konvensi Chicago 1944 (Convention on International Civil Aviation) Pasal 1 secara tegas menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang komplit dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya.
Soal 5
Perusahaan BUMN yang diberikan mandat oleh pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sipil nasional (single provider) adalah...
A. PT Angkasa Pura Indonesia
B. Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)
C. Direktorat Navigasi Penerbangan
D. Otoritas Bandar Udara
E. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Jawaban: B
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012, Perum LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia) atau AirNav Indonesia adalah satu-satunya badan usaha penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia.
Soal 6
Untuk menyelenggarakan kegiatan angkutan udara niaga di Indonesia, setiap badan usaha angkutan udara wajib memiliki perizinan dasar berupa...
A. Surat Izin Operasi Angkutan Udara (SIOAU)
B. Surat Izin Usaha Angkutan Udara (SIUAU)
C. Flight Approval (FA)
D. Certificate of Airworthiness (CofA)
E. Air Operator Certificate (AOC)
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 Pasal 118, badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga wajib memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Udara (SIUAU).
Soal 7
Maskapai X mengalami keterlambatan penerbangan (delay) selama 250 menit. Menurut standar pelayanan penerbangan yang berlaku di Indonesia, bentuk kompensasi yang wajib diberikan kepada penumpang adalah...
A. Minuman ringan dan makanan ringan
B. Ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp 300.000
C. Pemindahan ke maskapai lain tanpa biaya tambahan
D. Minuman, makanan berat, dan akomodasi
E. Pengembalian harga tiket penuh tanpa potongan
Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015, keterlambatan kategori 5 (lebih dari 240 menit) mewajibkan badan usaha angkutan udara untuk memberikan ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp 300.000 kepada penumpang.
Soal 8
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang Inspektur Penerbangan di lapangan terhadap pesawat udara yang dinilai membahayakan keselamatan adalah...
A. Melakukan pencegahan terbang (grounding)
B. Mengambil alih kendali operasi maskapai
C. Menutup sementara operasi bandar udara
D. Mencabut Surat Izin Usaha Angkutan Udara
E. Menjatuhkan sanksi pidana kurungan kepada kapten pilot
Jawaban: A
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 dan regulasi turunannya terkait pengawasan keselamatan, seorang Inspektur Penerbangan memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan terbang (grounding) terhadap pesawat udara yang tidak memenuhi persyaratan kelaikudaraan dan keselamatan.
Soal 9
Personil penerbangan yang bertugas membantu Pilot in Command (PIC) dalam perencanaan penerbangan, penyiapan flight plan, serta memantau operasional pesawat dari darat secara terus-menerus adalah...
A. Flight Attendant
B. Aeronautical Information Officer
C. Aircraft Maintenance Engineer
D. Air Traffic Controller
E. Flight Operations Officer (FOO)
Jawaban: E
Flight Operations Officer (FOO) atau Flight Dispatcher bertugas dalam flight planning, dispatching, dan flight monitoring untuk mendukung operasi penerbangan agar berjalan aman dan efisien sesuai standar keselamatan.
Soal 10
Organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merumuskan standar dan rekomendasi praktik internasional (SARPs) untuk penerbangan sipil adalah...
A. IATA (International Air Transport Association)
B. ICAO (International Civil Aviation Organization)
C. FAA (Federal Aviation Administration)
D. ACI (Airports Council International)
E. EASA (European Union Aviation Safety Agency)
Jawaban: B
ICAO (International Civil Aviation Organization) dibentuk berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab menyusun prinsip, teknik, dan standar (SARPs) penerbangan sipil internasional.
Soal 11
Pengawasan penyelenggaraan angkutan udara secara teknis salah satunya mencakup penerapan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB). Komponen biaya yang TIDAK termasuk dalam tarif jarak dasar penumpang angkutan udara niaga berjadwal ekonomi adalah...
A. Biaya avtur (fuel surcharge) yang fluktuatif
B. Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U / PSC)
C. Iuran wajib keselamatan terbang
D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
E. Biaya asuransi iuran wajib Jasa Raharja
Jawaban: A
Berdasarkan PM 20 Tahun 2019, komponen tarif tiket pesawat kelas ekonomi terdiri dari Tarif Jarak (termasuk margin), Pajak Pertambahan Nilai, Iuran Wajib Asuransi Jasa Raharja, dan Biaya Tambahan (Surcharge). Namun, fuel surcharge secara teknis adalah biaya tambahan terpisah (surcharge) di luar struktur tarif dasar/jarak jika terjadi fluktuasi ekstrem.
Soal 12
Peraturan teknis keselamatan penerbangan sipil di Indonesia dikenal dengan istilah Civil Aviation Safety Regulations (CASR) atau Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS). Aturan yang mensyaratkan sertifikasi bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal yang mengoperasikan pesawat berkapasitas lebih dari 30 tempat duduk dimuat dalam...
A. CASR Part 139
B. CASR Part 121
C. CASR Part 135
D. CASR Part 145
E. CASR Part 91
Jawaban: B
CASR Part 121 (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers) mengatur pengoperasian pesawat udara dengan konfigurasi kursi lebih dari 30 penumpang atau kapasitas muatan payload lebih dari 3400 kg.
Soal 13
Cabotage adalah hak eksklusif sebuah negara untuk mengatur operasional penerbangan komersial domestiknya. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bagaimana penerapan asas cabotage di Indonesia?
A. Asas cabotage membatasi kepemilikan modal asing maksimal 49% tanpa melarang operasional domestik.
B. Hanya pesawat kargo asing yang diizinkan menerbangi rute domestik tanpa izin khusus.
C. Asas cabotage melarang maskapai asing melayani penerbangan antara dua titik wilayah di dalam negeri Indonesia.
D. Maskapai asing bebas melayani rute domestik asalkan bekerjasama dengan maskapai lokal.
E. Penerbangan perintis diperbolehkan menggunakan maskapai asing tanpa batasan.
Jawaban: C
UU No. 1 Tahun 2009 Pasal 8 menegaskan asas cabotage, yakni prinsip bahwa angkutan udara niaga domestik dari satu titik ke titik lain di wilayah NKRI hanya boleh dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional (melarang maskapai asing).
Soal 14
Dalam tata kerja Kementerian Perhubungan, tugas untuk memberikan pembinaan teknis, persetujuan pengoperasian (Flight Approval), dan alokasi waktu terbang (slot time) berada pada fungsi direktorat...
A. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
B. Direktorat Keamanan Penerbangan
C. Direktorat Navigasi Penerbangan
D. Direktorat Bandar Udara
E. Direktorat Angkutan Udara
Jawaban: E
Sesuai PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub, Direktorat Angkutan Udara bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang jaringan, perizinan, standar pelayanan, dan kapasitas angkutan udara.
Soal 15
Apabila penumpang mengalami kehilangan bagasi tercatat pada penerbangan domestik, batasan maksimal ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pengangkut menurut Peraturan Menteri Perhubungan mengenai Tanggung Jawab Pengangkut adalah...
A. Rp 50.000 per kilogram, maksimal Rp 1.000.000
B. Sesuai dengan harga barang yang diklaim penumpang
C. Rp 1.000.000 secara flat per koli
D. Rp 200.000 per kilogram, maksimal Rp 4.000.000
E. Rp 100.000 per kilogram
Jawaban: D
Berdasarkan PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, ganti kerugian untuk bagasi tercatat yang hilang, musnah, atau rusak adalah sebesar Rp 200.000 per kilogram, dengan maksimum ganti kerugian sebesar Rp 4.000.000 per penumpang.
Soal 16
Salah satu Annex ICAO yang secara khusus mengatur pedoman dan standar mengenai Keamanan Penerbangan (Aviation Security) untuk mencegah tindakan melawan hukum adalah...
A. Annex 1
B. Annex 6
C. Annex 17
D. Annex 13
E. Annex 18
Jawaban: C
ICAO Annex 17 berjudul 'Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference'. Ini adalah rujukan utama standar keamanan penerbangan internasional.
Soal 17
Dalam struktur regulasi penerbangan nasional, perpanjangan Surat Izin Usaha Angkutan Udara (SIUAU) niaga berjadwal memiliki masa berlaku. Berapa lama masa berlaku SIUAU sejak diterbitkan?
A. 3 tahun
B. 2 tahun
C. 5 tahun
D. Berlaku selama perusahaan masih beroperasi secara terus menerus
E. 1 tahun
Jawaban: D
Berdasarkan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko (PP No. 5 Tahun 2021 dan PM terkait), Izin Usaha Angkutan Udara berlaku selama badan usaha menjalankan kegiatan operasionalnya dan memenuhi kewajiban secara berkesinambungan (dievaluasi berkala).
Soal 18
Otoritas penerbangan sipil nasional Amerika Serikat yang regulasinya sering dijadikan rujukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia (seperti struktur FAR menjadi CASR), adalah...
A. CAA
B. JAA
C. EASA
D. NTSB
E. FAA
Jawaban: E
Federal Aviation Administration (FAA) adalah otoritas penerbangan nasional Amerika Serikat. Regulasi mereka (Federal Aviation Regulations/FAR) menjadi dasar penulisan Civil Aviation Safety Regulations (CASR) di Indonesia.
Soal 19
Inspektur Angkutan Udara melakukan audit pelayanan penumpang di bandara. Kegiatan pengumpulan informasi secara langsung dengan mengamati pelaksanaan pelayanan (tanpa masuk terlalu dalam ke sistem dokumen) lebih tepat disebut...
A. Audit
B. Sertifikasi
C. Surveilans
D. Investigasi
E. Inspeksi
Jawaban: E
Dalam petunjuk teknis pengawasan, Inspeksi adalah pemeriksaan secara cepat, visual, dan langsung di lapangan terhadap suatu kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan standar pada saat itu, sedangkan Audit adalah pemeriksaan mendalam mencakup sistem dan dokumen.
Soal 20
Sistem pengelolaan slot waktu (slot time) penerbangan di bandar udara yang padat di Indonesia dikoordinasikan oleh sebuah lembaga independen. Lembaga tersebut adalah...
A. Direktorat Angkutan Udara
B. Badan Pengelola Transportasi Udara
C. Indonesia Slot Coordinator (IDSC)
D. Kantor Otoritas Bandar Udara
E. Indonesia Airport Slot Management (IASM)
Jawaban: C
Pengelolaan jadwal terbang dan slot waktu di bandara-bandara terkoordinasi (coordinated airports) di Indonesia dilaksanakan oleh Indonesia Slot Coordinator (IDSC).
Soal 21 Premium
Berdasarkan ICAO Annex 19, setiap negara penandatangan wajib mengimplementasikan program keselamatan penerbangan nasional yang sistematis. Program ini dikenal dengan singkatan...
A. USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme)
B. SSP (State Safety Programme)
C. SARPs (Standards and Recommended Practices)
D. SMS (Safety Management System)
E. SeMS (Security Management System)
Soal 22 Premium
Konvensi yang mengatur mengenai tanggung jawab komersial maskapai penerbangan internasional terhadap penumpang, bagasi, dan kargo, serta menyempurnakan aturan dalam sistem Warsawa adalah...
A. Konvensi Tokyo 1963
B. Konvensi Beijing 2010
C. Konvensi Chicago 1944
D. Konvensi Montreal 1999
E. Konvensi Jenewa 1948
Soal 23 Premium
Dalam pengoperasian pesawat udara, perjanjian penyewaan pesawat beserta dengan awak pesawat (kru), asuransi, dan pemeliharaannya dari satu maskapai ke maskapai lain disebut...
A. Damp Lease
B. Wet Lease
C. Code Share
D. Joint Venture
E. Dry Lease
Soal 24 Premium
Lembaga pemerintah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan bertugas melakukan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan bandar udara adalah...
A. AirNav Indonesia
B. Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU)
C. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
D. Aviation Security (Avsec) Angkasa Pura
E. Badan Pengatur Jalan Tol Udara
Soal 25 Premium
Sertifikat yang wajib dimiliki oleh personel operasi pesawat udara seperti Pilot, Flight Engineer, dan Flight Navigator untuk menyatakan kecakapannya diatur dalam peraturan teknis...
A. CASR Part 121
B. CASR Part 135
C. CASR Part 61
D. CASR Part 65
E. CASR Part 47
Soal 26 Premium
Berdasarkan PM 38 Tahun 2015 mengenai Standar Pelayanan Penumpang, penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas kemudahan. Fasilitas yang TIDAK boleh dikenakan biaya tambahan oleh maskapai kepada penyandang disabilitas adalah...
A. Layanan prioritas makanan di pesawat
B. Kursi kelas bisnis meski membeli tiket ekonomi
C. Akomodasi hotel bintang 5 jika terjadi penundaan 1 jam
D. Penerjemah bahasa isyarat pribadi di dalam kabin
E. Penggunaan kursi roda (wheelchair) dari boarding gate menuju pesawat
Soal 27 Premium
Konvensi yang mengkodifikasi pelanggaran hukum pidana di dalam pesawat udara yang sedang terbang dan memberikan kewenangan hukum kepada Pilot in Command (PIC) untuk mengamankan pelaku adalah...
A. Konvensi Tokyo 1963
B. Konvensi Warsawa 1929
C. Konvensi Chicago 1944
D. Konvensi Montreal 1999
E. Konvensi Cape Town 2001
Soal 28 Premium
Setiap negara memiliki ruang udara yang dikelola untuk pelayanan navigasi penerbangan. Batas wilayah udara tanggung jawab pemberian informasi penerbangan dan layanan peringatan (alerting service) dikenal dengan istilah...
A. Restricted Area
B. Aerodrome Control Zone (ATZ)
C. Terminal Control Area (TMA)
D. Flight Information Region (FIR)
E. Air Defense Identification Zone (ADIZ)
Soal 29 Premium
EASA adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam sertifikasi, keselamatan, dan regulasi penerbangan, sepadan dengan fungsi FAA di Amerika. EASA mewakili otoritas keselamatan penerbangan di wilayah...
A. Timur Tengah
B. Eropa (Uni Eropa)
C. Afrika
D. Asia Pasifik
E. Amerika Selatan
Soal 30 Premium
Hak Angkut Udara (Freedom of the Air) ke-3 atau Third Freedom of the Air memungkinkan sebuah maskapai untuk...
A. Membawa penumpang atau kargo dari negara asalnya dan menurunkannya di negara lain
B. Melintas di atas wilayah negara lain tanpa mendarat
C. Mengangkut penumpang dari negara lain dan membawanya pulang ke negara asalnya
D. Beroperasi mengangkut penumpang antara dua titik murni di dalam wilayah negara asing
E. Mendarat di negara lain untuk tujuan non-komersial (misal isi bahan bakar)
Soal 31 Premium
Sebuah badan usaha ingin melakukan kegiatan penerbangan untuk mengangkut hasil pertanian milik perusahaannya sendiri, tanpa menjual tiket kepada masyarakat umum. Perizinan yang tepat untuk diajukan adalah...
A. AOC Part 121
B. SIOAU
C. SIUAU
D. Air Charter Certificate
E. Airport Operator Certificate
Soal 32 Premium
Kewenangan utama Inspektorat Jenderal di dalam struktur organisasi Kementerian Perhubungan adalah...
A. Menerbitkan izin rute penerbangan nasional
B. Menetapkan standar kualitas bahan bakar penerbangan
C. Melakukan investigasi kecelakaan pesawat udara secara independen
D. Merumuskan kebijakan teknis transportasi darat, laut, dan udara
E. Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan
Soal 33 Premium
Lisensi bagi awak kabin (Flight Attendant) menurut Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) diatur secara terperinci untuk memastikan kompetensi dalam keselamatan darurat penumpang. Persyaratan bagi awak kabin dapat ditemukan pada CASR...
A. Part 175
B. Part 25
C. Part 121 / 135
D. Part 139
E. Part 142
Soal 34 Premium
Dalam pelaksanaan tugas, Asisten Inspektur Angkutan Udara menemui adanya maskapai yang menjual tiket di atas Tarif Batas Atas (TBA). Tindakan pertama secara administratif yang sesuai dengan petunjuk teknis pengawasan adalah...
A. Mencabut langsung sertifikat operator udara (AOC)
B. Meminta penurunan pangkat Dirut maskapai
C. Menyita seluruh armada pesawat maskapai tersebut
D. Memberikan sanksi teguran/peringatan tertulis
E. Membekukan segera SIUAU maskapai secara sepihak
Soal 35 Premium
Penamaan 'Doc 7300' yang dikeluarkan oleh ICAO merupakan dokumen dasar penerbangan sipil yang memuat naskah asli dari...
A. Konvensi Montreal 1999
B. Konvensi Chicago 1944
C. Konvensi Den Haag 1970
D. Konvensi Warsawa 1929
E. Konvensi Beijing 2010
Soal 36 Premium
Berdasarkan PM 89 Tahun 2015, maskapai penerbangan dibebaskan dari kewajiban memberikan ganti kerugian tunai (keterlambatan kategori 5) apabila keterlambatan disebabkan oleh 'Faktor Cuaca' atau 'Force Majeure'. Berikut yang termasuk dalam kategori tersebut adalah...
A. Penutupan bandar udara akibat letusan gunung berapi
B. Keterlambatan Pilot dan Awak Kabin tiba di bandara asal
C. Kerusakan teknis yang disebabkan ketiadaan suku cadang
D. Kegagalan sistem check-in counter milik maskapai
E. Overbooking akibat kesalahan manajemen kuota
Soal 37 Premium
Untuk mendapatkan persetujuan terbang pada rute tertentu yang tidak termasuk dalam Izin Rute reguler (misal penerbangan tidak berjadwal/carter), maskapai wajib mengajukan...
A. Flight Approval (FA)
B. Sertifikat Pendaftaran (CofR)
C. Sertifikat Kelaikudaraan (CofA)
D. Air Operator Certificate (AOC)
E. Aviation Security Clearance
Soal 38 Premium
Sertifikat Kelaikudaraan Standar (Standard Certificate of Airworthiness) diterbitkan untuk pesawat udara yang beroperasi untuk angkutan udara niaga. Instansi/Unit kerja yang berhak menerbitkan sertifikat tersebut adalah...
A. Direktorat Navigasi Penerbangan
B. Organisasi Perawatan Pesawat Udara (AMO)
C. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
D. Kantor Otoritas Bandar Udara setempat
E. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU)
Soal 39 Premium
Dalam Annex 13 ICAO diatur ketentuan mengenai kecelakaan (accident) dan insiden (incident) pesawat. Lembaga independen di Indonesia yang bertugas melaksanakan amanat investigasi kecelakaan penerbangan sesuai Annex 13 adalah...
A. Otoritas Bandar Udara
B. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)
C. Mahkamah Pelayaran
D. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
E. Direktorat Keamanan Penerbangan
Soal 40 Premium
Dalam hukum pengangkutan udara, dokumen surat muatan udara yang berfungsi sebagai bukti penerimaan kargo dari pengirim oleh pengangkut dinamakan...
A. Bill of Lading
B. Customs Declaration
C. Loadsheet
D. Passenger Manifest
E. Air Waybill
Soal 41 Premium
Persyaratan untuk menjadi seorang Inspektur Penerbangan diatur secara ketat. Hal utama yang membedakan seorang Inspektur dengan pegawai administratif biasa di lingkungan Ditjen Hubud adalah kepemilikan...
A. Sertifikat Uji Emisi Gas Buang
B. Sertifikat Tanda Lulus Diklat Inspektur (Inspector Credential/ID Card)
C. Lisensi Terbang Pesawat Komersial (CPL) aktif
D. Gelar Magister (S2) Manajemen Transportasi
E. Sertifikat Pendidik (Serdik)
Soal 42 Premium
Pengangkutan udara perintis dilaksanakan untuk...
A. Memfasilitasi pejabat negara melakukan kunjungan kerja ke luar negeri
B. Meningkatkan persaingan antar maskapai besar di ibu kota
C. Melayani penerbangan umrah dan haji non-kuota
D. Menghubungkan daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan yang belum menguntungkan secara komersial
E. Menggantikan peran kereta api antar kota di pulau Jawa
Soal 43 Premium
Berdasarkan PM 77 Tahun 2011, apabila terjadi kecelakaan pesawat yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia, maskapai penerbangan diwajibkan memberikan ganti kerugian sebesar...
A. Rp 1.000.000.000
B. Rp 1.250.000.000
C. Rp 2.000.000.000
D. Rp 500.000.000
E. Rp 750.000.000
Soal 44 Premium
EUROCONTROL adalah organisasi antar pemerintah di wilayah Eropa yang berfokus pada...
A. Penyelidikan kecelakaan pesawat komersial
B. Manajemen lalu lintas udara (Air Traffic Management) di Eropa
C. Penerbitan sertifikasi tipe (Type Certificate) pesawat terbang
D. Penentuan tarif batas atas tiket penerbangan di seluruh dunia
E. Pembangunan fisik infrastruktur bandar udara utama
Soal 45 Premium
Ketika seorang Asisten Inspektur Angkutan Udara melakukan evaluasi dokumen (desk review) terkait kepatuhan pelaporan data lalu lintas maskapai secara online berkala, kegiatan tersebut termasuk pengawasan berjenis...
A. Ramp Check
B. Bimbingan Teknis
C. Surveillance
D. Grounding
E. Pencabutan Izin
Soal 46 Premium
Terkait dengan perlindungan asuransi, Konvensi internasional yang memuat aturan agar kreditor atau lessor pesawat terlindungi secara internasional (memudahkan pembiayaan pesawat terbang) adalah...
A. Konvensi Cape Town 2001
B. Konvensi Warsawa 1929
C. Konvensi Montreal 1999
D. Konvensi Paris 1919
E. Konvensi Chicago 1944
Soal 47 Premium
Personel yang memiliki kompetensi teknis untuk menyatakan bahwa sebuah pesawat layak terbang atau kembali beroperasi (Release to Service) setelah dilakukan proses perawatan (maintenance) adalah...
A. Aircraft Maintenance Engineer (AME)
B. Air Traffic Controller
C. Load Master
D. Flight Dispatcher
E. Pilot in Command
Soal 48 Premium
Dalam UU No. 1 Tahun 2009, untuk membedakan kategori usaha, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yang beroperasi dengan pesawat berkapasitas di atas 30 kursi diwajibkan menyetorkan modal disetor. Hal ini dipersyaratkan pada tahap...
A. Pendaftaran Asuransi
B. Penerbitan Sertifikat Registrasi (CofR)
C. Penerbitan Surat Izin Usaha Angkutan Udara (SIUAU)
D. Penerbitan Air Operator Certificate (AOC)
E. Pengajuan Izin Rute
Soal 49 Premium
Manakah di bawah ini yang merupakan fungsi utama dari IATA (International Air Transport Association)?
A. Menyediakan layanan navigasi penerbangan terpusat di kawasan Asia Pasifik
B. Mengeluarkan regulasi keselamatan yang mengikat seluruh negara anggota PBB
C. Membangun fasilitas landasan pacu di negara-negara berkembang
D. Mewakili dan melayani maskapai penerbangan dunia, memfasilitasi komersial penerbangan seperti standar tiket, kode maskapai (2-letter code), dan kliring keuangan
E. Menyelidiki insiden kecelakaan penerbangan besar internasional
Soal 50 Premium
Dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara melakukan overbooking (penjualan tiket melebihi kapasitas) sehingga penumpang yang telah memiliki tiket yang sah dan melapor tepat waktu (confirmed and checked-in) tidak dapat diangkut (denied boarding), maka badan usaha tersebut diwajibkan untuk...
A. Menyalahkan agen travel yang menerbitkan tiket
B. Mengganti tiket hanya 50% dari harga dasar tanpa kompensasi lain
C. Memberikan voucher belanja khusus di bandara tanpa pengembalian uang tiket
D. Membebaskan penumpang mencari penerbangan alternatif dengan biaya sendiri
E. Memberikan penerbangan alternatif atau mengembalikan harga tiket secara penuh (full refund) beserta kompensasi terkait yang diatur oleh peraturan
Tips Lulus SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama
SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.