SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berikut ini yang BUKAN merupakan urusan pemerintahan absolut adalah...
A. Pendidikan
B. Pertahanan dan keamanan
C. Yustisi
D. Politik luar negeri
E. Moneter dan fiskal nasional
Jawaban: A
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah (urusan wajib pelayanan dasar), bukan urusan absolut. Urusan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama.
Soal 2
Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi adalah...
A. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
B. Inspektorat Daerah Provinsi
C. Badan Pemeriksa Keuangan
D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
E. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
Jawaban: A
Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sedangkan pengawasan untuk kabupaten/kota oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
Soal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Salah satu dari 5 (lima) unsur SPIP adalah penilaian risiko. Di bawah ini yang merupakan tahapan dalam penilaian risiko adalah...
A. Komitmen terhadap kompetensi
B. Penegakan integritas dan nilai etika
C. Pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah
D. Identifikasi risiko dan analisis risiko
E. Pemisahan fungsi dan otorisasi
Jawaban: D
Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, unsur penilaian risiko terdiri atas penetapan tujuan instansi/kegiatan, identifikasi risiko, dan analisis risiko.
Soal 4
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), yang menjadi Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional PPUPD adalah...
A. Kementerian Sekretariat Negara
B. Badan Kepegawaian Negara
C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
D. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
E. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: E
Sesuai Pasal 38 Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Kementerian Dalam Negeri).
Soal 5
Urusan pemerintahan konkuren yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi hal-hal berikut, KECUALI...
A. Kesehatan
B. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
C. Pendidikan
D. Pertanian
E. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
Jawaban: D
Menurut UU 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta Sosial. Pertanian adalah urusan wajib yang TIDAK berkaitan dengan pelayanan dasar (pilihan wajib).
Soal 6
Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang tata cara penerapannya. Manakah yang menjadi fokus utama dalam SPM berdasarkan aturan tersebut?
A. Pengelolaan pendapatan asli daerah secara mandiri
B. Pemberian bantuan modal usaha bagi UMKM
C. Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib
D. Pemenuhan hak politik warga negara
E. Penyediaan infrastruktur berskala nasional
Jawaban: C
Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Soal 7
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN berfungsi sebagai...
A. Penyusun anggaran, pelaksana program, dan pengawas pemerintahan
B. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa
C. Pengelola keuangan negara, pembuat hukum, dan aparat penegak hukum
D. Penentu arah politik, pengambil keputusan strategis, dan administrator
E. Pembuat kebijakan, pengawas kebijakan, dan pelaksana teknis
Jawaban: B
Pasal 10 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa.
Soal 8
Manakah di bawah ini yang merupakan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008?
A. Integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, perilaku profesional
B. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
C. Efektif, efisien, ekonomis, patuh, dan andal
D. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan
E. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran
Jawaban: D
Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 Pasal 3, unsur SPIP terdiri dari: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
Soal 9
Di dalam Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, jenjang jabatan fungsional PPUPD kategori keahlian dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi adalah...
A. PPUPD Pelaksana, PPUPD Lanjutan, PPUPD Penyelia
B. PPUPD Pertama, PPUPD Muda, PPUPD Madya, PPUPD Utama
C. PPUPD Muda, PPUPD Madya, PPUPD Utama
D. PPUPD Pratama, PPUPD Muda, PPUPD Madya, PPUPD Utama
E. PPUPD Pemula, PPUPD Terampil, PPUPD Mahir, PPUPD Penyelia
Jawaban: B
Sesuai Pasal 6 Permenpan RB No. 36 Tahun 2020, jenjang Jabatan Fungsional PPUPD kategori keahlian terdiri dari: a. PPUPD Ahli Pertama; b. PPUPD Ahli Muda; c. PPUPD Ahli Madya; dan d. PPUPD Ahli Utama.
Soal 10
PP Nomor 18 Tahun 2016 mengatur tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, klasifikasi Dinas Daerah tipe A dibentuk apabila mewadahi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang...
A. Kecil
B. Sangat besar
C. Sedang
D. Besar
E. Sangat kecil
Jawaban: D
Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 Pasal 12, Tipe Dinas Daerah diklasifikasikan menjadi Tipe A (beban kerja besar), Tipe B (beban kerja sedang), dan Tipe C (beban kerja kecil).
Soal 11
Tugas utama dari seorang Pejabat Fungsional PPUPD menurut peraturan perundang-undangan adalah...
A. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah
B. Melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi aparatur daerah
C. Merumuskan kebijakan politik luar negeri untuk diterapkan di daerah
D. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
E. Mengadili perkara tata usaha negara di tingkat daerah
Jawaban: A
Berdasarkan Permenpan RB No. 36 Tahun 2020 Pasal 5, tugas Jabatan Fungsional PPUPD yaitu melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan.
Soal 12
Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, komponen standar pelayanan publik yang tidak diwajibkan untuk dipublikasikan kepada masyarakat adalah...
A. Produk pelayanan
B. Persyaratan pelayanan
C. Profil lengkap dan riwayat hidup petugas pelayanan
D. Waktu penyelesaian
E. Biaya/tarif
Jawaban: C
Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 Pasal 21, komponen standar pelayanan meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem/mekanisme/prosedur, jangka waktu, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, kompetensi pelaksana, pengawasan, penanganan pengaduan. Profil dan riwayat hidup pribadi petugas bukanlah komponen standar pelayanan yang wajib dipublikasikan untuk umum.
Soal 13
Kompetensi ASN menurut manajemen ASN dibedakan menjadi beberapa jenis. Kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan fungsional teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis disebut...
A. Kompetensi Sosio Kultural
B. Kompetensi Kepemimpinan
C. Kompetensi Teknis
D. Kompetensi Etika
E. Kompetensi Manajerial
Jawaban: C
Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 (dan turunan peraturannya seperti PP Manajemen PNS), kompetensi ASN meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural. Kompetensi teknis diukur dari pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja teknis.
Soal 14
Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional PPUPD dilakukan berdasarkan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang berkaitan langsung dengan...
A. Jabatan struktural yang dirangkapnya
B. Angka kredit yang ditetapkan dalam tugas jabatannya
C. Keputusan subjektif Kepala Daerah
D. Aktivitas politik yang mendukung pemerintah daerah
E. Lama masa kerja tanpa memperhitungkan output kegiatan
Jawaban: B
Dalam manajemen JF PPUPD (Permenpan 36/2020), penilaian kinerja dilakukan berdasarkan target SKP yang harus dicapai dalam wujud penetapan Angka Kredit dari butir kegiatan tugas jabatannya.
Soal 15
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi oleh pemerintah pusat dikoordinasikan oleh...
A. Kepala Badan Kepegawaian Negara
B. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
C. Menteri Dalam Negeri
D. Presiden secara langsung
E. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jawaban: C
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2017, Menteri Dalam Negeri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, termasuk untuk daerah provinsi.
Soal 16
Dalam SPIP, elemen 'Pemisahan Fungsi' berada pada unsur SPIP yang keberapa?
A. Penilaian Risiko
B. Informasi dan Komunikasi
C. Kegiatan Pengendalian
D. Pemantauan Pengendalian Intern
E. Lingkungan Pengendalian
Jawaban: C
Sesuai PP No 60 Tahun 2008, 'Pemisahan fungsi' adalah salah satu sub-unsur di dalam unsur ketiga yaitu 'Kegiatan Pengendalian', yang bertujuan untuk memastikan tidak ada satu orang yang memiliki kontrol penuh atas seluruh tahapan transaksi.
Soal 17
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dokumen Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) APIP Daerah ditetapkan oleh...
A. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
B. Sekretaris Daerah
C. Ketua DPRD
D. Menteri Dalam Negeri
E. Inspektur Daerah
Jawaban: A
Berdasarkan Permendagri 23 Tahun 2020 Pasal 22, Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) APIP Daerah disusun oleh Inspektur Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota).
Soal 18
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh PPUPD meliputi hal-hal berikut, kecuali...
A. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
B. Pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah
C. Pengawasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah
D. Pengawasan perumusan dan strategi kampanye politik pemilihan kepala daerah
E. Pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Jawaban: D
Fokus sasaran pengawasan PPUPD berorientasi pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, ketaatan pada hukum, dan pencapaian tujuan daerah (PP 12/2017 & Permenpan 36/2020). Pengawasan kampanye politik merupakan ranah lembaga pengawas pemilu (Bawaslu), bukan PPUPD.
Soal 19
Salah satu prinsip pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah tidak diskriminatif, yang artinya...
A. Penyedia layanan hanya melayani masyarakat yang tinggal di satu domisili yang sama
B. Pemberian prioritas layanan hanya kepada pejabat negara dan keluarganya
C. Pelayanan harus selalu diberikan secara gratis kepada semua masyarakat tanpa terkecuali
D. Tidak ada pembagian waktu shift kerja bagi para pemberi layanan
E. Pelayanan yang diberikan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
Jawaban: E
Prinsip tidak diskriminatif dalam UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 4) menjamin setiap warga negara dan penduduk berhak mendapat layanan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan status sosial ekonomi.
Soal 20
Jika seorang PPUPD Ahli Pertama berhasil menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugasnya, dokumen tersebut dapat digunakan sebagai...
A. Bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan untuk diajukan sebagai angka kredit jabatan
B. Dokumen final yang otomatis mengubah peraturan daerah tanpa persetujuan DPRD
C. Bukti untuk menaikkan anggaran pendapatan daerah dari sektor pajak
D. Syarat utama dalam pengajuan pinjaman daerah ke bank
E. Bahan pemberhentian pegawai tanpa melalui sidang disiplin
Jawaban: A
Dalam manajemen karir jabatan fungsional PPUPD (Permenpan 36/2020), setiap hasil pelaksanaan tugas pengawasan (seperti LHP) dinilai sebagai capaian kinerja (angka kredit) yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan.
Soal 21 Premium
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi pada wilayah laut provinsi menjadi kewenangan daerah provinsi sejauh...
A. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil)
B. 100 mil laut
C. 12 mil laut
D. 24 mil laut
E. 4 mil laut
Soal 22 Premium
Berdasarkan PP 12 Tahun 2017, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah paling lambat... sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
A. 90 hari
B. 45 hari
C. 60 hari
D. 15 hari
E. 30 hari
Soal 23 Premium
Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kunci (IKK) digunakan untuk...
A. Mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
B. Menghitung besaran gaji pokok pegawai ASN di instansi daerah
C. Mengevaluasi laporan keuangan partai politik di daerah
D. Menjadi dasar penetapan batas wilayah antar kabupaten/kota
E. Menilai keberhasilan kampanye kepala daerah yang terpilih
Soal 24 Premium
Salah satu rincian kegiatan Pejabat Fungsional PPUPD Ahli Madya berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 adalah...
A. Membantu menyusun bahan ekspose hasil pengawasan
B. Mengetik laporan hasil pengawasan secara administratif
C. Menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang diperiksa
D. Melakukan reviu dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tingkat strategis
E. Mengumpulkan data awal untuk identifikasi temuan
Soal 25 Premium
Berdasarkan PP 18 Tahun 2016, pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dibentuk untuk melaksanakan...
A. Pengawasan internal terhadap inspektorat
B. Perumusan kebijakan strategis kepala daerah
C. Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
D. Pengaturan regulasi daerah berbentuk Perda
E. Penggantian tugas sekretariat daerah
Soal 26 Premium
Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah wajib diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan penerapan SPM tersebut untuk jangka waktu...
A. 20 tahun
B. 3 tahun
C. 5 tahun
D. 1 tahun
E. 10 tahun
Soal 27 Premium
Manajemen PNS yang diatur dalam UU ASN (dan dijabarkan dalam PP 11/2017 jo. PP 17/2020) menggunakan sistem merit. Pengertian sistem merit yang paling tepat adalah...
A. Sistem penggajian ASN berdasarkan banyaknya jumlah tanggungan keluarga
B. Kebijakan pengangkatan PNS berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah
C. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
D. Kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan sistem kekerabatan dan senioritas
E. Manajemen ASN yang menekankan pada asal daerah dan latar belakang politik
Soal 28 Premium
Dalam unsur lingkungan pengendalian pada SPIP (PP 60/2008), pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian melalui beberapa upaya, KECUALI...
A. Pemberian sanksi tanpa bukti kepada pegawai
B. Penegakan integritas dan nilai etika
C. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
D. Kepemimpinan yang kondusif
E. Komitmen terhadap kompetensi
Soal 29 Premium
Berdasarkan Permenpan 36 Tahun 2020, pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PPUPD mensyaratkan tingkat pendidikan minimal...
A. Magister (S2)
B. Diploma IV (D4) atau Sarjana (S1)
C. Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat
D. Diploma III (D3)
E. Doktor (S3)
Soal 30 Premium
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Rancangan Perda yang dievaluasi oleh Gubernur antara lain tentang...
A. Pengangkatan honorer menjadi CPNS
B. APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah
C. Penetapan harga sembako harian
D. Penetapan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada)
E. Pembentukan desa wisata
Soal 31 Premium
Sesuai Permendagri Nomor 23 Tahun 2020, pengawasan terhadap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah masuk ke dalam kategori pengawasan...
A. Pengawasan kinerja menteri
B. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
C. Pengawasan kebijakan publik
D. Pengawasan politik dan pemilu
E. Pengawasan represif
Soal 32 Premium
Penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS di instansi daerah akibat pelanggaran integritas jabatan berdasarkan PP Manajemen PNS dan PP tentang Disiplin PNS merupakan wewenang...
A. Ketua DPRD
B. Inspektur Jenderal Kemendagri
C. Menteri PANRB
D. Kepala BKN
E. Pejabat Pembina Kepegawaian (Kepala Daerah)
Soal 33 Premium
Berdasarkan Permendagri 15 Tahun 2019 (Pedoman Penyusunan APBD), dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan keuangan daerah, setiap pengeluaran daerah harus didasarkan pada...
A. Kesepakatan bersama dengan pihak kontraktor secara langsung
B. Arahan lisan dari Kepala Daerah tanpa dokumen
C. Anggaran yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan
D. Surat perintah dari pemerintah pusat yang mendadak tanpa mekanisme APBD
E. Keputusan rapat partai politik di daerah
Soal 34 Premium
Seorang PPUPD dalam menjalankan tugasnya wajib menyusun instrumen pengawasan. Penyusunan instrumen ini dalam siklus pengawasan termasuk dalam tahap...
A. Perencanaan dan persiapan pengawasan
B. Pelaksanaan reviu di lapangan
C. Tindak lanjut hasil pengawasan
D. Pelaporan hasil pengawasan
E. Pemeriksaan akhir dokumen
Soal 35 Premium
Selain Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah, pengawasan makro atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dapat dilakukan oleh...
A. Lembaga Swadaya Masyarakat secara pro justitia
B. Ombudsman Republik Indonesia secara internal
C. Asosiasi Pemerintah Daerah tingkat desa
D. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian teknis terkait urusan tersebut
E. Kepolisian Resor (Polres) tanpa koordinasi APIP
Soal 36 Premium
Penilaian tingkat maturitas (kematangan) SPIP pada pemerintah daerah diukur untuk memastikan pengendalian intern yang memadai. Tingkat maturitas di mana organisasi sudah menerapkan pengendalian internal namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam budaya kerja, biasanya berada pada level...
A. Level 1 (Rintisan)
B. Level 5 (Optimum)
C. Level 4 (Terkelola dan Terukur)
D. Level 3 (Terdefinisi)
E. Level 2 (Berkembang)
Soal 37 Premium
Pemenuhan layanan dasar pendidikan dasar (SD dan SMP) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam SPM, indikator pencapaiannya dihitung dari...
A. Tingkat penerimaan siswa lulusan SD di SMP favorit
B. Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
C. Jumlah anggaran yang dicairkan untuk program literasi
D. Jumlah guru yang memiliki sertifikasi dikalikan jumlah sekolah
E. Jumlah gedung sekolah yang direnovasi setiap tahun anggaran
Soal 38 Premium
Berdasarkan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, penghentian sementara dari Jabatan Fungsional PPUPD dapat terjadi apabila PNS yang bersangkutan...
A. Tidak memenuhi target angka kredit dalam 1 semester
B. Mengambil cuti tahunan selama 12 hari kerja
C. Sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari
D. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional PPUPD
E. Melakukan studi banding ke luar negeri selama 1 minggu
Soal 39 Premium
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu...
A. Urusan politik, urusan ekonomi, dan urusan sosial
B. Urusan otonom, urusan dekonsentrasi, dan urusan tugas pembantuan
C. Urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan tambahan
D. Urusan pusat, urusan daerah, dan urusan desa
E. Urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum
Soal 40 Premium
Salah satu syarat PPUPD dapat diberhentikan dari Jabatannya (pemberhentian permanen dari JF) sesuai peraturan yang berlaku adalah apabila...
A. Mengundurkan diri dari jabatan fungsional PPUPD atas permintaan sendiri
B. Mengikuti diklat teknis pengawasan selama 1 bulan penuh
C. Mutasi ke daerah lain namun tetap menduduki jabatan PPUPD
D. Cuti melahirkan selama 3 bulan
E. Mendapat promosi menjadi PPUPD Ahli Madya dari Ahli Muda
Soal 41 Premium
Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh PPUPD mencakup pengetahuan dan keahlian spesifik tentang pengawasan urusan pemerintahan daerah. Salah satu wujud penerapannya di lapangan adalah kemampuan...
A. Melakukan analisis regulasi daerah dan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
B. Menguasai teknik pemadaman api di gedung bertingkat
C. Mengoperasikan perangkat keras komputer rakitan
D. Mengoordinir massa untuk kampanye edukasi politik
E. Mampu menerjemahkan naskah kuno daerah
Soal 42 Premium
Mekanisme pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) secara preventif agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan melalui proses...
A. Aksi demonstrasi masyarakat menolak rancangan Perda
B. Evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda oleh Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur sebelum disahkan
C. Pemungutan suara oleh masyarakat secara langsung
D. Pembentukan Perppu oleh Presiden
E. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi setelah Perda disahkan
Soal 43 Premium
Berdasarkan PP 12 Tahun 2017, hasil pemeriksaan pengawasan dapat berupa rekomendasi administratif. Manakah yang termasuk sanksi administratif bagi aparatur daerah yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tugas ringan?
A. Pemberhentian tidak dengan hormat
B. Pencabutan hak suara dalam pemilu
C. Penjara paling lama 1 tahun
D. Teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis
E. Denda finansial sebesar 50 juta rupiah
Soal 44 Premium
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan UU 23 Tahun 2014 menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, yang berarti daerah diberikan kewenangan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan...
A. Kepala Daerah masing-masing secara sepihak
B. Desa
C. Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Undang-Undang
D. Pemerintah Provinsi bagi Kabupaten/Kota
E. Lembaga Swadaya Masyarakat
Soal 45 Premium
Menurut Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020, kegiatan pengembangan profesi merupakan syarat wajib bagi PPUPD untuk...
A. Kenaikan jabatan/pangkat dari jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi (misalnya ke Ahli Madya)
B. Menerima fasilitas kendaraan dinas
C. Terhindar dari mutasi antar instansi
D. Memperoleh hak cuti tahunan tambahan
E. Mendapatkan tunjangan hari raya (THR)
Soal 46 Premium
Jika dalam pengawasan ditemukan indikasi kerugian keuangan daerah yang diakibatkan oleh pihak ketiga, fokus pengawasan yang diarahkan APIP sesuai regulasi bertujuan untuk...
A. Mengupayakan pemulihan kerugian keuangan daerah melalui penyetoran kembali ke kas daerah (Tuntutan Ganti Rugi/TGR)
B. Mengurangi alokasi APBD tahun depan
C. Membiarkan karena merupakan risiko bisnis
D. Melaporkan pihak ketiga ke media massa
E. Melakukan penuntutan ke pengadilan tata usaha negara
Soal 47 Premium
Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang berhak diperoleh warga negara menurut PP Nomor 2 Tahun 2018 (SPM) meliputi pelayanan di bawah ini, kecuali...
A. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
B. Pelayanan kesehatan operasi plastik estetika
C. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
D. Pelayanan kesehatan ibu hamil
E. Pelayanan kesehatan gizi buruk pada balita
Soal 48 Premium
Menurut UU ASN (UU No 5 Tahun 2014 / UU No 20 Tahun 2023), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pada instansi pemerintah berhak mendapatkan...
A. Gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi
B. Hak memveto kebijakan politik kepala daerah
C. Jaminan pensiun yang dibayarkan lunas di muka saat awal bekerja
D. Pemindahan tugas antardaerah layaknya PNS struktural tanpa batas waktu
E. Hak milik atas fasilitas kantor berupa kendaraan dinas secara permanen
Soal 49 Premium
Laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri disampaikan kepada...
A. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
B. Ketua Mahkamah Agung
C. Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti
D. Gubernur dengan tembusan Presiden
E. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Soal 50 Premium
Permendagri 61 Tahun 2019 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu APIP Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Reviu RKPD ini dilakukan dengan tujuan...
A. Memblokir akun bendahara daerah jika terjadi kesalahan ketik dalam RKPD
B. Menilai tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal masuk jam kerja
C. Memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa RKPD telah disusun sesuai RPJMD dan pedoman penyusunan
D. Mengubah pagu anggaran setiap program secara sepihak oleh APIP
E. Mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi dalam penyusunan anggaran
Tips Lulus SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.