SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Pertanahan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), asas yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat disebut...
A. Asas kebangsaan
B. Asas unifikasi hukum
C. Asas pemisahan horizontal
D. Asas hak menguasai dari negara
E. Asas fungsi sosial
Jawaban: D
Menurut Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, yang dikenal dengan asas hak menguasai dari negara.
Soal 2
Hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan asas fungsi sosial adalah...
A. Hak Milik
B. Hak Pakai
C. Hak Guna Usaha
D. Hak Guna Bangunan
E. Hak Pengelolaan
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Soal 3
Berdasarkan Pasal 29 UUPA No. 5 Tahun 1960, jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha (HGU) bagi perusahaan atau badan hukum yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan untuk waktu paling lama...
A. 20 tahun
B. 40 tahun
C. 35 tahun
D. 25 tahun
E. 30 tahun
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 29 UUPA No. 5 Tahun 1960, Hak Guna Usaha (HGU) diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun, namun untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat diberikan waktu paling lama 35 tahun.
Soal 4
Setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Hal ini diatur dalam UUPA pada...
A. Pasal 5
B. Pasal 2
C. Pasal 6
D. Pasal 4
E. Pasal 3
Jawaban: C
Pasal 6 UUPA No. 5 Tahun 1960 menegaskan asas fungsi sosial hak atas tanah, yang menyatakan bahwa 'Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial'.
Soal 5
Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi ruang mencakup...
A. Hanya ruang darat dan ruang laut
B. Ruang darat dan ruang udara tanpa batas
C. Kawasan lindung dan kawasan budi daya saja
D. Ruang wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota
E. Ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah
Jawaban: E
Pasal 1 angka 1 UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Soal 6
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional ditetapkan untuk jangka waktu...
A. 15 tahun
B. 5 tahun
C. 10 tahun
D. 20 tahun
E. 25 tahun
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional adalah 20 tahun, dengan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Soal 7
Kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang disebut...
A. Pendaftaran Tanah
B. Konsolidasi Tanah
C. Penatagunaan Tanah
D. Reforma Agraria
E. Pengadaan Tanah
Jawaban: B
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019, Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang.
Soal 8
Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, tanah yang disumbangkan oleh peserta untuk pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan biaya pelaksanaan disebut...
A. Tanah Pengganti
B. Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP)
C. Tanah Sisa Pembangunan
D. Tanah Kas Desa
E. Tanah Cadangan Negara
Jawaban: B
Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP) atau sering disebut juga Tanah Matang (TPOP) merupakan persentase tertentu dari tanah peserta Konsolidasi Tanah yang diserahkan untuk fasilitas umum, jalan, dan pembiayaan proyek (jika ada).
Soal 9
Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, perselisihan pertanahan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai dampak luas secara sosio-politis disebut...
A. Sengketa Pertanahan
B. Perkara Pertanahan
C. Sengketa Tata Usaha Negara
D. Pelanggaran Pertanahan
E. Konflik Pertanahan
Jawaban: A
Pasal 1 Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 membedakan Sengketa (tidak berdampak luas) dan Konflik (memiliki dampak luas secara sosio-politis).
Soal 10
Langkah awal dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah...
A. Pengkajian Kasus
B. Penerimaan Pengaduan
C. Gelar Perkara
D. Penyiapan Berita Acara
E. Penyelesaian melalui Pengadilan
Jawaban: B
Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, tahapan penanganan diawali dengan Penerimaan Pengaduan dari masyarakat/instansi, diikuti pengkajian, penanganan, dan penyelesaian.
Soal 11
Tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 dan perubahannya secara berurutan adalah...
A. Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan hasil
B. Persiapan, Perencanaan, Penyerahan, Pelaksanaan
C. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Penyerahan
D. Persiapan, Pelaksanaan, Musyawarah, Penyerahan
E. Pelaksanaan, Perencanaan, Persiapan, Penyerahan hasil
Jawaban: A
Berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, tahapan pengadaan tanah terdiri atas: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan hasil.
Soal 12
Dokumen yang memuat maksud dan tujuan, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan waktu pelaksanaan, hingga perkiraan nilai tanah dalam proses pengadaan tanah disusun pada tahap...
A. Persiapan
B. Perencanaan
C. Pelaksanaan
D. Penyerahan hasil
E. Pengawasan
Jawaban: B
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) disusun oleh Instansi yang memerlukan tanah pada tahap Perencanaan berdasarkan studi kelayakan (Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2012).
Soal 13
Dalam kegiatan penilai tanah, jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli suatu aset pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan disebut...
A. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
B. Nilai Buku
C. Nilai Pasar
D. Nilai Investasi
E. Nilai Asuransi
Jawaban: C
Sesuai Standar Penilaian Indonesia (SPI), definisi tersebut merujuk pada Nilai Pasar (Market Value), yaitu estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian dari transaksi bebas ikatan antara pembeli dan penjual yang kompeten.
Soal 14
Metode penilaian tanah yang paling umum digunakan untuk menilai tanah kosong dengan membandingkan objek penilaian dengan properti pembanding yang telah terjual disebut pendekatan...
A. Pendekatan Pajak
B. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
C. Pendekatan Pasar (Market Data Approach)
D. Pendekatan Biaya (Cost Approach)
E. Pendekatan Investasi
Jawaban: C
Pendekatan Data Pasar (Market Data/Sales Comparison Approach) adalah metode membandingkan objek properti/tanah yang dinilai dengan properti sejenis yang nilai transaksi/penawarannya diketahui, dengan melakukan penyesuaian.
Soal 15
Pemberdayaan Tanah Masyarakat merupakan salah satu pilar penataan akses dalam kerangka reforma agraria. Tujuan utamanya adalah...
A. Mengambil alih tanah telantar untuk dikelola oleh BUMN
B. Membatasi kepemilikan tanah maksimal 1 hektar per keluarga
C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah yang lebih produktif dan berkelanjutan
D. Mempermudah peralihan hak atas tanah masyarakat kepada investor asing
E. Menghapus seluruh pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat prasejahtera
Jawaban: C
Pemberdayaan tanah masyarakat (penataan akses) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan memberikan akses permodalan, teknologi, dan pasar agar tanah (aset) menjadi produktif.
Soal 16
Penyediaan infrastruktur, dukungan permodalan, pembangunan sarana prasarana, serta pemasaran dalam skema Reforma Agraria termasuk dalam pilar...
A. Penataan Aset
B. Penataan Akses
C. Penataan Batas
D. Penataan Ruang
E. Penataan Kawasan
Jawaban: B
Berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018, Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
Soal 17
Rangkaian kegiatan pengaturan peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat UUPA disebut...
A. Konsolidasi Tanah
B. Reforma Agraria
C. Pengadaan Tanah
D. Penatagunaan Tanah
E. Pendaftaran Tanah
Jawaban: D
Penatagunaan Tanah (Land Use Planning) adalah rangkaian pedoman/pengaturan untuk merencanakan peruntukan, persediaan, dan penggunaan tanah, sesuai dengan Pasal 14 UUPA dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 16 Tahun 2004.
Soal 18
Dalam penatagunaan tanah, asas yang mensyaratkan agar penggunaan tanah selaras dengan kemampuan tanah dan mencegah kerusakan lingkungan adalah asas...
A. Lestari dan berkelanjutan
B. Terpadu
C. Kehati-hatian
D. Pemisahan horizontal
E. Berdaya guna dan berhasil guna
Jawaban: A
Asas lestari dan berkelanjutan dalam penatagunaan tanah memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak merusak lingkungan hidup sehingga dapat bermanfaat untuk generasi sekarang dan akan datang.
Soal 19
Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia disebut...
A. Reforma Agraria
B. Pengadaan Tanah Kepentingan Umum
C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
D. Konsolidasi Tanah
E. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Jawaban: A
Menurut Perpres No. 86 Tahun 2018 Pasal 1 angka 1, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses.
Soal 20
Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah telantar, maupun HGU yang habis masa berlakunya dikelompokkan sebagai...
A. Tanah Wakaf
B. Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP)
C. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
D. Tanah Kas Desa (TKD)
E. Tanah Cadangan Umum Negara
Jawaban: C
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi sebagai bagian dari program Penataan Aset Reforma Agraria.
Soal 21 Premium
Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut UUPA, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Tujuan utama pendaftaran tanah adalah memberikan...
A. Legalitas jual beli tanah di bawah tangan
B. Data untuk penggusuran sepihak oleh negara
C. Kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah
D. Pendapatan pajak negara yang tinggi
E. Kemudahan pembongkaran bangunan liar
Soal 22 Premium
Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban sesuai keputusan pemberiannya atau perjanjiannya disebut...
A. Hak Sewa
B. Hak Pakai
C. Hak Milik
D. Hak Guna Bangunan
E. Hak Guna Usaha
Soal 23 Premium
Dalam kerangka UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya (PP No. 21 Tahun 2021), izin pemanfaatan ruang digantikan dengan nomenklatur baru yang diterbitkan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan ruang. Dokumen tersebut adalah...
A. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
B. Sertipikat Hak Milik (SHM)
C. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
E. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Soal 24 Premium
Hierarki produk Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah di Indonesia dari cakupan yang paling luas hingga detail diatur berjenjang. Dokumen tata ruang operasional yang dijadikan dasar langsung pemberian KKPR secara sistem daring (OSS) adalah...
A. RTRW Nasional
B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
C. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
D. RTR Kawasan Strategis Nasional
E. RTRW Kabupaten/Kota
Soal 25 Premium
Berdasarkan UU Penataan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota ditetapkan paling sedikit sebesar...
A. 10% dari luas wilayah kota
B. 20% dari luas wilayah kota
C. 40% dari luas wilayah kota
D. 30% dari luas wilayah kota
E. 15% dari luas wilayah kota
Soal 26 Premium
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007, manakah di bawah ini yang merupakan salah satu bentuk sanksi administratif tersebut?
A. Penjara paling lama 5 tahun
B. Pembekuan KKPR
C. Pencabutan sertipikat tanah secara otomatis
D. Denda sebesar nilai tanah
E. Penutupan lokasi
Soal 27 Premium
Dalam Konsolidasi Tanah, objek tanah yang tidak dapat dijadikan subjek/objek penataan kecuali atas persetujuan instansi terkait adalah...
A. Tanah yang menjadi objek sengketa di pengadilan
B. Tanah hak milik adat
C. Tanah negara yang dikuasai masyarakat
D. Tanah telantar
E. Tanah hak guna bangunan yang akan habis
Soal 28 Premium
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah harus didasarkan pada kesepakatan masyarakat. Menurut regulasi, persetujuan dari calon peserta Konsolidasi Tanah sekurang-kurangnya mencakup...
A. 50% dari jumlah pemilik dan mewakili 50% luas tanah
B. 75% dari jumlah pemilik dan mewakili 50% luas tanah
C. 100% dari jumlah pemilik tanpa kecuali
D. 85% dari jumlah pemilik dan mewakili 85% luas tanah
E. 60% dari jumlah pemilik dan mewakili 60% luas tanah
Soal 29 Premium
Model Konsolidasi Tanah yang tidak hanya menata ulang batas bidang tanah secara horizontal (kapling), tetapi juga membangun hunian bertingkat (rusun/apartemen) di atas bidang tanah hasil konsolidasi disebut...
A. Land Readjustment Swadaya
B. Konsolidasi Tanah Perkotaan Vertikal
C. Reforma Agraria Perkotaan
D. Konsolidasi Tanah Agraris
E. Pengadaan Tanah Skala Besar
Soal 30 Premium
Salah satu upaya penyelesaian sengketa pertanahan di luar jalur pengadilan (non-litigasi) yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan dan menghasilkan akta perdamaian adalah...
A. Eksekusi Paksa
B. Gelar Perkara
C. Ajudikasi
D. Arbitrase Nasional
E. Mediasi
Soal 31 Premium
Pembatalan hak atas tanah atau sertipikat dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN tanpa melalui putusan pengadilan jika ditemukan adanya...
A. Perbedaan harga jual beli di bawah NJOP
B. Pemilik tanah pindah domisili
C. Sertipikat diagunkan ke bank pemerintah
D. Tanah tidak digunakan selama 1 tahun
E. Cacat administrasi dalam penerbitannya
Soal 32 Premium
Dalam penanganan perkara pertanahan, forum diskusi yang dipimpin pejabat berwenang di BPN untuk mengkaji status hukum tanah, fakta lapangan, serta mencari alternatif penyelesaian kasus disebut...
A. Sidang Majelis Adat
B. Konsultasi Publik
C. Gelar Perkara
D. Panitia Pemeriksaan Tanah
E. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Soal 33 Premium
Penanganan sengketa pertanahan diklasifikasikan menjadi tiga tingkat: ringan, sedang, dan berat. Indikator utama sebuah sengketa masuk kategori berat adalah...
A. Diselesaikan langsung oleh petugas ukur di lapangan tanpa lapor pimpinan
B. Kasus sengketa yang sudah memiliki putusan perdamaian
C. Nilai tanah yang dipersengketakan di bawah 100 juta rupiah
D. Penyelesaian kasus yang membutuhkan campur tangan kebijakan kementerian secara nasional, berdampak luas, dan/atau melibatkan lembaga negara lain
E. Hanya melibatkan dua orang warga yang batas patoknya bergeser
Soal 34 Premium
Pihak independen yang bertugas melakukan penilaian besaran nilai ganti kerugian atas bidang tanah dalam tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum adalah...
A. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B. Panitia Pengadaan Tanah (P2T)
C. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
D. Penilai Publik (Appraisal)
E. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Soal 35 Premium
Selain dalam bentuk uang, ganti kerugian pengadaan tanah berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 dapat diberikan dalam bentuk lain. Berikut yang BUKAN merupakan bentuk ganti kerugian yang sah adalah...
A. Pemukiman kembali
B. Tanah pengganti
C. Bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak
D. Kepemilikan saham
E. Pekerjaan sebagai ASN tanpa tes
Soal 36 Premium
Apabila pihak yang berhak menolak besaran nilai ganti kerugian namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan/Mahkamah Agung, atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, maka uang ganti kerugian akan dititipkan di...
A. Kementerian Keuangan
B. Bank Indonesia
C. Kantor Pertanahan Setempat
D. Rekening Instansi yang memerlukan tanah
E. Pengadilan Negeri setempat (Konsinyasi)
Soal 37 Premium
Penetapan Lokasi (Penlok) untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum diterbitkan oleh instansi yang berwenang pada tahap Persiapan. Siapakah yang berhak menetapkan Penlok secara reguler?
A. Kepala Kantor Pertanahan
B. Gubernur
C. Bupati/Wali Kota
D. Presiden Republik Indonesia
E. Menteri ATR/Kepala BPN
Soal 38 Premium
Dalam menilai tanah yang di atasnya terdapat bangunan (misalnya gedung pabrik), penilai menggunakan pendekatan yang menghitung biaya reproduksi bangunan baru dikurangi penyusutan, kemudian ditambahkan nilai tanah kosong. Pendekatan ini disebut...
A. Discounted Cash Flow
B. Sales Comparison Approach
C. Income Approach
D. Residual Approach
E. Cost Approach
Soal 39 Premium
Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dalam penilaian tanah sangat tepat digunakan untuk jenis properti...
A. Kawasan komersial seperti hotel dan pusat perbelanjaan yang menghasilkan arus kas
B. Bangunan puskesmas desa subsidi pemerintah
C. Tanah kuburan umum
D. Hutan lindung tak berpemilik
E. Tanah kosong di daerah terpencil tanpa akses jalan
Soal 40 Premium
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah dibedakan menjadi faktor fisik, ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Berikut yang termasuk faktor fisik/lokasi tanah adalah...
A. Bentuk tapak (shape), topografi, dan akses jalan (frontage)
B. Pemberlakuan pajak PBB-P2
C. Tingkat kriminalitas di lingkungan
D. Suku bunga KPR
E. Kebijakan RDTR kawasan
Soal 41 Premium
Dalam implementasi Penataan Akses Reforma Agraria, kegiatan untuk mengidentifikasi potensi, kebutuhan, serta kapasitas masyarakat penerima redistribusi tanah disebut tahapan...
A. Sidang Panitia A
B. Pengukuhan batas
C. Gelar Kasus
D. Pemetaan Sosial (Social Mapping)
E. Pengukuran Kadastral
Soal 42 Premium
Penataan aset melalui sertipikasi tanah tidak akan membawa dampak ekonomi optimal tanpa dukungan dari kementerian/lembaga lain (seperti Kementan, KemenkopUKM). Oleh karena itu, prinsip utama penataan akses adalah...
A. Monopoli pemasaran produk oleh BPN
B. Pembiaran hak pakai pasca penerbitan sertipikat
C. Penyerahan sepenuhnya kepada swasta (privatisasi)
D. Integrasi dan sinergi lintas sektor (konvergensi program)
E. Penggunaan dana APBN BPN secara mutlak 100%
Soal 43 Premium
Bentuk pendampingan Kementerian ATR/BPN pada kampung Reforma Agraria bertujuan agar sertipikat tanah yang diterima oleh petani dapat dijadikan...
A. Barang pajangan di kantor desa
B. Alat barter barang sembako
C. Disimpan tanpa dimanfaatkan fungsinya
D. Modal hidup dan agunan (collateral) untuk memperoleh kredit usaha yang produktif dari lembaga perbankan
E. Objek pajak yang membebani warga desa
Soal 44 Premium
Dalam penatagunaan tanah, dikenal instrumen Rencana Tata Guna Tanah (RTGT). RTGT memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kedudukan RTGT terhadap RTRW adalah...
A. RTRW tidak perlu memperhatikan RTGT karena beda undang-undang
B. RTGT sebagai bentuk pendetailan penggunaan tanah (aspek agraria) selaras dengan struktur dan pola ruang RTRW
C. RTGT membatalkan secara otomatis RTRW jika terjadi konflik ruang
D. Keduanya dibuat oleh Bappenas tanpa campur tangan BPN
E. RTGT lebih tinggi dari RTRW Nasional
Soal 45 Premium
Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup (seperti resapan air dan sempadan sungai). Dalam konteks pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah, hak atas tanah di kawasan lindung...
A. Dapat diberikan hak atas tanah dengan syarat fungsi lindungnya wajib dipertahankan
B. Harus langsung dibatalkan dan disita tanpa ganti rugi
C. Hanya diizinkan untuk HGU industri kelapa sawit
D. Hanya boleh dimiliki oleh Presiden
E. Diizinkan didirikan pusat perbelanjaan asal pajak yang dibayar mahal
Soal 46 Premium
Instrumen pencegahan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sangat krusial dalam pengendalian pertanahan. Regulasi utama yang menjadi landasan perlindungan lahan pertanian ini adalah...
A. UU No. 4 Tahun 1996
B. UU No. 2 Tahun 2012
C. UU No. 5 Tahun 1960
D. UU No. 41 Tahun 1999
E. UU No. 41 Tahun 2009
Soal 47 Premium
Dalam program Reforma Agraria (Redistribusi Tanah), syarat untuk menjadi Subjek penerima TORA bagi perorangan adalah...
A. Warga Negara Indonesia, berdomisili di lokasi, dan memenuhi kriteria (seperti petani gurem, buruh tani, dll)
B. TNI/Polri berpangkat perwira
C. Pegawai BUMN yang gajinya di atas UMR
D. Warga Negara Asing pemegang KITAS
E. Korporasi swasta modal asing
Soal 48 Premium
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) merupakan sumber besar TORA. Dokumen hukum yang melegitimasi tanah tersebut telah keluar dari status kawasan hutan adalah...
A. Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri LHK
B. Sertipikat Hak Guna Bangunan
C. Buku Tanah Hak Pakai
D. Surat Izin Membuka Lahan dari Lurah
E. Peta Tematik BPN
Soal 49 Premium
Lembaga ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Reforma Agraria yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga hingga di tingkat daerah disebut...
A. Badan Bank Tanah
B. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
C. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
D. Panitia Tata Batas
E. Satgas Saber Pungli
Soal 50 Premium
Perbedaan mendasar antara program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Redistribusi Tanah dalam Reforma Agraria adalah...
A. PTSL hanya memetakan tanpa sertipikat, Redistribusi menerbitkan sertipikat
B. PTSL menggunakan instrumen satelit, Redistribusi menggunakan drone
C. PTSL hanya untuk kota, Redistribusi hanya untuk luar pulau
D. PTSL mengenakan tarif PNBP mahal, Redistribusi gratis dari kepala desa
E. PTSL adalah legalisasi atas tanah yang haknya sudah ada (masyarakat sudah menguasai/memiliki hak), sedangkan Redistribusi adalah pemberian hak baru atas tanah negara (TORA)
Tips Lulus SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Pertanahan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.