SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. š„
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi Pegawai ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Tindakan manakah yang paling mencerminkan fungsi tersebut bagi seorang Penguji K3?
A. Menunda laporan hasil pengujian K3 apabila perusahaan meminta waktu perbaikan
B. Melakukan pengujian lingkungan kerja di perusahaan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah
C. Menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru bersama Dewan Perwakilan Rakyat
D. Mengembangkan metode pengujian K3 yang baru tanpa dasar hukum yang jelas
E. Membantu perusahaan menghindari sanksi hukum dari pengawas ketenagakerjaan
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Melakukan pengujian lingkungan kerja sesuai standar pemerintah merupakan wujud nyata pelaksanaan kebijakan publik di bidang K3.
Soal 2
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa PNS berhak memperoleh cuti. Apabila seorang Penguji K3 mengalami kecelakaan kerja saat melakukan pengujian di pabrik dan memerlukan perawatan intensif selama 6 bulan, jenis cuti apakah yang paling tepat diberikan?
A. Cuti tahunan
B. Cuti di luar tanggungan negara
C. Cuti besar
D. Cuti sakit
E. Cuti alasan penting
Jawaban: D
Menurut PP No. 11 Tahun 2017, PNS yang menderita sakit atau kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya berhak mendapatkan cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.
Soal 3
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, fungsi kementerian yang membawahi pembinaan pengujian K3 adalah...
A. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja
B. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan
C. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan di daerah
D. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan
E. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
Jawaban: A
Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2020 Pasal 3, salah satu fungsi Kementerian Ketenagakerjaan adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.
Soal 4
Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, direktorat yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja adalah...
A. Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
B. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
C. Direktorat Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
D. Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi
E. Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jawaban: E
Dalam Permenaker No. 1 Tahun 2021, Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja berada di bawah Ditjen Binwasnaker & K3 dan bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pengujian K3.
Soal 5
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengujian, dan penilaian K3 di lingkungan Kemenaker disebut...
A. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
B. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan
C. Balai Perluasan Kesempatan Kerja
D. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
E. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan
Jawaban: D
Berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 2024 (perubahan dari Permenaker 1/2022), Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Binwasnaker & K3 untuk pelaksanaan pelayanan pengujian K3.
Soal 6
Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan, penyusunan peta proses bisnis bertujuan untuk...
A. Memberikan sanksi langsung kepada pegawai yang tidak produktif
B. Meningkatkan besaran tunjangan kinerja pegawai di kementerian
C. Menghapus peran pengawasan dan mengalihkan fungsi tersebut ke pihak swasta
D. Menjadi acuan dalam merancang arsitektur sistem informasi dan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien
E. Mengurangi alokasi anggaran pada unit kerja yang berkinerja rendah
Jawaban: D
Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan pedoman reformasi birokrasi, salah satunya bertujuan menjadi acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur, penataan struktur organisasi, dan perancangan arsitektur sistem informasi pemerintahan agar tata kelola lebih efektif dan efisien.
Soal 7
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas...
A. Jaminan kehilangan pekerjaan dengan nilai nominal yang tidak terbatas
B. Upah minimum sektoral dan bonus tahunan sesuai laba perusahaan
C. Promosi jabatan secara berkala tanpa evaluasi kinerja
D. Cuti tahunan selama 30 hari kalender pada tahun pertama bekerja
E. Keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
Jawaban: E
UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Soal 8
Dalam tahap perencanaan kegiatan K3, sebuah perusahaan harus menyusun identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Alat/metode yang paling sering digunakan oleh profesional K3 untuk menganalisis risiko dari setiap langkah pekerjaan secara detail adalah...
A. Standard Operating Procedure (SOP)
B. Material Safety Data Sheet (MSDS)
C. Root Cause Analysis (RCA)
D. Job Safety Analysis (JSA)
E. Cost-Benefit Analysis
Jawaban: D
Job Safety Analysis (JSA) adalah sebuah teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian risiko yang terkait dengan serangkaian langkah-langkah tugas pekerjaan tertentu.
Soal 9
Sebagai Penguji K3 Lingkungan Kerja, Anda melakukan pengukuran kebisingan di suatu area produksi. Menurut standar keselamatan yang berlaku di Indonesia (Permenaker No. 5 Tahun 2018), Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan untuk waktu pemaparan 8 jam per hari adalah...
A. 88 dBA
B. 80 dBA
C. 82 dBA
D. 85 dBA
E. 90 dBA
Jawaban: D
Sesuai dengan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan yang diperkenankan untuk pemaparan selama 8 jam kerja per hari adalah 85 dBA.
Soal 10
Dalam melakukan pengujian intensitas pencahayaan di tempat kerja, alat instrumen yang wajib digunakan oleh seorang Penguji K3 adalah...
A. Anemometer
B. Hygrometer
C. Lux Meter
D. Sound Level Meter
E. Gas Detector
Jawaban: C
Lux Meter (Illuminance Meter) adalah instrumen pengujian yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau tingkat pencahayaan (iluminasi) pada suatu area kerja, yang dinyatakan dalam satuan lux.
Soal 11
Pengujian kompetensi K3 bagi personel seperti Ahli K3 Umum, Operator Forklift, maupun Teknisi Listrik diatur pelaksanaannya melalui skema sertifikasi. Dokumen resmi yang menjadi rujukan standar unit kompetensi secara nasional di Indonesia adalah...
A. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
B. Undang-Undang Keselamatan Kerja
C. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
D. International Organization for Standardization (ISO) 45001
E. Standar Operasional Prosedur (SOP) Perusahaan
Jawaban: A
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Soal 12
Pada hierarki pengendalian risiko K3, tindakan untuk mengganti bahan yang berbahaya dengan bahan yang memiliki tingkat bahaya lebih rendah disebut...
A. Alat Pelindung Diri (APD)
B. Substitusi
C. Rekayasa Teknik (Engineering Control)
D. Administrasi
E. Eliminasi
Jawaban: B
Substitusi adalah langkah dalam hierarki pengendalian risiko di mana material, alat, atau proses kerja yang berbahaya diganti dengan yang lebih aman atau tingkat bahayanya lebih rendah.
Soal 13
Dalam melakukan pengkajian K3 pasca terjadinya insiden kebocoran gas di pabrik, metode yang berfokus pada pencarian akar masalah (penyebab paling mendasar) agar kejadian serupa tidak terulang adalah...
A. Hazard and Operability Study (HAZOP)
B. Fault Tree Analysis (FTA)
C. Job Safety Analysis (JSA)
D. Root Cause Analysis (RCA)
E. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
Jawaban: D
Root Cause Analysis (RCA) adalah suatu metode investigasi terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dasar atau akar masalah (root cause) dari suatu insiden/kecelakaan, agar tindakan perbaikan dapat diimplementasikan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Soal 14
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023, batas usia pensiun untuk Pejabat Fungsional Ahli Madya adalah...
A. 58 Tahun
B. 56 Tahun
C. 65 Tahun
D. 55 Tahun
E. 60 Tahun
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 55 UU No. 20 Tahun 2023, batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama diatur sesuai peraturan perundang-undangan terkait, yang merujuk pada regulasi sebelumnya batas usia pensiun untuk Ahli Madya adalah 60 (enam puluh) tahun.
Soal 15
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja tersebut didasarkan pada...
A. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja
B. Rekomendasi dari serikat pekerja dan tokoh masyarakat
C. Sertifikat diklat yang dimiliki dan gelar pendidikan
D. Penilaian atasan berdasarkan subjektivitas dan lamanya masa kerja
E. Absensi harian dan hasil tes psikologi
Jawaban: A
Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 juncto peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kinerja PNS, penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan, yang unsur penilaiannya terdiri dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja.
Soal 16
Menurut Pasal 77 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, waktu kerja standar bagi pekerja/buruh yang bekerja dalam sistem 5 hari kerja dalam 1 minggu adalah...
A. 8 jam 1 hari dan 48 jam 1 minggu
B. 9 jam 1 hari dan 45 jam 1 minggu
C. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu
D. 7 jam 1 hari dan 35 jam 1 minggu
E. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu
Jawaban: E
Pasal 77 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 menetapkan waktu kerja yaitu: a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja; atau b. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Soal 17
Untuk menguji kadar debu yang terhirup secara langsung oleh pekerja (debu respirabel) selama jam kerja, alat yang paling tepat dipasangkan pada area pernapasan (breathing zone) pekerja adalah...
A. High Volume Air Sampler (HVAS)
B. Lux Meter
C. Personal Dust Sampler
D. Gas Chromatography
E. Vibration Meter
Jawaban: C
Personal Dust Sampler (Personal Air Sampler) dirancang untuk dibawa oleh pekerja (biasanya ditempatkan di sekitar kerah/breathing zone) untuk mengukur paparan debu spesifik secara individual selama shift kerjanya.
Soal 18
Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seringkali dianggap sebagai langkah perlindungan yang paling rendah tingkat keandalannya dalam pengendalian K3 karena...
A. Hanya mengandalkan kepatuhan dan perilaku pekerja tanpa menghilangkan sumber bahaya di lingkungan kerja
B. Perawatan APD sangat sulit dibandingkan dengan rekayasa teknik
C. Harga APD terlalu murah sehingga kualitasnya diragukan
D. APD menghilangkan bahaya dari sumber aslinya
E. Standar APD selalu berubah-ubah setiap tahun
Jawaban: A
Dalam hierarki pengendalian, APD adalah garis pertahanan terakhir karena tidak menghilangkan, mengganti, atau mengisolasi sumber bahaya. APD hanya melindungi pekerja yang mengenakannya, sangat bergantung pada tingkat kedisiplinan pemakai, serta rentan gagal jika tidak dipakai dengan benar.
Soal 19
Kegiatan penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 merupakan implementasi dari konsep...
A. Siklus Deming (Plan-Do-Check-Act)
B. Total Quality Management (TQM)
C. Siklus Kehidupan Produk
D. Six Sigma
E. Manajemen Rantai Pasok
Jawaban: A
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Indonesia (PP 50/2012) dan ISO 45001 dibangun berdasarkan metodologi Siklus Deming atau PDCA (Plan-Do-Check-Act) untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan (continual improvement).
Soal 20
Dalam pengkajian dokumen SMK3 di suatu perusahaan manufaktur, Penguji K3 mengevaluasi keandalan sistem tanggap darurat perusahaan. Unsur utama yang wajib dikaji dalam prosedur tanggap darurat (emergency response) meliputi hal berikut, KECUALI...
A. Pengadaan fasilitas kotak P3K
B. Jadwal pelatihan dan simulasi (drill) tanggap darurat
C. Identifikasi potensi keadaan darurat
D. Strategi peningkatan profit perusahaan setelah masa darurat
E. Prosedur evakuasi yang jelas
Jawaban: D
Sistem tanggap darurat fokus pada penyelamatan jiwa, perlindungan aset, dan pembatasan kerusakan saat kejadian darurat. Peningkatan profit perusahaan (aspek komersial/bisnis) bukan menjadi ruang lingkup utama dari dokumen Sistem Tanggap Darurat K3.
Soal 21 Premium
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023, pengembangan kompetensi bagi Pegawai ASN bukanlah sekadar hak, melainkan kewajiban. Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ini diselenggarakan melalui...
A. Pemberian cuti tahunan tambahan untuk belajar mandiri
B. Sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university) pada tingkat instansi pemerintah
C. Bantuan tunai langsung untuk membeli buku literatur
D. Penugasan ke luar negeri setiap lima tahun sekali
E. Kenaikan pangkat otomatis setiap menyelesaikan pelatihan
Soal 22 Premium
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan prinsip kesetaraan bagi PNS dan PPPK. Perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK menurut peraturan ini terletak pada...
A. PPPK tidak mendapatkan gaji pokok seperti PNS
B. PNS diangkat untuk menduduki jabatan manajerial saja
C. PPPK tidak diizinkan menduduki Jabatan Fungsional
D. PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
E. PNS dapat diberhentikan kapan saja tanpa alasan yang jelas
Soal 23 Premium
Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, seorang PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila mengalami kondisi...
A. Meninggalkan tugas selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan
B. Menjadi anggota atau pengurus partai politik
C. Mencapai batas usia pensiun atau karena perampingan organisasi
D. Melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah
E. Melakukan tindakan pidana korupsi yang telah inkracht
Soal 24 Premium
Dalam manajemen PNS (PP No. 11 Tahun 2017), Jabatan Fungsional dikelompokkan ke dalam kategori keahlian dan keterampilan. Jabatan Penguji K3 Ahli Pertama termasuk ke dalam...
A. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
B. Jabatan Fungsional kategori keahlian
C. Jabatan Fungsional kategori keterampilan
D. Jabatan Fungsional kategori manajerial
E. Jabatan Administrasi tingkat Pelaksana
Soal 25 Premium
Sesuai Perpres Nomor 95 Tahun 2020, unsur pengawas di Kementerian Ketenagakerjaan yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan adalah...
A. Inspektorat Jenderal
B. Badan Standardisasi Nasional
C. Sekretariat Jenderal
D. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
E. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Soal 26 Premium
Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2021, Direktorat Bina Pengujian K3 melaksanakan fungsi standardisasi sarana dan prasarana pengujian K3. Bentuk konkret pelaksanaan fungsi ini adalah...
A. Pemberian subsidi alat pelindung diri untuk pekerja pabrik
B. Penghentian operasional peralatan produksi perusahaan secara sepihak
C. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
D. Penangkapan pimpinan perusahaan yang melanggar standar K3
E. Penyusunan standar, norma, pedoman, dan kriteria di bidang laboratorium dan alat uji K3
Soal 27 Premium
Dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan struktur UPT Kemenaker, Balai K3 sebagai UPT di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dipimpin oleh seorang...
A. Kepala Balai
B. Sekretaris Jenderal
C. Direktur Utama
D. Inspektur K3
E. Koordinator Penguji
Soal 28 Premium
Tugas Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) menurut regulasi tata kerja UPT (Permenaker 1/2024) mencakup kegiatan di bawah ini, KECUALI...
A. Pelaksanaan jejaring kerja lembaga pengujian K3
B. Pemberian bimbingan teknis dan konsultasi pengujian K3
C. Pembuatan putusan pengadilan hubungan industrial terkait pesangon kecelakaan kerja
D. Pelaksanaan pengembangan kapasitas laboratorium K3
E. Pelaksanaan pengujian dan evaluasi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja
Soal 29 Premium
Menurut Permenaker Nomor 9 Tahun 2023, Peta Proses Bisnis membagi proses menjadi beberapa kelompok. Proses yang mencerminkan fungsi utama/tugas pokok organisasi Kementerian Ketenagakerjaan (seperti pembinaan hubungan industrial atau pengawasan ketenagakerjaan) termasuk ke dalam kelompok...
A. Proses Administratif
B. Proses Pendukung (Support Process)
C. Proses Eksternal
D. Proses Inti (Core Process)
E. Proses Manajerial
Soal 30 Premium
UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan hamil yang bekerja di malam hari. Ketentuannya adalah...
A. Dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil mulai dari pukul 18.00 hingga 06.00
B. Pekerja perempuan hamil dilarang bekerja sama sekali di semua shift
C. Dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil pada shift malam antara pukul 23.00 s.d 07.00 apabila menurut dokter berbahaya bagi kandungan dan dirinya
D. Pekerja perempuan hamil wajib bekerja malam hari jika diberi tunjangan dua kali lipat
E. Boleh dipekerjakan malam hari asalkan diberikan vitamin harian
Soal 31 Premium
Berdasarkan peraturan perundangan terkait, pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja (PAK). Batas waktu pelaporan tertulis secara formil untuk tahap I setelah kecelakaan/PAK didiagnosis adalah...
A. Paling lambat 2x24 jam
B. Paling lambat 7 hari
C. Paling lambat 30 hari
D. Paling lambat 1 bulan
E. Tidak lebih dari 1x24 jam
Soal 32 Premium
Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003, pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun terdapat pengecualian bagi anak berumur 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang...
A. Dilakukan penuh waktu selama 8 jam sehari
B. Bekerja pada pekerjaan yang bersentuhan dengan bahan kimia berbahaya
C. Diberikan upah minimal setara UMP
D. Mendapat persetujuan dari dinas sosial
E. Tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial, dengan izin tertulis dari orang tua
Soal 33 Premium
Dalam perencanaan sistem K3, dokumen yang paling utama sebagai bentuk perwujudan komitmen manajemen puncak terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan adalah...
A. Formulir laporan insiden
B. Daftar absen kehadiran pekerja
C. Buku panduan penggunaan mesin fotokopi
D. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serikat pekerja
E. Kebijakan K3 (OH&S Policy)
Soal 34 Premium
Perencanaan K3 yang baik akan menentukan indikator kinerja. Pengukuran kinerja K3 menggunakan 'Lagging Indicator' (indikator reaktif) contohnya adalah...
A. Jumlah kecelakaan kerja (Lost Time Injury Rate) pada periode lalu
B. Persentase temuan audit yang telah ditindaklanjuti secara preventif
C. Jumlah pelatihan K3 yang diselenggarakan bulan ini
D. Tingkat kepatuhan pekerja menggunakan APD
E. Jumlah inspeksi keselamatan yang selesai dilaksanakan
Soal 35 Premium
Sebagai Penguji K3, Anda ditugaskan menguji Kualitas Udara Dalam Ruang (Indoor Air Quality) di sebuah gedung perkantoran bersirkulasi AC tertutup. Parameter fisika dan kimia utama yang sering diukur untuk memastikan ventilasi cukup dan pekerja tidak mengalami 'Sick Building Syndrome' adalah...
A. Kadar timbal (Pb) dan kebisingan impulsif
B. Kadar Oksigen (O2), Karbon Dioksida (CO2), suhu, dan kelembaban relatif
C. Kelembaban absolut dan kandungan asbes
D. Tekanan udara dan intensitas cahaya matahari langsung
E. Radioaktivitas dan elektromagnetik
Soal 36 Premium
Pada pengujian lingkungan kerja, paparan getaran dibedakan menjadi Hand-Arm Vibration (HAV) dan Whole-Body Vibration (WBV). Berdasarkan Permenaker 5/2018, Nilai Ambang Batas untuk paparan getaran lengan dan tangan (HAV) pada alat kerja selama 8 jam sehari adalah...
A. 2,5 m/sĀ²
B. 5 m/sĀ²
C. 8 m/sĀ²
D. 1 m/sĀ²
E. 10 m/sĀ²
Soal 37 Premium
Iklim kerja panas (Heat Stress) di industri pabrik peleburan baja diuji menggunakan indeks ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola). Variabel pengujian yang digunakan untuk menghitung ISBB pada lingkungan dalam ruang (tanpa paparan sinar matahari langsung) adalah...
A. Suhu Basah Alami (Natural Wet Bulb) dan Suhu Bola (Globe Temperature)
B. Suhu Kering dan Kecepatan Angin
C. Suhu Kering, Suhu Basah Alami, dan Suhu Bola
D. Suhu Basah Alami dan Suhu Kering
E. Suhu Bola (Globe Temperature) dan Suhu Kering (Dry Bulb)
Soal 38 Premium
Pengkaji K3 menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) untuk menganalisis risiko postur pekerja saat mengangkat beban berat di gudang logistik. Keluaran akhir (output) dari metode REBA adalah...
A. Batas beban angkat maksimum dalam kilogram
B. Rekomendasi jenis APD untuk perlindungan tulang belakang
C. Skor tingkat risiko postur kerja dan tingkat tindakan (action level) perbaikan yang diperlukan
D. Penurunan denyut nadi pemulihan pekerja
E. Indeks paparan getaran pada seluruh tubuh (Whole Body Vibration)
Soal 39 Premium
Pelaksanaan uji kompetensi Ahli K3 dilaksanakan oleh Tempat Uji Kompetensi (TUK) di bawah koordinasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Profesi penilai kompetensi yang bertugas mengumpulkan bukti kompetensi peserta sertifikasi disebut...
A. Auditor SMK3
B. Inspektur K3
C. Pengawas Ketenagakerjaan
D. Asesor Kompetensi
E. Instruktur K3
Soal 40 Premium
Sebagai acuan dalam pengujian kompetensi K3, materi pengujian difokuskan pada tiga dimensi kompetensi kerja. Tiga dimensi pokok kompetensi menurut sistem sertifikasi SKKNI terdiri dari...
A. Identifikasi bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian
B. Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan (HSE)
C. Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi
D. Kognitif, Afektif, Psikomotorik
E. Knowledge (Pengetahuan), Skill (Keterampilan), Attitude (Sikap Kerja)
Soal 41 Premium
Sebuah prosedur kritis dalam pengendalian energi K3 saat melakukan maintenance atau pemeliharaan mesin adalah memastikan energi sumber mesin diputuskan dan alat isolasinya dikunci agar tidak dinyalakan secara tak sengaja. Prosedur ini dikenal sebagai...
A. Job Safety Analysis (JSA)
B. Lock Out Tag Out (LOTO)
C. Hazard and Operability Study (HAZOP)
D. Failure Mode Effect Analysis (FMEA)
E. Permit to Work (Izin Kerja)
Soal 42 Premium
Pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja mewajibkan perusahaan menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) atau Material Safety Data Sheet (MSDS). Fungsi utama dari LDKB/MSDS dalam K3 adalah...
A. Menjadi dokumen syarat ekspor untuk bea cukai
B. Memberikan informasi harga bahan kimia agar biaya produksi dapat ditekan
C. Menyembunyikan formula rahasia perusahaan agar tidak ditiru kompetitor
D. Menyediakan informasi sifat bahaya bahan, cara penanganan yang aman, P3K, dan tindakan penanggulangan jika tumpah
E. Memberikan rincian pajak bahan baku impor bahan kimia
Soal 43 Premium
Pengendalian administratif dalam pelaksanaan pekerjaan yang berisiko tinggi (seperti pekerjaan ruang terbatas, kerja di ketinggian, dan pengelasan dekat bahan mudah terbakar) mewajibkan penerbitan...
A. Audit Keselamatan (Safety Audit)
B. Izin Kerja Aman (Permit to Work / PTW)
C. Surat Keterangan Dokter
D. Job Safety Analysis (JSA)
E. Surat Peringatan Pertama (SP1)
Soal 44 Premium
Dalam tahap pengkajian risiko, dilakukan identifikasi urutan langkah kerja, analisis potensi bahaya pada tiap langkah, dan usulan cara mengatasinya. Proses spesifik yang sesuai dengan deskripsi tersebut adalah...
A. Job Safety Analysis (JSA)
B. Event Tree Analysis (ETA)
C. Environmental Impact Analysis (AMDAL)
D. Fault Tree Analysis (FTA)
E. Health Risk Assessment (HRA)
Soal 45 Premium
Saat mengkaji desain proses pada industri kimia/migas yang sangat kompleks, teknik analisis bahaya terstruktur yang menggunakan sistem 'guide words' (misal: NO, MORE, LESS) untuk mengidentifikasi penyimpangan desain operasional disebut...
A. Checklist Analysis
B. Safety Integrity Level (SIL)
C. What-If Analysis
D. Root Cause Analysis (RCA)
E. Hazard and Operability Study (HAZOP)
Soal 46 Premium
Seorang Penguji K3 sedang melakukan pengkajian data kesehatan pekerja (epidemiologi K3). Data menunjukkan bahwa insidensi gangguan pernapasan meningkat pesat pada pekerja di pabrik pemotongan batu dalam 5 tahun terakhir. Penyakit okupasional paru-paru yang paling spesifik diakibatkan oleh paparan kronis debu silika disebut...
A. Byssinosis
B. Asbestosis
C. Silikosis
D. Antrakosis
E. Pneumonitis Hipersensitif
Soal 47 Premium
Sebagai bagian dari pengujian teknis, pengujian pesawat angkat dan pesawat angkut (seperti forklift dan crane) harus dilakukan secara berkala. Berdasarkan Permenaker No. 8 Tahun 2020, pengujian berkala pada pesawat angkat dan angkut dilakukan selambat-lambatnya...
A. 5 tahun sekali
B. 2 tahun sekali
C. 6 bulan sekali
D. 3 tahun sekali
E. 1 tahun sekali
Soal 48 Premium
Pengujian kekuatan instalasi bejana tekan yang memiliki risiko ledakan mewajibkan dilakukannya Hydrostatic Test (uji padat air). Tujuan utama menggunakan air (bukan gas/udara) dalam pengujian tekanan ini adalah...
A. Sifat air yang tidak dapat dimampatkan (incompressible) membuat energi ledakan jauh lebih rendah dan aman jika bejana pecah
B. Air bersifat mendinginkan sehingga tidak memicu pemuaian besi
C. Air lebih murah dan mudah didapatkan di lingkungan industri
D. Tekanan udara tidak bisa terbaca oleh manometer (pressure gauge)
E. Air akan membersihkan karat dari dalam bejana saat diuji
Soal 49 Premium
Core Values ASN BerAKHLAK yang digariskan oleh Presiden RI meliputi Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (diakomodasi spiritnya dalam UU 20/2023). Perilaku menjaga rahasia hasil pengujian laboratorium K3 perusahaan yang bersifat sensitif mencerminkan nilai dasar...
A. Kolaboratif
B. Kompeten
C. Harmonis
D. Loyal
E. Adaptif
Soal 50 Premium
Sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional keahlian (termasuk Penguji K3) dilakukan dengan syarat salah satunya adalah batas usia paling tinggi. Batas usia maksimal untuk pengangkatan pertama Jabatan Fungsional formasi CPNS pada umumnya adalah...
A. 53 Tahun
B. 45 Tahun
C. 56 Tahun
D. 35 Tahun
E. 40 Tahun
Tips Lulus SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama
SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.