SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Perizinan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, penyelenggaraan perizinan berusaha di Indonesia saat ini berbasis pada...
A. Tingkat risiko kegiatan usaha
B. Kapasitas produksi tahunan
C. Nilai investasi modal asing
D. Luas wilayah operasional
E. Jumlah tenaga kerja lokal
Jawaban: A
Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 3, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha.
Soal 2
Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah adalah...
A. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
B. Izin Usaha Industri
C. Sertifikat Standar
D. Nomor Induk Berusaha (NIB)
E. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
Jawaban: D
Menurut PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 12, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) yang juga berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
Soal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah secara terpadu adalah...
A. Dinas Koperasi dan UKM
B. Sekretariat Daerah
C. Inspektorat Daerah
D. DPMPTSP
E. BAPPEDA
Jawaban: D
Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 4, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Daerah sebagai instansi yang menyelenggarakan layanan perizinan secara terpadu.
Soal 4
Dalam sistem OSS (Online Single Submission), kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam kode tertentu yang dikenal dengan istilah...
A. NPWP
B. SKPD
C. SNI
D. NIB
E. KBLI
Jawaban: E
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) digunakan dalam sistem OSS sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha dan tingkat risikonya berdasarkan regulasi teknis yang berlaku.
Soal 5
Permendagri 138 Tahun 2017 mengatur tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah. Tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan disebut...
A. Komite Investasi
B. Tim Penyelesaian Sengketa
C. Tim Pengawas Daerah
D. Satgas Percepatan Berusaha
E. Tim Teknis PTSP
Jawaban: E
Menurut Permendagri 138 Tahun 2017 Pasal 1 angka 11, Tim Teknis PTSP adalah tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang berasal dari perangkat daerah terkait untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses perizinan.
Soal 6
Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021, untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, perizinan berusaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah...
A. Sertifikat Standar dan Izin
B. NIB dan Sertifikat Standar
C. NIB dan Izin
D. Izin Mendirikan Bangunan saja
E. NIB saja
Jawaban: B
Sesuai PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 14, perizinan berusaha untuk tingkat risiko menengah tinggi berupa NIB dan Sertifikat Standar yang harus diverifikasi oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
Soal 7
Sesuai dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan untuk...
A. Memusatkan seluruh kegiatan administrasi kependudukan di satu instansi
B. Menghapus seluruh biaya retribusi daerah
C. Mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
D. Mengurangi jumlah perangkat daerah di tingkat provinsi
E. Meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan
Jawaban: C
Perpres No. 97 Tahun 2014 Pasal 2 menyebutkan bahwa PTSP bertujuan mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan akuntabel.
Soal 8
Berdasarkan regulasi perizinan terbaru, jika permohonan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS telah memenuhi syarat secara lengkap bagi risiko rendah, maka sistem akan...
A. Meminta jaminan asuransi dari pelaku usaha
B. Menjadwalkan inspeksi lapangan dalam waktu 7 hari kerja
C. Mengirimkan berkas fisik ke DPMPTSP terlebih dahulu
D. Meneruskan permohonan ke Kepala Daerah untuk ditandatangani
E. Menerbitkan NIB secara otomatis
Jawaban: E
Berdasarkan regulasi teknis OSS (terkait PP 5/2021), untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, sistem OSS akan langsung menerbitkan NIB secara otomatis setelah data diisi dengan benar dan lengkap, tanpa perlu verifikasi manual.
Soal 9
Dalam pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai PP No 5 Tahun 2021, pengawasan dikategorikan menjadi dua, yaitu...
A. Pengawasan pusat dan daerah
B. Pengawasan administratif dan yudikatif
C. Pengawasan preventif dan kuratif
D. Pengawasan dokumen dan fisik
E. Pengawasan rutin dan insidental
Jawaban: E
Sesuai PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 211, pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha meliputi pengawasan rutin (dilakukan secara berkala) dan pengawasan insidental (dilakukan jika ada pengaduan atau indikasi pelanggaran).
Soal 10
Sesuai PP Nomor 6 Tahun 2021, Kepala Daerah wajib mendelegasikan wewenang penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada...
A. Kepala BAPPEDA
B. Kepala Dinas Teknis Terkait
C. Kepala DPMPTSP
D. Sekretaris Daerah
E. Ketua DPRD
Jawaban: C
PP No. 6 Tahun 2021 Pasal 5 menegaskan bahwa Gubernur atau Bupati/Wali Kota wajib mendelegasikan wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Perizinan Nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP.
Soal 11
Salah satu bentuk inovasi layanan dalam PTSP Daerah sesuai Permendagri 138 Tahun 2017 untuk mempermudah masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan adalah...
A. Pengalihan seluruh wewenang ke kecamatan
B. Pembebasan pajak daerah untuk warga desa
C. Pemberian dana hibah bagi pemohon izin
D. Pelayanan Perizinan Keliling atau Mobile PTSP
E. Pembangunan mall perizinan bertaraf internasional
Jawaban: D
Permendagri 138 Tahun 2017 mendorong inovasi layanan PTSP untuk memudahkan masyarakat, salah satunya melalui layanan keliling (Mobile PTSP) bagi wilayah yang sulit dijangkau.
Soal 12
Perizinan nonberusaha adalah perizinan yang diterbitkan untuk...
A. Kegiatan yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan/laba secara komersial
B. Pembukaan cabang perusahaan multinasional
C. Kegiatan ekspor impor barang setengah jadi
D. Pendaftaran saham perusahaan di bursa efek
E. Pendirian Badan Usaha Milik Negara
Jawaban: A
Dalam regulasi penyelenggaraan perizinan, Perizinan Nonberusaha diartikan sebagai legalitas yang diberikan kepada perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya tidak mencari keuntungan komersial (non-profit), seperti izin penelitian, izin sosial, dll.
Soal 13
Berdasarkan PP 5 Tahun 2021, izin yang dipersyaratkan bagi pelaku usaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi baru efektif apabila pelaku usaha telah memperoleh...
A. Persetujuan dari Asosiasi Pengusaha terkait
B. Rekomendasi dari DPRD setempat
C. NPWP dan Surat Keterangan Domisili
D. Izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
E. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
Jawaban: D
Sesuai PP No 5 Tahun 2021 Pasal 15, untuk tingkat Risiko Tinggi, pelaku usaha memerlukan NIB dan Izin. Izin tersebut merupakan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemda untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi sebelum operasional/komersial.
Soal 14
Pada sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), siapa yang berhak mengeluarkan NIB?
A. Menteri Dalam Negeri
B. Lembaga OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM
C. Presiden Republik Indonesia
D. Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah
E. Bupati atau Wali Kota setempat secara langsung
Jawaban: B
Berdasarkan regulasi OSS RBA (terkait PP 5/2021), NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Pemerintah Pusat.
Soal 15
Fungsi utama dari DPMPTSP menurut PP Nomor 6 Tahun 2021 adalah...
A. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
B. Melakukan penuntutan hukum terhadap perusahaan ilegal
C. Melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah
D. Mengatur tata letak ruang kota secara eksklusif
E. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Jawaban: E
Fungsi utama DPMPTSP sebagaimana diatur dalam PP 6 Tahun 2021 adalah untuk mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah.
Soal 16
Sertifikat Standar pada penyelenggaraan perizinan berusaha tingkat Risiko Menengah Rendah menurut PP 5 Tahun 2021 berupa...
A. Verifikasi ketat dari instansi terkait sebelum NIB terbit
B. Rekomendasi tertulis dari instansi penegak hukum daerah
C. Pernyataan mandiri (self-declaration) dari Pelaku Usaha bahwa mereka memenuhi standar usaha
D. Audit eksternal yang dilakukan oleh konsultan independen setiap bulan
E. Surat izin dari tetangga dan ketua RT/RW setempat
Jawaban: C
Sesuai PP 5 Tahun 2021 Pasal 13, perizinan untuk Risiko Menengah Rendah berupa NIB dan Sertifikat Standar, yang mana Sertifikat Standar tersebut adalah bentuk pernyataan mandiri (self-declaration) Pelaku Usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha.
Soal 17
Penolakan atas permohonan perizinan berusaha pada sistem OSS RBA dapat terjadi apabila...
A. Pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia asli
B. Modal awal usaha berasal dari tabungan pribadi
C. Lokasi usaha berada di dalam negeri
D. Data atau dokumen persyaratan tidak valid atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
E. Pelaku usaha tidak tergabung dalam partai politik tertentu
Jawaban: D
Dalam regulasi teknis sistem OSS, penolakan terjadi karena alasan administratif atau substantif, seperti ketidaksesuaian tata ruang, data yang tidak valid, atau dokumen persyaratan (pemenuhan komitmen/verifikasi) yang tidak memenuhi standar peraturan perundang-undangan.
Soal 18
Berdasarkan Permendagri 138 Tahun 2017, penyelesaian pengaduan masyarakat atas pelayanan perizinan di PTSP harus dilakukan secara...
A. Melalui pengadilan tata usaha negara langsung
B. Rahasia tanpa melibatkan pemohon
C. Tertutup oleh pimpinan daerah saja
D. Cepat, tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
E. Kekeluargaan di luar jam dinas instansi
Jawaban: D
Menurut prinsip penyelenggaraan PTSP dalam Permendagri 138/2017, setiap mekanisme pelayanan, termasuk penanganan pengaduan, harus diselenggarakan dengan prinsip cepat, tepat, akuntabel, dan transparan melalui loket pengaduan yang terintegrasi.
Soal 19
Untuk menjamin kelancaran Perizinan Berusaha di daerah, PP 6 Tahun 2021 melarang Pemda untuk...
A. Menambah atau membuat persyaratan baru yang tidak diatur dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
B. Memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan
C. Membentuk DPMPTSP di wilayahnya
D. Mendelegasikan wewenang perizinan kepada Kepala DPMPTSP
E. Memungut pajak daerah yang telah diatur oleh Undang-Undang
Jawaban: A
PP No. 6 Tahun 2021 secara tegas melarang Pemerintah Daerah menambahkan syarat-syarat perizinan di luar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Soal 20
Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, Nomor Induk Berusaha (NIB) selain berfungsi sebagai identitas pelaku usaha juga berlaku sebagai...
A. Angka Pengenal Impor (API) dan Hak Akses Kepabeanan
B. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan
C. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) secara otomatis
D. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan HO
E. Sertifikat Standar yang telah terverifikasi oleh Pusat
Jawaban: A
Berdasarkan regulasi OSS dan PP 5 Tahun 2021, NIB memiliki fungsi ganda (single identity), yaitu selain sebagai identitas berusaha, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API), Hak Akses Kepabeanan, serta bukti kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
Soal 21 Premium
Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021, pengawasan rutin dilakukan melalui laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha melalui...
A. Kantor Pos terdekat
B. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
C. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKA)
D. Lembaga Swadaya Masyarakat
E. Sistem OSS (LKPM daring)
Soal 22 Premium
Untuk kegiatan usaha Risiko Menengah Tinggi, penerbitan Sertifikat Standar akan diverifikasi oleh pemerintah. Apabila setelah jangka waktu tertentu belum dilakukan verifikasi oleh instansi terkait, maka Sistem OSS akan...
A. Meminta pelaku usaha memulai proses dari awal
B. Menolak permohonan secara permanen
C. Menerbitkan Sertifikat Standar terverifikasi secara otomatis (fiktif positif)
D. Mengirimkan berkas ke kepolisian
E. Mengenakan denda keterlambatan kepada pelaku usaha
Soal 23 Premium
Dalam struktur pelayanan di DPMPTSP berdasarkan Permendagri 138 Tahun 2017, Front Office (FO) bertugas untuk...
A. Memberikan sanksi pencabutan izin
B. Melakukan peninjauan lokasi operasional usaha secara fisik
C. Menyusun regulasi perizinan tingkat daerah
D. Menandatangani sertifikat izin secara definitif
E. Menerima permohonan, memverifikasi kelengkapan berkas, dan memberikan informasi layanan
Soal 24 Premium
Penyederhanaan regulasi terkait perizinan seringkali mengacu pada persetujuan dasar. Di bawah ini yang termasuk dalam perizinan/persetujuan dasar dalam OSS RBA adalah...
A. Sertifikat Halal, Izin Pemasangan Reklame, Izin Domisili
B. Izin BPOM, SNI, SKCK
C. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
D. Kartu Keluarga, KTP, NPWP
E. Persetujuan Karyawan, Kesesuaian Rencana Tata Ruang, NPWP
Soal 25 Premium
Berdasarkan PP 6 Tahun 2021, untuk menjaga profesionalisme dan standar mutu layanan, penyelenggara perizinan berusaha di daerah wajib menerapkan...
A. Penggunaan bahasa asing dalam dokumen izin
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Maklumat Pelayanan
C. Aturan jam malam untuk pelaku usaha
D. Sistem perizinan manual menggunakan buku besar
E. Biaya administrasi minimal sebesar 1 juta rupiah per izin
Soal 26 Premium
Dalam menetapkan tingkat risiko pada suatu jenis KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), indikator utama yang digunakan pemerintah pusat (berdasarkan PP 5/2021) meliputi pertimbangan atas bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap...
A. Keuntungan margin perusahaan, kompetitor asing
B. Jumlah pendaftar CPNS setiap tahun
C. Kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam
D. Pendapatan per kapita wilayah usaha
E. Fluktuasi harga saham, suku bunga bank
Soal 27 Premium
Pada mekanisme pendaftaran OSS RBA, pelaku usaha skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan risiko rendah akan diberikan kemudahan khusus berupa...
A. Tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
B. Perizinan tunggal, dimana NIB berlaku sekaligus sebagai perizinan tunggal termasuk sertifikasi halal (dengan syarat tertentu) dan SNI
C. Subsidi modal dari pemerintah sebesar 50 juta tanpa agunan
D. Pengecualian penuh dari pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak
E. Pembebasan pajak penghasilan seumur hidup
Soal 28 Premium
Menurut Permendagri 138 Tahun 2017, apabila dalam memproses izin dibutuhkan rekomendasi teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, wewenang pembentukan tim teknis berada pada...
A. Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
B. Ketua Ombudsman RI
C. Menteri PANRB
D. Kepala BKN
E. Ketua Asosiasi Pengusaha Daerah
Soal 29 Premium
Jika terdapat pertentangan antara Peraturan Daerah mengenai persyaratan izin lokal dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, manakah ketentuan yang harus diutamakan?
A. Peraturan Daerah karena asas otonomi daerah
B. NSPK dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam PP 6 Tahun 2021
C. Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
D. Ketentuan yang paling memberatkan bagi pelaku usaha
E. Menunggu putusan judicial review dari Mahkamah Agung
Soal 30 Premium
Berdasarkan PP 5 Tahun 2021, penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan dapat berupa...
A. Pengambilalihan saham oleh negara tanpa ganti rugi
B. Hukuman penjara langsung tanpa proses peradilan
C. Pembekuan rekening pribadi direktur di bank
D. Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan Perizinan Berusaha
E. Pencabutan KTP pengurus secara otomatis
Soal 31 Premium
Penyelesaian layanan perizinan wajib dilakukan berdasarkan Service Level Agreement (SLA) atau jangka waktu penyelesaian yang tercantum pada...
A. Maklumat Pelayanan dan SOP masing-masing izin di PTSP
B. Keputusan Menteri Keuangan setiap awal tahun
C. Keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi
D. Perjanjian pinjaman modal awal di perbankan
E. Surat Edaran dari Kejaksaan Agung
Soal 32 Premium
Apa kepanjangan dari singkatan PTSP sebagaimana diatur dalam Perpres No 97 Tahun 2014 dan Permendagri 138 Tahun 2017?
A. Penanaman Terintegrasi Seluruh Pusat
B. Pemberian Tambahan Syarat Perizinan
C. Pemungutan Tarif Secara Profesional
D. Pusat Transformasi Sistem Perkotaan
E. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Soal 33 Premium
Peran DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah...
A. Menjual peta tata ruang kepada pemohon
B. Membatalkan kebijakan RDTR dari Kementerian ATR BPN
C. Mengubah status lahan dari hutan lindung menjadi kawasan industri
D. Mengabaikan dokumen tata ruang yang dikeluarkan pusat
E. Menjadi gerbang integrasi dengan sistem OSS sebelum disetujui Dinas Tata Ruang / ATR BPN
Soal 34 Premium
Sesuai PP 5 Tahun 2021, instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha adalah...
A. Laporan laba rugi internal direksi
B. Survei dari lembaga penelitian mahasiswa asing
C. Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan hasil inspeksi lapangan
D. Sensus harian oleh RT/RW di lokasi proyek
E. Penyadapan telepon perusahaan secara bebas
Soal 35 Premium
Tujuan dari kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) adalah...
A. Meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, serta penyederhanaan perizinan
B. Membuat proses birokrasi menjadi semakin rumit untuk menyaring pengusaha lokal
C. Membebankan seluruh biaya risiko negara kepada sektor privat
D. Mewajibkan semua usaha baik kecil maupun besar untuk mendapatkan izin presiden
E. Menutup arus penanaman modal asing seratus persen
Soal 36 Premium
Kapan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan risiko rendah diharuskan memohon Sertifikat Standar?
A. Tidak perlu, karena perizinan untuk UMK risiko rendah hanya cukup dengan NIB
B. Hanya apabila diminta oleh Bank
C. Setiap tahun sekali
D. Hanya jika jumlah karyawannya lebih dari 500 orang
E. Hanya saat mau mengikuti tender pemerintah senilai miliaran
Soal 37 Premium
Apabila sebuah perusahaan ingin melakukan perluasan lokasi usahanya di wilayah lain, langkah administratif perizinan yang tepat pada sistem OSS adalah...
A. Melakukan penambahan proyek / lokasi baru dengan menggunakan NIB yang sama di sistem OSS
B. Membuat NIB baru dan menghapus NIB lama
C. Memohon izin ke RT setempat
D. Menutup perusahaannya dan mendirikan badan hukum baru di daerah baru
E. Mengubah KBLI dari usaha utama
Soal 38 Premium
Menurut PP 6 Tahun 2021, struktur kelembagaan DPMPTSP ditetapkan berdasarkan...
A. Pedoman dari Kementerian Investasi / BKPM berkoordinasi dengan Kemendagri
B. Instruksi dari Mahkamah Agung
C. Ketetapan sepihak oleh Presiden di tingkat desa
D. Saran dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) secara mutlak
E. Konsensus para pelaku usaha di daerah tersebut
Soal 39 Premium
Pembatalan NIB oleh Lembaga OSS dapat dilakukan dalam kondisi...
A. Harga produk perusahaan turun di pasaran
B. Diketahui adanya pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan Perizinan Berusaha
C. Pelaku usaha sedang cuti sakit
D. Perusahaan baru beroperasi selama 1 bulan
E. Perusahaan tidak memiliki media sosial resmi
Soal 40 Premium
Permendagri 138 Tahun 2017 mewajibkan Kepala DPMPTSP untuk melaporkan rekapitulasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Daerah. Frekuensi pelaporan minimum tersebut adalah...
A. Setiap hari sebelum jam kerja berakhir
B. Sekali seumur hidup saat menjabat
C. Setiap bulan (berkala bulanan) dan/atau semesteran
D. Setiap minggu sekali tanpa kecuali
E. Setiap 10 tahun sekali
Soal 41 Premium
Integrasi sistem perizinan berusaha dengan sistem tata ruang dalam rangka proses KKPR dilakukan melalui portal yang disebut...
A. Aplikasi PeduliLindungi
B. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
C. Sistem Informasi Geografis Nasional
D. Aplikasi E-Katalog LKPP
E. Sistem GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang)
Soal 42 Premium
Bagaimana penyelesaian masalah apabila pengisian KBLI pada sistem OSS tidak cocok dengan kegiatan aktual pelaku usaha di lapangan?
A. Pemerintah secara sepihak mengganti direktur perusahaan
B. Pelaku usaha harus membayar suap untuk memperbaikinya
C. NIB diblokir selamanya tanpa bisa dipulihkan
D. Pelaku usaha wajib melakukan pembaruan (update) perubahan data/KBLI di sistem OSS sesuai kegiatan riil
E. Pemda berhak mengusir pelaku usaha dari daerah tersebut
Soal 43 Premium
Pada penyelenggaraan perizinan, dikenal istilah 'Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)'. Fitur permohonan ini diintegrasikan pada NIB dalam sistem OSS sebagai kerja sama antara lembaga OSS dengan instansi...
A. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan)
B. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
C. Kementerian Kesehatan
D. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
E. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Soal 44 Premium
Berdasarkan regulasi PTSP, asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu mengandung pengertian bahwa...
A. Seluruh proses perizinan harus menggunakan sistem digital terbaru
B. Pelayanan dilakukan secara cuma-cuma tanpa biaya retribusi
C. Setiap proses dan hasil pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan
D. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas modal usaha pelaku usaha
E. Dokumen izin harus dapat diakses secara bebas oleh siapa pun di internet
Soal 45 Premium
Penataan sistem pelayanan nonperizinan (seperti izin penelitian, pendaftaran ormas) di daerah sesuai dengan PP 6 Tahun 2021, juga didelegasikan sepenuhnya untuk dilayani di...
A. Masing-masing Dinas teknis seperti Dinas Pendidikan secara terpisah
B. Lembaga Swadaya Masyarakat independen
C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saja
D. DPMPTSP setempat
E. Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten
Soal 46 Premium
Di bawah ini yang merupakan subjek Pelaku Usaha yang dapat memohon Perizinan Berusaha melalui sistem OSS adalah...
A. Pegawai Negeri Sipil aktif untuk usaha tambang
B. Orang Perseorangan, Badan Usaha (PT, CV, Firma), dan Kantor Perwakilan
C. Hanya warga negara asing
D. Dinas daerah yang ingin mencari laba
E. Hanya perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia
Soal 47 Premium
Persetujuan Lingkungan (seperti UKL-UPL, AMDAL, SPPL) dalam OSS RBA termasuk dalam dokumen prasyarat yang disebut...
A. Persyaratan Keimigrasian
B. Pernyataan Mandiri Kepabeanan
C. Persetujuan Dasar
D. Sertifikat Uji Tipe Kendaraan
E. Standar Harga Patokan Ekspor
Soal 48 Premium
Dalam tata urutan persetujuan dasar, apabila suatu lahan belum memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), maka proses selanjutnya (Persetujuan Lingkungan) akan...
A. Terkunci atau tidak dapat dilanjutkan sistem sampai KKPR disetujui
B. Diurus secara manual menggunakan ketik mesin
C. Tetap diproses dengan membayar denda dimuka
D. Bisa dilompati langsung ke penerbitan izin
E. Diberikan keringanan untuk dibuat belakangan
Soal 49 Premium
Pemungutan retribusi pada perizinan berusaha daerah (misalnya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung/IMB) harus memenuhi prinsip...
A. Dilakukan transfer ke rekening pribadi bendahara DPMPTSP
B. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah yang jelas dan tidak ada pungli
C. Tidak ada penetapan yang mengikat, boleh negosiasi
D. Hanya dipungut bagi pemohon dari luar daerah
E. Dapat dinaikkan secara sepihak oleh Kepala Dinas untuk mendongkrak PAD
Soal 50 Premium
Jika seorang pelaku usaha PMA (Penanaman Modal Asing) ingin mengajukan proses hukum karena merasa izin usahanya dicabut dengan sewenang-wenang oleh pemerintah, sengketa izin ini umumnya masuk dalam ranah peradilan...
A. Pengadilan Hak Asasi Manusia
B. Mahkamah Konstitusi
C. Pengadilan Militer
D. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
E. Pengadilan Agama
Tips Lulus SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Perizinan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Perizinan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.