SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam Pengantar Ilmu Hukum, terdapat konsep 'Ius Constitutum' dan 'Ius Constituendum'. Yang dimaksud dengan 'Ius Constitutum' adalah...
A. Hukum alam yang bersifat abadi
B. Hukum yang berlaku saat ini dalam suatu negara
C. Hukum yang hanya berlaku bagi golongan tertentu
D. Hukum yang dicita-citakan di masa depan
E. Hukum adat yang belum dikodifikasikan
Jawaban: B
Ius Constitutum adalah hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan Ius Constituendum adalah hukum yang dicita-citakan di masa depan.
Soal 2
Konsensus kebangsaan Indonesia mencakup empat pilar utama. Manakah yang merupakan posisi Pancasila dalam hierarki norma hukum di Indonesia?
A. Dasar hukum bagi pembentukan Peraturan Daerah
B. Sumber dari segala sumber hukum negara
C. Peraturan tertinggi di bawah UUD 1945
D. Sederajat dengan Undang-Undang Dasar 1945
E. Norma pelaksana dari Ketetapan MPR
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, yang berada di puncak piramida norma namun bukan bagian dari tata urutan peraturan secara formal.
Soal 3
Filsafat hukum yang mengajarkan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa (law is a command of the lawgiver) merupakan inti dari aliran...
A. Aliran Sejarah (Mazhab Sejarah)
B. Aliran Utilitarianisme
C. Aliran Hukum Alam
D. Aliran Sosiologis (Sociological Jurisprudence)
E. Aliran Positivisme Hukum
Jawaban: E
Aliran Positivisme Hukum, khususnya menurut John Austin, memandang hukum sebagai perintah dari penguasa yang berdaulat (sovereign command) yang memiliki sanksi.
Soal 4
Teori 'Stufentheorie' dari Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang. Norma yang menjadi dasar bagi berlakunya norma-norma di bawahnya disebut...
A. Norma Agama
B. Norma Sekunder
C. Regulasi Umum
D. Grundnorm
E. Konstitusi
Jawaban: D
Dalam teori Kelsen, Grundnorm (Norma Dasar) adalah norma tertinggi yang validitasnya tidak dapat ditelusuri lagi ke norma yang lebih tinggi dan menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum.
Soal 5
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis disebut...
A. Prolegnas
B. Daftar Kumulatif Terbuka
C. Prolegda
D. Peta Rencana Legislasi
E. Agenda Legislatif Tahunan
Jawaban: A
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis antara DPR, DPD, dan Pemerintah.
Soal 6
Rancangan Undang-Undang yang dapat diajukan di luar Prolegnas salah satunya didasarkan pada daftar kumulatif terbuka. Alasan yang sah untuk pengajuan tersebut adalah...
A. Adanya permintaan masyarakat secara mendadak
B. Perubahan struktur organisasi kementerian
C. Usulan pribadi anggota DPR
D. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
E. Hasil studi banding ke luar negeri
Jawaban: D
Daftar kumulatif terbuka diperuntukkan bagi RUU tentang: ratifikasi perjanjian internasional, akibat putusan MK, APBN, pembentukan/pemekaran daerah, dan penetapan Perpu menjadi UU.
Soal 7
Dalam analisis urgensi pembentukan instrumen hukum, dokumen yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta jangkauan arah pengaturan disebut...
A. Naskah Akademik
B. Memorandum Hukum
C. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
D. Kajian Urgensi Prosedural
E. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Jawaban: A
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang menjadi dasar bagi pembentukan RUU atau Raperda.
Soal 8
Sesuai UU No. 13 Tahun 2022, tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setelah tahap 'Penyusunan' adalah...
A. Perencanaan
B. Pengundangan
C. Pembahasan
D. Evaluasi
E. Sosialisasi
Jawaban: C
Siklus pembentukan peraturan terdiri dari: Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan/Penetapan, dan Pengundangan.
Soal 9
Materi muatan Peraturan Menteri harus bersifat teknis dan prosedural. Hal ini karena fungsi Peraturan Menteri adalah...
A. Menetapkan sanksi pidana penjara bagi pelanggar
B. Mengatur kewenangan antarkementerian secara umum
C. Menetapkan kebijakan politik luar negeri negara
D. Menggantikan peran Undang-Undang dalam keadaan darurat
E. Menyelenggarakan pengaturan teknis dalam rangka pelaksanaan peraturan di atasnya
Jawaban: E
Peraturan Menteri menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi (UU, PP, atau Perpres) untuk melaksanakan tugas kementerian secara spesifik dan teknis.
Soal 10
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh...
A. Badan Legislasi Daerah
B. Menteri Hukum dan HAM
C. Sekretaris Daerah
D. Menteri Dalam Negeri
E. Gubernur
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2022, pengharmonisasian Raperda (Provinsi maupun Kab/Kota) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kemenkumham).
Soal 11
Surat Edaran (SE) dalam administrasi pemerintahan memiliki karakteristik hukum sebagai...
A. Peraturan perundang-undangan yang mengikat publik
B. Kontrak kerja antara atasan dan bawahan
C. Peraturan kebijakan yang bersifat internal dan memberikan petunjuk
D. Dokumen yang tidak memiliki konsekuensi hukum
E. Keputusan tata usaha negara yang bersifat individual
Jawaban: C
Surat Edaran merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat mengatur secara internal dan memberikan petunjuk arah bagi bawahan, namun bukan peraturan perundang-undangan formal (regeling).
Soal 12
Seorang Perancang diminta menyusun 'Legal Opinion'. Manakah yang merupakan komponen wajib dalam naskah tersebut?
A. Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan
B. Tanda tangan seluruh pegawai kementerian
C. Daftar riwayat hidup pemohon
D. Duduk perkara (fakta) dan analisis hukum
E. Foto dokumentasi rapat
Jawaban: D
Legal Opinion (Pendapat Hukum) harus memuat: Identifikasi fakta hukum, Dasar hukum yang relevan, Analisis/Pendapat, dan Kesimpulan/Saran.
Soal 13
Manakah di bawah ini yang merupakan subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia?
A. Benda tidak bergerak
B. Manusia dan Badan Hukum
C. Hewan peliharaan
D. Lingkungan hidup
E. Hanya warga negara Indonesia
Jawaban: B
Subjek hukum terdiri dari manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).
Soal 14
Apa yang dimaksud dengan asas 'Lex Specialis Derogat Legi Generali'?
A. Hukum nasional mengesampingkan hukum internasional
B. Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum rendah
C. Hukum tertulis mengesampingkan hukum adat
D. Hukum baru mengesampingkan hukum lama
E. Hukum khusus mengesampingkan hukum umum
Jawaban: E
Asas ini bermakna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dalam hal terdapat pertentangan.
Soal 15
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, posisi Peraturan Pemerintah (PP) berada di bawah...
A. Peraturan Menteri
B. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti UU
C. Peraturan Presiden
D. Instruksi Presiden
E. Peraturan Daerah Provinsi
Jawaban: B
Hierarki peraturan menurut Pasal 7 ayat (1): 1. UUD 1945, 2. Tap MPR, 3. UU/Perpu, 4. Peraturan Pemerintah. Jadi PP berada di bawah UU/Perpu.
Soal 16
Analisis verbal terhadap naskah rancangan peraturan mencakup ketelitian terhadap penggunaan kata 'Wajib'. Kata 'Wajib' digunakan untuk menunjukkan...
A. Kewajiban melakukan sesuatu
B. Pilihan yang boleh diambil atau tidak
C. Rekomendasi tindakan
D. Larangan melakukan sesuatu
E. Keinginan subjek hukum
Jawaban: A
Dalam bahasa hukum perancangan, 'Wajib' menunjukkan adanya kewajiban melakukan sesuatu yang jika tidak dipenuhi berakibat sanksi atau ketidaksahan.
Soal 17
Penyusunan naskah somasi merupakan bagian dari tugas hukum. Somasi bertujuan untuk...
A. Membatalkan kontrak secara sepihak
B. Menyatakan perdamaian antar pihak
C. Memberikan sanksi denda
D. Melakukan gugatan ke pengadilan
E. Memberikan teguran kepada pihak yang lalai
Jawaban: E
Somasi adalah teguran keras kepada pihak yang lalai memenuhi prestasinya (wanprestasi) agar segera melaksanakan kewajibannya sebelum ditempuh jalur hukum lebih lanjut.
Soal 18
Dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Agung, yang menjadi objek permohonan adalah...
A. Pasal dalam UUD 1945 terhadap Pancasila
B. Undang-Undang terhadap UUD 1945
C. Keputusan Tata Usaha Negara terhadap UU
D. Putusan Pengadilan Tinggi terhadap UU
E. Peraturan di bawah UU terhadap UU
Jawaban: E
Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
Soal 19
Asas 'Bhinneka Tunggal Ika' dalam perancangan peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui materi muatan yang...
A. Memperhatikan keberagaman dan kekhususan daerah
B. Hanya berlaku untuk suku mayoritas
C. Mengabaikan hak kelompok minoritas
D. Fokus pada pembangunan ekonomi pusat
E. Menyeragamkan seluruh tradisi daerah
Jawaban: A
Materi muatan peraturan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, serta kondisi khusus daerah.
Soal 20
Siapakah yang berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)?
A. Menteri Dalam Negeri
B. Sekretaris Daerah
C. Kepala Dinas terkait
D. Gubernur atau Bupati/Walikota
E. Ketua DPRD
Jawaban: D
Perkada ditetapkan oleh Gubernur (Peraturan Gubernur) atau Bupati/Walikota (Peraturan Bupati/Walikota) sebagai instrumen pelaksanaan Perda atau atas kuasa peraturan lebih tinggi.
Soal 21 Premium
Dalam teori hukum, fungsi hukum sebagai 'A Tool of Social Engineering' menurut Roscoe Pound berarti...
A. Hukum sebagai alat perubah masyarakat
B. Hukum sebagai alat penindas rakyat
C. Hukum sebagai cerminan budaya lama
D. Hukum sebagai penyeimbang kekuatan politik
E. Hukum sebagai penjaga status quo
Soal 22 Premium
Pengharmonisasian RUU yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh...
A. Menteri Hukum dan HAM
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Presiden
D. Sekretariat Jenderal DPR
E. Alat kelengkapan DPR yang membidangi legislasi
Soal 23 Premium
Berdasarkan teknik perancangan, bagian 'Konsiderans' dalam peraturan perundang-undangan berisi tentang...
A. Ketentuan penutup dan pengundangan
B. Daftar definisi istilah penting
C. Ketentuan mengenai sanksi pidana
D. Dasar hukum pemberlakuan peraturan
E. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
Soal 24 Premium
Dalam penyusunan 'Memorandum of Understanding' (MoU), poin manakah yang membedakannya secara hukum dengan perjanjian/kontrak?
A. Sifatnya yang cenderung non-binding atau pendahuluan
B. MoU harus disahkan oleh Notaris
C. MoU selalu melibatkan pihak asing
D. MoU tidak memerlukan tanda tangan pimpinan
E. MoU memiliki nilai sanksi pidana
Soal 25 Premium
Asas 'Kejelasan Tujuan' dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bermakna bahwa...
A. Peraturan harus memiliki warna sampul yang cerah
B. Masyarakat harus tahu siapa pembuatnya
C. Setiap pasal harus memiliki penjelasan yang panjang
D. Setiap peraturan harus memiliki target hasil yang ingin dicapai
E. Nama peraturan harus mudah dihafal
Soal 26 Premium
Dalam permohonan mediasi, peran seorang perancang peraturan perundang-undangan sebagai ahli hukum adalah...
A. Menghapus seluruh aturan yang ada
B. Menjadi hakim yang memutus sengketa
C. Membela salah satu pihak secara subjektif
D. Memberikan telaahan hukum atas substansi mediasi
E. Menghentikan proses mediasi secara paksa
Soal 27 Premium
Suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas 'Kedayagunaan dan Kehasilgunaan'. Maksud dari asas tersebut adalah...
A. Dapat digunakan untuk menekan oposisi
B. Hanya mengatur hal-hal yang bersifat fisik
C. Memiliki masa berlaku selamanya
D. Biaya pembuatannya semurah mungkin
E. Dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat
Soal 28 Premium
Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat diajukan terhadap...
A. Keputusan Presiden mengenai grasi
B. Seluruh masyarakat Indonesia
C. Undang-Undang yang baru disahkan
D. Putusan Mahkamah Konstitusi
E. Keputusan Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final
Soal 29 Premium
Dalam perancangan kontrak internasional, pemilihan hukum (choice of law) sangat penting untuk...
A. Menentukan bahasa utama dokumen
B. Menentukan hukum nasional negara mana yang berlaku dalam sengketa
C. Menentukan jumlah jaminan bank
D. Menentukan mata uang pembayaran
E. Menentukan domisili kantor pusat
Soal 30 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Metode Omnibus' dalam penyusunan peraturan sesuai UU No. 13 Tahun 2022?
A. Metode yang hanya berlaku untuk hukum ekonomi
B. Metode perubahan/pencabutan berbagai materi muatan dalam satu peraturan
C. Metode penggabungan peraturan hanya tingkat daerah
D. Metode penghapusan seluruh undang-undang lama
E. Metode penyusunan aturan secara rahasia
Soal 31 Premium
Asas 'Keadilan' dalam filsafat hukum yang menekankan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional disebut...
A. Keadilan Distributif
B. Keadilan Hukum murni
C. Keadilan Komutatif
D. Keadilan Sosial
E. Keadilan Prosedural
Soal 32 Premium
Siapakah yang menyusun Prolegda (Program Legislasi Daerah) di tingkat Kabupaten?
A. Gubernur dan DPRD Provinsi
B. Badan Kepegawaian Daerah
C. DPR RI
D. Menteri Dalam Negeri
E. Bupati dan DPRD Kabupaten
Soal 33 Premium
Dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, Presiden memberikan 'Kesimpulan'. Isi dari kesimpulan tersebut biasanya adalah...
A. Argumen bahwa UU tidak bertentangan dengan UUD 1945
B. Pengakuan bahwa Presiden bersalah
C. Laporan keuangan negara
D. Daftar hadir saksi ahli
E. Permintaan untuk membubarkan MK
Soal 34 Premium
Petunjuk Teknis (Juknis) atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang dikeluarkan Menteri berfungsi sebagai...
A. Pengganti Peraturan Pemerintah
B. Alat pemungut pajak tambahan
C. Visi misi menteri secara pribadi
D. Sumber hukum utama pidana
E. Panduan operasional pelaksanaan peraturan
Soal 35 Premium
Metode 'Meaningful Participation' dalam pembentukan peraturan mengharuskan terpenuhinya tiga hak masyarakat, yaitu...
A. Hak memilih, dipilih, dan menolak
B. Hak suara, hak asimilasi, dan hak mediasi
C. Hak didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan
D. Hak bicara, hak demo, dan hak lapor
E. Hak baca, hak tulis, dan hak kritik
Soal 36 Premium
Dalam penyusunan peraturan, 'Asas Keterbukaan' berarti...
A. Hasil akhir hanya boleh diketahui pemerintah
B. Peraturan harus ditulis dalam bahasa asing
C. Rapat tertutup harus selalu dilakukan
D. Masyarakat berhak mengakses informasi setiap tahapan
E. Tanda tangan harus dilakukan di depan publik
Soal 37 Premium
Seorang perancang harus memahami 'Legal Drafting'. Dalam struktur peraturan, bagian yang berisi ketentuan kapan peraturan mulai berlaku disebut...
A. Ketentuan Umum
B. Materi Muatan Pokok
C. Konsiderans
D. Ketentuan Peralihan
E. Ketentuan Penutup
Soal 38 Premium
Manakah yang merupakan ciri khas dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dibandingkan UU?
A. Tidak memerlukan evaluasi dari Gubernur
B. Berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia
C. Memiliki kedudukan lebih tinggi dari PP
D. Hanya berlaku di wilayah kabupaten/kota terkait
E. Ditetapkan oleh Presiden
Soal 39 Premium
Salah satu konsensus kebangsaan adalah UUD 1945. Pasal 22A UUD 1945 memberikan dasar bagi pembentukan...
A. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
C. Ketetapan MPR tentang GBHN
D. Peraturan Daerah Provinsi
E. Peraturan Presiden tentang APBN
Soal 40 Premium
Dalam naskah somasi, 'Peringatan Terakhir' biasanya mencantumkan...
A. Permintaan maaf dari pengirim
B. Ucapan selamat kepada pihak lawan
C. Nomor rekening bank untuk sumbangan
D. Tenggat waktu pemenuhan kewajiban
E. Daftar kekayaan pribadi pemohon
Soal 41 Premium
Teori 'Hukum sebagai Institusi Sosial' menekankan bahwa hukum harus...
A. Hanya fokus pada aturan tertulis murni
B. Mementingkan kepentingan penguasa
C. Selaras dengan perkembangan kebutuhan sosial masyarakat
D. Terlepas dari pengaruh politik sama sekali
E. Sama persis dengan hukum negara lain
Soal 42 Premium
Dalam hierarki hukum, jika terjadi pertentangan antara Peraturan Presiden dengan Undang-Undang, maka yang berlaku adalah Undang-Undang. Asas ini disebut...
A. Lex Posterior Derogat Legi Priori
B. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
C. Lex Specialis Derogat Legi Generali
D. Pacta Sunt Servanda
E. Presumption of Innocence
Soal 43 Premium
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri dikoordinasikan oleh...
A. Badan Pemeriksa Keuangan
B. Menteri masing-masing pemrakarsa
C. Menteri Hukum
D. Presiden langsung
E. Sekretariat Kabinet
Soal 44 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Keterangan Pemerintah' dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi?
A. Penjelasan resmi pemerintah atas UU yang sedang diuji materiil
B. Pidato kenegaraan setiap 17 Agustus
C. Surat keputusan pengangkatan menteri
D. Dokumen rencana anggaran kementerian
E. Laporan harian Presiden
Soal 45 Premium
Dalam penyusunan peraturan, penggunaan istilah asing diperbolehkan apabila...
A. Peraturan tersebut untuk investasi asing
B. Seluruh masyarakat sudah fasih bahasa asing tersebut
C. Hanya untuk pamer kepintaran
D. Penulis ingin terlihat keren
E. Belum ada padanan istilah yang tepat dalam Bahasa Indonesia
Soal 46 Premium
Tahapan perencanaan Prolegnas dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah untuk jangka waktu...
A. Sesuai keinginan pimpinan DPR
B. 10 tahun
C. 5 tahun dan 1 tahun
D. Hanya 1 tahun setiap periode
E. 25 tahun
Soal 47 Premium
Dalam hukum acara PTUN, pihak 'Tergugat' selalu merupakan...
A. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
B. Orang perseorangan yang melakukan kejahatan
C. Masyarakat yang memprotes aturan
D. Perusahaan swasta yang melanggar kontrak
E. Advokat pemohon
Soal 48 Premium
Naskah 'Kajian Hukum' yang disusun perancang untuk menjawab permohonan dari unit kerja lain disebut...
A. Telaahan Hukum / Kajian Hukum
B. Surat Perintah Kerja
C. Berita Acara Rapat
D. Surat Edaran Bersama
E. Laporan Keuangan
Soal 49 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Daftar Kumulatif Terbuka' dalam Prolegnas?
A. Daftar RUU yang dapat diajukan sewaktu-waktu di luar prioritas tahunan
B. Daftar nama anggota DPR yang rajin
C. Daftar buku di perpustakaan hukum
D. Daftar sanksi bagi perancang yang lalai
E. Daftar permohonan paspor diplomatik
Soal 50 Premium
Tahapan pengundangan peraturan perundang-undangan bertujuan agar...
A. Setiap orang dianggap mengetahui peraturan tersebut (fiksi hukum)
B. Peraturan tersebut menjadi rahasia negara
C. Presiden mendapatkan honor tambahan
D. Membatalkan seluruh isi peraturan
E. Mencari kesalahan dalam penulisan titik koma
Tips Lulus SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.