SKB CPNS Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang

Soal 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, apa yang dimaksud dengan Asas Nasionalitas dalam hukum pertanahan Indonesia?

A Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. B Warga negara asing berhak memiliki hak milik atas tanah untuk investasi. C Semua tanah di Indonesia adalah tanah milik negara (domein verklaring). D Tanah hanya boleh dimiliki oleh pemerintah pusat. E Tanah adat tidak diakui dalam sistem hukum nasional.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 9 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal 2

Hak atas tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri disebut...

A Hak Milik B Hak Guna Bangunan (HGB) C Hak Pakai D Hak Guna Usaha (HGU) E Hak Pengelolaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1960, Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal 3

Dalam hierarki rencana tata ruang di Indonesia, instrumen tata ruang yang berfungsi sebagai dasar dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk tingkat kabupaten adalah...

A Rencana Strategis Wilayah B RTRW Kabupaten C RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) D RTRW Nasional E RTRW Provinsi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RDTR merupakan dasar utama dalam pemberian KKPR.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan Kawasan Lindung dalam penataan ruang?

A Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk permukiman. B Kawasan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis nasional. C Wilayah yang dialokasikan khusus untuk kegiatan industri. D Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup. E Kawasan yang memiliki potensi tambang mineral.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 (dan perubahannya di UU Cipta Kerja), Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal 5

Kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses disebut...

A Pengadaan Tanah B Penatagunaan Tanah C Pendaftaran Tanah D Reforma Agraria E Konsolidasi Tanah

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 (sekarang diperbarui dengan Perpres 62/2023), Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal 6

Salah satu objek redistribusi tanah dalam rangka Reforma Agraria adalah...

A Tanah bekas hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang. B Tanah perkantoran pemerintah kabupaten. C Tanah milik pribadi yang masih produktif. D Tanah wakaf yang telah bersertifikat. E Tanah cadangan pembangunan jalan tol.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018 (dan Perpres 62/2023), salah satu subjek TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) adalah tanah bekas HGU yang telah habis masa berlakunya.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal 7

Kebijakan pertanahan untuk menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat disebut...

A Urban Renewal B Land Pooling (Konsolidasi Tanah) C Land Registration D Expropriation E Land Banking

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Konsolidasi Tanah (PP No. 13 Tahun 2010 / Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2019) adalah kebijakan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk kepentingan umum dan kualitas lingkungan.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal 8

Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, masyarakat diwajibkan menyumbangkan sebagian tanahnya untuk pembangunan sarana umum yang disebut dengan istilah...

A IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah) B BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) C NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) D TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) E STHP (Sumbangan Tanah untuk Pembangunan)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan Juknis Konsolidasi Tanah, STHP adalah bagian tanah yang diserahkan oleh peserta konsolidasi secara sukarela untuk pembangunan prasarana, sarana, dan fasilitas umum.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal 9

Tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdiri dari empat tahap utama. Tahapan yang meliputi identifikasi dan inventarisasi penguasaan tanah dilakukan pada tahap...

A Monitoring dan Evaluasi B Pelaksanaan C Penyerahan Hasil D Persiapan E Perencanaan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai UU No. 2 Tahun 2012 dan PP No. 19 Tahun 2021, kegiatan identifikasi dan inventarisasi dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B pada tahap Pelaksanaan.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal 10

Siapakah yang berwenang menetapkan lokasi (Penetapan Lokasi/Penlok) dalam prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

A Kepala Desa B Kepala Kantor Pertanahan C Direktur Jenderal Pengadaan Tanah D Menteri ATR/BPN E Gubernur

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Pasal 19, Gubernur (atau Walikota/Bupati yang didelegasikan) menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal 11

Nilai ekonomi dari suatu bidang tanah yang didasarkan pada nilai pasar (market value) untuk tujuan pengadaan tanah ditentukan oleh...

A Kepala Desa setempat B Camat C Kantor Pajak (KPP Pratama) D Badan Pusat Statistik E Penilai Pertanahan (Appraiser) Independen

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012, besarnya nilai ganti kerugian ditetapkan oleh Penilai Pertanahan yang telah mendapat izin praktik dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Kementerian ATR/BPN.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal 12

Peta yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dalam suatu area geografis dan dibatasi oleh batas imajiner atau fisik disebut...

A Peta Kadastral B Peta Bidang C Peta Tematik D Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) E Peta Topografi

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

ZNT (Zona Nilai Tanah) adalah area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai referensi nilai dalam berbagai kegiatan pertanahan.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal 13

Perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis disebut...

A Sengketa Pertanahan B Konflik Pertanahan C Wanprestasi Pertanahan D Klaim Pertanahan E Perkara Pertanahan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, Sengketa Pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang tidak berdampak luas, sedangkan Konflik berdampak luas.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal 14

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan bersama disebut...

A Konsultasi B Litigasi C Eksekusi D Mediasi E Arbitrase

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang dikedepankan oleh Kementerian ATR/BPN melalui mediator.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal 15

Kegiatan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal, pelatihan, dan akses pasar setelah mereka menerima sertifikat tanah dalam Reforma Agraria disebut...

A Pendaftaran Sistematik B Sertifikasi Massal C Penataan Akses D Land Use Planning E Penataan Aset

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lainnya kepada subjek Reforma Agraria guna meningkatkan kesejahteraan.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal 16

Salah satu model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN adalah pendampingan bagi masyarakat yang memiliki potensi...

A Pertambangan Minyak B Eksplorasi Ruang Angkasa C UMKM dan Pertanian D Investasi Saham Luar Negeri E Industri Berat

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Pemberdayaan masyarakat pertanahan difokuskan pada pemanfaatan tanah untuk produktivitas ekonomi, seperti UMKM, pertanian, dan peternakan.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal 17

Serangkaian kegiatan untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah secara berencana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat disebut...

A Pendaftaran Tanah B Penilaian Tanah C Pengadaan Tanah D Konsolidasi Tanah E Penatagunaan Tanah

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2004, Penatagunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal 18

Perubahan penggunaan tanah dari fungsi pertanian menjadi fungsi non-pertanian (permukiman/industri) wajib memiliki izin yang dikenal sebagai...

A Sertifikat Laik Fungsi B Akta Jual Beli C Izin Usaha Industri D Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) E Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Dalam sistem perizinan terbaru (UU Cipta Kerja), KKPR merupakan syarat mutlak untuk mengubah penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang. Opsi D diperbarui dari IMB menjadi PBG sesuai regulasi terbaru.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal 19

Tanah yang secara fisik tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan hak atau izin yang diberikan disebut sebagai...

A Tanah Telantar B Tanah Ulayat C Tanah Musnah D Tanah Negara E Tanah Timbul

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Tanah Telantar, tanah telantar adalah tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai sifat dan tujuan pemberian haknya.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal 20

Salah satu prinsip utama dalam penataan ruang di Indonesia adalah prinsip 'Keterpaduan', yang berarti...

A Penataan ruang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan. B Penataan ruang hanya fokus pada pembangunan ekonomi. C Penataan ruang tidak boleh melibatkan masyarakat. D Penataan ruang dilakukan secara rahasia oleh pemerintah. E Penataan ruang dilakukan oleh satu lembaga saja.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Prinsip keterpaduan dalam UU No. 26 Tahun 2007 menekankan harmonisasi antar sektor dan wilayah dalam perencanaan tata ruang.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal 21

PRO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pengelolaan (HPL) dapat diberikan kepada subjek berikut, kecuali...

A Perorangan Warga Negara Indonesia B Instansi Pemerintah Pusat C Badan Bank Tanah D Badan Usaha Milik Negara (BUMN) E Pemerintah Daerah

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sesuai PP No. 18 Tahun 2021, HPL hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah, Pemda, BUMN/BUMD, Badan Hukum Milik Negara, atau Badan Bank Tanah. Perorangan tidak dapat memiliki HPL.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Right to Build' dalam perspektif hukum pertanahan di Indonesia yang setara dengan HGB?

A Hak Membuka Tanah B Hak Guna Bangunan C Hak Milik D Hak Pakai E Hak Sewa

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Secara internasional, HGB sering diterjemahkan sebagai Right to Build, yaitu hak untuk membangun di atas tanah yang bukan milik sendiri dalam jangka waktu tertentu.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Dokumen perencanaan tata ruang yang memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang untuk wilayah nasional disebut...

A RDTR Nasional B RPJMN C Rencana Strategis Nasional D RTRW Provinsi E RTRW Nasional

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

RTRW Nasional (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) adalah pedoman tertinggi penataan ruang di Indonesia sesuai UU No. 26 Tahun 2007.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Dalam penataan ruang, zona yang diberikan insentif bagi masyarakat yang mampu mempertahankan fungsi lindung atau ruang terbuka hijau disebut...

A Sanksi Administrasi B Transfer of Development Rights (TDR) C Zona Penyangga D Zona Industri E Bonus Zoning

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

TDR merupakan salah satu instrumen insentif dalam penataan ruang di mana pemilik tanah diberikan kompensasi atau pengalihan hak membangun ke lokasi lain.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Penataan kembali penguasaan tanah pada konsolidasi tanah perkotaan bertujuan untuk menghindari fenomena...

A Urban Sprawl B Gentrifikasi C Slum Area (Permukiman Kumuh) D Urban Heat Island E Reurbanisasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Konsolidasi tanah di perkotaan bertujuan menata permukiman agar tidak menjadi kumuh dan memiliki akses infrastruktur yang memadai.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Berapakah besaran nilai tanah yang biasanya diserahkan untuk fasilitas umum (STHP) dalam proyek konsolidasi tanah secara rata-rata nasional?

A 0% (ditanggung pemerintah) B 15% - 35% C 5% - 10% D 50% E 75%

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Meskipun bervariasi, dalam praktik konsolidasi tanah, sumbangan tanah peserta (STHP) untuk jalan dan fasilitas umum berkisar antara 15% hingga 35%.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012, jika terdapat warga yang menolak nilai ganti kerugian hasil penilaian Appraiser, mereka dapat mengajukan keberatan ke...

A Kantor Pertanahan B Komisi Pemberantasan Korupsi C Ombudsman D Pengadilan Negeri E Kepolisian

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari kerja.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Ganti Kerugian' dalam pengadaan tanah?

A Pemberian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak sebagai imbalan atas pelepasan tanah. B Ganti rugi yang nilainya ditentukan oleh kesepakatan sepihak pemerintah. C Ganti rugi yang hanya berupa uang tunai. D Sumbangan sukarela masyarakat untuk negara. E Pembayaran harga tanah sesuai NJOP saja.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Ganti kerugian harus bersifat layak dan adil, mencakup nilai fisik (tanah/bangunan) dan non-fisik (kehilangan pekerjaan, biaya pindah, dll).

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Dalam teknik penilaian tanah, metode yang membandingkan objek tanah yang dinilai dengan data transaksi tanah sejenis yang telah terjadi disebut...

A Metode Perbandingan Data Pasar B Metode Biaya C Metode Kapitalisasi Pendapatan D Metode Ekstraksi E Metode Alokasi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Sales Comparison Approach atau Perbandingan Data Pasar adalah metode yang paling umum digunakan untuk menilai harga pasar tanah.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Faktor internal yang paling mempengaruhi nilai suatu bidang tanah dalam penilaian pertanahan adalah...

A Pertumbuhan penduduk B Kebijakan suku bunga C Kondisi politik nasional D Laju inflasi E Legalitas (Hak atas tanah) dan Lokasi

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Faktor fisik (lokasi) dan legalitas (status hak) adalah penentu utama nilai bidang tanah dari sisi internal properti itu sendiri.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, klasifikasi kasus pertanahan yang merupakan perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat disebut...

A Konflik B Perkara C Sengketa D Kriminal E Sanksi

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Konflik Pertanahan sering kali melibatkan dimensi sosio-politis yang luas dan melibatkan banyak pihak, termasuk antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Apa yang menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk membatalkan sebuah produk hukum berupa sertifikat tanah karena adanya cacat administrasi?

A Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) B Rekomendasi dari tokoh adat C Surat keberatan dari tetangga D Keputusan Camat E Laporan wartawan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pembatalan hak atas tanah dapat dilakukan karena adanya cacat hukum administrasi atau sebagai tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah inkracht.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Tujuan utama dari pemberian Penataan Akses dalam Reforma Agraria adalah...

A Menjual tanah masyarakat kepada investor. B Meningkatkan nilai guna tanah melalui permodalan dan pendampingan. C Menghapuskan hak milik masyarakat. D Menambah jumlah PNS di daerah. E Membuat peta wilayah baru.

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penataan akses (Access Reform) bertujuan agar tanah yang sudah dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Siapakah yang dimaksud dengan Subjek Reforma Agraria menurut regulasi terbaru?

A Warga negara asing yang tinggal di Indonesia. B Perusahaan multinasional. C Hanya penduduk perkotaan yang kaya. D Pejabat tinggi negara. E Petani gurem, buruh tani, dan nelayan kecil.

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Perpres No. 86 Tahun 2018 (dan Perpres 62/2023) merinci subjek reforma agraria meliputi petani kecil, nelayan kecil, dan masyarakat miskin lainnya.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Penatagunaan tanah harus memperhatikan prinsip 'Lestari', yang artinya...

A Pemanfaatan tanah yang dilakukan secara massal. B Tanah hanya digunakan untuk pemakaman. C Pemanfaatan tanah harus memperhatikan perlindungan kemampuan lingkungan secara berkelanjutan. D Penggunaan tanah tidak boleh berubah selamanya. E Pemanfaatan tanah yang menguntungkan pengusaha.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Prinsip lestari menekankan pada keberlanjutan daya dukung lingkungan bagi generasi mendatang dalam pengelolaan tanah.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Dalam penatagunaan tanah, tanah yang diperuntukkan bagi pertanian lahan basah tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009. Tanah tersebut dikenal dengan istilah...

A LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) B Lahan Terbuka Hijau C Kawasan Industri Pertanian D Lahan Gambut E Tanah Cadangan Umum

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

LP2B dilindungi oleh UU No. 41 Tahun 2009 guna menjaga ketahanan pangan nasional dari alih fungsi lahan yang masif.

Materi Terkait: Penatagunaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Apa yang menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan 'Penataan Aset' pada Reforma Agraria?

A Penarikan pajak tanah. B Pemberian kredit usaha. C Redistribusi tanah dan legalisasi aset (sertifikasi). D Pembangunan pabrik. E Pengusiran penduduk dari hutan lindung.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Penataan aset berfokus pada legalitas penguasaan tanah melalui redistribusi tanah objek reforma agraria dan sertifikasi tanah.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Siapakah yang secara ex-officio menjabat sebagai Ketua GTRA Kabupaten/Kota?

A Kapolres B Bupati / Walikota C Sekretaris Daerah D Ketua DPRD E Kepala Kantor Pertanahan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Berdasarkan Perpres Reforma Agraria, GTRA Kabupaten dipimpin oleh Bupati/Walikota, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan bertindak sebagai Pelaksana Harian.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam tata ruang, sanksi bagi setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang dapat berupa...

A Hanya teguran lisan. B Pemberian penghargaan. C Pencabutan kewarganegaraan. D Sanksi administratif dan sanksi pidana. E Sanksi sosial.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 26 Tahun 2007 (dan UU Cipta Kerja) mengatur sanksi administratif hingga pidana penjara/denda bagi pelanggar pemanfaatan ruang.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Hak Komunal' atas tanah dalam sistem pertanahan Indonesia?

A Hak milik bersama masyarakat hukum adat atau masyarakat dalam kawasan tertentu. B Hak warga asing untuk menyewa tanah. C Hak organisasi internasional atas wilayah tertentu. D Hak milik bersama sebuah perusahaan. E Hak pemerintah untuk mengambil tanah warga.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Hak komunal diakui melalui Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 untuk memberikan perlindungan hukum atas tanah adat atau wilayah kelompok masyarakat.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Pemanfaatan ruang atas tanah dan ruang bawah tanah menurut PP Nomor 18 Tahun 2021 dapat diberikan hak atas tanah berupa...

A Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan B Hak Milik tanpa batas ke atas dan ke bawah C Hak Sewa Udara D Izin Lintas Udara E Bukan hak apa pun karena milik negara

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Pasal 71 PP No. 18 Tahun 2021, Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah yang digunakan secara terpisah dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan (HPL).

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Salah satu syarat pelaksanaan Konsolidasi Tanah dapat dijalankan adalah adanya persetujuan minimal dari peserta sebanyak...

A 10% dari pemilik tanah. B Hanya persetujuan Kepala Desa. C 100% (mutlak tidak boleh ada yang menolak). D 60% dari pemilik tanah yang mewakili 60% luas tanah. E 50% dari pemilik tanah.

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2019, Konsolidasi Tanah memerlukan kesepakatan dari minimal 60% pemilik tanah yang menguasai minimal 60% luas tanah area tersebut.

Materi Terkait: Konsolidasi Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Nilai Non-Fisik yang dihitung dalam ganti kerugian pengadaan tanah mencakup hal-hal berikut, kecuali...

A Pajak-pajak terkait pelepasan hak. B Kehilangan pendapatan/bisnis. C Biaya pindah (moving cost). D Nilai material bangunan baru yang belum dibangun. E Solatium (kerugian emosional karena pindah).

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Ganti kerugian non-fisik mencakup solatium, biaya pindah, pajak, dan kehilangan usaha. Bangunan yang belum ada tidak dihitung.

Materi Terkait: Pengadaan Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Penilai Pertanahan dalam menentukan nilai tanah wajib mengikuti standar profesional yang disebut...

A Kode Etik PNS B Prinsip Akuntansi Umum C Standar Nasional Indonesia (SNI) D Pedoman Pembangunan Nasional E Standar Penilaian Indonesia (SPI)

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

SPI merupakan standar yang wajib diikuti oleh Penilai (Appraiser) dalam melakukan tugas penilaian properti dan pertanahan di Indonesia.

Materi Terkait: Penilaian Tanah

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan mediator untuk mencapai kesepakatan para pihak disebut...

A Mediasi B Litigasi C Konsultasi D Ajudikasi E Arbitrase

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020, Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan yang difasilitasi oleh kementerian.

Materi Terkait: Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Pemberdayaan tanah masyarakat melalui 'Skema Kemitraan' biasanya melibatkan pihak...

A Sesama anggota masyarakat tanpa pihak lain. B Masyarakat dengan Pemerintah saja. C Masyarakat dengan Pelaku Usaha (Swasta/BUMN). D Pemerintah dengan Investor Asing tanpa masyarakat. E Masyarakat dengan Organisasi Internasional.

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kemitraan bertujuan menghubungkan masyarakat pemilik tanah dengan perusahaan sebagai pembeli hasil produksi atau penyedia teknologi.

Materi Terkait: Pemberdayaan Tanah Masyarakat

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berupa 'Penyertaan Modal' atau 'Kompensasi' disebut dengan...

A Disinsentif B Pencabutan Hak C Insentif D Sanksi Pidana E Izin Pemanfaatan Ruang

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Insentif adalah perangkat untuk mendorong kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Materi Terkait: Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Tanah bekas hak barat yang tidak dikonversi pada saat berlakunya UUPA pada tahun 1960 statusnya menjadi...

A Tanah Negara B Tanah Milik Pribadi C Tanah Swapraja D Tanah Ulayat E Tanah Wakaf

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Semua tanah yang sebelumnya tunduk pada hukum barat (Eigendom, dsb) yang tidak dikonversi dalam jangka waktu yang ditetapkan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Land Bank' (Badan Bank Tanah) dalam UU Cipta Kerja?

A Badan khusus yang mengelola tanah negara untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum dan sosial. B Badan yang bertugas memungut pajak tanah. C Bank yang memberikan pinjaman uang untuk beli tanah. D Lembaga tempat menyimpan sertifikat tanah masyarakat. E Perusahaan swasta penjual tanah kaveling.

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Badan Bank Tanah (PP No. 64 Tahun 2021) bertugas mengelola tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria.

Materi Terkait: Dasar Pertanahan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi objek (TORA) serta subjek dalam penyelenggaraan Reforma Agraria merupakan bagian dari tahap...

A Persiapan B Monitoring C Evaluasi D Pelaksanaan E Perencanaan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Berdasarkan mekanisme kerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek serta subjek masuk ke dalam tahapan Pelaksanaan.

Materi Terkait: Reforma Agraria

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh