SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana, disebut sebagai...
A. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
B. Korupsi Finansial
C. Penggelapan Aset Negara
D. Pendanaan Terorisme
E. Penipuan Transaksi Keuangan
Jawaban: A
Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dsb. harta kekayaan hasil tindak pidana.
Soal 2
Dalam tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tahapan pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan jejak asal usul dana disebut dengan tahap...
A. Smurfing (Pemecahan)
B. Structuring (Pemisahan)
C. Layering (Pelapisan)
D. Placement (Penempatan)
E. Integration (Penggabungan)
Jawaban: C
Tahapan TPPU terdiri dari Placement (penempatan ke sistem keuangan), Layering (memutus jejak melalui transaksi kompleks), dan Integration (penggunaan dana yang seolah-olah sah). Memisahkan hasil kejahatan melalui transaksi kompleks adalah Layering.
Soal 3
Badan antar pemerintah yang menetapkan standar internasional (Recommendations) untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme secara global adalah...
A. World Bank
B. International Monetary Fund (IMF)
C. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
D. Egmont Group
E. Financial Action Task Force (FATF)
Jawaban: E
Financial Action Task Force (FATF) merupakan badan antar pemerintah yang dibentuk untuk menetapkan standar internasional, mengembangkan dan mempromosikan kebijakan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Soal 4
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, secara kelembagaan PPATK berkedudukan di...
A. Bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia
B. Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden
C. Bawah Bank Indonesia selaku bank sentral
D. Bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia
E. Bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jawaban: B
Sesuai dengan Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2010, PPATK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Soal 5
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, salah satu core values (nilai dasar) ASN adalah 'Akuntabel'. Perilaku yang mencerminkan nilai dasar tersebut dalam tugas seorang Analis Transaksi Keuangan adalah...
A. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
B. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
C. Membantu rekan kerja menyelesaikan tugas pribadinya
D. Terus belajar untuk mengembangkan kapasitas
E. Berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan regulasi
Jawaban: B
Nilai dasar Akuntabel dalam UU No. 20 Tahun 2023 (BerAKHLAK) diwujudkan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Tidak menyalahgunakan kewenangan atau data PPATK.
Soal 6
Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan merupakan jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun/kategori...
A. Keterampilan
B. Keahlian
C. Administrasi
D. Manajemen
E. Pengawasan
Jawaban: B
Menurut ketentuan Permenpan RB yang mengatur jabatan fungsional ini, Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan adalah jabatan fungsional kategori keahlian yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat sarjana/magister.
Soal 7
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU yang bersifat lintas batas yurisdiksi, PPATK menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara lain. Forum utama lembaga sejenis PPATK di seluruh dunia adalah...
A. Interpol
B. ASEANapol
C. Eurodac
D. Egmont Group
E. Basel Committee
Jawaban: D
Egmont Group of Financial Intelligence Units adalah forum jaringan internasional yang menjadi wadah kerja sama antar lembaga intelijen keuangan (FIU) di seluruh dunia untuk bertukar informasi intelijen keuangan terkait TPPU dan PT.
Soal 8
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) merupakan Pihak Pelapor. Yang BUKAN termasuk sebagai Pihak Pelapor dari unsur PJK adalah...
A. Perusahaan Asuransi
B. Perusahaan Pembiayaan
C. Manajer Investasi
D. Dealer Mobil Bekas
E. Bank
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010, Bank, Perusahaan Pembiayaan, Manajer Investasi, dan Asuransi adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dealer mobil termasuk Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain (PBJ), bukan unsur PJK.
Soal 9
Salah satu layanan Pihak Pelapor adalah Safe Deposit Box (SDB). Karakteristik produk SDB yang berpotensi tinggi digunakan untuk indikasi TPPU adalah...
A. Biaya sewanya yang relatif murah
B. Kerahasiaan isi kotak yang tidak perlu dilaporkan rinci oleh bank kepada otoritas pajak secara berkala
C. Dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa izin bank
D. Hanya dapat dibuka dengan perintah tertulis dari PPATK
E. Perlindungan asuransi jiwa bagi penyewa
Jawaban: B
SDB sangat rawan digunakan dalam TPPU untuk menyembunyikan uang tunai, dokumen, atau barang berharga hasil kejahatan karena bank tidak mencatat dan tidak mengetahui rincian pasti barang yang disimpan di dalamnya secara mutasi berkala layaknya rekening biasa.
Soal 10
Seorang pengguna jasa mendadak melakukan pelunasan kredit yang sangat besar sebelum jatuh tempo menggunakan uang tunai pecahan kecil tanpa penjelasan sumber dana yang masuk akal. Transaksi ini harus dilaporkan oleh Pihak Pelapor sebagai...
A. Transaksi Keuangan Terpadu
B. Transaksi Pembawaan Uang Tunai (PBUT)
C. Transfer Dana Lintas Batas (IFTI)
D. Transaksi Keuangan Tunai (TKT)
E. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
Jawaban: E
Pelunasan kredit di luar profil wajar tanpa sumber yang jelas (early payoff) sangat berindikasi TPPU. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi Pengguna Jasa wajib dilaporkan sebagai TKM (Transaksi Keuangan Mencurigakan).
Soal 11
Jika Pihak Pelapor terbukti secara sengaja tidak menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK, sanksi utama yang dapat dikenakan berdasarkan UU TPPU adalah...
A. Pembekuan seluruh aset nasabah bank yang bersangkutan
B. Sanksi pidana penjara seumur hidup bagi direksi
C. Sanksi administratif dan/atau pencabutan izin usaha oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
D. Penghapusan izin usaha seketika oleh PPATK
E. Sanksi denda maksimal Rp 100 miliar langsung ke kas PPATK
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 33 UU No. 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pembekuan, hingga pencabutan izin usaha oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP).
Soal 12
Salah satu fokus dalam Audit Kepatuhan APUPPT pada Penyedia Jasa Keuangan adalah memastikan efektivitas penerapan prinsip CDD. CDD merupakan singkatan dari...
A. Corporate Directive Due
B. Customer Delivery Document
C. Core Deposit Documentation
D. Centralized Data Distribution
E. Customer Due Diligence
Jawaban: E
Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau Beneficial Owner.
Soal 13
Dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan, PPATK berwenang untuk meminta Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi maksimal selama...
A. 14 (empat belas) hari kerja
B. 30 (tiga puluh) hari kalender
C. 5 (lima) hari kerja
D. 20 (dua puluh) hari kerja
E. 3 (tiga) hari kerja
Jawaban: C
Berdasarkan Pasal 65 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, PPATK dapat meminta Pihak Pelapor untuk melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja yang terindikasi TPPU atau PT.
Soal 14
Tipologi pencucian uang dimana pelaku menggunakan identitas pihak ketiga yang tidak menaruh curiga untuk membuka rekening dan melakukan transaksi disebut dengan teknik...
A. Nominee
B. Crypto-tumbling
C. Trade-based Money Laundering
D. Cuckoo Smurfing
E. Under-invoicing
Jawaban: A
Nominee adalah tipologi TPPU di mana pelaku menggunakan nama/identitas orang lain (pihak ketiga/boneka) untuk menyembunyikan identitas asli pemilik dana sebenarnya (beneficial owner).
Soal 15
Pihak Pelapor wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK paling lambat...
A. 1 (satu) hari kerja setelah transaksi dilakukan
B. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan
C. 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak akhir bulan transaksi
D. 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan
E. 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi diketahui
Jawaban: B
Menurut Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor wajib menyampaikan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
Soal 16
Sebagai Analis Transaksi Keuangan, dalam menganalisis transaksi Perusahaan Penukaran Valuta Asing (Money Changer), pola yang sering mengindikasikan pencucian uang adalah...
A. Penukaran valuta asing dalam jumlah kecil oleh turis mancanegara di wilayah wisata
B. Pembelian valuta asing dalam pecahan besar (High Denomination) berulang kali oleh nasabah perorangan tanpa profil bisnis internasional
C. Penjualan valuta asing dari gaji tenaga kerja asing di Indonesia
D. Perusahaan multinasional yang melakukan hedging mata uang secara berkala
E. Penukaran mata uang asing untuk kebutuhan perjalanan dinas luar negeri
Jawaban: B
Indikator kuat TPPU pada Pedagang Valuta Asing (KUPVA) adalah pembelian valuta asing pecahan bernilai tinggi (misal 1.000 USD atau 500 EUR) dalam jumlah besar oleh nasabah tanpa profil bisnis/tujuan jelas untuk mempermudah penyelundupan fisik uang (cash smuggling).
Soal 17
Apabila hasil analisis dan pemeriksaan PPATK menyimpulkan terdapat indikasi tindak pidana asal dan TPPU, maka dokumen tersebut diteruskan kepada...
A. Bank Indonesia
B. Penyidik tindak pidana asal terkait
C. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
D. Menteri Keuangan Republik Indonesia
E. Otoritas Jasa Keuangan
Jawaban: B
Berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010, dalam hal hasil analisis dan pemeriksaan terdapat indikasi TPPU atau tindak pidana asal, PPATK menyerahkan hasil tersebut kepada Penyidik (Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dll) untuk dilakukan penyidikan.
Soal 18
Dalam penerapan sanksi administratif, pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada profesi Akuntan yang melanggar kewajiban pelaporan APUPPT adalah...
A. Kementerian Keuangan (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan)
B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
C. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
D. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jawaban: A
Berdasarkan UU TPPU dan PP No. 43 Tahun 2015, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) bagi profesi Akuntan/Akuntan Publik adalah Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Kemenkeu yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif APUPPT.
Soal 19
Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia adalah...
A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
B. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
E. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
Jawaban: B
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) diatur secara spesifik atau lex specialis dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.
Soal 20
Menurut standar FATF Rekomendasi 1, negara diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip ini lebih dikenal dengan pendekatan...
A. Zero Tolerance Policy
B. National Defensive Approach
C. Rule-Based Compliance
D. Risk-Based Approach (RBA)
E. Mandatory Screening System
Jawaban: D
Rekomendasi 1 FATF menekankan tentang Risk-Based Approach (RBA) atau Pendekatan Berbasis Risiko, di mana sumber daya dialokasikan secara proporsional sesuai dengan tingkat risiko yang teridentifikasi (risiko tinggi mendapat pengawasan lebih ketat).
Soal 21 Premium
Dalam skema TPPU yang menggunakan instrumen perdagangan internasional, pelaku melakukan kolusi untuk mengubah nilai, kuantitas, atau kualitas barang dalam faktur (invoice) guna memindahkan dana. Modus ini dikenal dengan istilah...
A. Trade-Based Money Laundering (TBML)
B. Hawala
C. U-Turn Transactions
D. Structuring
E. Smurfing
Soal 22 Premium
Di bawah ini, siapakah pelapor yang dimasukkan sebagai Profesi yang wajib lapor sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2015?
A. Notaris, Advokat, Akuntan, dan Perencana Keuangan
B. Bupati, Gubernur, dan Walikota
C. Dokter, Insinyur, dan Arsitek
D. Pialang Asuransi dan Pialang Berjangka
E. Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri
Soal 23 Premium
Karakteristik produk Asuransi Jiwa Unit Link (PAYDI) sering dimanfaatkan untuk indikasi TPPU pada tahap Placement. Pola anomali yang dapat dianalisis adalah...
A. Nasabah melakukan pembayaran premi tunggal (single premium) dalam jumlah sangat besar dan menutup polis segera setelah masa free look period dengan menerima pengembalian dana (surrender)
B. Nasabah memilih perlindungan asuransi kesehatan (rider) yang lebih tinggi dari investasi
C. Nilai tunai (cash value) diklaim karena tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan
D. Nasabah membayar premi secara disiplin selama 10 tahun hingga masa asuransi habis
E. Pembayaran premi dipotong otomatis dari rekening gaji (payroll)
Soal 24 Premium
Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) oleh Pihak Pelapor kepada PPATK tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Asas ini disebut dengan...
A. Tipping Off Exception
B. Safe Harbor Provisions / Perlindungan Hukum Pihak Pelapor
C. Asas Ne Bis in Idem
D. Strict Liability
E. Asas Praduga Tak Bersalah
Soal 25 Premium
Ketika Pihak Pelapor dilarang untuk memberitahukan kepada Pengguna Jasa bahwa transaksi yang dilakukannya sedang dilaporkan ke PPATK, aturan ini dikenal dengan nama larangan...
A. Whistleblowing
B. Secrecy Waiver
C. Freezing
D. Tipping Off
E. Wiretapping
Soal 26 Premium
Dalam lingkup FATF, Daftar Negara yang berisiko tinggi dan tidak kooperatif dalam rezim APU-PPT (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action) sering disebut sebagai...
A. Grey List (Daftar Abu-abu)
B. Black List (Daftar Hitam)
C. Watchlist Index
D. Non-Cooperative Territories
E. Red List
Soal 27 Premium
Dalam PPATK, struktur kepemimpinan tertinggi dipegang oleh Kepala PPATK yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan selama...
A. 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
B. 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipilih kembali
C. 4 (empat) tahun dan tidak dapat diperpanjang
D. 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh DPR
E. 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali tanpa batas maksimal
Soal 28 Premium
Sebagai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional, pengembangan karir Analis Transaksi Keuangan difokuskan pada...
A. Jumlah hukuman disiplin yang pernah diterima
B. Hubungan politik dengan kepala daerah
C. Tingkat absensi elektronik bulanan
D. Masa kerja tahunan secara otomatis (kenaikan pangkat reguler)
E. Pencapaian Angka Kredit dari hasil penilaian kinerja berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan ekspektasi kinerja
Soal 29 Premium
Dalam melaksanakan analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, PPATK dapat meminta informasi kepada instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Hal ini menunjukkan PPATK berfungsi sebagai...
A. Bank Sentral Nasional
B. Lembaga Legislatif Khusus
C. Financial Intelligence Unit (FIU)
D. Lembaga Peradilan Quasi
E. Penyidik tindak pidana murni
Soal 30 Premium
Untuk mencegah masuknya dana terorisme ke sistem keuangan, Pihak Pelapor diwajibkan melakukan penyaringan (screening) nama nasabah terhadap...
A. Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diterbitkan oleh Polri/PPATK/PBB
B. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional
C. Daftar Wajib Pajak Prioritas Kementerian Keuangan
D. Daftar debitur macet BI Checking (SLIK)
E. Daftar Pencarian Orang (DPO) tingkat Polsek
Soal 31 Premium
Individu yang memiliki kewenangan publik yang penting (seperti Kepala Negara, Menteri, Anggota Parlemen) yang berisiko tinggi terhadap TPPU karena potensi korupsi dan suap disebut...
A. High Net Worth Individual (HNWI)
B. Front Company Director
C. Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)
D. Politically Exposed Person (PEP)
E. Beneficial Owner (BO)
Soal 32 Premium
Seorang pengguna jasa menggunakan penyedia jasa transfer dana remitansi ilegal (Hawala) untuk mengirim uang hasil penipuan ke luar negeri tanpa melalui sistem perbankan resmi. Mekanisme ini dalam TPPU merupakan modus...
A. Mule Accounts
B. Bussiness Email Compromise
C. Mingling
D. Shell Company
E. Alternative Remittance System (ARS)
Soal 33 Premium
Dalam Audit Khusus APUPPT terhadap Perusahaan Pembiayaan, auditor PPATK menemukan data Beneficial Owner (BO) disembunyikan oleh perusahaan induk di luar negeri. Prinsip utama yang dilanggar perusahaan pembiayaan dalam mengenali nasabah tersebut adalah...
A. Suspicious Activity Report
B. Corporate Social Responsibility
C. Know Your Employee (KYE)
D. Tipping Off
E. Customer Due Diligence (CDD) / Transparansi Beneficial Ownership
Soal 34 Premium
Batas minimal kewajiban Laporan Transaksi Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar daerah Pabean Indonesia (Cross Border Cash Carrying) menurut UU TPPU adalah paling sedikit senilai...
A. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
B. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
C. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
D. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
E. USD 10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika)
Soal 35 Premium
Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain yang wajib menyampaikan Laporan Transaksi Pembelian Barang senilai Rp500.000.000,00 atau lebih kepada PPATK, antara lain adalah...
A. Pabrik Tekstil
B. Biro Perjalanan Haji dan Umrah
C. Pedagang Perhiasan dan Logam Mulia
D. Maskapai Penerbangan
E. Perusahaan Ritel Kebutuhan Pokok
Soal 36 Premium
Kriminalisasi TPPU bertujuan untuk mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana. Filosofi utama rezim anti pencucian uang adalah...
A. Follow the Suspect
B. Protect the Market
C. Catch the Criminal
D. Punish the Entity
E. Follow the Money
Soal 37 Premium
Salah satu indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang mengarah pada Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) berbeda dengan TPPU, perbedaannya adalah...
A. TPPU membutuhkan bukti fisik, TPPT tidak
B. TPPT hanya memakai kripto, TPPU tunai
C. TPPT harus dilaporkan dalam 14 hari, TPPU 3 hari
D. TPPT tidak menggunakan sistem perbankan, TPPU selalu bank
E. Dana TPPT bisa berasal dari sumber yang sah/legal maupun ilegal, sedangkan dana TPPU dipastikan dari tindak pidana (ilegal)
Soal 38 Premium
Sistem Informasi pelaporan yang disediakan oleh PPATK kepada Pihak Pelapor untuk menyampaikan LTKM, LTKT, dan IFTI secara elektronik disebut...
A. OJK Way
B. SPSE
C. SIPP
D. Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN)
E. goAML
Soal 39 Premium
Laporan yang memuat hasil analisis terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi lain yang berindikasi tindak pidana asal oleh Analis PPATK, disebut sebagai...
A. Resume Indikasi Tindak Pidana
B. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
C. Hasil Analisis (HA) PPATK
D. Surat Dakwaan Intelijen
E. Berita Acara Analisis
Soal 40 Premium
Berdasarkan Rekomendasi FATF, produk teknologi baru seperti Aset Kripto (Virtual Asset) sangat rentan TPPU. Penyedia jasa kripto diklasifikasikan oleh FATF sebagai...
A. Digital Precious Metal Dealers
B. Shadow Banking Entities
C. Centralized Banking Nodes
D. Virtual Asset Service Providers (VASPs)
E. Non-Profit Organizations (NPOs)
Soal 41 Premium
Sesuai UU ASN No. 20 Tahun 2023, pengawasan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN dilakukan oleh...
A. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
B. Badan Kepegawaian Negara (BKN) khusus sistem IT
C. Mahkamah Agung (MA)
D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) / Lembaga yang ditunjuk sesuai transisi UU ASN
Soal 42 Premium
Sebuah Koperasi Simpan Pinjam memiliki anggota yang tiba-tiba menaruh dana ratusan juta secara tunai lalu menariknya minggu depan ke rekening bank luar negeri. Kewajiban koperasi tersebut menurut UU APUPPT adalah...
A. Meminta izin OJK untuk melakukan penarikan
B. Melaporkannya sebagai LTKM dan LTKT ke PPATK karena Koperasi termasuk Pihak Pelapor (PJK)
C. Melaporkan anggota tersebut kepada pengurus RT/RW
D. Membekukan dana secara sepihak dan menyitanya
E. Mengembalikan dana karena Koperasi bukan Pihak Pelapor
Soal 43 Premium
Dalam melakukan audit kepatuhan berbasis risiko pada PJK, auditor PPATK menemukan kantor cabang bank tidak melakukan verifikasi fisik e-KTP dan membiarkan nasabah menggunakan NPWP palsu. Bank tersebut gagal menjalankan prinsip...
A. Tipping Off Protection
B. STR Reporting Mechanism
C. Customer Identification Program (Proses Verifikasi CDD)
D. On-going Monitoring
E. Risk Rating Generation
Soal 44 Premium
Berdasarkan Permenpan RB mengenai Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan, kompetensi teknis yang paling mendasar untuk jenjang Ahli Pertama adalah...
A. Mengumpulkan data, melakukan telaah awal, dan menyusun draf hasil analisis transaksi/laporan kepatuhan sesuai pedoman
B. Menyusun strategi nasional APUPPT untuk Presiden
C. Melakukan penindakan hukum dan penyitaan aset
D. Merumuskan kebijakan lintas kementerian secara mandiri
E. Memimpin sidang peradilan sengketa keuangan
Soal 45 Premium
Berdasarkan UU TPPU, PPATK dapat meminta Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk menjatuhkan sanksi jika Pihak Pelapor melanggar kewajiban pelaporan. Siapakah Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) bagi profesi Notaris?
A. Mahkamah Agung (MA)
B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
C. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
D. Bank Indonesia (BI)
E. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Soal 46 Premium
Pelaku pencurian data siber (hacker) mentransfer hasil tebusan ransomware melalui puluhan dompet mata uang kripto tak terdaftar (unhosted wallets) sebelum ditukar ke mata uang fiat. Mekanisme pencampuran di blockchain ini disebut...
A. Chain Hopping / Crypto Tumbling
B. Real Estate Money Laundering
C. Front Business
D. Structuring Cash
E. Smurfing Fiat
Soal 47 Premium
Sebagai ASN ber-AKHLAK, seorang Analis Transaksi Keuangan yang ditugaskan menganalisis profil rekening seorang pejabat tinggi yang juga sahabat karibnya harus mengedepankan nilai 'Loyal'. Hal ini berarti ia harus...
A. Menghapus data transaksi yang mencurigakan
B. Membocorkan informasi kepada sahabatnya agar bersiap
C. Meminta rekan lain untuk menganalisis agar ia bisa melindungi temannya dari belakang
D. Melaporkan konflik kepentingan kepada atasan dan tetap teguh pada rahasia jabatan serta ideologi negara di atas kepentingan pribadi
E. Menutup kasus demi menjaga hubungan baik yang harmonis
Soal 48 Premium
Dalam rezim APUPPT, pengungkapan rahasia bank dilarang untuk pihak umum, tetapi dikecualikan secara hukum demi kepentingan peradilan. Menurut UU TPPU, PPATK memiliki kewenangan...
A. Menyita fisik brankas bank
B. Meminta fatwa Mahkamah Agung sebelum melihat data bank
C. Meminta izin tertulis Gubernur BI dan OJK untuk setiap data
D. Mempublikasikan saldo nasabah di media massa
E. Meminta keterangan dan informasi langsung dari Pihak Pelapor tanpa terikat ketentuan rahasia bank/rahasia lembaga keuangan
Soal 49 Premium
Lembaga penegak hukum yang berwenang menyidik dugaan TPPU dari tindak pidana asal Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah...
A. PPATK
B. KPK
C. Badan Intelijen Negara
D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian LHK beserta Polri
E. TNI Angkatan Darat
Soal 50 Premium
Penempatan dana tunai hasil peredaran narkotika ke rekening bank yang disetorkan dengan jumlah pecahan kecil secara terus menerus agar berada di bawah batas kewajiban pelaporan (Threshold) 500 juta Rupiah dinamakan tipologi...
A. Commingling
B. Phishing
C. Structuring
D. Over-invoicing
E. Spoofing
Tips Lulus SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Transaksi Keuangan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.