SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Kebijakan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama.
Soal 1
Konsep kebijakan publik yang menekankan bahwa kebijakan harus mampu memecahkan masalah nyata di masyarakat dengan pendekatan rasional dan komprehensif merupakan inti dari model ...
A. Mixed scanning
B. Garbage can
C. Inkremental
D. Steering
E. Rasional komprehensif
Jawaban: E
Model rasional komprehensif (rational comprehensive model) dalam studi kebijakan publik mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan memiliki informasi lengkap, tujuan yang jelas, dan mampu memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah secara optimal.
Soal 2
Dalam manajemen kebijakan publik, tahap yang bertujuan untuk menilai apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuan yang ditetapkan disebut ...
A. Adopsi kebijakan
B. Agenda setting
C. Formulasi kebijakan
D. Evaluasi kebijakan
E. Implementasi kebijakan
Jawaban: D
Evaluasi kebijakan adalah tahap akhir dalam siklus manajemen kebijakan yang bertujuan mengukur capaian, dampak, dan efektivitas kebijakan dibandingkan dengan tujuan awal.
Soal 3
Metodologi riset kebijakan yang menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) bertujuan untuk ...
A. Menghindari penggunaan statistik
B. Menggabungkan kekuatan data numerik dan naratif
C. Membatasi subjek penelitian
D. Mengurangi biaya penelitian
E. Mempercepat proses pengumpulan data
Jawaban: B
Mixed methods menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, saling melengkapi kelemahan masing-masing metode, dan memperkuat validitas temuan.
Soal 4
Dalam analisis kebijakan publik, teknik yang digunakan untuk memprediksi konsekuensi di masa depan dari suatu alternatif kebijakan disebut ...
A. Analisis normatif
B. Analisis deskriptif
C. Analisis retrospektif
D. Analisis statis
E. Analisis prospektif
Jawaban: E
Analisis prospektif (atau forecasting) merupakan bagian dari analisis kebijakan yang berfokus pada prediksi konsekuensi kebijakan di masa depan berdasarkan bukti dan asumsi tertentu.
Soal 5
Dokumentasi saran kebijakan yang baik harus mencakup unsur-unsur penting, kecuali ...
A. Rekomendasi yang jelas dan terukur
B. Opini pribadi analis yang dominan
C. Analisis dampak dari setiap alternatif
D. Alternatif kebijakan yang ditawarkan
E. Identifikasi masalah kebijakan
Jawaban: B
Dokumentasi saran kebijakan harus objektif, berbasis data, mencakup identifikasi masalah, alternatif, rekomendasi, dan dampak. Opini pribadi tanpa data justru mengurangi kualitas saran kebijakan.
Soal 6
Penyampaian saran kebijakan secara terbuka kepada masyarakat bertujuan untuk ...
A. Memperlambat proses kebijakan
B. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
C. Mengurangi tanggung jawab analis
D. Membatasi akses informasi
E. Menutupi kekurangan analisis
Jawaban: B
Publikasi terbuka mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses kebijakan, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan. [cite: 908]
Soal 7
Komunikasi kebijakan yang efektif antara analis kebijakan dengan pengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh faktor ...
A. Warna sampul dokumen
B. Panjangnya dokumen kebijakan
C. Jumlah staf yang terlibat
D. Frekuensi pertemuan
E. Kredibilitas analis kebijakan
Jawaban: E
Kredibilitas analis yang dibangun dari keahlian, integritas, dan konsistensi sangat menentukan diterima tidaknya saran kebijakan oleh pengambil keputusan.
Soal 8
Pemetaan stakeholder dalam advokasi kebijakan publik dilakukan untuk ...
A. Mengabaikan kelompok yang tidak setuju
B. Membatasi akses informasi
C. Mengurangi partisipasi publik
D. Mengidentifikasi posisi dan pengaruh aktor terkait
E. Menentukan jumlah dana advokasi
Jawaban: D
Pemetaan stakeholder mengidentifikasi aktor yang memiliki kepentingan, pengaruh, dan posisi terhadap suatu isu kebijakan sehingga strategi advokasi dapat disusun secara terarah.
Soal 9
Menurut peraturan perundang-undangan terbaru mengenai Jabatan Fungsional (PermenPANRB No. 1 Tahun 2023), tugas utama Analis Kebijakan adalah ...
A. Menandatangani kontrak proyek
B. Menyusun anggaran belanja negara
C. Melaksanakan operasional pelayanan publik
D. Melakukan kajian dan analisis kebijakan
E. Mengawasi pelaksanaan lelang
Jawaban: D
Berdasarkan regulasi terbaru Jabatan Fungsional (PermenPANRB 1/2023), Analis Kebijakan bertugas memberikan dukungan teknis dalam proses kebijakan, termasuk melakukan kajian dan analisis kebijakan untuk memberikan saran kebijakan kepada pimpinan.
Soal 10
Salah satu prinsip dalam manajemen kebijakan publik berbasis kinerja adalah ...
A. Value for money
B. Sentralisasi wewenang
C. Prosedur berbelit
D. Penghindaran risiko
E. Kepatuhan tanpa ukuran
Jawaban: A
Prinsip value for money (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas) menjadi dasar manajemen kebijakan berbasis kinerja untuk memastikan kebijakan memberikan hasil optimal dengan sumber daya yang tersedia.
Soal 11
Dalam metodologi riset kebijakan, triangulasi data digunakan untuk ...
A. Mempercepat analisis data
B. Menghilangkan subjektivitas peneliti
C. Mengurangi variabel penelitian
D. Memperbanyak jumlah sampel
E. Meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan
Jawaban: E
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
Soal 12
Analisis kebijakan yang membandingkan biaya dan manfaat suatu kebijakan dalam satuan moneter disebut ...
A. Stakeholder analysis
B. Cost-effectiveness analysis
C. SWOT analysis
D. Multicriteria analysis
E. Cost-benefit analysis
Jawaban: E
Analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) mengukur semua biaya dan manfaat dalam nilai uang untuk menentukan kelayakan suatu kebijakan atau proyek.
Soal 13
Dokumentasi saran kebijakan yang disusun oleh Analis Kebijakan harus mengacu pada format yang ditetapkan dalam ...
A. Undang-Undang ASN
B. Peraturan Menteri Keuangan
C. Peraturan Menteri PANRB dan pedoman teknis/peraturan instansi pembina
D. Keputusan Presiden tentang Tata Naskah Dinas
E. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS
Jawaban: C
PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 serta pedoman teknis/Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina mengatur format serta standar dokumentasi saran kebijakan sebagai output utama Analis Kebijakan.
Soal 14
Publikasi saran kebijakan dalam bentuk policy brief memiliki karakteristik utama yaitu ...
A. Ringkas, fokus, dan berbasis bukti
B. Mengutamakan opini penulis
C. Panjang dan detail metodologi
D. Menghindari rekomendasi
E. Menggunakan bahasa teknis tinggi
Jawaban: A
Policy brief adalah dokumen singkat, fokus pada satu isu, menyajikan bukti kunci, dan memberikan rekomendasi praktis untuk pembuat kebijakan.
Soal 15
Konsultasi kebijakan yang melibatkan masyarakat secara luas dalam penyusunan kebijakan merupakan wujud dari prinsip ...
A. Partisipasi
B. Efisiensi
C. Kepatuhan
D. Rahasia jabatan
E. Sentralisasi
Jawaban: A
Prinsip partisipasi dalam penyusunan kebijakan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (beserta perubahannya) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan (meaningful participation).
Soal 16
Matriks kepentingan dan pengaruh (interest-influence matrix) dalam pemetaan stakeholder digunakan untuk ...
A. Menghitung jumlah stakeholder
B. Mengelompokkan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruh
C. Mengganti kebijakan yang ada
D. Menentukan anggaran advokasi
E. Mengubah kebijakan publik
Jawaban: B
Matriks ini mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, sehingga strategi komunikasi dan advokasi dapat disesuaikan untuk setiap kuadran.
Soal 17
Dalam studi kebijakan publik, pendekatan yang melihat kebijakan sebagai proses tawar-menawar antar kelompok kepentingan dikenal sebagai ...
A. Teori sistem
B. Teori elit
C. Teori kelompok
D. Teori institusional
E. Teori rasional
Jawaban: C
Teori kelompok (group theory) memandang kebijakan publik sebagai hasil interaksi dan keseimbangan kekuatan antar kelompok kepentingan yang saling bersaing.
Soal 18
Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan faktor-faktor berikut, kecuali ...
A. Kurangnya koordinasi antar instansi
B. Sumber daya yang memadai
C. Struktur birokrasi yang mendukung
D. Komunikasi yang jelas
E. Disposisi pelaksana yang baik
Jawaban: A
Implementasi efektif membutuhkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Kurangnya koordinasi justru menjadi hambatan.
Soal 19
Metode penelitian kebijakan yang menggunakan studi kasus bertujuan untuk ...
A. Menghindari wawancara mendalam
B. Mengumpulkan data kuantitatif secara cepat
C. Menguji hipotesis secara statistik
D. Memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena spesifik
E. Menggeneralisasi temuan ke populasi luas
Jawaban: D
Studi kasus memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena kebijakan dalam konteks nyata, menghasilkan pemahaman yang kaya dan kontekstual.
Soal 20
Kriteria alternatif kebijakan yang baik dalam analisis kebijakan adalah ...
A. Menguntungkan kelompok tertentu
B. Efektif, efisien, layak, dan adil
C. Mahal dan rumit
D. Tidak terukur
E. Mengabaikan analisis dampak
Jawaban: B
Alternatif kebijakan harus efektif mencapai tujuan, efisien dalam penggunaan sumber daya, layak secara politik, teknis, dan sosial, serta adil dalam dampaknya.
Soal 21 Premium
Dalam konsep kebijakan publik, istilah 'policy window' merujuk pada ...
A. Dokumen kebijakan yang terbuka
B. Proses penolakan kebijakan
C. Tahap evaluasi kebijakan
D. Kegagalan implementasi
E. Momentum krusial untuk mendorong agenda kebijakan
Soal 22 Premium
Manajemen kebijakan publik yang berbasis pada sistem merit mengharuskan ...
A. Rotasi tanpa evaluasi
B. Penempatan berdasarkan afiliasi politik
C. Pengangkatan berdasarkan hubungan keluarga
D. Pengangkatan berdasarkan kompetensi dan kinerja
E. Penghapusan standar kinerja
Soal 23 Premium
Dalam metodologi riset kebijakan, teknik Delphi digunakan untuk ...
A. Menggali pengalaman individu secara mendalam
B. Mengukur hubungan sebab-akibat
C. Melakukan observasi partisipatif
D. Menganalisis data statistik secara deskriptif
E. Mencapai konsensus ahli tentang suatu isu
Soal 24 Premium
Analisis kebijakan dengan pendekatan 'advocacy coalition framework' (ACF) berfokus pada ...
A. Perhitungan biaya-manfaat individual
B. Faktor ekonomi makro
C. Analisis institusi formal
D. Peran koalisi advokasi dalam perubahan kebijakan
E. Teknologi informasi
Soal 25 Premium
Dokumentasi saran kebijakan dalam bentuk naskah akademik wajib menyertakan ...
A. Komentar publik tanpa analisis
B. Hanya ringkasan eksekutif
C. Biaya pembuatan dokumen
D. Daftar hadir rapat
E. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
Soal 26 Premium
Publikasi saran kebijakan melalui jurnal ilmiah memiliki tujuan utama ...
A. Mempromosikan analis kebijakan
B. Menghindari tanggung jawab publik
C. Mengembangkan ilmu pengetahuan kebijakan
D. Mendapatkan keuntungan finansial
E. Menggantikan peraturan resmi
Soal 27 Premium
Dalam komunikasi kebijakan, hambatan semantik terjadi ketika ...
A. Umpan balik tidak diberikan
B. Waktu komunikasi terlalu singkat
C. Perbedaan interpretasi makna kata
D. Penerima pesan tidak hadir
E. Saluran komunikasi terputus
Soal 28 Premium
Pemetaan stakeholder dengan pendekatan 'salience model' (Mitchell et al.) mengklasifikasikan stakeholder berdasarkan tiga atribut: ...
A. Lokasi, jumlah, frekuensi
B. Gender, etnis, agama
C. Jabatan, kekayaan, popularitas
D. Usia, pendidikan, pengalaman
E. Kekuasaan, legitimasi, urgensi
Soal 29 Premium
Salah satu model kebijakan publik yang menekankan bahwa kebijakan merupakan hasil dari proses 'trial and error' dengan perubahan kecil adalah model ...
A. Garbage can
B. Steering
C. Inkremental
D. Rasional komprehensif
E. Mixed scanning
Soal 30 Premium
Manajemen kebijakan publik yang baik harus memperhatikan prinsip 'good governance', salah satunya adalah ...
A. Penghindaran publik
B. Sentralisasi kekuasaan
C. Dominasi pemerintah
D. Kerahasiaan mutlak
E. Akuntabilitas dan transparansi
Soal 31 Premium
Dalam riset kebijakan, validitas eksternal merujuk pada ...
A. Kesesuaian dengan teori
B. Kemampuan generalisasi temuan
C. Konsistensi hasil pengukuran
D. Ketepatan alat ukur
E. Keterkaitan variabel
Soal 32 Premium
Analisis kebijakan dengan pendekatan 'multiple streams' (Kingdon) menjelaskan bahwa agenda setting terjadi karena bertemunya tiga aliran, yaitu ...
A. Perencanaan, implementasi, evaluasi
B. Formulasi, adopsi, implementasi
C. Masalah, kebijakan, politik
D. Input, output, outcome
E. Anggaran, program, evaluasi
Soal 33 Premium
Dokumentasi saran kebijakan yang berisi rekomendasi teknis untuk perbaikan kebijakan yang sedang berjalan disebut ...
A. Laporan tahunan
B. Kajian kebijakan (policy review)
C. Naskah akademik
D. Nota dinas
E. Rancangan peraturan
Soal 34 Premium
Publikasi saran kebijakan melalui media sosial harus memperhatikan ...
A. Jumlah like dan share
B. Penggunaan bahasa asing
C. Komentar negatif tanpa filter
D. Hanya konten hiburan
E. Etika, akurasi, dan aturan kehumasan
Soal 35 Premium
Konsultasi kebijakan yang dilakukan secara daring (online public consultation) memiliki keunggulan utama ...
A. Meningkatkan biaya operasional
B. Membatasi masukan
C. Mengabaikan kelompok rentan
D. Memperluas jangkauan partisipasi publik
E. Mengurangi transparansi
Soal 36 Premium
Dalam advokasi kebijakan, strategi 'inside advocacy' dilakukan dengan ...
A. Lobi langsung kepada pembuat kebijakan
B. Boikot produk
C. Petisi online
D. Kampanye media massa
E. Demonstrasi massa
Soal 37 Premium
Konsep kebijakan publik yang menyatakan bahwa kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang diinginkan, merupakan pandangan dari ...
A. James Anderson
B. David Easton
C. Thomas R. Dye
D. Harold Lasswell
E. Charles Lindblom
Soal 38 Premium
Manajemen kebijakan publik yang menggunakan pendekatan 'new public management' menekankan pada ...
A. Efisiensi dan orientasi hasil
B. Penghapusan evaluasi
C. Birokrasi yang kaku
D. Sentralisasi kekuasaan
E. Prosedur berbelit
Soal 39 Premium
Dalam metodologi riset kebijakan, analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan grounded theory bertujuan untuk ...
A. Memprediksi variabel dependen
B. Menguji hipotesis statistik
C. Membangun teori dari data lapangan
D. Mendeskripsikan frekuensi
E. Menghitung korelasi
Soal 40 Premium
Analisis kebijakan yang berfokus pada pertanyaan 'apakah kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan?' termasuk dalam jenis analisis ...
A. Analisis prospektif
B. Analisis kualitatif
C. Analisis rekomendasi
D. Analisis retrospektif
E. Analisis deskriptif
Soal 41 Premium
Dokumentasi saran kebijakan yang berisi notulen rapat koordinasi antar instansi harus mencakup ...
A. Desain grafis mewah
B. Daftar belanja rapat
C. Rekaman percakapan penuh
D. Keputusan, kesepakatan, dan tindak lanjut
E. Pendapat pribadi notulis
Soal 42 Premium
Publikasi saran kebijakan melalui laman resmi pemerintah harus memperhatikan aspek ...
A. Jumlah pengunjung
B. Keamanan informasi dan klasifikasi dokumen
C. Tautan media sosial pribadi
D. Iklan komersial
E. Desain animasi
Soal 43 Premium
Komunikasi kebijakan yang bersifat dua arah antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk ...
A. Meningkatkan responsivitas kebijakan
B. Mengabaikan kritik
C. Mengurangi partisipasi
D. Menghilangkan transparansi
E. Mempercepat pengambilan keputusan tanpa diskusi
Soal 44 Premium
Pemetaan stakeholder dalam advokasi kebijakan penting dilakukan untuk menghindari ...
A. Kolaborasi antar pemangku kepentingan
B. Keterbukaan informasi
C. Partisipasi publik
D. Transparansi kebijakan
E. Sasaran advokasi yang tidak tepat
Soal 45 Premium
Dalam studi kebijakan publik, pendekatan post-positivisme menekankan pentingnya ...
A. Netralitas nilai peneliti
B. Generalisasi universal
C. Pengukuran kuantitatif yang ketat
D. Peran nilai, wacana, dan interpretasi
E. Hukum sebab-akibat
Soal 46 Premium
Manajemen kebijakan publik yang menerapkan sistem informasi kebijakan (policy information system) bertujuan untuk ...
A. Menggantikan peran analis
B. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data
C. Menyembunyikan informasi publik
D. Memperlambat aliran data
E. Mengabaikan evaluasi
Soal 47 Premium
Metodologi riset kebijakan yang menggunakan pendekatan eksperimen semu (quasi-experiment) sering dipilih karena ...
A. Biaya sangat rendah
B. Mengatasi keterbatasan randomisasi di lapangan
C. Tidak memerlukan kelompok kontrol
D. Mudah melakukan randomisasi
E. Hanya menggunakan data sekunder
Soal 48 Premium
Analisis kebijakan yang membandingkan efektivitas biaya antar alternatif yang memiliki tujuan sama namun hasil berbeda disebut ...
A. Cost-benefit analysis
B. Financial analysis
C. Cost-effectiveness analysis
D. Cost-utility analysis
E. Multicriteria analysis
Soal 49 Premium
Dokumentasi saran kebijakan yang bersifat rahasia dan hanya diperuntukkan bagi pimpinan instansi harus dilengkapi dengan ...
A. Logo instansi yang besar
B. Halaman berwarna
C. Tanda tangan pejabat eselon III
D. Klasifikasi keamanan informasi
E. Gambar ilustrasi
Soal 50 Premium
Publikasi saran kebijakan dalam bentuk infografis bertujuan untuk ...
A. Menggantikan dokumen resmi
B. Meningkatkan biaya publikasi
C. Menyederhanakan informasi kompleks secara visual
D. Menyembunyikan data penting
E. Memperpanjang proses persetujuan
Tips Lulus SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Kebijakan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.