SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Soal 1
Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki disebut...
A. Pengarusutamaan Gender
B. Keadilan Gender
C. Responsif Gender
D. Netral Gender
E. Analisis Gender
Jawaban: A
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan dan pembangunan.
Soal 2
Prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan hal terbaik bagi anak adalah...
A. Kelangsungan hidup dan perkembangan
B. Kepentingan terbaik bagi anak
C. Penghargaan terhadap pendapat anak
D. Perlindungan dari kekerasan
E. Non-diskriminasi
Jawaban: B
Empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi: Non-diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak (Best interests of the child), Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta Penghargaan terhadap pendapat anak.
Soal 3
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga disebut...
A. Pelanggaran Hak Asasi
B. Eksploitasi Perempuan
C. Kekerasan Seksual
D. Kekerasan dalam Rumah Tangga
E. Diskriminasi Gender
Jawaban: D
Definisi ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Soal 4
Manakah di bawah ini yang termasuk dalam 5 arahan Presiden RI (2020-2024) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
A. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender
B. Wajib belajar 12 tahun bagi anak perempuan
C. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
D. Pemberian bantuan tunai bagi kepala keluarga perempuan
E. Peningkatan peran perempuan dalam politik
Jawaban: A
5 Arahan Presiden meliputi: (1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, (2) Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, (3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) Penurunan pekerja anak, (5) Pencegahan perkawinan anak.
Soal 5
Berapakah usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019?
A. 20 tahun
B. 17 tahun
C. 21 tahun
D. 19 tahun
E. 18 tahun
Jawaban: D
UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
Soal 6
Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual fisik adalah...
A. Pemaksaan kontrasepsi
B. Perselingkuhan
C. Diskriminasi pekerjaan
D. Komentar cabul
E. Pelecehan seksual nonfisik
Jawaban: A
Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 (TPKS) menyebutkan jenis TPKS fisik meliputi pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual.
Soal 7
Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) menurut UU No. 35 Tahun 2014 meliputi kategori berikut, kecuali...
A. Anak yang berhadapan dengan hukum
B. Anak dalam situasi darurat
C. Anak yang memiliki prestasi akademik tinggi
D. Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual
E. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
Jawaban: C
AMPK mencakup anak dalam situasi darurat, ABH, minoritas, korban eksploitasi, korban Napza, dan lainnya yang mengalami kerentanan khusus. Anak berprestasi bukan kategori AMPK.
Soal 8
Layanan pengaduan masyarakat untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disediakan oleh KemenPPPA melalui nomor call center adalah...
A. SAPA 115
B. SAPA 112
C. SAPA 129
D. SAPA 119
E. SAPA 110
Jawaban: C
SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) adalah layanan call center resmi KemenPPPA untuk pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan.
Soal 9
Indikator keberhasilan pembangunan yang mencerminkan capaian kesetaraan gender dalam hal partisipasi ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan disebut...
A. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
C. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
D. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
E. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Jawaban: D
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. Sedangkan IPG mengukur kesetaraan dalam kualitas dasar manusia (umur panjang, pengetahuan, standar hidup).
Soal 10
Salah satu hak sipil dan kebebasan anak dalam pemenuhan hak anak adalah...
A. Memperoleh akta kelahiran
B. Memperoleh bantuan hukum
C. Memiliki tabungan pendidikan
D. Mendapatkan ASI eksklusif
E. Mendapatkan imunisasi dasar
Jawaban: A
Kluster 1 Hak Anak meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, di mana identitas diri (akta kelahiran) merupakan hak fundamental anak.
Soal 11
CEDAW merupakan instrumen internasional yang sangat penting bagi perlindungan perempuan. Apa kepanjangan dari CEDAW?
A. Council on the Elimination of Discrimination Against Women
B. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
C. Commission on Equality, Development and Autonomy of Women
D. Committee on the Elimination of Domestic Abuse Against Women
E. Convention on Education and Development of All Women
Jawaban: B
CEDAW adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.
Soal 12
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dievaluasi berdasarkan 5 kluster hak anak. Kluster ke-4 membahas tentang...
A. Hak Sipil dan Kebebasan
B. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
C. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
D. Perlindungan Khusus
E. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
Jawaban: E
Kluster KLA: (1) Hak Sipil/Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga/Pengasuhan, (3) Kesehatan/Kesejahteraan, (4) Pendidikan/Waktu Luang/Budaya, (5) Perlindungan Khusus.
Soal 13
Berdasarkan UU PKDRT, tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya pada seseorang termasuk kekerasan...
A. Fisik
B. Seksual
C. Ekonomi
D. Psikis
E. Penelantaran
Jawaban: D
Kekerasan psikis menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, penderitaan batin, atau hilangnya rasa percaya diri.
Soal 14
Unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat daerah disebut...
A. Bapas
B. UPTD PPA
C. KPAI
D. Lembaga Perlindungan Saksi
E. Komnas Perempuan
Jawaban: B
UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) bertugas menyelenggarakan layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.
Soal 15
Berikut adalah bentuk partisipasi anak dalam pembangunan, kecuali...
A. Bekerja secara full-time untuk membantu ekonomi keluarga
B. Memberikan masukan terhadap kebijakan perlindungan anak
C. Menjadi pelopor dan pelapor (2P)
D. Terlibat dalam Musrenbang Anak
E. Bergabung dalam Forum Anak
Jawaban: A
Bekerja full-time dapat dikategorikan sebagai eksploitasi pekerja anak dan melanggar hak pendidikan anak. Pilihan B, C, D, dan E adalah bentuk partisipasi konstruktif.
Soal 16
Anggaran yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara adil disebut...
A. Anggaran Fleksibel
B. Anggaran Responsif Gender (ARG)
C. Anggaran Inklusif
D. Anggaran Sektoral
E. Anggaran Rutin
Jawaban: B
ARG bukan berarti anggaran khusus perempuan, melainkan anggaran yang menjamin kebutuhan laki-laki dan perempuan terakomodasi dalam proses pengalokasian sumber daya.
Soal 17
Berdasarkan UU Perlindungan Anak, seorang individu dikategorikan sebagai 'anak' jika usianya...
A. Belum 17 tahun
B. Belum menikah
C. Belum 21 tahun
D. Maksimal 15 tahun
E. Belum 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan
Jawaban: E
Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Soal 18
Hak Korban tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS meliputi hak-hak berikut, kecuali...
A. Hak atas restitusi
B. Hak atas pemulihan
C. Hak untuk membalas pelaku secara mandiri
D. Hak atas penanganan
E. Hak atas pelindungan
Jawaban: C
UU TPKS menjamin hak atas penanganan, pelindungan, pemulihan, dan restitusi (ganti rugi). Balas dendam mandiri melanggar prinsip hukum.
Soal 19
Instrumen analisis gender yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam sebuah kebijakan/program melalui langkah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat disebut...
A. Gender Audit
B. Gender Analysis Pathway (GAP)
C. Gender Responsive Planning
D. Gender Mainstreaming Tool
E. Gender Budget Statement (GBS)
Jawaban: B
GAP (Gender Analysis Pathway) adalah alat analisis untuk melihat isu gender melalui 4 dimensi: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).
Soal 20
Standar Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mencakup layanan berikut, kecuali...
A. Layanan Pengaduan
B. Layanan Pemutihan Catatan Kriminal Pelaku
C. Layanan Rehabilitasi Sosial
D. Layanan Bantuan Hukum
E. Layanan Medis
Jawaban: B
Layanan difokuskan pada perlindungan dan pemulihan korban. Pemutihan catatan kriminal pelaku tidak termasuk dalam standar layanan perlindungan korban.
Soal 21 Premium
Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan layanan ini adalah 'Zero Tolerance', yang berarti...
A. Tidak ada batasan waktu dalam pelaporan kasus
B. Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelakunya wajib diproses hukum
C. Tidak ada diskriminasi terhadap suku dan agama tertentu
D. Tidak ada campur tangan pihak ketiga dalam mediasi
E. Tidak ada biaya layanan bagi korban
Soal 22 Premium
Dalam implementasi PUG, terdapat '7 Prasyarat PUG'. Manakah yang bukan merupakan bagian dari 7 prasyarat tersebut?
A. Sistem Merit dalam Kepegawaian
B. Kelembagaan PUG
C. Kebijakan Responsif Gender
D. Komitmen Politik
E. Data Terpilah Gender
Soal 23 Premium
Restitusi bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menurut UU No. 12 Tahun 2022 dibayarkan oleh pelaku sebagai ganti rugi atas...
A. Upah jasa pendamping (lawyer)
B. Penderitaan, biaya perawatan medis/psikologis, dan kehilangan kekayaan
C. Biaya administrasi pengadilan
D. Pajak negara atas kasus tersebut
E. Biaya pemakaman jika korban meninggal
Soal 24 Premium
Apa yang dimaksud dengan 'Diversi' dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)?
A. Penggunaan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan anak
B. Pemberian hukuman penjara maksimal bagi anak
C. Pemberian grasi oleh Presiden kepada narapidana anak
D. Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana
E. Pemisahan antara sel anak laki-laki dan anak perempuan
Soal 25 Premium
Gender Budget Statement (GBS) atau Lembar Pernyataan Anggaran Responsif Gender merupakan dokumen yang berisi...
A. Analisis gender atas rencana kerja dan anggaran suatu SKPD/Instansi
B. Laporan kekayaan pejabat yang menangani isu gender
C. Laporan pengaduan kekerasan yang sudah ditangani
D. Sertifikat penghargaan untuk kantor ramah perempuan
E. Daftar bantuan tunai untuk ibu tunggal
Soal 26 Premium
Penanganan 'Anak Berhadapan dengan Hukum' (ABH) dalam UU Perlindungan Anak mencakup tiga peran anak, yaitu...
A. Anak sebagai Pengadu, Anak sebagai Meditator, dan Anak sebagai Terhukum
B. Anak sebagai Saksi, Anak sebagai Pelapor, dan Anak sebagai Tersangka
C. Anak sebagai Penikmat, Anak sebagai Objek, dan Anak sebagai Subjek
D. Anak sebagai Pelaku, Anak sebagai Korban, dan Anak sebagai Saksi
E. Anak sebagai Siswa, Anak sebagai Anak, dan Anak sebagai Warga
Soal 27 Premium
Layanan 'Akomodasi yang Layak' bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS sebagai bentuk...
A. Fasilitas mewah
B. Bonus bagi aparat penegak hukum
C. Kewajiban keluarga korban
D. Syarat penangguhan penahanan
E. Hak atas pelindungan dan aksesibilitas
Soal 28 Premium
Salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah...
A. Persentase perkawinan anak yang rendah
B. Jumlah ruang bermain ramah anak
C. Persentase imunisasi dasar lengkap
D. Persentase kelembagaan Forum Anak
E. Angka partisipasi kasar sekolah dasar
Soal 29 Premium
Fungsi UPTD PPA dalam 'Penampungan Sementara' korban kekerasan dilakukan untuk...
A. Memberikan hukuman kurungan bagi korban agar tidak kabur
B. Memberikan keamanan bagi korban yang terancam jiwanya
C. Menunggu proses deportasi korban ke luar negeri
D. Menyimpan barang bukti dari tempat kejadian perkara
E. Tempat rehabilitasi pecandu narkoba
Soal 30 Premium
Dalam konsep kesetaraan gender, istilah 'Glass Ceiling' (Atap Kaca) merujuk pada...
A. Transparansi anggaran di kementerian
B. Program pemberian rumah gratis bagi perempuan miskin
C. Hambatan tidak terlihat yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan puncak
D. Desain arsitektur gedung perkantoran yang modern
E. Kewajiban perempuan untuk selalu berada di dalam ruangan
Soal 31 Premium
Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat (Pasal 60 UU 35/2014) meliputi anak yang berada dalam situasi berikut, kecuali...
A. Pengungsi
B. Anak dalam situasi konflik bersenjata
C. Korban kerusuhan
D. Korban bencana alam
E. Anak yang tinggal di perumahan elit
Soal 32 Premium
Audit Gender dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk...
A. Menilai sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran telah responsif gender
B. Menghitung jumlah pegawai perempuan untuk diberhentikan
C. Mencari kesalahan keuangan pada anggaran pemberdayaan perempuan
D. Menentukan standar gaji berdasarkan jenis kelamin
E. Memastikan hanya perempuan yang mendapatkan promosi jabatan
Soal 33 Premium
Manakah pernyataan yang benar mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pelayanan Perempuan dan Anak?
A. Merupakan bantuan tunai langsung kepada korban kekerasan
B. Digunakan untuk membiayai operasional layanan perlindungan di daerah
C. Hanya diberikan kepada LSM/NGO
D. Digunakan untuk membangun gedung kantor baru
E. Hanya boleh digunakan untuk membiayai seminar
Soal 34 Premium
Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) menekankan pada 5 pilar. Salah satu pilarnya adalah...
A. Penghapusan sekolah bagi anak yang sudah hamil
B. Wajib nikah siri
C. Legalisasi dispensasi nikah massal
D. Pemberian mahar murah
E. Optimalisasi kapasitas anak
Soal 35 Premium
Berdasarkan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022, UPTD PPA wajib memiliki tenaga ahli minimum yaitu...
A. Akuntan dan Auditor
B. Arsitek dan Insinyur
C. Humas dan Marketing
D. Dokter Spesialis Bedah
E. Psikolog klinis dan Advokat/Tenaga Hukum
Soal 36 Premium
Bentuk eksploitasi ekonomi pada anak yang dilarang keras dalam UU Perlindungan Anak adalah...
A. Anak menabung uang saku untuk membeli buku
B. Anak bekerja di sektor pertambangan yang membahayakan nyawa
C. Membantu orang tua mencuci piring di rumah
D. Anak mengikuti kursus musik di sore hari
E. Anak membersihkan kamar tidurnya sendiri
Soal 37 Premium
Prinsip 'Keadilan Gender' berbeda dengan 'Kesetaraan Gender'. Keadilan gender menekankan pada...
A. Penghapusan seluruh peran gender di masyarakat
B. Memastikan perempuan memiliki pendapatan lebih tinggi dari laki-laki
C. Mewajibkan laki-laki untuk mengerjakan tugas domestik saja
D. Perlakuan adil dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan
E. Memberikan jumlah fasilitas yang sama persis tanpa melihat perbedaan kebutuhan
Soal 38 Premium
Penanganan Anak Korban Terorisme atau Radikalisme menurut regulasi khusus dilakukan melalui upaya...
A. Pengurungan di penjara bawah tanah
B. Pemberian senjata untuk pertahanan diri
C. Deradikalisasi dan Rehabilitasi Psikososial
D. Pemisahan permanen dari seluruh anggota keluarga
E. Publikasi identitas anak di media massa
Soal 39 Premium
Dalam UU TPKS, keterangan saksi dan/atau korban cukup didukung dengan satu alat bukti sah lainnya untuk memutus perkara. Hal ini bertujuan untuk...
A. Mengurangi biaya pengadaan barang bukti fisik
B. Mempermudah kriminalisasi orang yang tidak bersalah
C. Mempercepat proses hukum karena sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan seksual
D. Meningkatkan popularitas aparat penegak hukum
E. Menghilangkan peran hakim dalam persidangan
Soal 40 Premium
Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi adalah...
A. Mewajibkan perempuan berhenti bekerja setelah menikah
B. Menurunkan upah perempuan karena fisik yang dianggap lemah
C. Membatasi perempuan hanya boleh bekerja di sektor domestik
D. Larangan bagi perempuan untuk memiliki aset properti
E. Pemberian pelatihan digital marketing bagi UMKM perempuan
Soal 41 Premium
Penanggung jawab utama perlindungan anak di tingkat nasional adalah...
A. Pihak Kepolisian saja
B. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua
C. Hanya orang tua masing-masing
D. Guru di sekolah
E. Organisasi Internasional (UNICEF)
Soal 42 Premium
Data Terpilah Gender (Sex-disaggregated Data) penting dalam perencanaan pembangunan karena...
A. Dapat menunjukkan perbedaan dampak suatu kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan
B. Mempermudah pembagian shift kerja berdasarkan kekuatan fisik
C. Agar laporan terlihat lebih panjang dan mendetail
D. Untuk membedakan kualitas makanan bagi pegawai laki-laki dan perempuan
E. Sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman luar negeri saja
Soal 43 Premium
Anak penyandang disabilitas termasuk dalam kategori AMPK. Bentuk perlindungan khusus bagi mereka meliputi...
A. Bantuan uang tunai tanpa adanya pendampingan
B. Penyembunyian anak dari masyarakat agar tidak dihina
C. Penitipan di panti asuhan tanpa batas waktu
D. Penyediaan lingkungan yang inklusif dan akses terhadap layanan dasar
E. Pemisahan sekolah secara total dari anak non-disabilitas
Soal 44 Premium
Layanan Penjangkauan (Outreach) dalam standar layanan PPA dilakukan bertujuan untuk...
A. Menangkap pelaku kekerasan tanpa surat perintah
B. Mencari korban yang belum melapor tetapi diketahui mengalami kekerasan
C. Menjual produk kerajinan tangan hasil karya korban
D. Membagikan pamflet kampanye politik
E. Melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap kantor pemerintah
Soal 45 Premium
Dalam UU TPKS, 'Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik' (KSBE) mencakup tindakan...
A. Lupa kata sandi akun media sosial
B. Mendistribusikan konten seksual korban tanpa persetujuan untuk tujuan mengancam/memeras
C. Merusak komputer orang lain secara fisik
D. Membeli perangkat gawai di toko daring
E. Menonton film dewasa secara privat
Soal 46 Premium
Program 'Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak' (DRPPA) merupakan upaya integrasi isu PPPA di tingkat...
A. Internasional
B. Akar rumput / Desa
C. Pusat
D. Kementerian saja
E. Provinsi
Soal 47 Premium
Manakah yang merupakan bentuk 'Kekerasan Ekonomi' (Penelantaran) dalam lingkup rumah tangga?
A. Membayar biaya sekolah anak tepat waktu
B. Membatasi istri untuk bekerja di luar rumah tetapi tidak memberikan uang belanja
C. Mengajak istri berdiskusi tentang rencana keuangan keluarga
D. Memberikan hadiah saat ulang tahun pernikahan
E. Memberikan nafkah yang cukup setiap bulan
Soal 48 Premium
Bentuk 'Partisipasi Anak' yang sering digunakan dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kluster...
A. Kluster 3: Kesehatan Dasar
B. Kluster 2: Lingkungan Keluarga
C. Penguatan Kelembagaan
D. Kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan
E. Kluster 5: Perlindungan Khusus
Soal 49 Premium
SOP (Standard Operating Procedure) dalam penanganan kasus kekerasan di UPTD PPA harus menjamin 'Kerahasiaan Identitas'. Hal ini bertujuan untuk...
A. Menghemat biaya cetak berkas
B. Menghindari proses hukum
C. Mempermudah pelaku melarikan diri
D. Mencegah stigma sosial dan melindungi keamanan korban
E. Menghalangi jurnalis mencari berita
Soal 50 Premium
Berikut adalah indikator keberhasilan Pemberdayaan Perempuan, kecuali...
A. Meningkatnya persentase perempuan di posisi manajerial
B. Meningkatnya akses perempuan terhadap kredit usaha
C. Meningkatnya angka melek huruf perempuan
D. Meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang tidak tertangani
E. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.