SKB CPNS Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Soal 1

Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki disebut...

A Pengarusutamaan Gender B Keadilan Gender C Responsif Gender D Netral Gender E Analisis Gender

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan dan pembangunan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 2

Prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyatakan bahwa semua tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan hal terbaik bagi anak adalah...

A Kelangsungan hidup dan perkembangan B Kepentingan terbaik bagi anak C Penghargaan terhadap pendapat anak D Perlindungan dari kekerasan E Non-diskriminasi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi: Non-diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak (Best interests of the child), Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta Penghargaan terhadap pendapat anak.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 3

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga disebut...

A Pelanggaran Hak Asasi B Eksploitasi Perempuan C Kekerasan Seksual D Kekerasan dalam Rumah Tangga E Diskriminasi Gender

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Definisi ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 4

Manakah di bawah ini yang termasuk dalam 5 arahan Presiden RI (2020-2024) terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?

A Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender B Wajib belajar 12 tahun bagi anak perempuan C Penurunan angka kematian ibu melahirkan D Pemberian bantuan tunai bagi kepala keluarga perempuan E Peningkatan peran perempuan dalam politik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

5 Arahan Presiden meliputi: (1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, (2) Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, (3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) Penurunan pekerja anak, (5) Pencegahan perkawinan anak.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 5

Berapakah usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019?

A 20 tahun B 17 tahun C 21 tahun D 19 tahun E 18 tahun

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 6

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual fisik adalah...

A Pemaksaan kontrasepsi B Perselingkuhan C Diskriminasi pekerjaan D Komentar cabul E Pelecehan seksual nonfisik

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 (TPKS) menyebutkan jenis TPKS fisik meliputi pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 7

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) menurut UU No. 35 Tahun 2014 meliputi kategori berikut, kecuali...

A Anak yang berhadapan dengan hukum B Anak dalam situasi darurat C Anak yang memiliki prestasi akademik tinggi D Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual E Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

AMPK mencakup anak dalam situasi darurat, ABH, minoritas, korban eksploitasi, korban Napza, dan lainnya yang mengalami kerentanan khusus. Anak berprestasi bukan kategori AMPK.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 8

Layanan pengaduan masyarakat untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disediakan oleh KemenPPPA melalui nomor call center adalah...

A SAPA 115 B SAPA 112 C SAPA 129 D SAPA 119 E SAPA 110

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak) adalah layanan call center resmi KemenPPPA untuk pelaporan dan tindak lanjut kasus kekerasan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal 9

Indikator keberhasilan pembangunan yang mencerminkan capaian kesetaraan gender dalam hal partisipasi ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan disebut...

A Indeks Ketimpangan Gender (IKG) B Indeks Pembangunan Manusia (IPM) C Indeks Pembangunan Gender (IPG) D Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) E Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. Sedangkan IPG mengukur kesetaraan dalam kualitas dasar manusia (umur panjang, pengetahuan, standar hidup).

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 10

Salah satu hak sipil dan kebebasan anak dalam pemenuhan hak anak adalah...

A Memperoleh akta kelahiran B Memperoleh bantuan hukum C Memiliki tabungan pendidikan D Mendapatkan ASI eksklusif E Mendapatkan imunisasi dasar

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Kluster 1 Hak Anak meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, di mana identitas diri (akta kelahiran) merupakan hak fundamental anak.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 11

CEDAW merupakan instrumen internasional yang sangat penting bagi perlindungan perempuan. Apa kepanjangan dari CEDAW?

A Council on the Elimination of Discrimination Against Women B Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women C Commission on Equality, Development and Autonomy of Women D Committee on the Elimination of Domestic Abuse Against Women E Convention on Education and Development of All Women

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

CEDAW adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 12

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dievaluasi berdasarkan 5 kluster hak anak. Kluster ke-4 membahas tentang...

A Hak Sipil dan Kebebasan B Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif C Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan D Perlindungan Khusus E Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Kluster KLA: (1) Hak Sipil/Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga/Pengasuhan, (3) Kesehatan/Kesejahteraan, (4) Pendidikan/Waktu Luang/Budaya, (5) Perlindungan Khusus.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 13

Berdasarkan UU PKDRT, tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya pada seseorang termasuk kekerasan...

A Fisik B Seksual C Ekonomi D Psikis E Penelantaran

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kekerasan psikis menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, penderitaan batin, atau hilangnya rasa percaya diri.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 14

Unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan di tingkat daerah disebut...

A Bapas B UPTD PPA C KPAI D Lembaga Perlindungan Saksi E Komnas Perempuan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) bertugas menyelenggarakan layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal 15

Berikut adalah bentuk partisipasi anak dalam pembangunan, kecuali...

A Bekerja secara full-time untuk membantu ekonomi keluarga B Memberikan masukan terhadap kebijakan perlindungan anak C Menjadi pelopor dan pelapor (2P) D Terlibat dalam Musrenbang Anak E Bergabung dalam Forum Anak

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Bekerja full-time dapat dikategorikan sebagai eksploitasi pekerja anak dan melanggar hak pendidikan anak. Pilihan B, C, D, dan E adalah bentuk partisipasi konstruktif.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 16

Anggaran yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan perempuan dan laki-laki secara adil disebut...

A Anggaran Fleksibel B Anggaran Responsif Gender (ARG) C Anggaran Inklusif D Anggaran Sektoral E Anggaran Rutin

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

ARG bukan berarti anggaran khusus perempuan, melainkan anggaran yang menjamin kebutuhan laki-laki dan perempuan terakomodasi dalam proses pengalokasian sumber daya.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 17

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, seorang individu dikategorikan sebagai 'anak' jika usianya...

A Belum 17 tahun B Belum menikah C Belum 21 tahun D Maksimal 15 tahun E Belum 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal 18

Hak Korban tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS meliputi hak-hak berikut, kecuali...

A Hak atas restitusi B Hak atas pemulihan C Hak untuk membalas pelaku secara mandiri D Hak atas penanganan E Hak atas pelindungan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

UU TPKS menjamin hak atas penanganan, pelindungan, pemulihan, dan restitusi (ganti rugi). Balas dendam mandiri melanggar prinsip hukum.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal 19

Instrumen analisis gender yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam sebuah kebijakan/program melalui langkah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat disebut...

A Gender Audit B Gender Analysis Pathway (GAP) C Gender Responsive Planning D Gender Mainstreaming Tool E Gender Budget Statement (GBS)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

GAP (Gender Analysis Pathway) adalah alat analisis untuk melihat isu gender melalui 4 dimensi: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM).

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal 20

Standar Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mencakup layanan berikut, kecuali...

A Layanan Pengaduan B Layanan Pemutihan Catatan Kriminal Pelaku C Layanan Rehabilitasi Sosial D Layanan Bantuan Hukum E Layanan Medis

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Layanan difokuskan pada perlindungan dan pemulihan korban. Pemutihan catatan kriminal pelaku tidak termasuk dalam standar layanan perlindungan korban.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal 21

PRO

Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 mengatur tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan layanan ini adalah 'Zero Tolerance', yang berarti...

A Tidak ada batasan waktu dalam pelaporan kasus B Tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan pelakunya wajib diproses hukum C Tidak ada diskriminasi terhadap suku dan agama tertentu D Tidak ada campur tangan pihak ketiga dalam mediasi E Tidak ada biaya layanan bagi korban

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Prinsip Zero Tolerance dalam Permen PPPA 2/2022 menegaskan ketegasan bahwa kekerasan tidak boleh dibiarkan atau dianggap wajar, serta harus ada penegakan hukum.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 22

PRO

Dalam implementasi PUG, terdapat '7 Prasyarat PUG'. Manakah yang bukan merupakan bagian dari 7 prasyarat tersebut?

A Sistem Merit dalam Kepegawaian B Kelembagaan PUG C Kebijakan Responsif Gender D Komitmen Politik E Data Terpilah Gender

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

7 Prasyarat PUG meliputi: Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya (SDM & Anggaran), Data Terpilah, Alat Analisis, dan Partisipasi Masyarakat. Sistem Merit adalah bagian manajemen ASN secara umum.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 23

PRO

Restitusi bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menurut UU No. 12 Tahun 2022 dibayarkan oleh pelaku sebagai ganti rugi atas...

A Upah jasa pendamping (lawyer) B Penderitaan, biaya perawatan medis/psikologis, dan kehilangan kekayaan C Biaya administrasi pengadilan D Pajak negara atas kasus tersebut E Biaya pemakaman jika korban meninggal

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Pasal 30 UU TPKS menjelaskan restitusi mencakup penggantian kerugian atas kehilangan kekayaan, biaya medis, psikologis, dan penderitaan yang diderita korban.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 24

PRO

Apa yang dimaksud dengan 'Diversi' dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)?

A Penggunaan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan anak B Pemberian hukuman penjara maksimal bagi anak C Pemberian grasi oleh Presiden kepada narapidana anak D Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana E Pemisahan antara sel anak laki-laki dan anak perempuan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, dan menghindari stigma negatif pada anak.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 25

PRO

Gender Budget Statement (GBS) atau Lembar Pernyataan Anggaran Responsif Gender merupakan dokumen yang berisi...

A Analisis gender atas rencana kerja dan anggaran suatu SKPD/Instansi B Laporan kekayaan pejabat yang menangani isu gender C Laporan pengaduan kekerasan yang sudah ditangani D Sertifikat penghargaan untuk kantor ramah perempuan E Daftar bantuan tunai untuk ibu tunggal

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

GBS adalah output dari proses GAP, yang menunjukkan bagaimana anggaran dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan gender pada program tertentu.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 26

PRO

Penanganan 'Anak Berhadapan dengan Hukum' (ABH) dalam UU Perlindungan Anak mencakup tiga peran anak, yaitu...

A Anak sebagai Pengadu, Anak sebagai Meditator, dan Anak sebagai Terhukum B Anak sebagai Saksi, Anak sebagai Pelapor, dan Anak sebagai Tersangka C Anak sebagai Penikmat, Anak sebagai Objek, dan Anak sebagai Subjek D Anak sebagai Pelaku, Anak sebagai Korban, dan Anak sebagai Saksi E Anak sebagai Siswa, Anak sebagai Anak, dan Anak sebagai Warga

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Istilah ABH mencakup: (1) Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 27

PRO

Layanan 'Akomodasi yang Layak' bagi penyandang disabilitas dalam proses hukum kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS sebagai bentuk...

A Fasilitas mewah B Bonus bagi aparat penegak hukum C Kewajiban keluarga korban D Syarat penangguhan penahanan E Hak atas pelindungan dan aksesibilitas

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

UU TPKS memberikan perlindungan khusus bagi disabilitas, termasuk penyediaan penerjemah bahasa isyarat atau pendamping disabilitas agar hak hukum mereka terpenuhi.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 28

PRO

Salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah...

A Persentase perkawinan anak yang rendah B Jumlah ruang bermain ramah anak C Persentase imunisasi dasar lengkap D Persentase kelembagaan Forum Anak E Angka partisipasi kasar sekolah dasar

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Pencegahan perkawinan anak sangat krusial dalam kluster ini karena perkawinan anak dianggap merenggut hak anak atas pengasuhan dan perkembangan yang layak.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 29

PRO

Fungsi UPTD PPA dalam 'Penampungan Sementara' korban kekerasan dilakukan untuk...

A Memberikan hukuman kurungan bagi korban agar tidak kabur B Memberikan keamanan bagi korban yang terancam jiwanya C Menunggu proses deportasi korban ke luar negeri D Menyimpan barang bukti dari tempat kejadian perkara E Tempat rehabilitasi pecandu narkoba

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penampungan sementara (shelter/rumah aman) bertujuan melindungi korban dari ancaman pelaku atau situasi yang tidak kondusif bagi keselamatan fisik dan psikisnya.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 30

PRO

Dalam konsep kesetaraan gender, istilah 'Glass Ceiling' (Atap Kaca) merujuk pada...

A Transparansi anggaran di kementerian B Program pemberian rumah gratis bagi perempuan miskin C Hambatan tidak terlihat yang menghalangi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan puncak D Desain arsitektur gedung perkantoran yang modern E Kewajiban perempuan untuk selalu berada di dalam ruangan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Glass Ceiling adalah istilah sosiologis yang menggambarkan diskriminasi sistemik yang menghambat mobilitas vertikal perempuan dalam karier meski memiliki kualifikasi yang sama.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 31

PRO

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat (Pasal 60 UU 35/2014) meliputi anak yang berada dalam situasi berikut, kecuali...

A Pengungsi B Anak dalam situasi konflik bersenjata C Korban kerusuhan D Korban bencana alam E Anak yang tinggal di perumahan elit

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Situasi darurat dikaitkan dengan kondisi yang mengancam nyawa secara massal atau mendesak seperti pengungsian, bencana, dan konflik. Perumahan elit bukan kondisi darurat.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 32

PRO

Audit Gender dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk...

A Menilai sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran telah responsif gender B Menghitung jumlah pegawai perempuan untuk diberhentikan C Mencari kesalahan keuangan pada anggaran pemberdayaan perempuan D Menentukan standar gaji berdasarkan jenis kelamin E Memastikan hanya perempuan yang mendapatkan promosi jabatan

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Audit gender adalah alat evaluasi untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender sudah diintegrasikan ke dalam sistem kelembagaan dan program pembangunan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 33

PRO

Manakah pernyataan yang benar mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pelayanan Perempuan dan Anak?

A Merupakan bantuan tunai langsung kepada korban kekerasan B Digunakan untuk membiayai operasional layanan perlindungan di daerah C Hanya diberikan kepada LSM/NGO D Digunakan untuk membangun gedung kantor baru E Hanya boleh digunakan untuk membiayai seminar

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

DAK Nonfisik PPA ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan di UPTD PPA daerah, mencakup biaya penanganan kasus, pendampingan, dan bantuan hukum.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 34

PRO

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) menekankan pada 5 pilar. Salah satu pilarnya adalah...

A Penghapusan sekolah bagi anak yang sudah hamil B Wajib nikah siri C Legalisasi dispensasi nikah massal D Pemberian mahar murah E Optimalisasi kapasitas anak

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pilar Stranas PPA meliputi: Optimalisasi kapasitas anak, Lingkungan yang mendukung, Akses layanan, Regulasi/koordinasi, dan Penegakan hukum.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 35

PRO

Berdasarkan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022, UPTD PPA wajib memiliki tenaga ahli minimum yaitu...

A Akuntan dan Auditor B Arsitek dan Insinyur C Humas dan Marketing D Dokter Spesialis Bedah E Psikolog klinis dan Advokat/Tenaga Hukum

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Untuk menangani trauma dan pendampingan hukum korban, ketersediaan psikolog dan tenaga hukum merupakan standar wajib layanan PPA.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 36

PRO

Bentuk eksploitasi ekonomi pada anak yang dilarang keras dalam UU Perlindungan Anak adalah...

A Anak menabung uang saku untuk membeli buku B Anak bekerja di sektor pertambangan yang membahayakan nyawa C Membantu orang tua mencuci piring di rumah D Anak mengikuti kursus musik di sore hari E Anak membersihkan kamar tidurnya sendiri

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Eksploitasi ekonomi melibatkan pemanfaatan tenaga anak untuk keuntungan materiil yang membahayakan fisik, mental, atau mengganggu sekolah anak.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 37

PRO

Prinsip 'Keadilan Gender' berbeda dengan 'Kesetaraan Gender'. Keadilan gender menekankan pada...

A Penghapusan seluruh peran gender di masyarakat B Memastikan perempuan memiliki pendapatan lebih tinggi dari laki-laki C Mewajibkan laki-laki untuk mengerjakan tugas domestik saja D Perlakuan adil dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pengalaman antara laki-laki dan perempuan E Memberikan jumlah fasilitas yang sama persis tanpa melihat perbedaan kebutuhan

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Keadilan gender (Gender Equity) adalah proses untuk mencapai kesetaraan (Gender Equality) dengan mengakui bahwa perlakuan yang berbeda mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang sama/adil.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 38

PRO

Penanganan Anak Korban Terorisme atau Radikalisme menurut regulasi khusus dilakukan melalui upaya...

A Pengurungan di penjara bawah tanah B Pemberian senjata untuk pertahanan diri C Deradikalisasi dan Rehabilitasi Psikososial D Pemisahan permanen dari seluruh anggota keluarga E Publikasi identitas anak di media massa

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Anak korban jaringan terorisme dipandang sebagai korban yang membutuhkan pemulihan ideologi (deradikalisasi) dan pemulihan mental/sosial.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 39

PRO

Dalam UU TPKS, keterangan saksi dan/atau korban cukup didukung dengan satu alat bukti sah lainnya untuk memutus perkara. Hal ini bertujuan untuk...

A Mengurangi biaya pengadaan barang bukti fisik B Mempermudah kriminalisasi orang yang tidak bersalah C Mempercepat proses hukum karena sulitnya pembuktian dalam kasus kekerasan seksual D Meningkatkan popularitas aparat penegak hukum E Menghilangkan peran hakim dalam persidangan

Kunci Jawaban: C Reset Pilihan

Kekerasan seksual sering terjadi tanpa saksi mata lain, sehingga UU TPKS mempermudah beban pembuktian demi keadilan bagi korban.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 40

PRO

Salah satu bentuk pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi adalah...

A Mewajibkan perempuan berhenti bekerja setelah menikah B Menurunkan upah perempuan karena fisik yang dianggap lemah C Membatasi perempuan hanya boleh bekerja di sektor domestik D Larangan bagi perempuan untuk memiliki aset properti E Pemberian pelatihan digital marketing bagi UMKM perempuan

Kunci Jawaban: E Reset Pilihan

Pemberdayaan ekonomi bertujuan meningkatkan kemandirian finansial perempuan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 41

PRO

Penanggung jawab utama perlindungan anak di tingkat nasional adalah...

A Pihak Kepolisian saja B Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua C Hanya orang tua masing-masing D Guru di sekolah E Organisasi Internasional (UNICEF)

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Sesuai Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014, kewajiban perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif mulai dari negara hingga orang tua.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 42

PRO

Data Terpilah Gender (Sex-disaggregated Data) penting dalam perencanaan pembangunan karena...

A Dapat menunjukkan perbedaan dampak suatu kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan B Mempermudah pembagian shift kerja berdasarkan kekuatan fisik C Agar laporan terlihat lebih panjang dan mendetail D Untuk membedakan kualitas makanan bagi pegawai laki-laki dan perempuan E Sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman luar negeri saja

Kunci Jawaban: A Reset Pilihan

Tanpa data terpilah, kesenjangan gender tidak akan terlihat, sehingga kebijakan yang diambil berisiko 'buta gender' (gender blind).

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 43

PRO

Anak penyandang disabilitas termasuk dalam kategori AMPK. Bentuk perlindungan khusus bagi mereka meliputi...

A Bantuan uang tunai tanpa adanya pendampingan B Penyembunyian anak dari masyarakat agar tidak dihina C Penitipan di panti asuhan tanpa batas waktu D Penyediaan lingkungan yang inklusif dan akses terhadap layanan dasar E Pemisahan sekolah secara total dari anak non-disabilitas

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Anak disabilitas berhak mendapatkan pendidikan inklusif, rehabilitasi, dan integrasi sosial untuk memaksimalkan potensi mereka.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 44

PRO

Layanan Penjangkauan (Outreach) dalam standar layanan PPA dilakukan bertujuan untuk...

A Menangkap pelaku kekerasan tanpa surat perintah B Mencari korban yang belum melapor tetapi diketahui mengalami kekerasan C Menjual produk kerajinan tangan hasil karya korban D Membagikan pamflet kampanye politik E Melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap kantor pemerintah

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Banyak korban kekerasan tidak berani melapor, sehingga tim penjangkauan aktif mendatangi lokasi untuk memberikan bantuan awal dan asesmen.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 45

PRO

Dalam UU TPKS, 'Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik' (KSBE) mencakup tindakan...

A Lupa kata sandi akun media sosial B Mendistribusikan konten seksual korban tanpa persetujuan untuk tujuan mengancam/memeras C Merusak komputer orang lain secara fisik D Membeli perangkat gawai di toko daring E Menonton film dewasa secara privat

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

KSBE (Pasal 14 UU TPKS) mencakup perekaman, transmisi, atau pendistribusian konten seksual tanpa kehendak korban.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 46

PRO

Program 'Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak' (DRPPA) merupakan upaya integrasi isu PPPA di tingkat...

A Internasional B Akar rumput / Desa C Pusat D Kementerian saja E Provinsi

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

DRPPA adalah model desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 47

PRO

Manakah yang merupakan bentuk 'Kekerasan Ekonomi' (Penelantaran) dalam lingkup rumah tangga?

A Membayar biaya sekolah anak tepat waktu B Membatasi istri untuk bekerja di luar rumah tetapi tidak memberikan uang belanja C Mengajak istri berdiskusi tentang rencana keuangan keluarga D Memberikan hadiah saat ulang tahun pernikahan E Memberikan nafkah yang cukup setiap bulan

Kunci Jawaban: B Reset Pilihan

Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 UU PKDRT) mencakup membatasi seseorang untuk bekerja sehingga berada di bawah ketergantungan ekonomi namun tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 48

PRO

Bentuk 'Partisipasi Anak' yang sering digunakan dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kluster...

A Kluster 3: Kesehatan Dasar B Kluster 2: Lingkungan Keluarga C Penguatan Kelembagaan D Kluster 1: Hak Sipil dan Kebebasan E Kluster 5: Perlindungan Khusus

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Hak berpendapat, mendapatkan informasi, dan berkumpul (Forum Anak) masuk ke dalam Hak Sipil dan Kebebasan.

Materi Terkait: Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 49

PRO

SOP (Standard Operating Procedure) dalam penanganan kasus kekerasan di UPTD PPA harus menjamin 'Kerahasiaan Identitas'. Hal ini bertujuan untuk...

A Menghemat biaya cetak berkas B Menghindari proses hukum C Mempermudah pelaku melarikan diri D Mencegah stigma sosial dan melindungi keamanan korban E Menghalangi jurnalis mencari berita

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Privasi sangat krusial dalam kasus kekerasan agar korban tidak mengalami trauma tambahan (reviktimisasi) akibat tekanan publik.

Materi Terkait: Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh

Soal 50

PRO

Berikut adalah indikator keberhasilan Pemberdayaan Perempuan, kecuali...

A Meningkatnya persentase perempuan di posisi manajerial B Meningkatnya akses perempuan terhadap kredit usaha C Meningkatnya angka melek huruf perempuan D Meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang tidak tertangani E Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa

Kunci Jawaban: D Reset Pilihan

Kasus yang tidak tertangani menunjukkan kegagalan sistem perlindungan dan pemberdayaan. Pilihan A, B, C, dan E adalah indikator positif.

Materi Terkait: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Soal Khusus Member Bromax

Dapatkan akses pembahasan lengkap untuk seluruh soal SKB ini.

Buka Akses Penuh