SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama.
Soal 1
Dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dokumen yang menjadi acuan utama di tingkat nasional adalah...
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
D. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
E. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Jawaban: B
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), di mana untuk tingkat nasional mengacu pada RTRWN.
Soal 2
Sasaran utama dari strategi penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah...
A. Mengurangi angka backlog kepemilikan dan keterhunian rumah
B. Memindahkan seluruh penduduk desa ke kawasan perkotaan
C. Meningkatkan harga jual properti di perkotaan
D. Menghapus pajak bumi dan bangunan secara menyeluruh
E. Mendorong pembangunan rumah tapak komersial
Jawaban: A
Strategi nasional dalam bidang perumahan bagi MBR difokuskan pada penanganan backlog (kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah kebutuhan rumah) baik dari sisi kepemilikan maupun keterhunian.
Soal 3
Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) adalah...
A. Penggunaan material bangunan impor
B. Luas pekarangan rumah
C. Jarak rumah dengan jalan tol terdekat
D. Ketersediaan fasilitas hiburan di sekitar permukiman
E. Terpenuhinya syarat keselamatan bangunan, kecukupan ruang, dan kesehatan
Jawaban: E
Sesuai pedoman Kementerian PUPR, indikator rumah layak huni mencakup 3 aspek utama: keselamatan bangunan (ketahanan struktur), kecukupan luas ruang (minimal 9 m2 per jiwa), dan kesehatan (pencahayaan, penghawaan, sanitasi).
Soal 4
Sinergi program perumahan antara pemerintah pusat dan daerah diwujudkan melalui dokumen perencanaan yang disebut...
A. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
C. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
D. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
E. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Jawaban: B
RP3KP adalah dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman di daerah yang disusun terintegrasi dengan rencana tata ruang dan RPJMD sebagai bentuk sinergi kebijakan pusat dan daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).
Soal 5
Tujuan utama dari kegiatan pemantauan (monitoring) dalam pelaksanaan proyek pembangunan perumahan adalah...
A. Menghukum kontraktor yang terlambat
B. Menambah anggaran proyek yang sedang berjalan
C. Menemukan penyimpangan sejak dini agar dapat segera diperbaiki
D. Menyusun laporan akhir tahun untuk BPK
E. Menilai dampak jangka panjang dari proyek yang sudah selesai
Jawaban: C
Pemantauan (monitoring) adalah proses pengumpulan data secara rutin selama proyek berlangsung untuk mendeteksi deviasi/penyimpangan sejak dini sehingga tindakan perbaikan (corrective action) dapat segera dilakukan.
Soal 6
Evaluasi yang dilakukan setelah suatu program perumahan selesai dilaksanakan secara keseluruhan untuk menilai dampaknya disebut...
A. Audit Kepatuhan
B. Evaluasi Prospektif
C. Evaluasi Formatif
D. Monitoring Berkelanjutan
E. Evaluasi Sumatif
Jawaban: E
Evaluasi sumatif (ex-post evaluation) dilakukan setelah program selesai untuk menilai capaian hasil akhir, efektivitas, dan dampak (impact) dari program tersebut terhadap masyarakat penerima manfaat.
Soal 7
Dalam mengevaluasi kelayakan lokasi perumahan MBR, salah satu aspek teknis yang dinilai adalah daya dukung tanah. Apabila tidak dievaluasi dengan baik, risiko utama yang terjadi adalah...
A. Terjadinya kegagalan struktur bangunan seperti penurunan fondasi
B. Terhambatnya proses lelang pengadaan barang
C. Sulitnya mengurus sertifikat hak milik
D. Meningkatnya biaya pajak BPHTB
E. Menurunnya minat perbankan untuk memberi KPR
Jawaban: A
Daya dukung tanah adalah aspek teknis geoteknik. Kegagalan mengevaluasi hal ini akan berisiko langsung pada keselamatan bangunan, seperti bangunan ambles atau fondasi patah (kegagalan struktur).
Soal 8
Salah satu metode pengumpulan data yang efektif untuk memantau progres fisik pembangunan rumah susun secara periodik dan akurat adalah...
A. Audit laporan keuangan pemda
B. Laporan kurva S dan dokumentasi visual (foto/drone)
C. Kuesioner online kepada calon penghuni
D. Wawancara dengan warga sekitar
E. Tinjauan kepustakaan regulasi daerah
Jawaban: B
Kurva S memberikan representasi grafis antara rencana dan realisasi fisik maupun keuangan, didukung oleh dokumentasi visual (foto progres/drone) untuk memastikan akurasi data di lapangan.
Soal 9
Kementerian PUPR menggunakan sistem informasi berbasis web untuk mengelola data calon penerima bantuan pembiayaan perumahan, yang dikenal dengan nama...
A. SiKasep
B. SIRUP
C. Sikumbang
D. e-Rusun
E. SIMBG
Jawaban: A
SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) adalah aplikasi yang dirancang Kementerian PUPR untuk mempermudah masyarakat mengakses KPR subsidi dan mengelola data calon penerima bantuan pembiayaan perumahan.
Soal 10
Prinsip utama dalam pengelolaan data perumahan nasional agar dapat digunakan lintas kementerian/lembaga adalah...
A. Redundansi data
B. Eksklusivitas sistem
C. Kerahasiaan penuh tanpa akses luar
D. Interoperabilitas
E. Desentralisasi mutlak
Jawaban: D
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data harus memenuhi prinsip interoperabilitas, yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik secara saling berinteraksi.
Soal 11
Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) difungsikan terutama untuk...
A. Mencatat laporan kerugian pengembang
B. Menerbitkan sertifikat hak guna bangunan
C. Memproses Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
D. Menyajikan data ketersediaan rumah yang dibangun oleh pengembang secara real-time
E. Menghitung nilai pajak progresif rumah mewah
Jawaban: D
Sikumbang adalah aplikasi milik PPDPP (sekarang beralih ke BP Tapera) yang menyajikan data dan informasi mengenai lokasi dan ketersediaan rumah subsidi maupun komersial yang dibangun oleh pengembang terdaftar.
Soal 12
Dalam manajemen basis data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), pembaruan data (updating) penting dilakukan secara berkala. Hal ini terutama bertujuan untuk...
A. Menghabiskan anggaran teknologi informasi
B. Mencegah terjadinya inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan
C. Memperbesar struktur organisasi instansi pengelola data
D. Mengurangi jumlah staf lapangan
E. Mendapatkan penghargaan dari pusat
Jawaban: B
Pembaruan data RTLH secara berkala sangat krusial untuk memastikan akurasi data sasaran. Tujuannya menghindari inclusion error (salah sasaran ke yang tidak berhak) dan exclusion error (yang berhak malah tidak terdata).
Soal 13
Sumber pembiayaan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat berasal dari...
A. APBD Provinsi
B. Corporate Social Responsibility (CSR) Swasta
C. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
E. Pinjaman Bank Dunia
Jawaban: D
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program nasional di bawah Kementerian PUPR yang sumber pendanaan utamanya berasal dari APBN untuk meningkatkan kualitas rumah MBR.
Soal 14
Dalam penyusunan anggaran pembangunan perumahan, pendekatan yang menitikberatkan pada hasil atau capaian dari suatu alokasi dana disebut...
A. Incremental Budgeting
B. Line Item Budgeting
C. Deficit Budgeting
D. Zero Based Budgeting
E. Performance Based Budgeting (Anggaran Berbasis Kinerja)
Jawaban: E
Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) adalah pendekatan penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil yang diharapkan (outcome) dari kegiatan.
Soal 15
Dokumen yang memuat rincian kebutuhan dana untuk setiap komponen pekerjaan dalam pembangunan konstruksi rumah susun adalah...
A. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
B. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
C. Berita Acara Serah Terima (BAST)
D. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
E. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Jawaban: B
Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu proyek bangunan.
Soal 16
Bentuk dukungan dana dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan perumahan bagi MBR di daerahnya dapat diwujudkan melalui skema...
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
B. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
C. Dana Dekonsentrasi
D. Dana Alokasi Umum (DAU)
E. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Jawaban: A
Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewajiban dalam penyediaan rumah bagi MBR sesuai kewenangannya, yang pendanaannya dianggarkan melalui APBD masing-masing daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).
Soal 17
Dokumen standar teknis bangunan gedung yang harus dipenuhi dalam pembangunan perumahan guna memastikan aspek keselamatan dan kesehatan diatur dalam...
A. RKP (Rencana Kerja Pemerintah)
B. SOP (Standar Operasional Prosedur)
C. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
D. SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
E. SNI (Standar Nasional Indonesia)
Jawaban: E
Dalam penyelenggaraan perumahan, norma dan standar teknis seperti kekuatan struktur, kualitas material, dan ketahanan gempa mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh BSN.
Soal 18
Penetapan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berhak menerima subsidi perumahan diatur melalui peraturan...
A. Menteri PUPR
B. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
C. Menteri Dalam Negeri
D. Menteri Keuangan
E. Menteri Sosial
Jawaban: A
Kriteria MBR dalam kaitannya dengan akses terhadap perumahan dan subsidi kepemilikan rumah (seperti batasan penghasilan) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Soal 19
Kewenangan penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait penyelenggaraan perumahan secara nasional berada pada...
A. Badan Standardisasi Nasional
B. Asosiasi Pengembang Perumahan
C. Pemerintah Provinsi
D. Pemerintah Pusat
E. Pemerintah Kabupaten/Kota
Jawaban: D
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2011, Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) secara nasional sebagai pedoman bagi pemerintah daerah.
Soal 20
Prosedur peralihan hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang, yaitu...
A. Kantor Pertanahan (BPN)
B. Notaris secara eksklusif
C. Dinas Perumahan Rakyat
D. Kantor Kecamatan setempat
E. Kementerian PUPR
Jawaban: A
Sesuai UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, penerbitan dan peralihan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dicatat dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan (BPN) setempat.
Soal 21 Premium
Kegiatan bimbingan teknis yang diberikan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) daerah bertujuan untuk...
A. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dalam menangani isu perumahan
B. Membentuk BUMD baru di sektor perumahan
C. Menyerahkan tanggung jawab APBN ke APBD sepenuhnya
D. Mengurangi anggaran dana transfer daerah
E. Mengambil alih fungsi perencanaan dari pemerintah daerah
Soal 22 Premium
Siapa yang menjadi sasaran utama dalam pembinaan teknis pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa) agar bangunan dapat dipelihara dengan baik?
A. Menteri PUPR
B. Badan Pengelola (UPTD/BLUD) dan perhimpunan penghuni
C. Bank penyalur KPR
D. Kontraktor pelaksana pembangunan
E. DPRD Kabupaten/Kota
Soal 23 Premium
Bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan teknis di sektor perumahan dapat berupa...
A. Pencabutan subsidi BBM
B. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan
C. Penerbitan surat utang negara
D. Pemotongan pajak penghasilan
E. Operasi tangkap tangan pelanggar tata ruang
Soal 24 Premium
Dalam pembinaan tenaga kerja konstruksi bidang perumahan, sertifikasi kompetensi kerja (SKK) bertujuan untuk...
A. Menurunkan upah minimum pekerja bangunan
B. Meningkatkan daya saing dan mutu hasil pekerjaan konstruksi
C. Menggantikan peran pengawas proyek
D. Mempersulit tukang lokal mendapatkan pekerjaan
E. Menambah pemasukan pajak daerah
Soal 25 Premium
Pendampingan kepada masyarakat penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan oleh tenaga ahli yang disebut...
A. Penilai Publik (Appraisal)
B. Auditor Internal
C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
D. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
E. Konsultan Pengawas
Soal 26 Premium
Langkah pertama dalam tahapan manajemen risiko pada proyek penyediaan perumahan khusus adalah...
A. Penanganan Risiko (Risk Treatment)
B. Pemantauan Risiko
C. Evaluasi Risiko
D. Identifikasi Risiko
E. Pengalihan Risiko (Risk Transfer)
Soal 27 Premium
Salah satu risiko hukum dalam pengadaan lahan untuk proyek pembangunan rumah susun MBR adalah sengketa tanah. Upaya mitigasi yang paling tepat (risk mitigation) sebelum proyek dimulai adalah...
A. Memulai konstruksi secara diam-diam
B. Mengalihkan proyek ke perusahaan swasta
C. Memastikan lahan berstatus clean and clear secara administratif dan hukum
D. Menyewa pengacara mahal setelah proyek digugat
E. Menghentikan seluruh program perumahan MBR
Soal 28 Premium
Apabila terjadi force majeure (keadaan kahar) seperti gempa bumi yang menghancurkan perumahan komersial yang sedang dibangun, maka strategi manajemen risiko yang umumnya diterapkan dengan menggunakan asuransi disebut...
A. Risk Transfer (Memindahkan risiko)
B. Risk Avoidance (Menghindari risiko)
C. Risk Retention (Menerima risiko)
D. Risk Exploitation (Memanfaatkan risiko)
E. Risk Mitigation (Mengurangi risiko)
Soal 29 Premium
Dalam manajemen risiko investasi perumahan, faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap risiko gagal bayar (default risk) masyarakat berpenghasilan rendah adalah...
A. Fluktuasi inflasi dan suku bunga makroekonomi
B. Warna cat bangunan
C. Ukuran jendela kamar tidur
D. Ketersediaan fasilitas Wi-Fi
E. Desain arsitektur modern
Soal 30 Premium
Rekomendasi dari temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan perumahan harus ditindaklanjuti selambat-lambatnya... sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
A. 90 hari
B. 1 tahun
C. 30 hari
D. 120 hari
E. 60 hari
Soal 31 Premium
Dokumen yang dilampirkan sebagai bukti telah dilakukannya pengembalian kerugian negara akibat kelebihan bayar pada proyek perumahan adalah...
A. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara
B. Fotokopi buku rekening kontraktor
C. Surat Teguran
D. Laporan Harian Proyek
E. Berita Acara Rapat Internal
Soal 32 Premium
Jika temuan Inspektorat Jenderal (Itjen) menyebutkan adanya kelalaian administratif dalam pengadaan tanah rumah susun, tindak lanjut yang tepat adalah...
A. Mengabaikan temuan karena tidak ada kerugian uang
B. Melaporkan langsung ke KPK
C. Menghentikan seluruh proyek pembangunan di daerah tersebut
D. Menyetor uang tunai ke kas daerah
E. Memberikan sanksi teguran tertulis atau perbaikan prosedur (SOP)
Soal 33 Premium
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) harus disusun secara komprehensif dan dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada...
A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pimpinan Instansi untuk diteruskan ke APIP/BPK
B. Menteri Keuangan secara langsung
C. Gubernur
D. Media massa
E. DPR RI
Soal 34 Premium
Salah satu bentuk kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah bagi MBR untuk membeli rumah umum (subsidi) adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Keuntungan utama KPR FLPP adalah...
A. Bebas dari kewajiban asuransi jiwa
B. Suku bunga rendah dan tetap selama masa tenor
C. Tenor pinjaman maksimal 5 tahun
D. Bunga mengambang sesuai pasar
E. Hanya untuk rumah bekas
Soal 35 Premium
Kewajiban pengembang perumahan komersial untuk turut serta menyediakan rumah umum (hunian berimbang) diatur dengan proporsi...
A. 5 : 10 : 15
B. 1 : 2 : 3
C. 3 : 4 : 5
D. 2 : 4 : 6
E. 1 : 3 : 5
Soal 36 Premium
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) adalah bentuk stimulan yang diberikan pemerintah dengan tujuan utama...
A. Membayar cicilan bunga tahun pertama
B. Meringankan beban biaya uang muka KPR bagi MBR
C. Menurunkan harga jual tanah pengembang
D. Membayar pajak BPHTB secara penuh
E. Membeli perlengkapan interior rumah
Soal 37 Premium
Penyelenggaraan rumah komersial diselenggarakan sepenuhnya untuk...
A. Asrama pegawai negeri sipil
B. Menampung korban bencana alam
C. Bantuan hibah luar negeri
D. Mendapatkan keuntungan (profit oriented) berdasarkan mekanisme pasar
E. Program transmigrasi nasional
Soal 38 Premium
Syarat utama yang harus dipastikan oleh calon konsumen MBR sebelum membeli rumah umum dari pengembang melalui KPR Subsidi adalah rumah tersebut berstatus...
A. Berada di atas lahan sengketa
B. Sertifikat HGB Murni tanpa IMB
C. Masih dalam bentuk gambar denah brosur (indent 2 tahun)
D. Siap huni (sudah terbangun fisik dan utilitasnya)
E. Tanpa fasilitas air dan listrik
Soal 39 Premium
Dalam undang-undang, satuan bagian dari rumah susun yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah disebut...
A. Fasilitas Umum
B. Tanah Bersama
C. Bagian Bersama
D. Benda Bersama
E. Satuan Rumah Susun (Sarusun)
Soal 40 Premium
Organisasi yang dibentuk oleh pemilik sarusun untuk mengatur dan mengelola benda, bagian, dan tanah bersama pada rumah susun disebut...
A. Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
B. Koperasi Simpan Pinjam Penghuni
C. Badan Pengelola Keuangan Rusun
D. Rukun Warga (RW) Rusun
E. Yayasan Penghuni Rusun
Soal 41 Premium
Pemerintah pusat memberikan bantuan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang diperuntukkan khusus bagi kelompok tertentu, kecuali...
A. Aparatur Sipil Negara (ASN) lajang
B. Santri di Pondok Pesantren
C. Pekerja kawasan industri berpenghasilan rendah
D. Mahasiswa di Perguruan Tinggi
E. Ekspatriat (warga negara asing pekerja profesional)
Soal 42 Premium
Dokumen tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Milik atau HGB disebut...
A. Sertifikat Hak Guna Usaha
B. Surat Ijo
C. Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS)
D. Girik atau Petuk D
E. Sertifikat Hak Pakai Satuan Rumah
Soal 43 Premium
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diberikan kepada MBR dalam bentuk...
A. Uang tunai untuk modal usaha
B. Voucher diskon pembelian tanah kavling
C. Dana/Bahan Bangunan dan upah kerja untuk mendorong partisipasi swadaya
D. Pembebasan pajak PPN
E. Pembangunan rumah jadi oleh kontraktor pusat
Soal 44 Premium
Syarat legalitas tanah bagi calon penerima Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS) adalah...
A. Berada di kawasan hutan lindung
B. Milik orang lain tanpa izin
C. Dikuasai secara sah, tidak dalam sengketa, dan sesuai peruntukan tata ruang
D. Tanah hasil reklamasi pantai ilegal
E. Berada tepat di bantaran sungai (sempadan sungai)
Soal 45 Premium
Dalam pelaksanaan BSPS, proses perbaikan rumah harus mengacu pada konsep...
A. Kawasan Ekonomi Khusus
B. Transit Oriented Development (TOD)
C. Rumah Layak Huni (RLH) yang memenuhi syarat keselamatan, kecukupan ruang, dan kesehatan
D. Rumah Mewah Komersial
E. Konsep hunian berimbang 1:2:3
Soal 46 Premium
Mekanisme pengadaan bahan bangunan pada program BSPS dilakukan oleh...
A. Kontraktor pemenang tender dari Kementerian PUPR
B. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) secara pribadi
C. Penerima Bantuan itu sendiri melalui kelompok kerja (KPB) yang ditunjuk
D. Bupati/Walikota setempat
E. Perusahaan BUMN Karya
Soal 47 Premium
Penyediaan Rumah Khusus oleh pemerintah diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan khusus. Berikut yang BUKAN merupakan sasaran penerima rumah khusus adalah...
A. Nelayan tradisional
B. Masyarakat di wilayah perbatasan negara
C. Masyarakat korban bencana alam (relokasi)
D. Pegawai swasta menengah di ibukota provinsi
E. Masyarakat daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)
Soal 48 Premium
Penyerahan aset pembangunan Rumah Khusus dari Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola lebih lanjut dilakukan melalui mekanisme...
A. Sewa beli
B. Hibah Barang Milik Negara (BMN)
C. Penyertaan Modal Negara
D. Penjualan langsung ke kas daerah
E. Tukar menukar barang (Ruislag)
Soal 49 Premium
Salah satu syarat utama lokasi untuk pembangunan rumah khusus bagi nelayan adalah...
A. Memiliki aksesibilitas yang baik menuju wilayah penangkapan ikan/pesisir
B. Harus berjarak lebih dari 50 km dari garis pantai
C. Berada di kawasan pegunungan
D. Terletak di kawasan industri berat
E. Harus berada di pusat perbelanjaan (CBD) perkotaan
Soal 50 Premium
Status kepenghunian pada Rumah Khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya adalah...
A. Hak Pakai atau Sewa Terjangkau sesuai ketentuan pemerintah pengelola
B. Gadai bangunan
C. Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan
D. Hak Milik sejak hari pertama
E. Sewa dengan tarif tinggi
Tips Lulus SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama
SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.