SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Terampil, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Polisi Pamong Praja Terampil, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Terampil berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Terampil, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Polisi Pamong Praja Terampil. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Terampil.
Soal 1
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan...
A. Pengelolaan keuangan dan aset daerah
B. Ketertiban umum, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat
C. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
D. Keamanan nasional dan pertahanan negara
E. Penyidikan tindak pidana umum di daerah
Jawaban: B
Menurut Pasal 256 UU No. 23 Tahun 2014, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Soal 2
Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018, dalam menjalankan tugasnya, Polisi Pamong Praja secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah dan secara operasional bertanggung jawab kepada...
A. DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
B. Menteri Dalam Negeri
C. Inspektur Daerah
D. Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
E. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)
Jawaban: D
Pasal 3 PP No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kasat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Soal 3
Salah satu wewenang Satpol PP menurut PP No. 16 Tahun 2018 adalah melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran...
A. Perda dan/atau Perkada
B. Instruksi Presiden
C. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
D. Norma adat istiadat setempat
E. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS
Jawaban: A
Sesuai Pasal 6 PP No. 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
Soal 4
Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat termasuk ke dalam kategori...
A. Urusan Pemerintahan Umum
B. Urusan Pemerintahan Pilihan
C. Urusan Pemerintahan Absolut
D. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
E. Tugas Pembantuan Pusat
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2018, urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu jenis Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
Soal 5
Dalam standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum (Permendagri 121/2018), penerima layanan dasar gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah...
A. Wisatawan asing yang berkunjung
B. Hanya penduduk yang memiliki KTP setempat
C. Warga negara yang menjadi korban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
D. Pejabat negara yang sedang bertugas di daerah
E. Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar
Jawaban: C
Menurut Permendagri No. 121 Tahun 2018, penerima pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah warga negara yang menjadi korban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
Soal 6
Manakah yang bukan merupakan sarana minimal yang wajib disediakan untuk anggota Satpol PP berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2019?
A. Pakaian Dinas
B. Perlengkapan Pelindung Diri
C. Senjata Api Genggam Otomatis
D. Kendaraan Operasional Khusus
E. Sarana Komunikasi Informasi
Jawaban: C
Permendagri No. 17 Tahun 2019 mengatur penyediaan sarana dan prasarana minimal meliputi pakaian dinas, perlengkapan lapangan, kendaraan operasional, dan peralatan komunikasi. Senjata api genggam otomatis tidak dikategorikan sebagai sarana minimal wajib bagi seluruh anggota.
Soal 7
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan disebut...
A. PPNS
B. Saksi Ahli Daerah
C. Penyidik Polri
D. Intelijen Daerah
E. Jaksa Penuntut Umum
Jawaban: A
Pasal 1 Permendagri No. 3 Tahun 2019 mendefinisikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda.
Soal 8
Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai Permendagri 26/2020, Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, yaitu...
A. Kementerian Agama
B. Dinas Pendidikan
C. Dinas Perhubungan
D. Badan Pertanahan Nasional
E. TNI dan Polri
Jawaban: E
Permendagri No. 26 Tahun 2020 Pasal 12 menyebutkan dalam melaksanakan ketertiban umum, Satpol PP berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait, terutama TNI dan Polri.
Soal 9
Berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2023, tahap awal dalam penyusunan SOP Satpol PP adalah...
A. Langsung melakukan eksekusi lapangan
B. Menunggu instruksi dari Gubernur
C. Melakukan penangkapan tanpa dokumen
D. Mengevaluasi anggaran operasional
E. Persiapan dan Identifikasi Kebutuhan SOP
Jawaban: E
Permendagri No. 23 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP menjelaskan bahwa siklus SOP dimulai dari persiapan, diikuti identifikasi kebutuhan, baru kemudian pengembangan dan penerapan.
Soal 10
Prinsip dasar dalam Kode Etik Polisi Pamong Praja menurut Permendagri No. 23 Tahun 2023 yang mengutamakan ketaatan pada hukum adalah prinsip...
A. Prinsip Kekerabatan
B. Prinsip Kekuasaan Mutlak
C. Prinsip Legalitas dan Integritas
D. Prinsip Keuntungan Pribadi
E. Prinsip Kedaulatan Partai
Jawaban: C
Sesuai dengan Kode Etik dalam Permendagri 23/2023, integritas dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Legalitas) merupakan prinsip utama perilaku anggota Satpol PP.
Soal 11
Sesuai UU No. 23 Tahun 2014, jika Satpol PP melakukan penangkapan terhadap pelanggar Perda yang mengandung unsur tindak pidana, maka wajib segera menyerahkannya kepada...
A. Hakim Agung
B. Camat
C. Pejabat Penyidik Polri
D. Satpam Perkantoran
E. Kepala Desa
Jawaban: C
Penegakan Perda yang memiliki sanksi pidana (Tipiring) atau temuan tindak pidana umum lainnya harus dikoordinasikan dan diserahkan kepada Pejabat Penyidik Polri.
Soal 12
PP Nomor 16 Tahun 2018 mengatur bahwa anggota Satpol PP harus memiliki kualifikasi PNS. Selain itu, mereka dapat dibantu oleh tenaga lain yang disebut...
A. Tenaga Kerja Sukarela
B. Detektif Swasta
C. Resimen Mahasiswa
D. Anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas)
E. Petugas Parkir Swasta
Jawaban: D
Pasal 19 PP No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh anggota Pelindungan Masyarakat (Linmas).
Soal 13
Dalam penerapan SPM berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub-urusan ketenteraman dan ketertiban adalah...
A. Jumlah pendapatan asli daerah dari denda
B. Kecepatan akses internet di kantor Satpol PP
C. Luas wilayah pemekaran baru
D. Rasio penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
E. Jumlah partai politik di daerah
Jawaban: D
Indikator keberhasilan pelayanan dasar trantibum meliputi rasio penanganan gangguan ketenteraman dan kepatuhan terhadap standar pelayanan dasar.
Soal 14
Permendagri 121/2018 mewajibkan Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada warga negara yang terancam gangguan ketenteraman dalam waktu...
A. Jika anggaran sudah cair
B. Segera setelah adanya pengaduan/kejadian
C. Hanya pada hari kerja
D. Sesuai antrean pendaftaran
E. 1 bulan setelah kejadian
Jawaban: B
Dalam standar teknis (Permendagri 121/2018), respons terhadap aduan gangguan trantibum memiliki batas waktu standar pelayanan (SLA) tertentu untuk menjamin mutu.
Soal 15
Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019, Satpol PP yang mengalami kecelakaan kerja dalam pelaksanaan tugas diberikan...
A. Hadiah berupa barang elektronik
B. Ucapan selamat dari rekan kerja
C. Pembebasan pajak penghasilan seumur hidup
D. Kenaikan pangkat tanpa syarat pendidikan
E. Jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja
Jawaban: E
Pasal 5 Permendagri 17/2019 mengatur tentang pemenuhan hak PNS Satpol PP termasuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan perlindungan lainnya sesuai aturan kepegawaian.
Soal 16
Koordinasi Pengawasan (Korwas) terhadap PPNS di daerah dilakukan oleh instansi...
A. Kementerian Pertahanan
B. Badan Intelijen Negara
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
D. Dinas Pemadam Kebakaran
E. Kejaksaan Negeri
Jawaban: C
Berdasarkan Permendagri No. 3 Tahun 2019, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan teknis terhadap PPNS dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Soal 17
Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat (Linmas) memiliki tugas utama dalam membantu...
A. Penyusunan anggaran belanja daerah
B. Penagihan pajak kendaraan bermotor
C. Pengaturan siaran televisi kabel
D. Penanganan bencana dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat
E. Pembangunan infrastruktur jalan tol
Jawaban: D
Tugas Linmas dalam Permendagri 26/2020 antara lain membantu penanganan bencana, membantu ketenteraman dan ketertiban, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.
Soal 18
SOP Satpol PP dalam Permendagri No. 23 Tahun 2023 dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu...
A. Input, Proses, Output
B. Pendaftaran, Verifikasi, Dokumentasi
C. Instruksi, Gerakan, Pelaporan
D. Tahap Persiapan, Pelaksanaan, dan Pasca Pelaksanaan
E. Perencanaan, Penangkapan, Pemenjaraan
Jawaban: D
Permendagri 23/2023 mengatur tahapan SOP yang meliputi: Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pasca Pelaksanaan.
Soal 19
Warna dasar seragam dinas Satpol PP yang resmi digunakan sesuai regulasi adalah...
A. Hitam Polos
B. Merah Marun
C. Hijau Lumut
D. Biru Langit
E. Khaki Tua / Coklat Muda
Jawaban: E
Berdasarkan aturan seragam Satpol PP, warna yang digunakan adalah Khaki Tua (Coklat Muda Keabu-abuan) yang membedakannya dengan seragam Polri atau TNI.
Soal 20
Dalam melaksanakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggar Perda, anggota Satpol PP dilarang melakukan...
A. Penghentian sementara kegiatan
B. Teguran lisan
C. Teguran tertulis
D. Tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM
E. Pemindahan barang yang melanggar
Jawaban: D
Berdasarkan PP 16/2018 dan Kode Etik, Satpol PP dilarang melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan atau melanggar hak asasi manusia dalam proses penertiban.
Soal 21 Premium
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan-urusan berikut, kecuali...
A. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
B. Kesehatan
C. Kelautan dan Perikanan
D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
E. Pendidikan
Soal 22 Premium
Menurut PP No. 16 Tahun 2018, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dikelompokkan dalam kategori...
A. Kategori Umum dan Kategori Khusus
B. Kategori Lapangan dan Kategori Kantor
C. Kategori Teknis dan Kategori Administratif
D. Kategori Penyelidik dan Kategori Penyidik
E. Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian
Soal 23 Premium
Penetapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dilakukan untuk menjamin...
A. Kekuatan politik pemerintah daerah
B. Keuntungan bagi produsen penyedia sarana
C. Pencitraan Kepala Daerah
D. Hak-hak konstitusional masyarakat atas pelayanan dasar
E. Efisiensi anggaran secara ekstrem
Soal 24 Premium
Permendagri 121/2018 mengatur tentang standar jumlah personel Satpol PP. Salah satu faktor pertimbangan utama dalam menentukan jumlah personel di daerah adalah...
A. Warna bendera daerah
B. Jumlah hotel bintang lima
C. Jarak ke Ibukota Negara
D. Jumlah pengikut media sosial Satpol PP
E. Luas wilayah dan jumlah penduduk
Soal 25 Premium
Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019, penghargaan yang diberikan kepada anggota Satpol PP yang berprestasi dalam penegakan Perda disebut...
A. Bonus Gaji 24 Bulan
B. Penghargaan Prestasi Kerja
C. Voucher Belanja Daerah
D. Sertifikat Bebas Pajak
E. Kenaikan Pangkat Setiap Tahun
Soal 26 Premium
Wewenang PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan menurut Permendagri No. 3 Tahun 2019 meliputi...
A. Menetapkan vonis penjara
B. Membentuk undang-undang nasional
C. Melakukan penuntutan di pengadilan
D. Melakukan penyadapan telepon secara mandiri
E. Menerima laporan dan melakukan pemeriksaan barang bukti
Soal 27 Premium
Penyelenggaraan pelindungan masyarakat (Linmas) oleh Satpol PP sesuai Permendagri 26/2020 di tingkat desa/kelurahan dikoordinasikan oleh...
A. Lurah atau Kepala Desa
B. Kepala Puskesmas
C. Komandan Kodim
D. Polres Setempat
E. Ketua Karang Taruna
Soal 28 Premium
Permendagri No. 23 Tahun 2023 mengatur tentang sidang Kode Etik. Siapakah yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik Satpol PP?
A. Kepala Daerah
B. Ketua Komnas HAM
C. Seluruh masyarakat melalui polling
D. Ketua Mahkamah Konstitusi
E. Presiden
Soal 29 Premium
Dalam SOP Penertiban menurut Permendagri 23/2023, tindakan 'Yustisial' dilakukan jika...
A. Pelanggar sudah meminta maaf
B. Pelanggaran harus diproses melalui sidang peradilan
C. Pelanggaran dilakukan oleh anak-anak
D. Pelanggar adalah PNS
E. Hanya dilakukan pada malam hari
Soal 30 Premium
Penegakan Perda oleh Satpol PP didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Hal ini berarti dalam bertugas anggota Satpol PP wajib...
A. Menghormati martabat dan hak asasi manusia
B. Mengabaikan perintah atasan
C. Memberikan uang kepada pelanggar
D. Melindungi keluarga anggota tanpa peduli aturan
E. Berfoto dengan pelanggar untuk dokumentasi pribadi
Soal 31 Premium
Anggaran penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari...
A. Pajak Ekspor Impor
B. Sumbangan Sukarela Masyarakat
C. APBD
D. Iuran Partai Politik
E. Dana Hibah Luar Negeri
Soal 32 Premium
Sesuai PP No. 2 Tahun 2018, pelaporan penerapan SPM Trantibumlinmas oleh Kepala Daerah disampaikan kepada...
A. Masyarakat secara lisan
B. Badan Pemeriksa Keuangan
C. Ketua KPK
D. DPRD Kabupaten saja
E. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
Soal 33 Premium
Permendagri 121/2018 mengatur tentang standar peralatan minimal. Tameng dan tongkat pemukul termasuk dalam kategori peralatan...
A. Peralatan Medis Darurat
B. Alat Tulis Kantor
C. Peralatan Dapur Umum
D. Alat Pemadam Kebakaran
E. Pengendalian Massa
Soal 34 Premium
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis Polisi Pamong Praja bertujuan untuk...
A. Mencari bibit atlet olahraga
B. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota
C. Memberikan liburan kepada PNS
D. Memilih pimpinan partai
E. Menghabiskan anggaran akhir tahun
Soal 35 Premium
Dalam pelaksanaan penyidikan, PPNS berhak melakukan pemanggilan terhadap seseorang. Jika panggilan tidak dipenuhi sebanyak 2 kali, PPNS dapat...
A. Mengumumkan foto pelanggar di baliho kota
B. Melakukan penembakan di tempat
C. Mengabaikan saja kasusnya
D. Meminta bantuan dukun
E. Berkoordinasi dengan Penyidik Polri untuk menghadirkan orang tersebut
Soal 36 Premium
Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, data anggota Satlinmas harus terintegrasi dalam sistem informasi nasional yang disebut...
A. SIM LINMAS
B. SIAK
C. SIASN
D. OSS
E. DAPODIK
Soal 37 Premium
Berdasarkan Permendagri 23/2023, sanksi bagi anggota Satpol PP yang melanggar kode etik dan merusak citra korps adalah sanksi...
A. Sanksi Sosial Berupa Kerja Paksa
B. Sanksi Moral dan/atau Administratif
C. Sanksi Pidana Mati
D. Sanksi Denda 1 Triliun
E. Sanksi Pengusiran dari Wilayah
Soal 38 Premium
Tahap pasca pelaksanaan dalam SOP Satpol PP (Permendagri 23/2023) meliputi kegiatan...
A. Perbaikan Jalan Rusak
B. Pembelian Seragam Baru
C. Pelaporan dan Evaluasi Hasil Tindakan
D. Penerimaan Pendaftaran CPNS
E. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Soal 39 Premium
Salah satu urusan ketenteraman masyarakat adalah pengendalian 'Anak Jalanan' dan 'Gelandangan'. Penanganan ini dilakukan bersama dengan dinas...
A. Dinas Sosial
B. Dinas Pemadam Kebakaran
C. Dinas Pertanian
D. Dinas Pemuda dan Olahraga
E. Dinas Tata Ruang
Soal 40 Premium
Menurut PP No. 16 Tahun 2018, syarat menjadi Polisi Pamong Praja Ahli adalah memiliki ijazah minimal...
A. Diploma III
B. Sarjana (S-1) / Diploma IV
C. SMA/Sederajat
D. Doktor (S-3)
E. Magister (S-2)
Soal 41 Premium
Penetapan Perda sanksi pidana kurungan paling lama adalah...
A. 6 bulan
B. 3 bulan
C. 5 tahun
D. Seumur hidup
E. 1 tahun
Soal 42 Premium
Pelaksanaan pelindungan masyarakat oleh Satlinmas bertujuan untuk membantu dalam hal...
A. Penjagaan perbatasan negara
B. Penerimaan pajak hotel
C. Penanggulangan bencana dan bantuan Pemilu
D. Pembersihan got perumahan
E. Pengelolaan parkir mall
Soal 43 Premium
PPNS dapat melakukan penggeledahan dalam rangka penyidikan Perda. Syarat mutlak penggeledahan adalah...
A. Cukup izin dari Komandan Regu
B. Izin dari Istri pelanggar
C. Izin dari Ketua Pengadilan Negeri
D. Tanpa izin jika mendesak
E. Izin dari Kepala Desa
Soal 44 Premium
Salah satu bentuk pelanggaran kode etik Satpol PP adalah 'Melakukan Pungli'. Sesuai Permendagri 23/2023, Pungli termasuk kategori pelanggaran...
A. Wajar
B. Ringan
C. Administratif Biasa
D. Dapat dimaklumi
E. Berat
Soal 45 Premium
Pelaksanaan tugas Satpol PP di wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang pejabat yang secara fungsional setara dengan...
A. Bhabinkamtibmas
B. Sekretaris Camat
C. Ketua LPM
D. Komandan Koramil
E. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Soal 46 Premium
Sesuai Permendagri 121/2018, Pemerintah Daerah harus memastikan seluruh warga negara mendapatkan akses layanan dasar Trantibum melalui...
A. Penyediaan layanan pengaduan dan patroli
B. Situs web berbayar
C. Pemasangan pagar di setiap rumah
D. Sistem kuota perkeluarga
E. Pembagian sembako
Soal 47 Premium
Permendagri 17/2019 mengatur bahwa pembinaan teknis operasional Satpol PP dilakukan secara nasional oleh...
A. Gubernur DKI Jakarta saja
B. Panglima TNI
C. Presiden secara langsung
D. Kapolri
E. Menteri Dalam Negeri
Soal 48 Premium
Berapakah masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpol PP menurut ketentuan seragam dan atribut?
A. 1 Tahun
B. Selamanya
C. 5 Tahun
D. Hanya 6 bulan
E. 10 Tahun
Soal 49 Premium
Menurut Permendagri No. 3 Tahun 2019, penyidikan oleh PPNS dihentikan apabila...
A. Diberitakan di media massa
B. Tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan pelanggaran Perda
C. Pelanggar memberikan uang damai
D. Sudah lewat jam kantor
E. Pelanggar adalah kerabat PPNS
Soal 50 Premium
Penampilan anggota Satpol PP saat bertugas harus rapi dan sopan. Hal ini diatur dalam...
A. Surat Edaran Lurah
B. Kitab Suci
C. Peraturan Desa
D. Majalah Mode
E. Kode Etik Polisi Pamong Praja
Tips Lulus SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Terampil semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Polisi Pamong Praja Terampil, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil
SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Polisi Pamong Praja Terampil tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.