SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama 2026: Materi, Soal & Tryout Lengkap
Fakta: Lebih dari 80% peserta gagal di tahap SKB bukan karena tidak pintar, tapi karena salah fokus belajar.
Kalau kamu sedang mempersiapkan SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran Ahli Pertama, halaman ini akan jadi senjata utama kamu. 🔥
Banyak peserta CPNS gugur di tahap SKB karena kurang memahami materi jabatan yang diujikan. Untuk membantu kamu lebih siap, halaman ini menyajikan materi, contoh soal, dan tryout SKB CPNS khusus untuk jabatan Analis Anggaran Ahli Pertama, agar proses belajar jadi lebih fokus dan peluang lulus semakin besar.
Materi Pokok SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama
Materi pokok SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran Ahli Pertama berikut merangkum ruang lingkup kompetensi, pengetahuan teknis, dan tugas jabatan yang menjadi fokus penilaian dalam seleksi SKB CPNS. Pelajari setiap bagian secara bertahap agar pemahaman lebih menyeluruh.
Simulasi Tryout SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama
Melalui simulasi tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran Ahli Pertama, kamu bisa berlatih soal yang mendekati ujian sebenarnya sekaligus mengevaluasi kesiapan sebelum menghadapi tes SKB.
Tryout
Tryout untuk jabatan ini akan tersedia
Kami sedang menyiapkan paket tryout SKB khusus untuk Analis Anggaran Ahli Pertama. Nantinya kamu bisa latihan soal sesuai kisi-kisi resmi dan dapat pembahasan lengkap.
- Soal sesuai materi pokok jabatan
- Pembahasan detail & indikator kompetensi
- Skor otomatis + pembanding nasional
Coming soon
Contoh Soal SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama
Berikut contoh soal SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran Ahli Pertama.
Soal 1
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi Keuangan Negara adalah ...
A. Seluruh kekayaan negara yang tercatat dalam APBN
B. Hak negara untuk memungut pajak dan mencetak uang
C. Uang dan barang milik pemerintah pusat yang dikelola Menteri Keuangan
D. Seluruh penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran
E. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
Jawaban: E
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Soal 2
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, APBN disusun dengan pendekatan ...
A. Anggaran berbasis kinerja
B. Anggaran tradisional (line item)
C. Anggaran partisipatif
D. Anggaran nol (zero based)
E. Anggaran incremental
Jawaban: A
Pasal 11 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan APBN disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).
Soal 3
Dalam Nota Keuangan R-APBN TA 2024, asumsi dasar pertumbuhan ekonomi yang disepakati antara Pemerintah dan DPR adalah ...
A. 6,0%
B. 5,0%
C. 5,5%
D. 4,8%
E. 5,2%
Jawaban: E
Nota Keuangan R-APBN TA 2024 menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 sebesar 5,2% (year on year).
Soal 4
Asumsi tingkat inflasi dalam Nota Keuangan R-APBN TA 2024 ditetapkan sebesar ...
A. 3,2%
B. 3,0%
C. 2,5%
D. 2,8%
E. 3,5%
Jawaban: D
Nota Keuangan R-APBN TA 2024 menyepakati asumsi inflasi (IHK) sebesar 2,8% (year on year).
Soal 5
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024, total pendapatan negara ditargetkan sebesar ...
A. Rp492,00 triliun
B. Rp3.325,12 triliun
C. Rp2.309,85 triliun
D. Rp2.200,46 triliun
E. Rp2.802,29 triliun
Jawaban: E
Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan Pendapatan Negara TA 2024 sebesar Rp2.802,29 triliun.
Soal 6
Defisit APBN TA 2024 menurut UU Nomor 19 Tahun 2023 adalah sebesar ...
A. 2,00% terhadap PDB
B. 2,29% terhadap PDB
C. 1,85% terhadap PDB
D. 1,50% terhadap PDB
E. 2,20% terhadap PDB
Jawaban: B
Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan defisit anggaran sebesar Rp522,83 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
Soal 7
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu ...
A. UU Nomor 33 Tahun 2004
B. UU Nomor 9 Tahun 2015
C. UU Nomor 17 Tahun 2003
D. UU Nomor 25 Tahun 1999
E. UU Nomor 23 Tahun 2014
Jawaban: A
UU Nomor 1 Tahun 2022 mencabut dan menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Soal 8
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri atas bagian yang...
A. Hanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat secara mutlak
B. Seluruhnya bersifat block grant tanpa arahan penggunaan
C. Hanya ditujukan untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil
D. Ditentukan penggunaannya (earmarked) dan tidak ditentukan penggunaannya (unearmarked)
E. Bersifat pinjaman yang harus dikembalikan oleh daerah
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 130 UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), DAU tidak lagi sepenuhnya bersifat block grant murni. Penggunaannya kini dibagi menjadi dua: bagian DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked) untuk mendukung sektor prioritas nasional/layanan dasar, dan bagian yang tidak ditentukan penggunaannya (unearmarked) untuk memberikan fleksibilitas bagi daerah sesuai kebutuhan.
Soal 9
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah ...
A. Seluruh penerimaan dari sektor pajak
B. Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
C. Penerimaan dari hasil privatisasi
D. Penerimaan yang dikelola oleh BUMN
E. Penerimaan dari utang luar negeri
Jawaban: B
Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2018: PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Soal 10
Contoh PNBP yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 adalah ...
A. Pajak pertambahan nilai
B. Bea masuk
C. Pajak penghasilan
D. Royalti
E. Bea meterai
Jawaban: D
Pasal 2 Ayat (1) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan PNBP dari pemanfaatan SDA, misalnya royalti, iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi.
Soal 11
PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mencabut peraturan sebelumnya, yaitu ...
A. PP Nomor 6 Tahun 2016
B. PP Nomor 45 Tahun 2013
C. PP Nomor 90 Tahun 2010
D. PP Nomor 12 Tahun 2019
E. PP Nomor 17 Tahun 2017
Jawaban: C
PP Nomor 6 Tahun 2023 mencabut PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
Soal 12
Prinsip penyusunan RKA K/L menurut PP Nomor 6 Tahun 2023 mencakup semua kecuali ...
A. Efektivitas
B. Transparansi
C. Efisiensi
D. Otonomi daerah
E. Akuntabilitas
Jawaban: D
Pasal 3 PP Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa RKA disusun berdasarkan prinsip: efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, berorientasi pada hasil, dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bukan merupakan prinsip penyusunan RKA K/L karena RKA K/L merupakan dokumen penganggaran untuk instansi pemerintah pusat.
Soal 13
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, kekuasaan pengelolaan keuangan negara secara umum dikuasakan kepada ...
A. Presiden
B. DPR
C. Menteri Keuangan
D. Mahkamah Agung
E. BPK
Jawaban: A
Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003: kekuasaan pengelolaan keuangan negara secara umum dikuasakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
Soal 14
Siklus APBN menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang adalah ...
A. Penyusunan RKA
B. Pelaksanaan APBN
C. Penyusunan RAPBN kembali
D. Evaluasi oleh BPK
E. Pembahasan laporan semester
Jawaban: B
Siklus APBN: penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban. Setelah penetapan, tahap selanjutnya pelaksanaan.
Soal 15
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, salah satu mekanisme baru untuk mendorong kinerja fiskal daerah adalah ...
A. Pajak daerah progresif
B. Penghapusan DAK
C. Pinjaman daerah tanpa batas
D. Otonomi fiskal penuh
E. Insentif dan disinsentif fiskal
Jawaban: E
UU HKPD memperkenalkan insentif dan disinsentif fiskal untuk mendorong perbaikan kinerja fiskal daerah.
Soal 16
Menurut UU Nomor 9 Tahun 2018, asas pengelolaan PNBP meliputi akuntabilitas, transparansi, dan ...
A. Efektivitas
B. Efisiensi
C. Kepastian hukum
D. Kemanfaatan
E. Keadilan
Jawaban: C
Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 2018: PNBP dikelola berdasarkan asas akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.
Soal 17
Dalam PP Nomor 6 Tahun 2023, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKA adalah ...
A. Zero Based Budgeting
B. Planning Programming Budgeting System
C. Line Item Budgeting
D. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
E. Anggaran berbasis kinerja murni
Jawaban: D
Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2023: RKA disusun dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).
Soal 18
Tujuan penerbitan PP Nomor 6 Tahun 2023 adalah untuk menghasilkan ...
A. Belanja berkualitas
B. Pajak rendah
C. Anggaran surplus
D. Defisit nol
E. Utang minimal
Jawaban: A
Pertimbangan PP Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan tujuan mengoptimalkan peran penganggaran untuk mendukung pembangunan nasional dan menghasilkan belanja berkualitas (quality spending).
Soal 19
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Dana Abadi Daerah dimaksudkan untuk ...
A. Membiayai belanja pegawai
B. Memberi pinjaman kepada kepala daerah
C. Menutup defisit APBD
D. Membayar utang jangka pendek
E. Menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan jangka panjang
Jawaban: E
Pasal 164 UU Nomor 1 Tahun 2022: Dana Abadi Daerah untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Soal 20
Sanksi bagi pejabat yang tidak menyetorkan PNBP ke Kas Negara tepat waktu berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 adalah ...
A. Peringatan lisan
B. Penurunan pangkat
C. Pembekuan rekening
D. Sanksi administratif berupa denda
E. Mutasi
Jawaban: D
Berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 9 Tahun 2018, pejabat yang tidak menyetorkan PNBP ke Kas Negara tepat waktu dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PNBP yang tidak disetor untuk paling lama 24 bulan.
Soal 21 Premium
Analis Anggaran sedang menyusun pagu indikatif berdasarkan KPJM. Langkah pertama menurut PP Nomor 6 Tahun 2023 adalah ...
A. Menyusun rincian belanja operasional
B. Mengusulkan tambahan anggaran
C. Menyusun prakiraan maju berdasarkan prioritas nasional
D. Menentukan target PNBP
E. Menghitung realisasi tahun sebelumnya
Soal 22 Premium
PP Nomor 6 Tahun 2023 mengamanatkan sinkronisasi antara ...
A. Pendapatan dan pembiayaan
B. Belanja pusat dan BUMN
C. APBN dan APBD
D. Anggaran dan realisasi
E. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah
Soal 23 Premium
Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023, RKA untuk Otorita IKN disusun dengan ...
A. Kebijakan Menteri Keuangan
B. Ketentuan khusus berbeda
C. Ketentuan RKA K/L yang diberlakukan secara mutatis mutandis
D. PP terpisah
E. Tidak diatur
Soal 24 Premium
Hasil evaluasi kinerja anggaran harus menjadi dasar penyusunan RKA sesuai PP Nomor 6 Tahun 2023, mencerminkan prinsip ...
A. Otonomi
B. Efisiensi
C. Transparansi
D. Akuntabilitas kinerja
E. Kepatuhan
Soal 25 Premium
Dalam keadaan darurat, PP Nomor 6 Tahun 2023 memberikan fleksibilitas berupa ...
A. Revisi DIPA dengan persetujuan Menteri Keuangan
B. Penggunaan anggaran tanpa batas
C. Pelaporan tidak diperlukan
D. Penghapusan DIPA
E. Penambahan pagu tanpa batas
Soal 26 Premium
Jika penggunaan input tidak menghasilkan output secara optimal, menurut prinsip value for money dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 hal itu menunjukkan ...
A. Kebocoran
B. Pemborosan
C. Inefektivitas
D. Keterlambatan
E. Inefisiensi
Soal 27 Premium
Sistem informasi terintegrasi dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 dimanfaatkan terutama untuk ...
A. Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja
B. Mengusulkan pembelian barang
C. Menentukan gaji pegawai
D. Mencetak DIPA
E. Menyusun laporan keuangan
Soal 28 Premium
Yang dimaksud RKA-BUN dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 adalah ...
A. Rencana kerja anggaran belanja daerah
B. Rencana kerja anggaran BUMN
C. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
D. Rencana kerja anggaran bantuan luar negeri
E. Rencana keuangan BUMD
Soal 29 Premium
Jika usulan program tidak sesuai dengan RPJMN, berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023, Analis Anggaran harus ...
A. Mengalihkan ke program lain
B. Meminta revisi RPJMN
C. Menunda ke tahun berikutnya
D. Menolak usulan karena tidak sesuai prioritas nasional
E. Menyetujui karena semua usulan harus didanai
Soal 30 Premium
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, batas maksimal kumulatif defisit APBN dan APBD tidak melampaui ...
A. 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)
B. 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB)
C. 3% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
D. 5% dari total Pendapatan Negara
E. 1% dari total Belanja Negara
Soal 31 Premium
Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 mencakup ...
A. Penetapan pajak daerah oleh pusat
B. Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah
C. Penyusunan APBN
D. Audit BPK terhadap APBD
E. Pengelolaan BUMD
Soal 32 Premium
Jenis pajak daerah yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 antara lain ...
A. Pajak penghasilan
B. Bea meterai
C. Pajak pertambahan nilai
D. Bea cukai
E. Pajak kendaraan bermotor
Soal 33 Premium
Dana Desa menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 dialokasikan dengan prioritas ...
A. Pembangunan gedung pemerintahan desa
B. Belanja pegawai desa
C. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
D. Bantuan langsung tunai
E. Pembayaran utang desa
Soal 34 Premium
Mekanisme penetapan tarif PNBP untuk jasa komersial menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 adalah ...
A. Tidak diatur
B. Mekanisme pasar yang wajar
C. Putusan Mahkamah Agung
D. Kesepakatan bilateral
E. Keputusan Presiden tahunan
Soal 35 Premium
Instansi pemungut PNBP wajib menyampaikan laporan realisasi PNBP secara periodik kepada ...
A. Kementerian Dalam Negeri
B. DPR
C. BPK
D. Presiden
E. Menteri Keuangan
Soal 36 Premium
Bagian Pemerintah atas kontrak bagi hasil migas termasuk dalam kategori PNBP ...
A. Pendapatan BUMN
B. Hibah
C. Penerimaan perpajakan
D. Utang luar negeri
E. PNBP Sumber Daya Alam
Soal 37 Premium
Klasifikasi belanja negara menurut fungsi dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 bertujuan untuk ...
A. Membedakan belanja pusat dan daerah
B. Memudahkan audit BPK
C. Menentukan gaji pegawai
D. Menunjukkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai
E. Mengelompokkan belanja rutin dan pembangunan
Soal 38 Premium
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan dengan penyampaian LKPP yang telah diperiksa BPK kepada DPR paling lambat ...
A. 8 bulan setelah tahun anggaran
B. 6 bulan setelah tahun anggaran
C. 4 bulan setelah tahun anggaran
D. 12 bulan setelah tahun anggaran
E. 3 bulan setelah tahun anggaran
Soal 39 Premium
Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan selaku ...
A. Bendahara pengeluaran
B. Pejabat pembuat komitmen
C. Kuasa pengguna anggaran
D. Pengguna anggaran
E. Pengelola fiskal dan wakil pemerintah
Soal 40 Premium
Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, ruang lingkup Keuangan Negara meliputi semua kecuali ...
A. Kewajiban negara untuk membayar utang
B. Kekayaan BUMN yang dipisahkan
C. Kekayaan pribadi Presiden
D. Barang milik negara
E. Hak negara untuk memungut pajak
Soal 41 Premium
Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah ...
A. Dana abadi daerah
B. Dana yang dibagihasilkan dari pendapatan negara kepada daerah
C. Dana insentif daerah
D. Dana pinjaman dari pusat ke daerah
E. Dana untuk belanja pegawai daerah
Soal 42 Premium
Salah satu tujuan UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah ...
A. Memusatkan semua penerimaan pajak ke pusat
B. Mengurangi jumlah provinsi
C. Memberikan otonomi tanpa pengawasan
D. Memperkuat desentralisasi fiskal dan harmonisasi
E. Menghapus dana transfer
Soal 43 Premium
Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018, PNBP dari layanan jasa yang disediakan pemerintah contohnya adalah ...
A. Pajak bumi dan bangunan
B. Bea masuk
C. Biaya pembuatan paspor
D. Cukai
E. Royalti migas
Soal 44 Premium
Besaran tarif PNBP yang bersifat jasa publik ditetapkan dengan ...
A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Keputusan Menteri Keuangan
D. Peraturan Daerah
E. Keputusan Presiden
Soal 45 Premium
Dalam PP Nomor 6 Tahun 2023, dokumen RKA disusun untuk periode ...
A. Dua tahun anggaran
B. Tiga tahun anggaran
C. Lima tahun anggaran
D. Satu tahun anggaran
E. Sepuluh tahun anggaran
Soal 46 Premium
Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2023, Menteri Keuangan selaku BUN menyusun RKA-BUN yang mencakup pengelolaan anggaran berikut, kecuali ...
A. Pengelolaan utang negara
B. Pengelolaan hibah
C. Pengelolaan subsidi
D. Belanja operasional gaji pegawai seluruh Kementerian/Lembaga
E. Pengelolaan transfer ke daerah
Soal 47 Premium
Salah satu prinsip dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 adalah berorientasi pada hasil (value for money). Hal ini berarti ...
A. Anggaran tidak boleh direvisi
B. Anggaran minimal
C. Anggaran hanya untuk belanja rutin
D. Setiap anggaran harus menghasilkan capaian yang terukur
E. Anggaran harus habis
Soal 48 Premium
Revisi DIPA dalam PP Nomor 6 Tahun 2023 dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan, kecuali untuk ...
A. Penambahan pagu
B. Perubahan output
C. Revisi akibat keadaan darurat
D. Penurunan pagu
E. Pergeseran antar jenis belanja dalam satu program
Soal 49 Premium
Pasal 14 Ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RKA diatur dengan ...
A. Peraturan DPR
B. Instruksi Presiden
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Menteri Keuangan
E. Keputusan Presiden
Soal 50 Premium
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dialokasikan untuk ...
A. Kegiatan infrastruktur fisik
B. Bantuan sosial
C. Pinjaman daerah
D. Operasional DPRD
E. Belanja pegawai
Tips Lulus SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama
Agar peluang lulus SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran Ahli Pertama semakin besar, peserta perlu memahami karakter soal dan fokus pada kompetensi yang diuji. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan saat persiapan hingga pelaksanaan SKB CPNS.
- Pahami materi pokok jabatan. Pelajari kompetensi teknis, tugas, dan fungsi jabatan secara menyeluruh agar jawaban tetap relevan.
- Latihan soal SKB secara rutin. Biasakan menjawab soal esai atau studi kasus untuk melatih alur berpikir dan ketepatan jawaban.
- Perhatikan konteks instansi. Sesuaikan jawaban dengan peran jabatan di instansi yang dilamar.
- Susun jawaban secara sistematis. Gunakan poin atau langkah yang jelas agar mudah dipahami oleh penguji.
- Ikuti tryout SKB. Tryout membantu mengukur kesiapan, mengatur waktu, dan mengenali pola penilaian.
Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menghadapi SKB CPNS. Dengan mempelajari materi pokok, berlatih soal, dan mengikuti tryout SKB CPNS untuk jabatan Analis Anggaran Ahli Pertama, peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri sebelum ujian. Semoga panduan ini membantu perjalananmu menuju kelulusan CPNS.
Pertanyaan Seputar SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama
SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama adalah seleksi kompetensi bidang yang menguji kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.
Materi SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama meliputi materi teknis jabatan, regulasi terkait, serta tugas dan fungsi jabatan.
Jumlah soal SKB CPNS umumnya berkisar 80 hingga 100 soal dalam bentuk pilihan ganda, dengan durasi pengerjaan 90 menit. Soal berjumlah 100 diberikan jika materi tidak dominan hitungan, sementara 80 soal digunakan jika materi dominan hitungan.
Untuk lulus SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama, pelajari materi jabatan, latihan soal secara rutin, dan ikuti simulasi tryout.
SKB CPNS tidak memiliki passing grade tetap, namun nilai akan digabung dengan SKD dan diranking sesuai formasi.
Soal SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama tidak sama setiap tahun, namun pola materi dan kompetensi yang diujikan relatif serupa sesuai kebutuhan jabatan.
Tingkat kesulitan SKB CPNS Analis Anggaran Ahli Pertama tergantung pemahaman materi, namun dapat ditingkatkan dengan latihan yang konsisten.